Dampak Ekonomi Kerusuhan Inggris

Tulisan ini dimuat di Harian Kontan, 15 Agustus 2011

Di balik meriahnya perayaan Royal Wedding antara Pangeran William dan Kate Middleton bulan April lalu, perekonomian Inggris sejatinya telah menyimpan permasalahan serius. Sejak krisis global 2008, ekonomi Inggris dilanda penyakit berat, yaitu resesi ekonomi, tingginya pengangguran, defisit anggaran yang membengkak, serta masalah demografi yang berdampak pada dilema multikulturalisme.

Untuk mengatasi masalah defisit anggaran yang membengkak, pemerintah Inggris melakukan pemangkasan pengeluaran secara signifikan. Pengeluaran pemerintah dipangkas £83 miliar (4,5% dari PDB) hingga tahun 2014-2015. Pemangkasan pengeluaran tersebut diperkirakan mengurangi sekitar 500 ribu lapangan kerja di Inggris. Di sisi lain, pajak dinaikkan hingga £29 miliar (1,6% dari PDB). Hal tersebut menimbulkan konsekuensi pahit bagi masyarakat Inggris, berupa meningkatnya pengangguran dan kemiskinan.

Seolah mendapat momentum, keresahan dan ketidakpuasan masyarakat meledak dalam kerusuhan di kota London, pekan lalu (6/8). Kerusuhan di London itupun kemudian menyebar ke berbagai kota di Inggris, seperti Birmingham, Manchester, Liverpool, Leeds, dan beberapa kota lain.

Kerusuhan adalah petaka bagi stabilitas. Berbagai kerusuhan yang terjadi menjadikan masa depan pemulihan ekonomi Inggris dihadapkan pada ketidakpastian. Apalagi kerusuhan ini terjadi jelang setahun diselenggarakannya Olimpiade 2012 di London.
Kerusuhan yang terjadi di Inggris juga memiliki implikasi serius pada pemulihan ekonomi di wilayah Eropa. Inggris adalah kekuatan ekonomi nomor enam dunia, dan ketiga di wilayah Eropa. Namun sebelum kerusuhan terjadi, indikator ekonomi Inggris telah menunjukkan permasalahan yang berat.

Sampai dengan triwulan II-2011, ekonomi Inggris hanya tumbuh sebesar 0,2% (kuartalan). Angka ini sedikit membaik setelah pada triwulan IV-2010 tumbuh negatif sebesar 0,5% (kuartalan). Sementara itu, tingkat produksi di Inggris anjlok 1,4% (kuartalan) dalam triwulan II-2011 akibat lemahnya permintaan dan turunnya produksi migas karena ditutupnya beberapa ladang minyak di Inggris.

Sisi permintaan, yang menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi Inggris, masih lesu akibat turunnya daya beli masyarakat. Inflasi dan pajak yang tinggi telah menggerus daya beli rakyat Inggris. Ketidakpastian masa depan juga menjadikan masyarakat Inggris menahan belanja dan berjaga-jaga dengan menyimpan tabungan yang mereka miliki. Hal itu akan membawa pertumbuhan ekonomi Inggris ke tingkat yang lebih rendah, setidaknya di tahun 2011.

Berbagai hal tersebut memendam keresahan yang berujung pada kerusuhan di beberapa wilayah berpenduduk miskin di Inggris. Keberlanjutan program konsolidasi fiskal yang sedang dijalankan pemerintah Inggris pun mendapat tekanan sejak kerusuhan terjadi. Pemerintah Inggris dihadapkan pada pilihan yang sulit. Apabila mereka menghentikan program konsolidasi, kredibilitasnya akan turun. Namun apabila diteruskan, tantangan ketidakstabilan akan terus meningkat.

Pelajaran Bagi Indonesia
Di sisi lain, melemahnya nilai tukar poundsterling belum mampu meningkatkan ekspor Ingggris. Sebagian besar ekspor Inggris ditujukan ke wilayah Eropa, yang saat ini juga sedang dilanda resesi berkepanjangan. Berbagai kerusuhan masih terjadi secara sporadis di Yunani, Italia, Spanyol, Irlandia, dan Perancis. Akibatnya, sentimen bisnis pelaku usaha di Inggris melesu, ditambah lagi masih ketatnya kondisi kredit, terus turunnya harga properti, dan berkurangnya investasi pemerintah.

Menyikapi tekanan pada ekonomi Inggris tersebut, pemerintah dan bank sentral Inggris berupaya untuk mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi. Namun mereka dihadapkan pada pilihan yang tidak banyak.

Pemerintah berusaha menjaga kesinambungan fiskal, sementara Bank of England kemungkinan besar masih akan meneruskan kebijakan moneter yang longgar untuk mendorong pertumbuhan. Meski demikian, tekanan inflasi di Inggris yang telah melebihi 4% (yoy) pada Juni 2011, atau di atas target 2% (yoy) di akhir 2012, menjadikan Bank of England juga berada pada posisi yang sulit.

Bagi ekonomi Indonesia, kerusuhan yang terjadi di Inggris sejauh ini belum memberikan dampak secara langsung. Namun kita perlu mencermati perkembangan di sana mengingat Inggris adalah salah satu negara penting yang menjadi tujuan ekspor Indonesia dengan nilai mencapai sekitar 1,7 miliar dolar AS pertahun.

Di sisi lain, masih terus melemahnya ekonomi Eropa dan Amerika Serikat memberi dampak secara terbatas pada perekonomian nasional. Namun hal ini dapat diimbangi dengan masih tumbuh positifnya negara-negara Asia, seperti Cina dan India.

Kerusuhan di Inggris juga memberi kita beberapa pelajaran. Pertama, stabilitas ekonomi adalah elemen terpenting dalam perekonomian. Terganggunya stabilitas ekonomi akan mengoyak kestabilan politik dan sosial. Oleh karenanya, upaya pemerintah menjaga kestabilan ekonomi perlu diprioritaskan. Kerusuhan yang terjadi di Inggris saat ini bukan dilatarbelakangi oleh alasan politik, melainkan lebih ke faktor ekonomi dan kesenjangan pendapatan.

Pelajaran kedua, kerusuhan dapat menimbulkan kerugian material dan immaterial yang tidak terhitung. Indonesia telah mengalami sendiri dampak pahit dari kerusuhan tahun 1998 yang menimbulkan trauma. Untuk bangkit dari persepsi negatif dunia internasional, membutuhkan waktu yang panjang. Kerugian material akibat kerusuhan Inggris diperkirakan melebihi £100 juta. Namun kerugian immaterial, nampaknya jauh lebih besar lagi karena turunnya kepercayaan internasional.

Ketiga, semakin perlunya pemerintah mendengarkan berbagai permasalahan struktural yang terjadi di masyarakat. Beberapa bulan sebelum kerusuhan, sekitar dua ribu masyarakat miskin di London melakukan demonstrasi. Namun kabarnya tidak satupun orang mendengar. Kerusuhan pun terjadi.

Salah seorang pelaku kerusuhan mengatakan bahwa kini dunia mendengar keluhan kami. Dari situ kita melihat bahwa kerusuhan bisa menjadi sarana rakyat untuk menyuarakan pendapatnya, apabila saluran-saluran yang lain mampat. Untuk itu, kita perlu berhati-hati.

Junanto Herdiawan, Ekonom Senior Bank Indonesia, Alumnus Leeds University, Inggris

Masa Depan Nuklir Sesudah Fukushima

Tulisan ini dimuat di Harian KONTAN, 8 April 2011, hal 23

Semenjak terjadi krisis reaktor nuklir Fukushima, yang terletak di wilayah timur laut Jepang, masa depan energi nuklir berada dalam kegamangan. Bayangan tragedi Three Mile Island di Amerika Serikat (1979) dan Chernobyl di Ukraina, bekas wilayah Uni Soviet (1986) terasa bangkit kembali. Dunia kemudian dihinggapi oleh kecemasan akan keselamatan reaktor nuklir dan bahaya radiasi pada kehidupan manusia.

Sesaat setelah terjadi bencana di Fukushima, Amerika Serikat, India, dan Korea Selatan langsung melakukan review terhadap standar keamanan pada seluruh reaktor nuklir mereka. Jerman menghentikan 7 dari 17 reaktor yang dimiliki. Taiwan mengundurkan jadwal operasi reaktor barunya. Italia melakukan penilaian kembali perlunya memiliki reaktor nuklir. Sementara China menghentikan sementara pembangunan semua reaktor nuklir baru. Rencana pembangunan reaktor nuklir di beberapa negara sementara dihentikan. Hanya dua negara di Asia Tenggara yang mengindikasikan terus memiliki reaktor nuklir, yaitu Indonesia dan Vietnam.

Para pengambil kebijakan kini berada pada posisi yang sulit karena menghadapi tekanan publik akan keselamatan reaktor nuklir mereka. Hal inilah yang juga menjadikan banyak negara mulai mempertimbangkan keberadaan reaktor nuklir mereka. Pertemuan pemimpin negara-negara industri maju G-8, yang dijadwalkan Mei mendatang, akan membahas secara khusus tentang standar keamanan reaktor nuklir dan masa depan energi nuklir.

Dibandingkan dengan gas dan batu bara, nuklir diyakini sebagai sumber energi masa depan yang harganya lebih murah dan memiliki emisi karbon yang jauh lebih rendah. Para ilmuwan juga mengatakan, untuk kepentingan energi, nuklir memiliki daya damai yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia. Kitapun menyaksikan masa kebangkitan nuklir (nuclear renaissance) sebelum tragedi Fukushima terjadi.

Saat ini ada sekitar 440 reaktor nuklir yang beroperasi di 31 negara, dan menyumbang sekitar 15% energi listrik dunia. Sebanyak 63 reaktor sedang dibangun, dan lebih dari 158 dalam proses pengajuan pendirian di berbagai negara. Alasannya masuk akal, bahwa upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, membutuhkan energi yang berkesinambungan dengan emisi karbon rendah. Apalagi ke depan bahan bakar fosil semakin langka dan habis.

Langkah berbagai negara menimbang ulang pembangunan reaktor nuklir tersebut menjadikan masa depan energi nuklir berada dalam ketidakpastian. Hal ini juga tercermin dari anjloknya harga uranium dunia. Pascatsunami Jepang, harga uranium turun menuju titik terendah pada tanggal 17 Maret 2011, menyentuh US$ 49.74 per lb. Pada masa kebangkitan industri nuklir di tahun 2007-2008, harga uranium pernah menyentuh rekor tertinggi, mencapai US$ 136 per lb, sebelum turun karena krisis ekonomi global. Menurut Asosiasi Nuklir Dunia, di 2009 permintaan uranium dari 9 negara penghasil uranium sebesar 5,4 juta metrik Ton.

Dari sisi perekonomian, ketersediaan energi listrik menjadi salah satu variabel penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Berbagai industri manufaktur hanya akan bisa tumbuh dan berkembang di tempat yang menyediakan pasokan energi murah dan berkesinambungan. Hal ini membuat beberapa negara, seperti China dan Vietnam berpacu membangun reaktor nuklir.

China telah melakukan investasi agresif di bidang reaktor nuklir. Data dari Asosiasi Nuklir Dunia menunjukkan, di China, sebanyak 27 reaktor sedang dibangun, 50 reaktor sedang dalam proses perencanaan, dan 110 reaktor sedang diajukan untuk mendapat persetujuan pemerintah.

Saat ini China memiliki 13 reaktor nuklir yang sudah beroperasi dan menghasilkan 65,7 terrawatt hours (TWh). Jumlah ini hampir mencapai 2% dari kebutuhan total energi di China tahun 2009.

Dengan bangkitnya perekonomian China menjadi kekuatan ekonomi nomor dua dunia, Beijing terus menggenjot jumlah reaktor nuklir guna memenuhi target 5% pangsa energi nuklir di tahun 2020. Permintaan energi China diperkirakan meningkat sebesar 75% antara tahun 2008 hingga 2035.

Dalam draft Pembangunan Lima Tahun ke-12 awal Maret lalu, pemerintah China menargetkan tambahan kapasitas listrik sebesar 40 gigawatt tahun 2011-2015. Ini empat kali lebih besar dari ketersediaan listrik di tahun 2010. Namun, bencana di Fukushima membuat China sementara menangguhkan berbagai proyek nuklir tersebut.

Banyak pertimbangan
Ditangguhkannya berbagai proyek nuklir di banyak negara tersebut menunjukkan bahwa meski energi nuklir memiliki “daya damai” yang bermanfaat, segi keselamatan tetap menjadi prioritas. Berbagai tragedi menyisakan pertanyaan berapa yang harus dibayar dari kenyamanan teknologi nuklir.

Pelajaran dari kasus Fukushima ini jelas. Di satu sisi, standar pengamanan dan budaya pengelolaan disiplin menjadi syarat utama pengelolaan reaktor nuklir. Namun di sisi lain, kemungkinan bencana alam terburuk, termasuk gelombang tsunami, juga perlu dipikirkan dalam pembangunan reaktor nuklir. Apalagi beberapa negara yang memiliki reaktor nuklir, justru berada di wilayah “ring of fire” yang rawan dengan bencana gempa, tsunami, dan gunung berapi. Berbagai risiko tadi belum mempertimbangkan risiko lain, yakni ancaman terorisme. Bila terjadi serangan teroris pada reaktor nuklir, dampaknya sangat fatal.

Ujung-ujungnya, pembangunan reaktor nuklir memerlukan banyak pertimbangan. Bukan hanya dari sisi tekhnis operasional, namun juga dari sisi ekonomi, sosial, budaya, politik, dan keamanan. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, masa depan energi nuklir ke depan diperkirakan masih akan tumbuh, namun secara moderat.

Beberapa negara, seperti Perancis yang tingkat ketergantungannya terhadap nuklir mencapai 75%, Finlandia, dan Belanda, masih akan berjalan dengan program nuklirnya. Negara-negara tersebut diperkirakan akan meningkatkan investasi untuk membangun reaktor nuklir generasi baru, yang diyakini lebih aman dan tahan terhadap bencana alam.

Namun di sisi lain, pembangunan beberapa reaktor kemungkinan akan terhambat atau dihentikan seiring dengan dilakukannya pengetatan syarat-syarat keamanan.

Bencana di Fukushima menunjukkan bahwa Jepang, negara yang paling disiplin, paling baik perencanaannya terhadap bencana dan salah satu yang paling kompeten dalam pengelolaan reaktor nuklir, tampak gagap. Kegelisahan, kengerian, dan ketakutan, sempat dirasakan pada penduduk Jepang, dan ikut menyebar ke seluruh dunia.

Kiranya berbagai hal itu perlu dipertimbangkan oleh setiap negara yang ingin membangun reaktor nuklirnya.

Junanto Herdiawan, Analis Ekonomi Senior

Menghitung Tsunami Ekonomi Jepang

Tulisan ini dimuat di Harian Kontan, 23 Maret 2011, hal 23.

Sebelum terkena bencana tsunami 11 Maret 2011 lalu, sejatinya perekonomian Jepang telah menyimpan beberapa masalah serius. Ekonomi Jepang menderita penyakit 3D, yaitu Depression, Deflation, dan Demographic.

Artinya, ekonominya mengalami depresi, terjebak dalam deflasi yang berkepanjangan, dan populasinya menua. Dan saat terkena bencana, mereka mendapat dua tambahan “D” lagi, yaitu Disaster dan Destruction. Belum lagi ada satu “D” yang selama ini juga telah menggayuti ekonomi Jepang, yaitu Debt (Utang).

Bencana kali ini lebih berat, karena selain menghadapi gempa dan tsunami, Jepang harus menghadapi krisis reaktor nuklir Fukushima. Bagaimana dampak bencana kali ini bagi Jepang? Untuk menghitung dampaknya, pertama kita perlu menghitung potensi kerugian yang muncul dari bencana kali ini. Lalu, kita perlu melihat potensi pemulihan atau rekonstruksi pascabencana yang dilakukan oleh Jepang, sehingga dampak total bencana bisa diperkirakan.

Setelah itu, kita juga dapat memperkirakan dampak bencana ini bagi perekonomian Indonesia. Bagi Indonesia, Jepang adalah mitra dagang terbesar, dengan pangsa sekitar 17% dan total ekspor senilai 25 miliar dolar AS.

Banyak pendapat yang mencoba membandingkan bencana kali ini dengan Gempa Kobe tahun 1995. Beberapa analis berpendapat, dampak bencana 2011 pada perekonomian Jepang tidak akan sebesar Kobe. Hal ini karena daerah yang terkena tsunami (Prefektur Miyagi), memiliki potensi ekonomi lebih kecil dibandingkan Kobe. Menilik pangsanya terhadap produk domestik bruto (PDB), pangsa Prefektur Miyagi hanya 1,7% terhadap PDB, lebih kecil dibanding Kobe, yang mencapai 2% dari PDB.

Namun, kita perlu ingat bahwa gempa yang menimpa Kobe berbeda dengan tsunami Miyagi. Saat Gempa Kobe, yang terkena dampaknya adalah sektor pelabuhan dan industri, namun tidak memengaruhi pasokan energi ke seluruh Jepang.

Tsunami tahun ini, bukan hanya menghantam wilayah Miyagi, namun mengenai reaktor nuklir Fukushima, yang menjadi pemasok sekitar 24% energi ke seluruh Jepang. Akibatnya, bukan hanya di wilayah yang terkena tsunami, namun sebagian besar Pulau Honshu (pulau terbesar di Jepang), mengalami kekurangan suplai energi.

Terkait dengan hal tersebut, bencana kali ini diperkirakan memberi dampak serius, dan kerugian yang lebih besar dibandingkan dengan Gempa Kobe 1995. Dampak putaran pertama dari bencana Jepang ini (first round impact) adalah menurunnya output beberapa industri, terkait dengan rusaknya pabrik akibat tsunami.

Di Miyagi, terdapat empat area yang terkena dampak paling parah, yaitu Iwate, Miyagi, Fukushima, dan Ibaraki. Keseluruhannya menyumbang sekitar 6,2% PDB Jepang (berdasarkan pengeluaran). Tsunami yang menghantam wilayah timur laut Jepang, diperkirakan akan menghentikan industri yang berada di wilayah sekitar pantai timur laut, minimal satu tahun ini, akibat kerusakan parah pada pabrik.

Analis memperkirakan terhentinya pabrik tersebut akan menurunkan pertumbuhan Jepang sebesar 2,2% hingga 3.0% dari PDB, atau sekitar 12 triliun Yen (148 miliar dolar AS). Apabila hal itu juga memperhitungkan industri berat di wilayah Fukushima dan Ibaraki, dampaknya akan lebih besar.

Dampak lanjutan (second round impact) dari bencana tersebut muncul akibat krisis reaktor nuklir Fukushima. Jepang akan mengalami kekurangan energi listrik dalam jangka pendek. Hal ini mengakibatkan penutupan operasi industri di hampir sebagian wilayah Kanto, atau di luar wilayah yang terkena dampak tsunami, khususnya industri yang menyerap banyak tenaga listrik, seperti industri baja dan otomotif.

Sementara itu, pemadaman bergilir dilakukan bukan hanya pada daerah yang terkena gempa, melainkan juga pada sekitar 13 prefektur, yang menyumbang sekitar 42% dari PDB Jepang. Mereka menjadi basis industri terkemuka Jepang, seperti Sony, Toyota, Nippon Steel, dll.

Risiko lain yang akan menurunkan pertumbuhan ekonomi Jepang adalah turunnya konsumsi masyarakat akibat kepercayaan yang turun, penguatan Yen yang berkelanjutan, dan apabila penanganan krisis reaktor nuklir tidak berjalan baik.

Tumbuh berkat rekonstruksi

Meski kerugian terhadap perekonomian Jepang akibat bencana ini cukup besar, harapan terletak pada upaya rekonstruksi atau pembangunan kembali Jepang, dalam jangka menengah panjang. Berapa jumlah biaya pemulihan untuk bencana kali ini, masih sulit dihitung.

Banyak analis memperkirakan biaya rekonstruksi gempa-tsunami 2011 ini antara US$ 100 milar – US$ 200 miliar dolar AS. Sementara biaya pembangunan kembali infrastruktur diperkirakan mencapai US$ 300 miliar dalam waktu sekitar 3 tahun. Biaya itu belum mempertimbangkan dampak pembersihan reaktor nuklir Fukushima, yang kemungkinan akan memakan waktu panjang dan biaya besar. Melihat dari kasus Three Mile Island di Amerika, mereka membutuhkan 14 tahun dengan biaya lebih dari US$ 1 triliun.

Menghitung kerugian dan potensi rekonstruksi pascabencana tersebut, perekonomian Jepang diperkirakan akan melemah dalam jangka pendek, terkait dengan kekurangan energi listrik dan rantai distribusi yang terganggu. Namun, proses rekonstruksi diperkirakan akan menahan kontraksi ekonomi tersebut. Beberapa lembaga memperkirakan pertumbuhan ekonomi Jepang akan turun antara 0.1-0.2% secara year on year (yoy)

Ekspor Jepang dari industri yang mengandalkan tenaga listrik besar, seperti – baja, otomotif, elektronik – diperkirakan akan terpukul terkait dengan dihentikannya produksi beberapa pabrik dan turunnya kepercayaan pasar. Di sisi lain, impor Jepang, terutama bahan bakar untuk mengkompensasi hilangnya tenaga nuklir akan meningkat.

Kalau kita tarik ke dalam negeri, sebagai mitra dagang terbesar, gempa Jepang akan memberi dampak pada perekonomian Indonesia, khususnya melalui jalur perdagangan dan keuangan. Di sisi perdagangan, kita melihat kebutuhan energi Jepang akan meningkat dalam jangka pendek.

Beberapa hari setelah tsunami, Jepang menandatangani kesepakatan tambahan impor LPG sebesar 150.000 ton dari Rusia, dan 500.000 ton dari Korea Selatan. Dari sisi ini, Indonesia tentu dapat melihat peluang akan meningkatnya ekspor LPG ke Jepang.

Sementara di jangka menengah, saat dilakukannya rekonstruksi, kebutuhan akan alat-alat listrik dan alat dukung konstruksi diperkirakan ikut meningkat. Namun di sisi lain, impor Indonesia dari Jepang juga akan terpengaruh. Produksi otomotif, baja, dan elektronik Jepang, diperkirakan akan terganggu, setidaknya hingga akhir tahun 2011.

Akhirnya, kita tidak hanya perlu melakukan antisipasi ataupun meributkan dampak radiasi reaktor nuklir Jepang ke Indonesia. Namun yang tak kalah penting juga adalah bagaimana kita bisa mengantisipasi dampak ekonomi dari bencana yang terjadi di Jepang.

Junanto Herdiawan
Ekonom di Kantor Perwakilan BI Tokyo

Jangan Beli Tanah, Harganya Turun Looh ...

Orang tua kita dulu sering berkata, kalau punya rejeki, belilah tanah. Tanah adalah investasi jangka panjang yang menguntungkan, karena harganya akan terus naik. Uang hasil jual tanah bisa buat biaya kuliah anak-anak di masa depan. Tapi itu kisah di Indonesia. Di Jepang, pesan itu tidak sepenuhnya benar. Harga tanah di Jepang justru terus turun seiring dengan pusaran deflasi yang berkepanjangan. Membeli tanah di saat-saat sekarang ini bisa berarti rugi.

Meledaknya bubble harga asset di tahun 90-an masih meninggalkan luka yang dalam pada ekonomi Jepang. Lingkaran setan turunnya harga barang dan jasa mengakibatkan harga tanah di Jepang terus turun. Sebaliknya, harga tanah yang terus turun mengakibatkan harga barang dan jasa turun. Begitu terus berputar-putar.

Daerah Ginza di Tokyo, dahulu terkenal sebagai daerah termahal sedunia. Harga tanah dan permintaannya tinggi. Tapi kini, harga tanah di Ginza turun sekitar 25% hingga 26% secara rata-rata tahunan (y-o-y). Data dari Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transport, dan Turisme Jepang menyebutkan bahwa tekanan deflasi telah menyeret harga properti semakin ke bawah. Nilai properti di Jepang secara umum turun 4,6% (y-o-y) pada Januari 2010.

Secara umum, harga tanah di Tokyo, Nagoya, dan Osaka, turun 5% dibandingkan tahun lalu. Indikator fundamental real estate Jepang juga menunjukkan penurunan yang drastis dalam beberapa tahun belakangan ini. Nilai investasi tanah dari perusahaan-perusahaan di Jepang telah turun sebesar 56% sejak tahun 2008. Di sisi lain, perbankan di Jepang menahan diri untuk tidak memberikan kredit karena ketidakpastian di masa depan, meski suku bunga kebijakan sudah mendekati nol persen. Masyarakat juga menahan diri untuk membeli tanah karena ekspektasi akan terus turunnya harga.

Tekanan kemudian diberikan pada Bank of Japan untuk terus menjalankan tugasnya memerangi deflasi. Namun, Gubernur Bank of Japan mengatakan bahwa upaya menekan deflasi tidak bisa ditangani hanya oleh bank sentral melalui kebijakan moneter. Saat ini suku bunga kebijakan sudah mepet di angka 0 persen dan Bank of Japan telah mengucurkan dana sebesar 20 triliun Yen ke pasar keuangan. Secara teori, mekanisme moneter melalui jalur harga asset memang dapat dilakukan oleh kebijakan moneter dengan memengaruhi perubahan harga asset dan kekayaan masyarakat, yang selanjutnya berdampak pada pola pengeluaran investasi dan konsumsi. Apabila bank sentral melakukan kebijakan moneter yang ekspansif, maka hal tersebut akan mendorong penurunan suku bunga, dan pada gilirannya menaikkan harga asset.

Namun, nampaknya kenyataan tak semudah itu. Kebijakan makroekonomi yang diyakini oleh banyak kalangan tentang kekuatan yang dimiliki bank sentral perlu direnungkan kembali. Kekuatan bank sentral memiliki batas. Bank sentral bukanlah “pesulap dengan tongkat ajaibnya” yang bisa membalikan keadaan dengan mudah lagi. Pada akhirnya, kebijakan fiskal, struktural, maupun regulasi di sistem keuangan menjadi kelindan yang sangat dibutuhkan. Amalgamisasi berbagai kebijakan itu, dan bukan saling menyalahkan, menjadi kunci keluar dari krisis. Untuk itu, dibutuhkan inovasi dan keberanian menempuh langkah yang sulit ke depan.

Turunnya harga tanah di Jepang hanyalah sebuah gejala tentang masalah besar yang masih dihadapi oleh perekonomian secara makro, baik di Jepang, maupun pengelolaan makroekonomi secara global. Sudah saatnya kita melakukan perenungan kembali akan kebijakan makroekonomi yang diyakini selama ini. Semoga kita bisa menarik pelajaran dari hal tersebut. Salam.

Yakuza dan Gangster di Ekonomi

Peranan gangster dalam perekonomian adalah rahasia yang terjaga baik (the worst-kept secret) dan sulit diungkap selama ratusan tahun. Membutuhkan keberanian dan risiko yang besar untuk membongkar kiprah mereka. Para gangster mampu mengisi celah yang selama ini tidak disentuh para pengambil kebijakan. Mereka juga mampu menyatu dan menjalin hubungan dengan masyarakat, birokrat, militer, politisi, serta memberi peran di dalamnya.

Di Jepang, istilah “four finger economy” mengacu pada peranan Yakuza dalam perekonomian Jepang. Yakuza, gangster Jepang yang bercirikan tattoo sekujur tubuh dan memiliki tangan berjari empat, telah lama hadir dalam kehidupan masyarakat Jepang. Di masa lalu, mereka adalah para ronin (samurai tak bertuan) yang menguasai dunia hitam. Peranannya di zaman modern terus berkembang, mulai dari sindikat kejahatan, pemerasan, judi, narkoba, hingga penjualan senjata. Krisis ekonomi global saat ini menjadi peluang bagi para Yakuza untuk mengembangkan usahanya di sektor finansial. Mulai dari aksi pencucian uang melalui berbagai perusahaan, hingga peranan mereka di sektor UMKM atau masyarakat kecil, sebagai “lintah darat”.

Meski secara nominal beberapa indikator ekonomi di Jepang menunjukkan kemajuan, secara riil, ekonomi Jepang masih lemah. Dilema yang dihadapi oleh ekonomi Jepang adalah deflasi yang berkepanjangan. Hal itu mengakibatkan ekonomi Jepang bagai tubuh “kurang darah”, alias tak bergairah. Akibatnya, banyak perusahaan Jepang yang merugi bahkan ditutup. Ruginya Japan Airlines, munculnya kasus Toyota dan Honda, hanya puncak dari gunung es masalah yang dihadapi ekonomi Jepang. Pengangguran masih tinggi, dan banyak perusahaan yang terpaksa harus mem-PHK karyawannya. Data terakhir dari Pemerintah Jepang menunjukkan bahwa perekonomian Jepang masih berada dalam pusaran krisis, angka pertumbuhan triwulan IV-2009 tumbuh lebih rendah dari prediksi sebelumnya.

Hal inilah yang menyebabkan perseteruan antara pemerintah dan Bank of Japan (bank sentral Jepang) saat ini. Pemerintah, melalui Menteri Keuangan, Naoto Kan, menekan Bank of Japan untuk bertindak cepat membawa Jepang keluar dari deflasi. Di sisi lain, Gubernur Bank of Japan, Shirakawa, mengatakan bahwa permasalahan deflasi bukan soal moneter, namun bagaimana pemerintah memperbaiki sektor industri dan memperbaiki struktur penyaluran kredit ke masyarakat. Kebijakan moneter telah optimal dan bukan solusi untuk keluar dari masalah saat ini.

Bank of Japan telah menurunkan suku bunga hingga mendekati nol persen. Bank of Japan juga telah menggelontorkan dana lebih dari 20 triliun Yen ke pasar agar tercipta permintaan. Namun yang terjadi, uang tersebut kembali masuk ke bank sentral. Rumah tangga tidak mau meminjam, industri tidak mau meminjam, dan bank tidak mau meminjamkan, karena keyakinan akan masa depan ekonomi yang belum membaik. Mengatasi hal ini, pemerintah Jepang terus menerus menambah utangnya untuk membiayai pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Jepang saat ini menjadi salah satu negara penghutang terbesar di dunia. Lembaga rating internasional seperti S&P bahkan mengancam untuk menurunkan rating pemerintah Jepang. Dalam kondisi seperti ini, Pemerintah memojokkan bank sentral yang kurang tanggap. Keduanya terus berseteru.

Lesunya ekonomi, dan perseteruan antara pengambil kebijakan, memberi ruang bagi Yakuza untuk bermanuver. Macetnya saluran antara perbankan dan industri serta rumah tangga, difasilitasi oleh Yakuza. Mereka masuk ke kehidupan riil masyarakat, memberi pinjaman, memberi perlindungan, dan memasok kebutuhan masyarakat, serta jaminan keamanan. Masyarakat yang membutuhkan dana karena “kepepet” juga akhirnya tenggelam ke lembah hitam, masuk dalam jeratan utang para Yakuza.

Bukan hanya di kalangan bawah, di perusahaan raksasa Jepang, peran Yakuza juga menjadi “perbincangan”. Menurut pemberitaan di harian The Japan Times, peranan Yakuza dalam perusahaan besar Jepang tak pernah terungkap dan selalu menjadi perdebatan. Proses intermediasi perbankan yang macet, penciptaan kredit yang gagal, dan birokrat saling menyalahkan, adalah rentetan yang memberi peluang bagi bisnis para Yakuza.

Bagaimana dengan di Indonesia? Seberapa jauh para gangster masuk dalam dunia finansial? Peranan gangster dalam ekonomi Indonesia juga sebuah rahasia yang tersimpan baik selama puluhan tahun. Tak pernah terungkap dan hanya menjadi pembicaraan di warung kopi.

Kala pemerintah, bank sentral, dan politisi saling menyalahkan, kala kekuatan formal tidak optimal, gangster akan selalu melihat celah untuk mengambil peranan. Saya mencoba mengutip kata Mario Puzzo, ”Behind every great fortune, there is a crime..”. Di balik kekayaan yang luar biasa, biasanya tersimpan kejahatan.

Mudah-mudahan negeri ini dihindari dari kejahatan. Ngeri ah ….. Salam.

Salary Man Menuntut Kenaikan Gaji

Demonstrasi menuntut kenaikan gaji tak hanya terjadi di negeri kita. Di negara maju seperti Jepang, tuntutan kenaikan gaji kerap terjadi. Alasannya macam-macam, tapi salah satunya tentu untuk menuntut kehidupan yang lebih baik. Beberapa waktu lalu, di daerah Ginza, saya melihat dengan serombongan kaum pekerja Jepang (biasa disebut Salary Man) yang berteriak-teriak dan menyanyikan yel-yel untuk menuntut kenaikan gaji. Para salary man itu merasakan semakin beratnya kehidupan di Jepang, secara khusus di kota besar seperti Tokyo, dewasa ini.

Kehidupan di Jepang memang semakin dirasakan sulit, apalagi sejak krisis global melanda. Perekonomian Jepang saat ini masih lesu dan geraknya didorong terutama oleh besarnya stimulus pemerintah. Pidato dari Gubernur Bank of Japan di awal tahun 2010 mengatakan bahwa ekonomi Jepang masih belum memiliki momentum yang tepat bagi pemulihan yang berkelanjutan. Hal ini berarti, dalam jangka pendek, sampai dengan semester I-2010, perekonomian Jepang masih akan lesu.

Kondisi pasar tenaga kerja di Jepang juga masih menyimpan masalah. Angka pengangguran yang meningkat mencapai lebih dari 5% pada triwulan IV-2009 telah menjadikan kehidupan di Jepang semakin sulit. Di kota Tokyo, Pemerintah menyediakan penampungan bagi lebih dari 800 orang pengangguran sampai dengan pekerjaan bisa didapatkan. Hal ini berdampak pada besarnya subsidi yang harus dikeluarkan pemerintah Jepang untuk memberikan penampungan bagi para pencari kerja.

Bagi kalangan pekerja, gaji yang rendah dan pas-pasan menjadi salah satu masalah. Kala perusahaan Jepang menghadapi persaingan ketat di pasar global, mereka mulai memangkas jumlah karyawan dan menghemat gaji. Hal ini menambah jumlah pengangguran dan mempersulit kehidupan para pekerja.

Berbagai tantangan tersebut memang menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintahan Yukio Hatoyama. Namun masalah politik juga masih menghantui kubu Hatoyama terkait dengan skandal suap di partainya DPJ. Masalah ekonomi politik ini juga telah menurunkan popularitas pemerintahan Hatoyama.

Dengan berbagai masalah tersebut, tentu tak heran bila kita melihat mulai munculnya demonstrasi di jalan-jalan. Namun bedanya, demonstrasi di Jepang dilakukan secara santun dan jauh dari sikap anarkis. Meski mereka mengkritik pemerintah dengan berbagai kebijakannya, kepentingan orang lain tetap mereka perhatikan. Salah satu contohnya adalah bagaimana mereka menjaga agar tidak menghalangi penyebrang jalan. Apabila terdapat zebra cross, para pendemo memisahkan diri untuk memberi jalan pada penyeberang.

Ungkapan rasa dan kesulitan hidup memang kadang kerap membuat kita kalang kabut. Namun bagaimana ia diungkapkan tanpa menyulitkan orang lain, apalagi hingga mengacaukan kestabilan negara, menjadi pelajaran bagi kita. Mudah-mudahan kita bisa belajar mengungkap rasa dengan cara yang makin hari makin santun.

Salam.

Repotnya Kalau Harga Turun Terus

“Apa yang bisa naik tapi tak bisa turun?”. Teka teki iseng itu sering diungkap di negeri kita. Dan Jawaban yang kita dengar adalah harga-harga. Kita seolah terbiasa dengan kenaikan harga. Ya, kenaikan harga yang terus menerus, apalagi tidak terkendali, memang menyulitkan kehidupan masyarakat. Namun, penurunan harga yang terus menerus, dan tidak terkendali, juga menyulitkan kehidupan. Berbeda dengan di negara kita yang menghadapi masalah dengan kenaikan harga (inflasi), Jepang justru menghadapi masalah dengan penurunan harga (deflasi). Jadi, teka teki di atas tentu tidak berlaku di Jepang.

Dulu ada istilah bahwa Jepang adalah negara yang terkenal mahal biaya hidupnya. Tapi deflasi yang terjadi di Jepang, telah mengubah paradigma itu. Seorang economist Jepang, Noriko Hama, dalam essaynya tentang deflasi mengatakan bahwa kompetisi dari para produsen untuk menurunkan harga (yasuuri kyoso) telah “menghancurkan masyarakat”. Kalau kita sekarang berkeliling berbagai pusat perbelanjaan di Jepang, akan terlihat dengan nyata bahwa perang pemotongan harga terjadi dengan besar-besaran.

Sebuah fenomena yang menjadi pembicaraan saat ini adalah toko retail pakaian yang bernama UNIQLO. Toko ini terkenal menjual barang dagangannya dengan harga rendah. Celana jeans di Uniqlo, rata-rata berharga 900 yen atau sekitar Rp90.000. Baju kerja, kaus, dan pakaian dalam, rata-rata dijual lebih rendah dari Rp100.000. Dengan kualitas yang cukup baik, Uniqlo menyerang pangsa pasar pakaian di Jepang yang terkenal mahal. Kompetisi harga rendah yang ekstrim (gekiyasu) bukan hanya terjadi di bisnis pakaian. Muncul juga supermarket dan toko-toko yang menamakan dirinya 100 yen Shop (Hyaku En Shop). Toko itu menawarkan semua barang dengan harga sekitar 100 yen atau Rp 10.000. Mereka memberi tagline pada dagangannya, bahwa dengan 100 yen, anda bisa hidup di Jepang.

Di bisnis makanan, restoran Yoshinoya yang terkenal dengan beef bowlnya juga ikut-ikutan memotong harga. Kalau dulu satu porsi beef bowl dihargai 580 yen atau sekitar Rp58 ribu, kini diturunkan menjadi 380 yen atau sekitar Rp38 ribu. Perang penurunan harga terjadi pada bisnis makanan cepat saji di Jepang.

Di kalangan ekonom terjadi perbedaan pendapat dan saling menyalahkan. Sebagian menyalahkan para retailer ini yang menurunkan harga terlalu ekstrim sehingga pusaran deflasi semakin parah. Tapi para retailer membela diri. Mereka menyalahkan rendahnya daya beli masyarakat sebagai faktor lesunya ekonomi. Artinya, walaupun harga sudah diturunkan, pembelian tetap tidak meningkat.

Semenjak krisis melanda, ekonomi Jepang memang dilanda kelesuan. Pasar domestik mengecil dan daya beli menurun. Deflasi bisa jadi penanda akan lesunya perekonomian. Apabila harga-harga terus turun, tentu produsen tidak memiliki insentif untuk berproduksi, pengangguran meningkat, dan ekonomi bertambah lesu. Upaya meningkatkan daya beli menjadi program dari pemerintahan Hatoyama, PM Jepang yang baru. Kebijakan memberi lebih banyak uang pada generasi muda menjadi target yang akan dicapai dalam beberapa tahun ke depan. Sayangnya, jumlah generasi muda ini terus menurun. Ujungnya, Jepang juga menggalakkan program “banyak anak, banyak rejeki”, agar generasi muda semakin banyak dan daya beli bisa meningkat.

Inflasi ataupun deflasi terbukti menyulitkan kehidupan masyarakat secara umum. Berbeda dengan Jepang, kita memiliki keunggulan di sisi daya beli. Saat krisis ekonomi melanda, ekonomi Indonesia terbukti masih bergairah dan tetap tumbuh karena daya beli masyarakat yang masih kuat. Hal ini sebenarnya yang menjadi kekuatan ekonomi Indonesia dalam menghadapi krisis global. Permasalahannya adalah bagaimana agar daya beli masyarakat tetap dapat dijaga dan inflasi dapat dikendalikan.

Langkah mengendalikan inflasi itu, diamanatkan kepada bank sentral. Di Jepang, tugas ini dipikulkan pada Bank of Japan, yang sudah memotong suku bunga hingga 0,1% untuk mendorong ekonomi, meski belum juga berhasil sepenuhnya. Di Indonesia, tugas mengendalikan inflasi dipikulkan pada Bank Indonesia yang menjaga suku bunga pada tingkatan yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi.

Inflasi atau deflasi adalah musuh yang dihadapi bersama dalam kehidupan. Banyak pihak mungkin tidak menyadari secara langsung arti inflasi atau deflasi. Namun saat gejala itu terjadi, dampaknya dirasakan pada kehidupan. Hal itulah yang saat ini dirasakan di Jepang, ataupun di Indonesia pada masa krisis moneter lalu, saat inflasi meroket drastis.

Salam.

Suster Pahlawan di Jepang

Dibandingkan dengan Filipina, kemampuan bangsa kita dalam menghargai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) masih jauh dari optimal. Padahal para TKI adalah pahlawan devisa dalam arti sebenarnya. Kalau kita melihat struktur Neraca Pembayaran Indonesia, akan terlihat bahwa penghasilan TKI adalah salah satu elemen pemasukan yang berpotensi besar mendukung ketahanan ekonomi kita. Kalau diperbandingkan, Tenaga Kerja Filipina mampu menyumbang devisa sebesar hampir 20 milyar dollar AS dalam setahun. Sementara di Indonesia, sumbangan TKI belum sampai 7 milyar dollar AS. Oleh karena itu, upaya menghargai peranan para TKI di luar negeri dan meningkatkan kompetensi mereka adalah juga prasyarat kestabilan makroekonomi Indonesia.

Di Jepang, langkah KBRI Tokyo patut dikagumi. Pekan lalu saya diajak oleh KBRI untuk mendatangi pusat pelatihan para perawat dari Indonesia yang akan dipekerjakan di seluruh Jepang. Pusat pelatihan itu terletak di kota Hakone, perfektur Kanagawa, atau sekitar 2 jam perjalanan dari kota Tokyo. Program pelatihan perawat ini adalah bagian dari kesepakatan EPA (Economic Partnership Agreements) antara pemerintah Jepang dan Indonesia. Ada sekitar 316 perawat dari seluruh Indonesia yang ikut serta dalam pelatihan. Selama 3 bulan di sana, mereka dididik bahasa Jepang, sebelum kemudian disebar untuk bekerja di berbagai Rumah Sakit di Jepang.

Menjadi perawat di luar negeri, apalagi Jepang, tidak mudah. Mereka dituntut memiliki pengalaman yang sarat, plus ketrampilan bahasa tekhnis keperawatan. Oleh karena itu, para perawat dapat dikategorikan sebagai pekerja yang berketrampilan (skilled workers). Perawat ini berbeda dengan pada umumnya TKI Indonesia yang tergolong unskilled workers dan bekerja di sektor rumah tangga. Skilled workers memiliki ketrampilan dan tentu, penghasilan yang lebih tinggi. Hal ini pada ujungnya tentu akan menyumbang devisa yang lebih besar bagi negara.

Kunjungan KBRI ke Hakone selain untuk membantu penyelesaian dokumen-dokumen, juga memberikan mereka informasi tentang perlindungan hukum dan peran KBRI sebagai pengayom para Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Sungguh mengagumkan melihat para pejabat KBRI seperti Bp Abas Ridwan, atase bidang ekonomi, dan Bp Amir Radjab, atase bidang konsuler, yang begitu akrab dengan para TKI dan sepenuh hati membantu keperluan mereka. Bahkan tanpa segan-segan, mereka turun tangan berdiskusi, langsung menulis, dan menandatangani paspor para perawat.

Upaya reaching out, keluar, dan membuka diri seperti yang dilakukan KBRI Tokyo itu tentu membawa wajah teduh bagi para perawat. Berbagai upaya ini memang telah dilakukan oleh KBRI Tokyo sejak lama. Bahwa KBRI bukan sebuah tempat angker bagi masyarakat Indonesia, namun juga rumah bersama bagi masyarakat Indonesia yang ada di sana.

Namun langkah KBRI saja tidaklah cukup. Peranan KBRI hanya sebatas dalam menjalankan fungsi diplomatiknya. Di hulu, membangun kompetensi para tenaga kerja juga harus dilakukan. Berbagai langkah, seperti menyaring tenaga kerja yang kompeten dan handal di tanah air, menciptakan tenaga terdidik, hingga masalah perlindungan hukum, membutuhkan sinergi lintas departemen dan juga elemen bangsa lainnya. Dari sisi perbankan, upaya mempermudah aliran pembayaran uang ke tanah air (remitansi) juga sangat dibutuhkan para TKI. Hal ini agar mereka tidak menjadi korban para calo ataupun kejahatan lainnya saat tiba di tanah air.

Berbagai langkah tersebut, apabila diseriusi, bisa jadi sebuah pilar kuat bagi kestabilan makroekonomi Indonesia. Hal itu telah terbukti di Filipina. Saat krisis global 2008 lalu, tingkat penilaian premi risikonya tetap rendah, sementara Indonesia dinilai rawan (angka CDS Indonesia mencapai 1000 – atau risiko tinggi bagi investasi). Para investor menilai risiko Filipina lebih rendah dari Indonesia, karena mereka memiliki keterjaminan aliran dana dari tenaga kerja sebesar 15-20 milyar dollar AS selama setahun.

Tentu, jalan masih panjang untuk membangkitkan peran para pahlawan devisa Indonesia.

Salam.

Banyak Anak Banyak Rejeki, Dorong Ekonomi

Majalah The Economist dalam laporannya tahun 2009 pernah menulis tentang Indonesia. Disebutkan di sana bahwa Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi besar dunia di masa depan. Salah satu potensi kekuatan Indonesia adalah faktor demografi. Besarnya jumlah penduduk berusia produktif yang dimiliki Indonesia merupakan kekuatan yang tak tertandingi di negara kawasan, baik oleh Cina ataupun Jepang.

Melongok ke Jepang, semakin mahalnya biaya hidup, pendidikan, dan meningkatnya angkatan kerja wanita, menjadikan tingkat kelahiran di Jepang menurun drastis. Total rasio kelahiran di Jepang terus anjlok dari 1,57 di tahun 1989 menjadi 1,37 di tahun 2008. Angka ini jauh di bawah rasio pertumbuhan penduduk yang dapat mendukung populasi yang berkesinambungan, yaitu 2,1. Sebuah lembaga riset di Jepang mengatakan bahwa populasi Jepang akan menciut sepertiga pada tahun 2050, dan pada tahun 2105 tinggal tersisa sekitar 44 juta orang Jepang di dunia. Jumlah penduduk usia produktif, antara 15-64 tahun, hanya tinggal separuh dari yang ada sekarang pada tahun 2055.

Dengan angka kelahiran yang rendah, dalam 20-30 tahun ke depan, Jepang akan kehilangan peranannya sebagai kekuatan ekonomi dunia. Jepang bahkan bisa dikategorikan sebagai decaying country, atau negara yang menuju kepunahan. Hal ini juga terjadi di Cina. Kebijakan “satu anak” yang diterapkan selama beberapa tahun ini, telah menyusutkan jumlah angkatan kerja produktif di Cina.

Secara ekonomi, jumlah penduduk yang menyusut sungguh tidak menguntungkan. Jumlah tenaga produktif dan terpelajar merupakan salah satu kekuatan ekonomi sebuah negara. Bukan hanya di Cina dan Jepang, beberapa negara Eropa (Jerman, Swedia, Perancis) juga menghadapi masalah yang serius di bidang kependudukan.

Kembali ke Jepang, sejak krisis global melanda, masalah kependudukan ini semakin membuat ekonomi Jepang terhempas dalam jurang krisis. Upaya PM Jepang yang baru, Yurio Hatoyama, untuk mengangkat ekonomi Jepang, menghadapi jalan terjal. Menurunnya jumlah penduduk berkorelasi pula pada semakin rendahnya permintaan domestik. Berbeda dengan Indonesia yang permintaan domestik menguasai 60% dari pertumbuhan ekonomi, di Jepang, permintaan domestik sangat rendah. Selain kultur orang Jepang yang gemar menabung, jumlah penduduk mudanya yang notabene konsumtif terus menurun.

Untuk itu, di awal tahun 2010, pemerintah Hatoyama mengumumkan berbagai program pemulihan ekonomi , untuk mendorong pertumbuhan hingga mencapai 2 persen pada 2020. Salah satu program pemerintah Jepang adalah mendorong terciptanya permintaan domestik. Dan strategi yang dilakukan adalah mendorong angka kelahiran. Jepang memberi subsidi besar-besaran bagi pasangan muda yang berniat memiliki anak. Pemerintah juga akan menambah tempat penitipan anak (child care center) di berbagai gedung perkantoran, agar para ibu yang bekerja tidak khawatir untuk memiliki anak. Pemerintah juga akan memberikan tunjangan sebesar 26.000 Yen (sekitar Rp2,6 juta) per anak setiap bulan. Berbagai program mendorong keluarga di Jepang agak “punya anak” terus dilakukan. Pepatah orang tua kita dulu, “Banyak Anak, Banyak Rejeki” nampaknya menjadi valid di Jepang.

Implikasi kependudukan pada ekonomi di berbagai negara maju tersebut memberi pelajaran bagi ekonomi Indonesia. Hal yang sebaliknya justru terjadi pada ekonomi kita. Jumlah penduduk kita besar, terutama mereka yang memiliki usia produktif. Tak heran, bila The Economist menyebutkan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi masa depan.

Namun, apa yang disebut majalah Economist baru sebatas potensi, belum menjadi aksi. Syarat menjadikan potensi tersebut menjadi aksi tidaklah mudah. Ketika ekonomi semakin bertumbuh dan canggih, ia membutuhkan penduduk yang memiliki skills atau ketrampilan tinggi yang semakin beragam. Dengan demikian, tuntutan untuk melakukan investasi besar-besaran di bidang pendidikan adalah sebuah keharusan. Pemerintah perlu fokus dan serius membangun masa depan bangsa melalui pendidikan.

Jumlah penduduk besar, namun tidak memiliki kultur tinggi dan pendidikan yang memadai, hanya akan menjadi beban bagi sebuah negara. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari ekonomi Jepang. Salam.