Dampak Ekonomi Kerusuhan Inggris

Tulisan ini dimuat di Harian Kontan, 15 Agustus 2011

Di balik meriahnya perayaan Royal Wedding antara Pangeran William dan Kate Middleton bulan April lalu, perekonomian Inggris sejatinya telah menyimpan permasalahan serius. Sejak krisis global 2008, ekonomi Inggris dilanda penyakit berat, yaitu resesi ekonomi, tingginya pengangguran, defisit anggaran yang membengkak, serta masalah demografi yang berdampak pada dilema multikulturalisme.

Untuk mengatasi masalah defisit anggaran yang membengkak, pemerintah Inggris melakukan pemangkasan pengeluaran secara signifikan. Pengeluaran pemerintah dipangkas £83 miliar (4,5% dari PDB) hingga tahun 2014-2015. Pemangkasan pengeluaran tersebut diperkirakan mengurangi sekitar 500 ribu lapangan kerja di Inggris. Di sisi lain, pajak dinaikkan hingga £29 miliar (1,6% dari PDB). Hal tersebut menimbulkan konsekuensi pahit bagi masyarakat Inggris, berupa meningkatnya pengangguran dan kemiskinan.

Seolah mendapat momentum, keresahan dan ketidakpuasan masyarakat meledak dalam kerusuhan di kota London, pekan lalu (6/8). Kerusuhan di London itupun kemudian menyebar ke berbagai kota di Inggris, seperti Birmingham, Manchester, Liverpool, Leeds, dan beberapa kota lain.

Kerusuhan adalah petaka bagi stabilitas. Berbagai kerusuhan yang terjadi menjadikan masa depan pemulihan ekonomi Inggris dihadapkan pada ketidakpastian. Apalagi kerusuhan ini terjadi jelang setahun diselenggarakannya Olimpiade 2012 di London.
Kerusuhan yang terjadi di Inggris juga memiliki implikasi serius pada pemulihan ekonomi di wilayah Eropa. Inggris adalah kekuatan ekonomi nomor enam dunia, dan ketiga di wilayah Eropa. Namun sebelum kerusuhan terjadi, indikator ekonomi Inggris telah menunjukkan permasalahan yang berat.

Sampai dengan triwulan II-2011, ekonomi Inggris hanya tumbuh sebesar 0,2% (kuartalan). Angka ini sedikit membaik setelah pada triwulan IV-2010 tumbuh negatif sebesar 0,5% (kuartalan). Sementara itu, tingkat produksi di Inggris anjlok 1,4% (kuartalan) dalam triwulan II-2011 akibat lemahnya permintaan dan turunnya produksi migas karena ditutupnya beberapa ladang minyak di Inggris.

Sisi permintaan, yang menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi Inggris, masih lesu akibat turunnya daya beli masyarakat. Inflasi dan pajak yang tinggi telah menggerus daya beli rakyat Inggris. Ketidakpastian masa depan juga menjadikan masyarakat Inggris menahan belanja dan berjaga-jaga dengan menyimpan tabungan yang mereka miliki. Hal itu akan membawa pertumbuhan ekonomi Inggris ke tingkat yang lebih rendah, setidaknya di tahun 2011.

Berbagai hal tersebut memendam keresahan yang berujung pada kerusuhan di beberapa wilayah berpenduduk miskin di Inggris. Keberlanjutan program konsolidasi fiskal yang sedang dijalankan pemerintah Inggris pun mendapat tekanan sejak kerusuhan terjadi. Pemerintah Inggris dihadapkan pada pilihan yang sulit. Apabila mereka menghentikan program konsolidasi, kredibilitasnya akan turun. Namun apabila diteruskan, tantangan ketidakstabilan akan terus meningkat.

Pelajaran Bagi Indonesia
Di sisi lain, melemahnya nilai tukar poundsterling belum mampu meningkatkan ekspor Ingggris. Sebagian besar ekspor Inggris ditujukan ke wilayah Eropa, yang saat ini juga sedang dilanda resesi berkepanjangan. Berbagai kerusuhan masih terjadi secara sporadis di Yunani, Italia, Spanyol, Irlandia, dan Perancis. Akibatnya, sentimen bisnis pelaku usaha di Inggris melesu, ditambah lagi masih ketatnya kondisi kredit, terus turunnya harga properti, dan berkurangnya investasi pemerintah.

Menyikapi tekanan pada ekonomi Inggris tersebut, pemerintah dan bank sentral Inggris berupaya untuk mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi. Namun mereka dihadapkan pada pilihan yang tidak banyak.

Pemerintah berusaha menjaga kesinambungan fiskal, sementara Bank of England kemungkinan besar masih akan meneruskan kebijakan moneter yang longgar untuk mendorong pertumbuhan. Meski demikian, tekanan inflasi di Inggris yang telah melebihi 4% (yoy) pada Juni 2011, atau di atas target 2% (yoy) di akhir 2012, menjadikan Bank of England juga berada pada posisi yang sulit.

Bagi ekonomi Indonesia, kerusuhan yang terjadi di Inggris sejauh ini belum memberikan dampak secara langsung. Namun kita perlu mencermati perkembangan di sana mengingat Inggris adalah salah satu negara penting yang menjadi tujuan ekspor Indonesia dengan nilai mencapai sekitar 1,7 miliar dolar AS pertahun.

Di sisi lain, masih terus melemahnya ekonomi Eropa dan Amerika Serikat memberi dampak secara terbatas pada perekonomian nasional. Namun hal ini dapat diimbangi dengan masih tumbuh positifnya negara-negara Asia, seperti Cina dan India.

Kerusuhan di Inggris juga memberi kita beberapa pelajaran. Pertama, stabilitas ekonomi adalah elemen terpenting dalam perekonomian. Terganggunya stabilitas ekonomi akan mengoyak kestabilan politik dan sosial. Oleh karenanya, upaya pemerintah menjaga kestabilan ekonomi perlu diprioritaskan. Kerusuhan yang terjadi di Inggris saat ini bukan dilatarbelakangi oleh alasan politik, melainkan lebih ke faktor ekonomi dan kesenjangan pendapatan.

Pelajaran kedua, kerusuhan dapat menimbulkan kerugian material dan immaterial yang tidak terhitung. Indonesia telah mengalami sendiri dampak pahit dari kerusuhan tahun 1998 yang menimbulkan trauma. Untuk bangkit dari persepsi negatif dunia internasional, membutuhkan waktu yang panjang. Kerugian material akibat kerusuhan Inggris diperkirakan melebihi £100 juta. Namun kerugian immaterial, nampaknya jauh lebih besar lagi karena turunnya kepercayaan internasional.

Ketiga, semakin perlunya pemerintah mendengarkan berbagai permasalahan struktural yang terjadi di masyarakat. Beberapa bulan sebelum kerusuhan, sekitar dua ribu masyarakat miskin di London melakukan demonstrasi. Namun kabarnya tidak satupun orang mendengar. Kerusuhan pun terjadi.

Salah seorang pelaku kerusuhan mengatakan bahwa kini dunia mendengar keluhan kami. Dari situ kita melihat bahwa kerusuhan bisa menjadi sarana rakyat untuk menyuarakan pendapatnya, apabila saluran-saluran yang lain mampat. Untuk itu, kita perlu berhati-hati.

Junanto Herdiawan, Ekonom Senior Bank Indonesia, Alumnus Leeds University, Inggris

Masa Depan Nuklir Sesudah Fukushima

Tulisan ini dimuat di Harian KONTAN, 8 April 2011, hal 23

Semenjak terjadi krisis reaktor nuklir Fukushima, yang terletak di wilayah timur laut Jepang, masa depan energi nuklir berada dalam kegamangan. Bayangan tragedi Three Mile Island di Amerika Serikat (1979) dan Chernobyl di Ukraina, bekas wilayah Uni Soviet (1986) terasa bangkit kembali. Dunia kemudian dihinggapi oleh kecemasan akan keselamatan reaktor nuklir dan bahaya radiasi pada kehidupan manusia.

Sesaat setelah terjadi bencana di Fukushima, Amerika Serikat, India, dan Korea Selatan langsung melakukan review terhadap standar keamanan pada seluruh reaktor nuklir mereka. Jerman menghentikan 7 dari 17 reaktor yang dimiliki. Taiwan mengundurkan jadwal operasi reaktor barunya. Italia melakukan penilaian kembali perlunya memiliki reaktor nuklir. Sementara China menghentikan sementara pembangunan semua reaktor nuklir baru. Rencana pembangunan reaktor nuklir di beberapa negara sementara dihentikan. Hanya dua negara di Asia Tenggara yang mengindikasikan terus memiliki reaktor nuklir, yaitu Indonesia dan Vietnam.

Para pengambil kebijakan kini berada pada posisi yang sulit karena menghadapi tekanan publik akan keselamatan reaktor nuklir mereka. Hal inilah yang juga menjadikan banyak negara mulai mempertimbangkan keberadaan reaktor nuklir mereka. Pertemuan pemimpin negara-negara industri maju G-8, yang dijadwalkan Mei mendatang, akan membahas secara khusus tentang standar keamanan reaktor nuklir dan masa depan energi nuklir.

Dibandingkan dengan gas dan batu bara, nuklir diyakini sebagai sumber energi masa depan yang harganya lebih murah dan memiliki emisi karbon yang jauh lebih rendah. Para ilmuwan juga mengatakan, untuk kepentingan energi, nuklir memiliki daya damai yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia. Kitapun menyaksikan masa kebangkitan nuklir (nuclear renaissance) sebelum tragedi Fukushima terjadi.

Saat ini ada sekitar 440 reaktor nuklir yang beroperasi di 31 negara, dan menyumbang sekitar 15% energi listrik dunia. Sebanyak 63 reaktor sedang dibangun, dan lebih dari 158 dalam proses pengajuan pendirian di berbagai negara. Alasannya masuk akal, bahwa upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, membutuhkan energi yang berkesinambungan dengan emisi karbon rendah. Apalagi ke depan bahan bakar fosil semakin langka dan habis.

Langkah berbagai negara menimbang ulang pembangunan reaktor nuklir tersebut menjadikan masa depan energi nuklir berada dalam ketidakpastian. Hal ini juga tercermin dari anjloknya harga uranium dunia. Pascatsunami Jepang, harga uranium turun menuju titik terendah pada tanggal 17 Maret 2011, menyentuh US$ 49.74 per lb. Pada masa kebangkitan industri nuklir di tahun 2007-2008, harga uranium pernah menyentuh rekor tertinggi, mencapai US$ 136 per lb, sebelum turun karena krisis ekonomi global. Menurut Asosiasi Nuklir Dunia, di 2009 permintaan uranium dari 9 negara penghasil uranium sebesar 5,4 juta metrik Ton.

Dari sisi perekonomian, ketersediaan energi listrik menjadi salah satu variabel penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Berbagai industri manufaktur hanya akan bisa tumbuh dan berkembang di tempat yang menyediakan pasokan energi murah dan berkesinambungan. Hal ini membuat beberapa negara, seperti China dan Vietnam berpacu membangun reaktor nuklir.

China telah melakukan investasi agresif di bidang reaktor nuklir. Data dari Asosiasi Nuklir Dunia menunjukkan, di China, sebanyak 27 reaktor sedang dibangun, 50 reaktor sedang dalam proses perencanaan, dan 110 reaktor sedang diajukan untuk mendapat persetujuan pemerintah.

Saat ini China memiliki 13 reaktor nuklir yang sudah beroperasi dan menghasilkan 65,7 terrawatt hours (TWh). Jumlah ini hampir mencapai 2% dari kebutuhan total energi di China tahun 2009.

Dengan bangkitnya perekonomian China menjadi kekuatan ekonomi nomor dua dunia, Beijing terus menggenjot jumlah reaktor nuklir guna memenuhi target 5% pangsa energi nuklir di tahun 2020. Permintaan energi China diperkirakan meningkat sebesar 75% antara tahun 2008 hingga 2035.

Dalam draft Pembangunan Lima Tahun ke-12 awal Maret lalu, pemerintah China menargetkan tambahan kapasitas listrik sebesar 40 gigawatt tahun 2011-2015. Ini empat kali lebih besar dari ketersediaan listrik di tahun 2010. Namun, bencana di Fukushima membuat China sementara menangguhkan berbagai proyek nuklir tersebut.

Banyak pertimbangan
Ditangguhkannya berbagai proyek nuklir di banyak negara tersebut menunjukkan bahwa meski energi nuklir memiliki “daya damai” yang bermanfaat, segi keselamatan tetap menjadi prioritas. Berbagai tragedi menyisakan pertanyaan berapa yang harus dibayar dari kenyamanan teknologi nuklir.

Pelajaran dari kasus Fukushima ini jelas. Di satu sisi, standar pengamanan dan budaya pengelolaan disiplin menjadi syarat utama pengelolaan reaktor nuklir. Namun di sisi lain, kemungkinan bencana alam terburuk, termasuk gelombang tsunami, juga perlu dipikirkan dalam pembangunan reaktor nuklir. Apalagi beberapa negara yang memiliki reaktor nuklir, justru berada di wilayah “ring of fire” yang rawan dengan bencana gempa, tsunami, dan gunung berapi. Berbagai risiko tadi belum mempertimbangkan risiko lain, yakni ancaman terorisme. Bila terjadi serangan teroris pada reaktor nuklir, dampaknya sangat fatal.

Ujung-ujungnya, pembangunan reaktor nuklir memerlukan banyak pertimbangan. Bukan hanya dari sisi tekhnis operasional, namun juga dari sisi ekonomi, sosial, budaya, politik, dan keamanan. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, masa depan energi nuklir ke depan diperkirakan masih akan tumbuh, namun secara moderat.

Beberapa negara, seperti Perancis yang tingkat ketergantungannya terhadap nuklir mencapai 75%, Finlandia, dan Belanda, masih akan berjalan dengan program nuklirnya. Negara-negara tersebut diperkirakan akan meningkatkan investasi untuk membangun reaktor nuklir generasi baru, yang diyakini lebih aman dan tahan terhadap bencana alam.

Namun di sisi lain, pembangunan beberapa reaktor kemungkinan akan terhambat atau dihentikan seiring dengan dilakukannya pengetatan syarat-syarat keamanan.

Bencana di Fukushima menunjukkan bahwa Jepang, negara yang paling disiplin, paling baik perencanaannya terhadap bencana dan salah satu yang paling kompeten dalam pengelolaan reaktor nuklir, tampak gagap. Kegelisahan, kengerian, dan ketakutan, sempat dirasakan pada penduduk Jepang, dan ikut menyebar ke seluruh dunia.

Kiranya berbagai hal itu perlu dipertimbangkan oleh setiap negara yang ingin membangun reaktor nuklirnya.

Junanto Herdiawan, Analis Ekonomi Senior

Menghitung Tsunami Ekonomi Jepang

Tulisan ini dimuat di Harian Kontan, 23 Maret 2011, hal 23.

Sebelum terkena bencana tsunami 11 Maret 2011 lalu, sejatinya perekonomian Jepang telah menyimpan beberapa masalah serius. Ekonomi Jepang menderita penyakit 3D, yaitu Depression, Deflation, dan Demographic.

Artinya, ekonominya mengalami depresi, terjebak dalam deflasi yang berkepanjangan, dan populasinya menua. Dan saat terkena bencana, mereka mendapat dua tambahan “D” lagi, yaitu Disaster dan Destruction. Belum lagi ada satu “D” yang selama ini juga telah menggayuti ekonomi Jepang, yaitu Debt (Utang).

Bencana kali ini lebih berat, karena selain menghadapi gempa dan tsunami, Jepang harus menghadapi krisis reaktor nuklir Fukushima. Bagaimana dampak bencana kali ini bagi Jepang? Untuk menghitung dampaknya, pertama kita perlu menghitung potensi kerugian yang muncul dari bencana kali ini. Lalu, kita perlu melihat potensi pemulihan atau rekonstruksi pascabencana yang dilakukan oleh Jepang, sehingga dampak total bencana bisa diperkirakan.

Setelah itu, kita juga dapat memperkirakan dampak bencana ini bagi perekonomian Indonesia. Bagi Indonesia, Jepang adalah mitra dagang terbesar, dengan pangsa sekitar 17% dan total ekspor senilai 25 miliar dolar AS.

Banyak pendapat yang mencoba membandingkan bencana kali ini dengan Gempa Kobe tahun 1995. Beberapa analis berpendapat, dampak bencana 2011 pada perekonomian Jepang tidak akan sebesar Kobe. Hal ini karena daerah yang terkena tsunami (Prefektur Miyagi), memiliki potensi ekonomi lebih kecil dibandingkan Kobe. Menilik pangsanya terhadap produk domestik bruto (PDB), pangsa Prefektur Miyagi hanya 1,7% terhadap PDB, lebih kecil dibanding Kobe, yang mencapai 2% dari PDB.

Namun, kita perlu ingat bahwa gempa yang menimpa Kobe berbeda dengan tsunami Miyagi. Saat Gempa Kobe, yang terkena dampaknya adalah sektor pelabuhan dan industri, namun tidak memengaruhi pasokan energi ke seluruh Jepang.

Tsunami tahun ini, bukan hanya menghantam wilayah Miyagi, namun mengenai reaktor nuklir Fukushima, yang menjadi pemasok sekitar 24% energi ke seluruh Jepang. Akibatnya, bukan hanya di wilayah yang terkena tsunami, namun sebagian besar Pulau Honshu (pulau terbesar di Jepang), mengalami kekurangan suplai energi.

Terkait dengan hal tersebut, bencana kali ini diperkirakan memberi dampak serius, dan kerugian yang lebih besar dibandingkan dengan Gempa Kobe 1995. Dampak putaran pertama dari bencana Jepang ini (first round impact) adalah menurunnya output beberapa industri, terkait dengan rusaknya pabrik akibat tsunami.

Di Miyagi, terdapat empat area yang terkena dampak paling parah, yaitu Iwate, Miyagi, Fukushima, dan Ibaraki. Keseluruhannya menyumbang sekitar 6,2% PDB Jepang (berdasarkan pengeluaran). Tsunami yang menghantam wilayah timur laut Jepang, diperkirakan akan menghentikan industri yang berada di wilayah sekitar pantai timur laut, minimal satu tahun ini, akibat kerusakan parah pada pabrik.

Analis memperkirakan terhentinya pabrik tersebut akan menurunkan pertumbuhan Jepang sebesar 2,2% hingga 3.0% dari PDB, atau sekitar 12 triliun Yen (148 miliar dolar AS). Apabila hal itu juga memperhitungkan industri berat di wilayah Fukushima dan Ibaraki, dampaknya akan lebih besar.

Dampak lanjutan (second round impact) dari bencana tersebut muncul akibat krisis reaktor nuklir Fukushima. Jepang akan mengalami kekurangan energi listrik dalam jangka pendek. Hal ini mengakibatkan penutupan operasi industri di hampir sebagian wilayah Kanto, atau di luar wilayah yang terkena dampak tsunami, khususnya industri yang menyerap banyak tenaga listrik, seperti industri baja dan otomotif.

Sementara itu, pemadaman bergilir dilakukan bukan hanya pada daerah yang terkena gempa, melainkan juga pada sekitar 13 prefektur, yang menyumbang sekitar 42% dari PDB Jepang. Mereka menjadi basis industri terkemuka Jepang, seperti Sony, Toyota, Nippon Steel, dll.

Risiko lain yang akan menurunkan pertumbuhan ekonomi Jepang adalah turunnya konsumsi masyarakat akibat kepercayaan yang turun, penguatan Yen yang berkelanjutan, dan apabila penanganan krisis reaktor nuklir tidak berjalan baik.

Tumbuh berkat rekonstruksi

Meski kerugian terhadap perekonomian Jepang akibat bencana ini cukup besar, harapan terletak pada upaya rekonstruksi atau pembangunan kembali Jepang, dalam jangka menengah panjang. Berapa jumlah biaya pemulihan untuk bencana kali ini, masih sulit dihitung.

Banyak analis memperkirakan biaya rekonstruksi gempa-tsunami 2011 ini antara US$ 100 milar – US$ 200 miliar dolar AS. Sementara biaya pembangunan kembali infrastruktur diperkirakan mencapai US$ 300 miliar dalam waktu sekitar 3 tahun. Biaya itu belum mempertimbangkan dampak pembersihan reaktor nuklir Fukushima, yang kemungkinan akan memakan waktu panjang dan biaya besar. Melihat dari kasus Three Mile Island di Amerika, mereka membutuhkan 14 tahun dengan biaya lebih dari US$ 1 triliun.

Menghitung kerugian dan potensi rekonstruksi pascabencana tersebut, perekonomian Jepang diperkirakan akan melemah dalam jangka pendek, terkait dengan kekurangan energi listrik dan rantai distribusi yang terganggu. Namun, proses rekonstruksi diperkirakan akan menahan kontraksi ekonomi tersebut. Beberapa lembaga memperkirakan pertumbuhan ekonomi Jepang akan turun antara 0.1-0.2% secara year on year (yoy)

Ekspor Jepang dari industri yang mengandalkan tenaga listrik besar, seperti – baja, otomotif, elektronik – diperkirakan akan terpukul terkait dengan dihentikannya produksi beberapa pabrik dan turunnya kepercayaan pasar. Di sisi lain, impor Jepang, terutama bahan bakar untuk mengkompensasi hilangnya tenaga nuklir akan meningkat.

Kalau kita tarik ke dalam negeri, sebagai mitra dagang terbesar, gempa Jepang akan memberi dampak pada perekonomian Indonesia, khususnya melalui jalur perdagangan dan keuangan. Di sisi perdagangan, kita melihat kebutuhan energi Jepang akan meningkat dalam jangka pendek.

Beberapa hari setelah tsunami, Jepang menandatangani kesepakatan tambahan impor LPG sebesar 150.000 ton dari Rusia, dan 500.000 ton dari Korea Selatan. Dari sisi ini, Indonesia tentu dapat melihat peluang akan meningkatnya ekspor LPG ke Jepang.

Sementara di jangka menengah, saat dilakukannya rekonstruksi, kebutuhan akan alat-alat listrik dan alat dukung konstruksi diperkirakan ikut meningkat. Namun di sisi lain, impor Indonesia dari Jepang juga akan terpengaruh. Produksi otomotif, baja, dan elektronik Jepang, diperkirakan akan terganggu, setidaknya hingga akhir tahun 2011.

Akhirnya, kita tidak hanya perlu melakukan antisipasi ataupun meributkan dampak radiasi reaktor nuklir Jepang ke Indonesia. Namun yang tak kalah penting juga adalah bagaimana kita bisa mengantisipasi dampak ekonomi dari bencana yang terjadi di Jepang.

Junanto Herdiawan
Ekonom di Kantor Perwakilan BI Tokyo

Meneropong Ekonomi Jepang Pascatsunami

Sebagaimana dimuat di Kompas.com

Meski situasi di Jepang masih kritis karena isu meluasnya radiasi dari reaktor nuklir Fukushima, upaya menghitung kerugian ekonomi mulai dilakukan oleh banyak pihak. Dalam beberapa hari ini, kami sempat berdiskusi dengan para analis di Tokyo untuk membahas dampak bencana terhadap ekonomi Jepang.

Hal ini menjadi penting, karena Jepang adalah mitra dagang terbesar Indonesia dengan pangsa 17% dan perdagangan senilai 25 miliar dollar AS. Oleh karenanya, apa yang terjadi di Jepang pada gilirannya akan berdampak pada ekonomi Indonesia.

Memang terlalu dini untuk menghitung secara lengkap data ekonomi dari bencana kali ini. Namun kita perlu membedakan dua krisis yang menimpa Jepang, yaitu bencana gempa-tsunami dan krisis reaktor nuklir Fukushima. Gempa dan tsunami memang menghancurkan Jepang. Namun, dari sisi ekonomi, upaya rekonstruksi atau pembangunan kembali akan mendorong lagi aktivitas perekonomian Jepang.

Di sisi lain, krisis reaktor nuklir Fukushima kemungkinan dapat menjadi masalah bagi ekonomi Jepang apabila dampaknya meluas. Keterbatasan pasokan listrik akibat berhentinya reaktor nuklir Fukushima dapat menggangu keberlangsungan industri Jepang. Selain itu, masalah radiasi yang dikabarkan mulai menyebar ke produk makanan dan air minum di Jepang, dapat mengakibatkan gangguan pada perekonomian Jepang apabila tidak segera diatasi.

Sebelum terkena tsunami, ekonomi Jepang telah menyimpan masalah serius. Mereka menderita penyakit 3D, yaitu Depression, Deflation, dan Demographic. Ekonominya mengalami Depresi dan terjebak dalam Deflasi yang berkepanjangan, sementara populasinya menua (Demografi). Saat terkena tsunami, mereka mendapat derita dua tambahan “D” lagi, yaitu Disaster dan Destruction. Gabungan 5D tersebut membawa masalah besar yang berujung pada penyakit persisten ke 6 yang selama ini menggayuti ekonomi Jepang, yaitu DEBT (Utang). Lengkaplah Jepang menderita penyakit 6D.

Dengan berbagai masalah tersebut, bagaimana Jepang dapat bangkit dari krisis? Apabila dilihat dari sisi ekonomi, banyak yang membandingkan bencana gempa tsunami kali ini dengan gempa di Kobe tahun 1995. Saat itu Jepang begitu cepat pulih dan dampak bencananya tidak besar.

Kalau dilihat gempa kali ini, sumbangan wilayah Miyagi yang terkena gempa, terhadap PDB Jepang, jauh lebih kecil dibandingkan Kobe. Miyagi Prefektur “hanya” menyumbang 1.7% dari total PDB Jepang. Angka ini lebih kecil dibandingkan Kobe dengan sumbangan sebesar 2% dari total PDB. Kobe juga merupakan wilayah industri yang memiliki pelabuhan besar dunia, dengan sumbangan 4% dari PDB Jepang. Dengan indikator tersebut, beberapa pengamat memperkirakan gempa kali ini berdampak lebih sedikit pada pertumbuhan ekonomi Jepang dibanding Kobe.

Namun satu hal yang kita tidak boleh lupa adalah bahwa gempa kali ini memiliki eksposur dan skala yang lebih besar dari Kobe. Selain itu, yang lebih parah lagi adalah, saat Gempa Kobe tidak terjadi masalah dengan pasokan listrik di Jepang. Krisis nuklir di Fukushima yang terjadi setelah gempa 2011 ini, telah mengakibatkan Jepang mengalami krisis listrik. Sebagai informasi, reaktor nuklir Fukushima 1 dan 2 menyumbang sekitar 24% tenaga listrik bagi Jepang. Akibat ditutupnya reaktor tersebut, Jepang mengalami krisis energi listrik.

Kekurangan energi listrik tersebut akan berdampak langsung pada industri yang menyerap banyak tenaga listrik, seperti industri baja dan otomotif. Akibat tidak langsungnya terjadi pada industri turunannya, seperti spare parts dan perlengkapan lainnya, yang ikut tutup karena industri hulunya tutup. Pemadaman bergilir juga dilakukan bukan hanya di wilayah yang terkena gempa, namun pada sekitar 13 prefektur, yang menyumbang sekitar 42% dari PDB Jepang, dan menjadi basis industri terkemuka Jepang, seperti Sony, Toyota, Nippon Steel, dll. Dalam skenario terburuk, apabila keseluruhan industri tersebut akan mengurangi kapasitas operasinya hingga beberapa minggu pascabencana, dampaknya ke PDB diperkirakan cukup signifikan. Ini artinya, ekonomi Jepang akan melemah.

Namun harapan terletak pada upaya pembangunan kembali Jepang pascabencana. Biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan kembali Jepang diperkirakan melebihi 200 miliar dollar AS. Bahkan ada yang mengatakan hingga 500 miliar dollar AS. Angka ini selain muncul dari klaim asuransi, juga dari biaya pembangunan infrastruktur, seperti jembatan, jalan raya, dan bangunan. Hal ini dapat menahan perlambatan ekonomi Jepang dalam jangka menengah panjang. Total biaya rekonstruksi ini akan lebih besar lagi kalau memperhitungkan biaya pemulihan wilayah di sekitar reaktor nuklir Fukushima. Saat krisis reaktor Three Mile Islands saja, biaya yang muncul hampir mencapai 1 miliar dollar AS untuk pembersihan radiasi selama 14 tahun.

Dengan bencana tersebut, tahun ini Jepang akan memasuki double dip recession, atau kembali lagi masuk ke zona resesi, dengan pertumbuhan negatif pada triwulan I dan triwulan II 2011, setelah juga mengalami kontraksi ekonomi sebesar 0.3% pada triwulan IV-2010. Dampak negatif bencana akan dirasakan sepenuhnya pada tahun 2011, terkait dengan kekurangan energi listrik dan rantai distribusi yang terganggu. Selanjutnya, pada tahun 2012 hingga 2016, Jepang diperkirakan akan melakukan rekonstruksi seluruh daerah yang terkena gempa.

Kalau kita lihat dari sisi Neraca Pembayaran, ekspor Jepang dari industri yang mengandalkan tenaga listrik besar, seperti – baja, otomotif, elektronik – dan konsumsi diperkirakan akan terpukul terkait dengan dihentikannya produksi beberapa pabrik dan turunnya kepercayaan pasar. Di sisi lain, impor Jepang, terutama terkait dengan bahan bakar untuk mengkompensasi hilangnya tenaga nuklir akan meningkat.

Perkembangan ke depan, akan sangat tergantung pada bagaimana Jepang mengatasi dampak ekonomi bencana ini. Apakah Jepang akan mengoptimalkan industrinya di luar negeri, dan mencari alternatif sumber energi secara cepat, akan sangat memengaruhi pemulihan mereka. Apabila Jepang mampu secara cepat mengganti sumber energi listriknya, maka dampak negatif ekonominya dapat dikurangi.

Menghadapi berbagai perkembangan tersebut, Indonesia perlu berhitung dan melihat dampak dari bencana Jepang. Dampak bencana Jepang akan sampai ke Indonesia melalui jalur perdagangan dan keuangan. Dalam jangka pendek, Jepang pasti akan membutuhkan alternatif pengganti energi. Kemungkinan terbesar adalah mereka akan mengimpor LNG secara besar-besaran.

Selain itu, kemungkinan besar dalam jangka menengah, sektor industri, perbankan, dan keuangan Jepang, akan memfokuskan operasi pada rekonstruksi pascabencana. Di satu sisi, hal ini akan meningkatkan permintaan bahan-bahan listrik, alat-alat konstruksi, dan kebutuhan material lainnya.

Pada ujungnya, kita tidak hanya perlu melakukan antisipasi ataupun meributkan dampak radiasi reaktor nuklir Jepang ke Indonesia. Namun yang tak kalah penting juga adalah bagaimana kita bisa mengantisipasi dampak ekonomi dari bencana yang terjadi di Jepang.

Salam dari Tokyo

Mengapa Saya (Masih) Bertahan di Tokyo

Sebagaimana dimuat di Kompas.com

Krisis nuklir acapkali menimbulkan ketakutan. Saat bom atom pertama diciptakan, hingga nuklir ditemukan, manusia berada dalam ketakutan yang konstan. Ini yang dulu dikatakan oleh filsuf Hans Jonas sebagai “heuristik ketakutan”.

Saat krisis reaktor nuklir Fukushima 1 terjadi, saya juga dirambati oleh rasa takut itu. Jarak reaktor nuklir Fukushima dengan Tokyo hanya sekitar 200km. Dalam pikiran saya, sekiranya terjadi hal terburuk, kota Tokyo akan diterjang radiasi nuklir dalam hitungan jam. Makin hari, krisis juga terlihat makin tereskalasi, dan seolah tak terkendali. Berbagai ledakan dan lepasan radioaktif terus berlangsung.

Di sisi lain, media massa terus menerus memberitakan suasana yang mencekam. Saat dikatakan radiasi telah mencapai kota Tokyo, saya makin dilingkupi rasa takut. Keluarga di rumah, anak-anak yang masih kecil, dan terutama dampak radiasi yang mengerikan, menjadi alasan saya untuk takut. Belum lagi ditambah puluhan telpon dan sms dari kerabat di tanah air, yang pesannya sama, “Pulang sekarang juga, keadaan makin bahaya!!”

Media massa makin menyulut kepanikan. Hal itu turut dirasakan di Tokyo, khususnya para warga negara asing. Gelombang eksodus warga asing meningkat. Bandara Narita penuh oleh warga asing yang ingin pulang ke negaranya. Saya mencoba menghubungi sesama kolega warga asing di Tokyo. Rekan dari Perancis, Italia, Jerman, dan negara Eropa lainnya sudah mengungsi. Saat saya telpon kantor mereka, banyak yang sudah di luar Tokyo. Sementara kolega dari Cina, saat saya hubungi sudah mengungsi ke selatan. Hanya satu kolega dari Korea Selatan yang masih bertahan dan tetap bekerja.

Wajar apabila saya panik melihat kondisi seperti itu. Haruskah saya ikut lari, mengikuti kepanikan ratusan manusia lainnya. Haruskah saya panik, meninggalkan sahabat-sahabat Jepang saya di kantor, yang berulangkali meyakinkan saya bahwa keadaan aman. Haruskah saya mengungsi, semata hanya karena mempercayai apa yang dimuat di televisi.

Saya teringat ucapan PM Inggris Lloyd George tentang kepanikan di pasar keuangan, “financiers in panic do not make a pretty sight”. Dalam kepanikan kita kerap tak bisa berpikir jernih. Sayapun kemudian mencoba melihat keadaan di kota Tokyo. Hampir tidak ada tanda-tanda kepanikan di wajah orang Jepang. Mereka melakukan aktivitas seperti biasa. Aktivitas berjalan normal tanpa ada yang berubah signifikan. Kalaupun ada yang berbeda adalah karena pasokan listrik yang berkurang, sehingga terjadi penghematan listrik di banyak tempat, termasuk pengurangan operasi kereta api.

Selama pekan lalu, rekan-rekan analis Jepang bahkan masih mengajak diskusi, menelpon, seperti keadaan normal. Saya juga menerima telpon dari beberapa perusahaan dan bank Jepang yang mengatakan bahwa investor Jepang masih akan melakukan investasi di Indonesia. Mereka tidak menunjukkan tanda-tanda panik.

Mengapa mereka tidak panik?

Saat saya tanya, jawabnya adalah karena mereka percaya pada pemerintahnya. Orang Jepang percaya bahwa pemerintah Jepang akan melakukan yang terbaik dan selalu memikirkan rakyatnya. Jangankan untuk krisis nuklir, saat gempa dan seluruh transportasi mati di Tokyo saja, tiba-tiba di stasiun sudah dibagikan selimut dan air putih gratis. Beberapa vending machine otomatis gratis. Makanan juga tiba-tiba keluar entah dari mana.

Pemerintah Jepang sudah siap dengan berbagai kemungkinan. Apalagi untuk krisis nuklir, sangat tidak mungkin apabila pemerintah belum memikirkan kondisi terburuk. Alhasil, orang Jepang bekerja dan beraktivitas seperti biasa. Meski mereka juga pastinya waswas dengan perkembangan yang terjadi, tapi itu tidak ditunjukkan. Setiap bertemu, mereka saling mengobarkan semangat sesama untuk membangun kembali Jepang. Sama sekali tidak ada kepanikan seperti yang digambarkan di media.

Saya juga percaya dengan apa yang dikatakan oleh sahabat saya, mas Kunta, kandidat PhD Nuklir di Jepang, yang mengatakan bahwa keadaan tak seburuk yang diberitakan media. Saya sempat ikut dalam pertemuan darurat nuklir di KBRI Tokyo, yang dipimpin oleh Dubes RI untuk Jepang, M Lutfi. Dari diskusi yang juga dihadiri para ahli nuklir tadi, kami berkeyakinan bahwa kondisi sampai saat ini masih aman, dan KBRI belum perlu melakukan evakuasi pada warga negara Indonesia.

Para mahasiswa nuklir tersebut, kami menyebutnya “The Nuclear Boys”, diberi ruang kerja di KBRI Tokyo untuk terus memantau dan melakukan update pada warga Indonesia akan kondisi reaktor nuklir Fukushima. Mereka akan memberikan sinyal alert sekiranya kita perlu melakukan evakuasi, yang menurut mereka sangat kecil kemungkinannya terjadi di Tokyo.

Saya seperti ikut kuliah nuklir saat mengikuti penjelasan para nuclear boys ini. Menurut mereka, apa yang dilakukan pemerintah Jepang saat ini sudah sesuai dengan prosedur pengamanan reaktor nuklir, karena reaktor nuklir dibangun dengan mempersiapkan keadaan terburuk yang mungkin terjadi.

Apa yang terjadi pada reaktor Fukushima ini dapat dikatakan apes. Rencananya reaktor ini akan ditutup pada bulan April 2011, karena usianya yang sudah lama (40 tahun). Namun siapa nyana, sebelum ditutup malah terkena tsunami.

Meski sudah berusia 40 tahun, reaktor Fukushima ini tetap menganut prinsip dasar pengelolaan reaktor nuklir yang dikenal dengan istilah 3C, yang berarti Control, Cool, dan Contain. Dalam kondisi apapun, termasuk bencana, reaktor nuklir harus selalu dapat di –Control. Dan fungsi Control ini terbukti bekerja baik. Hal ini terbukti saat gempa terjadi, seluruh reaktor berhenti (shutdown), yang mengurangi terjadinya risiko kebocoran.

Setelah berhenti, reaktor ini membutuhkan langkah pendinginan (cooling). Langkah ini sebenarnya dapat dilakukan secara otomatis dengan pompa listrik yang akan menyirami reaktor dengan air laut. Sayangnya, tsunami menghajar alat otomatis tersebut. Akibatnya proses pendinginan gagal. Inilah yang saat ini diributkan dan diberitakan di media. Inilah juga yang sedang dilakukan dan diperjuangkan oleh Jepang. Mereka berusaha mendinginkan reaktor tersebut. Langkah pendinginan itu mensyaratkan beberapa ledakan untuk mengurangi tekanan. Jadi ledakan-ledakan tersebut bukan tak terkendali, namun memang bagian dari proses pendinginan. Risikonya memang ada pelepasan radiasi ke udara.

Meski pendinginan gagal, bahan radioaktif yang berbahaya masih tersimpan dalam tabung pengamannya (reactor vessel). Inilah fungsi C ketiga, atau Contain tadi. Bahan radioaktif berbahaya di reaktor Fukushima, tersimpan baik dalam berbagai lapisan tabung pengaman. Hal ini berbeda dengan reaktor nuklir Chernobyl yang tidak memiliki vessel pengaman dan tidak didinginkan dengan air, melainkan dengan graphite yang justru memicu api. Reaktor Chernobyl juga digunakan untuk keperluan militer, sementara Fukushima untuk pembangkit energi. Oleh karena itu, di Chernobyl, material yang digunakan berbeda, materinya berbeda, dan cara penangannya juga berbeda. Jadi, bencana Chernobyl tidak mungkin terjadi di Fukushima.

Mengenai radiasi yang terjadi, bahan yang saat ini dilepaskan di udara adalah jenis cesium 137 dan iodine 131. Keduanya terbawa udara dan tertiup angin sampai di Tokyo. Namun semakin jauh zat ini dari pusatnya, ia semakin terurai dan tidak berbahaya. Inilah yang menjadikan pemerintah Jepang membuat radius evakuasi sepanjang 30 km. Sementara mereka mengatakan bahwa kota Tokyo masih aman.

Kemarin, radiasi di daerah Shinjuku Tokyo sekitar 0.089 microsievert (satuan pengukur radiasi). Sebagai perbandingan, angka radiasi itu kurang lebih sama dengan radiasi kalau kita makan 4 butir pisang. Jauh lebih kecil dari radiasi kalau kita naik pesawat terbang, ataupun bekerja di depan komputer.

Dengan berbagai alasan yang sangat rasional tersebut, saya belum melihat alasan mengapa harus melakukan evakuasi dari Tokyo saat ini. Masyarakat Jepang tetap bekerja, dan kitapun harus tetap bekerja. Beberapa kerabat dan teman yang khawatir dengan kondisi kami, saya sarankan untuk sementara berhenti melihat televisi atau media yang kerap “lebay” dalam memberitakan keadaan di Jepang, khususnya terkait dengan krisis nuklir Fukushima.

Masalah pemerintah Jepang memang terletak pada upaya komunikasi mereka yang kurang baik. Orang Jepang terkenal hebat dalam perencanaan dan pelaksanaan, namun kerap memiliki masalah dengan komunikasi. Hal ini yang menyebabkan terjadinya banyak ketidakjelasan dalam penanganan krisis nuklir kali ini. Persis seperti saat krisis rem blong Toyota lalu, di mana mereka sangat lama dalam melakukan respons. Hal ini mungkin terkait juga dengan budaya mereka yang selalu ingin semuanya serba pasti sebelum berkata.

Terlepas dari itu, berdasarkan berbagai informasi tadi, dan juga melihat kegigihan orang-orang Jepang, ketangguhan rekan PPI, kesabaran rekan KBRI, dan teman Indonesia lain di Jepang, saya melihat memang belum ada alasan untuk melakukan evakuasi saat ini. Semoga keadaan ke depan bisa lebih baik.

Salam

Merasakan Gempa Terburuk di Jepang

Sebagaimana dimuat di Kompas.com, 12 Maret 2011



Selama satu tahun tinggal di Jepang, saya sering merasakan gempa. Hampir setiap bulan, Jepang diguncang gempa. Oleh karenanya, saya mulai terbiasa oleh gempa sporadis yang berulangkali terjadi. Biasanya saya akan tetap diam dan menunggu hingga gempa berlalu. Warga Jepang juga terbiasa dengan gempa. Mereka selalu terlihat tenang, setiap gempa mengguncang.

Tapi, gempa kemarin (11/3) sungguh beda. Itu bukan gempa biasa.

Saat guncangan pertama terjadi, saya merasakan getaran yang hebat. Tak lama, lemari di ruang kerja saya jatuh terbalik dan buku-buku bertebaran. Saat itu saya sedang berada di kantor yang berlokasi di lantai 9 sebuah gedung di daerah Marunouchi, Tokyo.

Saya langsung berdiri dan bertanya pada rekan kantor yang warga Jepang. Mulanya mereka mengatakan untuk tenang, namun saat guncangan makin besar, mereka juga panik. Kalau warga Jepang sudah panik, artinya gempa ini serius. Ketika getaran semakin keras, kami bertahan di bawah meja dan melihat ruangan kantor porak poranda. Selain lemari, papan tulis, gantungan jaket, dan buku-buku, ambruk dan berhamburan ke lantai.

Getaran tidak berhenti namun justru bertambah kencang. Debu-debu mulai berjatuhan dari langit-langit ruang kerja. Saat itu, kami mulai panik. Namun di tengah kepanikan, saya kagum dengan kesigapan, standard operation procedure, dari pengelola gedung.

Saat guncangan pertama terjadi, pengeras suara langsung mengumumkan bahwa saat ini terjadi gempa yang cukup keras. Kita diminta untuk tetap bertahan di ruangan. Hal ini bagi saya agak berat, sebab sudah pernah beberapa kali merasakan gempa di gedung tinggi Jakarta. Dan yang dilakukan saat itu adalah, kita berhamburan keluar melalui pintu darurat. Namun hal itu justru dilarang di Jepang.

Peringatan mengatakan bahwa berada di luar gedung saat gempa justru lebih berbahaya. Kami diminta untuk bertahan di dalam. Gedung sudah dirancang untuk tahan gempa. Mudah memang mengatakannya, namun kalau anda berada pada posisi yang secara konsisten diguncang dan dibanting selama bermenit-menit, yang terbersit tentu pikiran untuk segera keluar dari gedung.

Selama hampir dua jam, guncangan tidak berhenti. Keras, reda, kemudian kembali dibanting-banting lagi. Bukan hanya gerakan dari kiri ke kanan, namun juga diguncang dari atas ke bawah. Kami bertahan di bawah meja saat guncangan terjadi.

Pegawai di kantor kami secara sigap langsung membagikan makanan, air minum, mempersiapkan senter dan peluit. Itu memang standar penanganan gempa di gedung-gedung tinggi Jepang. Saat pertama kali berkantor, saya juga sudah diingatkan untuk selalu menyediakan berbagai keperluan standar tersebut.

Saat guncangan semakin keras, pikiran saya tentu tertuju ke keluarga di rumah. Apalagi saat itu anak saya sedang berada di sekolah. Namun saya lebih tenang kalau anak di sekolah, karena sekolah di Jepang telah memiliki standar penanganan gempa, dan anak-anak sudah dilatih menghadapinya.

Anak saya diberikan perangkat gempa dari sekolah, berupa tutup kepala yang selalu harus dipasang di bangkunya setiap hari, baik saat terjadi maupun tidak terjadi gempa. Mereka juga dilatih bagaimana kalau terjadi gempa, ke mana harus berkumpul, dan bagaimana sekolah mengontak orang tua.

Pihak kelurahan juga telah memeringati tentang kemungkinan terjadinya gempa besar ini sejak tahun lalu. Mereka sudah antisipasi akan terjadi gempa besar, namun tidak dapat memastikan kedatangannya. Hal yang dilakukan adalah secara rutin berlatih menghadapi gempa. Di sekolah, di rumah, dan di perkantoran, kami dilatih untuk menghadapi gempa. Di setiap perumahan juga tersedia pengeras suara dan sirene yang menandakan gempa, serta apa yang perlu kita lakukan.

Berdasarkan kondisi tersebut, saya merasa lebih tenang akan kondisi keluarga.
Tiba-tiba, pengeras suara di gedung berbunyi kembali dan mengatakan bahwa seluruh lift dimatikan, para penghuni gedung diminta menjauh dari tempat berbahaya, jangan menyalakan api, dan tetap berada di ruangan. Diingatkan pula bahwa gempa susulan masih akan terus terjadi. Petugas-petugas gedung juga melakukan inspeksi ke setiap ruangan untuk memastikam keamanan gedung dan penghuninya.

Saya berada di gedung sekitar 4 jam hingga pengumuman mengatakan boleh keluar. Namun, saat berhasil keluar gedung, seluruh layanan kereta api dan bis kota dihentikan. Pemerintah kota mengambil langkah antisipatif demi keamanan penumpang. Penduduk Tokyo pun tumpah ruah di jalan, berdesakan di stasiun, karena tidak bisa pulang. Kebanyakan pekerja di Tokyo tinggal di luar kota dan menggunakan kereta api sebagai sarana transportasi mereka. Berhentinya kereta api, berarti terputusnya hubungan dengan rumah.

Karena udara musim dingin begitu menggigil, sekitar 5 derajat, dan jalan kaki tidak mungkin, maka sebagian mereka menginap di kantor. Akibatnya banyak convenience store (kombini) diserbu orang untuk sekedar mendapatkan roti atau onigiri (nasi kepal Jepang).

Hal menarik dari gempa di Jepang adalah perkara kesiapan pemerintah dan warganya dalam menghadapi bencana. Meski panik, mereka terlihat tenang dalam menyikapi bencana. Prosedur dan latihan bertahun-tahun membentuk ketenangan tersebut. Selain itu, budaya memikirkan orang juga patut dicontoh. Saat pulang semalam, meski jalanan padat oleh mobil, masyarakat menyerbu supermarket untuk makanan, warga mencari taksi untuk kembali pulang, mereka tetap melakukannya dengan tertib dan antri secara teratur. Di jalanan, meski macet total, tapi tidak terlihat ada yang menyerobot, bahkan menyalakan klakson.

Gempa dan bencana alam memang tak bisa ditolak. Korban juga tak dapat dihindari. Gempa saat ini adalah yang terbesar sepanjang sejarah gempa di Jepang. Namun mereka telah mempersiapkan kedatangan gempa ini jauh-jauh hari. Malang tentu tak dapat ditolak, tapi bagaimana kita menyikapi bencana tersebut menjadi penting. Dengan persiapan yang matang dan antisipasi yang baik, meski terdapat korban, jumlahnya bisa diminimalkan.

Bayangkan bila Jepang tidak mempersiapkan diri, termasuk mempersiapkan ketahanan bangunannya. Korbannya mungkin bukan hanya akibat tsunami, tapi ditambah dengan akibat reruntuhan bangunan.

Saat ini, gempa susulan masih terjadi beberapa kali. Mudah-mudahan keadaan bisa lebih baik di sini, dan kita bisa mengambil pelajaran. Mohon doanya dari rekan kompasianer.

Salam

Wajah Tampan dan Tribalisme Sepak Bola

Saya adalah pecinta teater dan drama. Di Gelora Bung Karno semalam, sebuah drama kembali terjadi. Tim nasional Indonesia melaju ke Final piala AFF. Gegap gempita penontonpun meledak riuh. Lewat internet, saya melihat bahwa sepak bola adalah sebuah teater yang mampu menerabas batas.

Sepak bola memang lebih dari sekedar olah raga. Bukan hanya para pecinta bola, namun banyak pula mereka yang tak paham sepak bola, malam itu ikut bersorak riang menyaksikan tim nasional Indonesia. Mulai dari semangat nasionalisme, lambang garuda di dada, merah putih di lapangan, teknik permainan, hingga sekedar menyaksikan wajah tampan para pemain muda. Banyak alasan. Tapi itu semua adalah penanda bahwa nasionalisme dan kebangsaan masih nyata di sepakbola.

Di balik segala tekhnik permainan, hingga wajah tampan pemain, pertandingan sepak bola selalu memberi kita banyak makna. Sebelum menonton sepak bola tadi malam, saya terlibat diskusi dengan seorang kawan tentang krisis ekonomi di Eropa. Kami berbicara mengenai krisis ekonomi global yang telah tiga tahun berjalan. Tak banyak kita memperoleh jawab. Tapi siapa sangka bahwa pemandangan di Gelora Bung Karno semalam bisa menjelaskan krisis global.

Riuh rendah penonton di lapangan menunjukkan bahwa sepak bola adalah jawaban mengapa globalisasi gagal. Sepak bola adalah jawaban mengapa krisis bisa terjadi. Sepak bola mengatakan bahwa globalisasi menyimpan kelemahan.

Jauh hari sebelum krisis terjadi, Franklin Foer pernah menulis sebuah buku berjudul “How Soccer Explains The World”. Menurutnya, sepak bola bisa menjelaskan dunia, baik dari sisi politik, budaya, sosial, dan ekonomi, di era globalisasi ini.
Teori globalisasi mengatakan bahwa dunia semakin datar. Batas negara bisa diterabas dengan menyatunya ekonomi dunia. Muncullah ide penyatuan mata uang, perjanjian dagang, hingga berbagai kerjasama multilateral dan bilateral. Kemudian lahirlah Uni Eropa, WTO, AFTA, APEC, G20, dan kerjasama lain yang mensamarkan batas-batas negara. Uni Eropa bahkan telah menyatukan mata uangnya menjadi Euro. Di ASEAN sendiri, muncul diskusi untuk membuat mata uang bersama ASEAN.

Batas negara diterabas karena kekuatan modal tak mengenal nasionalisme. Bagi modal, tujuan utamanya adalah keuntungan. Modal kemudian merasuk ke dalam pikiran para pengambil keputusan, oligarki perusahaan, dan para kapitalis, untuk dapat menyediakan ruang lebih luas bagi berkembang biaknya modal. Globalisasi adalah jawaban dari ambisi modal tersebut.

Tapi, pada ujungnya manusia tetap tak bisa diperbudak oleh modal. Seberapapun derasnya arus globalisasi, semangat tribalisme kesukuan tetap ada. Hal inilah yang menjadi hambatan bergulirnya globalisasi. Dan di sepak bola, kita melihat jawaban akan fenomena itu.

Inggris misalnya, kalau bicara negara, mereka memakai bendera Union Jack, atau menyebut diri dengan United Kingdom. Tapi saat tiba di sepak bola, mereka punya empat bendera, Scotland, England (St. George’s Cross), Wales, dan (Northern) Ireland. Semangat kesukuan, tribalisme, dan nasionalisme masing-masing wilayah, tetap tak bisa dipersatukan oleh kekuatan apapun, termasuk kapital.

Saat kita melihat sepak bola Indonesia, yang saat ini muncul adalah nasionalisme. Pemandangan di GBK semalam menunjukkan bahwa nasionalisme masih hidup. Berhadapan dengan Filipina, Malaysia, Vietnam, emosi kebangsaan muncul lebih tinggi dari emosi regionalisme. Menghadapi Malaysia di final nanti, banyak yang bukan lagi sekedar melihat sebagai sepak bola. Emosi dan sentimen bangsa ikut mewarnai pertandingan itu.

Franklin Foer menyebut hal ini dengan semangat tribalisme yang masih hidup. Setiap negara masih memiliki nilai-nilai itu. Menurutnya, sepak bola muncul "to defend the virtues of old-fashioned nationalism", sebagai cara "a way to blunt the return of tribalism".

Semangat inilah yang selalu menjadi ganjalan dari harapan penyatuan modal yang didengung-dengungkan oleh para birokrat, kapitalis, dan oligarki perusahaan. Di satu sisi, kapitalisme bicara soal penyatuan modal dan bergesernya batas negara. Tapi di sisi lain, sepakbola justru membangkitkan nasionalisme, etnisitas, dan batas negara, yang justru diperangi oleh globalisasi.

Tak dapat dipungkiri bahwa sepakbola juga besar karena globalisasi. Sepak bola adalah juga industri. Para pemain tampan di bintang iklan, kaos adidas, nike, dan merek-merek global, mewarnai sepak bola. Korporasi global juga membesarkan sepak bola melalui beragam promosi. Bursa transfer pemain antar benua terus terjadi, seolah menjadi penanda bahwa sepak bola adalah bisnis global. Tapi di keping mata uang yang sama, sepak bola adalah juga soal nasionalisme, keyakinan, bahkan agama, bagi sebagian orang. Ada hal-hal yang tak terbeli oleh modal global.

Merujuk pada krisis ekonomi di Eropa, saat ini mulai muncul kembali semangat tribalisme atau nasionalisme masing-masing negara Eropa. Mereka menuntut pembubaran mata uang Euro, dan kembali pada mata uang masing-masing. Mata uang adalah kebanggaan nasional mereka. Menurut mereka, Euro dianggap menjadi salah satu penyebab krisis. Kembali pada kebanggaan nasional, seperti kembali pada identitas tim nasional, adalah jawaban keluar dari krisis.

Krisis global juga menunjukkan bahwa masing-masing negara saat ini sibuk mempertahankan dirinya sendiri. Mereka tidak peduli lagi soal penyatuan negara, kerjasama perdagangan, ataupun globalisasi. Hal terpenting saat ini adalah menyelamatkan ekonomi masing-masing. Cina menuduh Amerika, demikian pula sebaliknya. Negara berkembang menuduh negara maju, demikian pula sebaliknya. Muncullah apa yang dinamakan “currency war” atau “perang mata uang”. Forum seperti APEC dan G-20 tak mampu sepenuhnya mengatasi semangat nasionalisme masing-masing negara anggotanya.

Thomas Friedman pernah mengatakan bahwa “The World is Flat”. Tapi krisis global telah membalik itu semua. Kini, dunia tak lagi datar, “The World is Round Again”. Dunia terpilah-pilah dalam batas-batas dan nasionalisme masing-masing negara.

Sepak bola menunjukkan bahwa semangat nasionalisme senantiasa bergelora di diri para pendukung tim. Globalisasi tak mampu merenggut semangat itu. Dan di situlah, globalisasi menemukan kelemahan. Kini, dunia menjadi tidak rata lagi.

Salam sepakbola.

Yamazaki, sang Astronot Mama

Beberapa hari ini, media massa di Jepang memuat berita tentang Naoko Yamazaki. Ia adalah astronot perempuan Jepang yang mampu membetot perhatian publik. Kesuksesannya adalah sebuah fenomena, karena Yamazaki adalah juga seorang ibu rumah tangga. Dalam kultur masyarakat Jepang, tak banyak ibu rumah tangga yang bisa meraih sukses seperti dirinya. Meski Jepang adalah negara modern, pandangan terhadap kaum perempuan masih tradisional. Nilai yang masih dipegang adalah bahwa kaum perempuan itu “konco wingking”(teman di belakang) yang tugas utamanya mengurus rumah dan anak. Oleh karena itu, fokus pemberitaan tentang Yamazaki bukan tentang perannya di ruang angkasa, namun lebih pada perannya dalam kehidupan keluarga.

Yamazaki, wanita berusia 39 tahun, yang kini bertugas sebagai insinyur stasiun ruang angkasa, harus meninggalkan putrinya yang baru berusia 7 tahun, bernama Yuki, dan suaminya, Taichi, yang secara sukarela meninggalkan pekerjaannya untuk mengurus anak dan rumah. Taichi meninggalkan pekerjaannya sebagai insinyur perancang software untuk secara “full time” mengurus rumah dan mendukung karir istrinya. Keduanya telah menikah selama 11 tahun, tepat sesaat setelah Yamazaki terpilih dalam program astronot Jepang.

Televisi di Jepang berulangkali menayangkan Taichi, sang suami, sedang mencuci beras untuk makan malam dan mencuci pakaian, sebuah tugas yang sangat aneh untuk pria di Jepang. Media massa kemudian menjuluki Yamazaki sebagai “Mom Astronaut”, julukan yang tidak membuatnya senang, karena kurangnya apresiasi media pada sang suami. Dalam sebuah wawancara, Yamazaki mengatakan bahwa selama 11 tahun ini, ia tak mungkin mencapai karir yang sukses tanpa dukungan suami. Ia menempatkan suaminya tetap sebagai kepala keluarga yang sangat ia hormati. Meski dalam praktiknya, ia mengakui tak mudah.

Kisah Yamazaki ini membangkitkan kesadaran tentang semakin meningkatnya peranan perempuan dalam kehidupan masyarakat. Kaum perempuan, pada ujungnya, memiliki kesetaraan derajat dengan kaum pria. Kalau melihat pada kehidupan ekonomi, kaum perempuan di Jepang memang bukan kaum yang terpinggirkan. Hak sosial, politik, maupun kesehatan (biasanya dilihat dari angka kematian ibu yang melahirkan), semuanya sama, bahkan lebih baik dari kaum pria. Namun dalam peranan mereka di pekerjaan dan perusahaan, nilai-nilai tradisional kerap masih dipegang oleh banyak keluarga.

Berbeda dengan di Indonesia yang memiliki Kementerian Pemberdayaan Perempuan, maka peranan perempuan di Indonesia bisa dikatakan jauh lebih baik. Banyak sudah perempuan Indonesia yang sukses dan memiliki peranan sama dengan kaum pria. Bukan hanya astronot perempuan yang dulu pernah kita miliki, namun kita juga memiliki Presiden dari kaum perempuan. Di bidang ekonomi, kita melihat Menteri Keuangan yang perempuan terbukti tangguh dan disiplin dalam melakukan pembenahan di jajarannya, termasuk menjaga ketahanan fiskal negeri ini.

Namun, dilihat dari kehidupan sosial secara umum, memang kaum perempuan Indonesia masih terpinggirkan. Dari jumlah penduduk miskin absolut di Indonesia, apabila dibedakan menurut jenis kelaminnya, maka penduduk perempuan miskin (16,72%) lebih banyak jumlahnya dibanding laki-laki (16,61%). Kalau kita merinci menurut rumah tangga, maka rumah tangga miskin yang dikepalai perempuan, jumlahnya makin bertambah dari tahun ke tahun. Kemiskinan di Indonesia sangat lekat dan dekat dengan perempuan. Di sisi lain, dana BLT yang diterima dari Pemerintah sebagian besar diterima oleh laki laki, karena definisi kepala keluarga di Indonesia masih menempatkan laki-laki sebagai subjeknya. Tidak mengherankan jika perempuan di Indonesia identik dengan kemiskinan.

Mendefinisikan kaum perempuan memang sebuah hal yang sulit dan senantiasa menjadi perdebatan filsafat sepanjang zaman, mulai dari pemikir perempuan seperti Simone de Beauvoir, Kristeva & Irigaray, hingga Julia Kristeva, situasi kaum Perempuan kerap menjadi situasi problematik dan bukan afirmatif.

Namun satu hal yang jelas adalah bahwa bangsa ini tentu tak bisa berjalan tanpa perempuan. Dalam penentuan kebijakan makroekonomi, kaum ibu memiliki peran yang lebih besar dari kaum bapak. Andai para ibu rumah tangga mogok saja dalam sehari, atau berhenti membeli satu jenis barang secara serempak (yang sering terjadi), maka bermasalahlah perekonomian Indonesia.

Semoga semakin banyak perempuan Indonesia yang maju dan menjadi “Yamazaki-Yamazaki” di ruang angkasa, maupun di panggung lainnya.

Selamat berakhir pekan. Salam.

Jangan Beli Tanah, Harganya Turun Looh ...

Orang tua kita dulu sering berkata, kalau punya rejeki, belilah tanah. Tanah adalah investasi jangka panjang yang menguntungkan, karena harganya akan terus naik. Uang hasil jual tanah bisa buat biaya kuliah anak-anak di masa depan. Tapi itu kisah di Indonesia. Di Jepang, pesan itu tidak sepenuhnya benar. Harga tanah di Jepang justru terus turun seiring dengan pusaran deflasi yang berkepanjangan. Membeli tanah di saat-saat sekarang ini bisa berarti rugi.

Meledaknya bubble harga asset di tahun 90-an masih meninggalkan luka yang dalam pada ekonomi Jepang. Lingkaran setan turunnya harga barang dan jasa mengakibatkan harga tanah di Jepang terus turun. Sebaliknya, harga tanah yang terus turun mengakibatkan harga barang dan jasa turun. Begitu terus berputar-putar.

Daerah Ginza di Tokyo, dahulu terkenal sebagai daerah termahal sedunia. Harga tanah dan permintaannya tinggi. Tapi kini, harga tanah di Ginza turun sekitar 25% hingga 26% secara rata-rata tahunan (y-o-y). Data dari Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transport, dan Turisme Jepang menyebutkan bahwa tekanan deflasi telah menyeret harga properti semakin ke bawah. Nilai properti di Jepang secara umum turun 4,6% (y-o-y) pada Januari 2010.

Secara umum, harga tanah di Tokyo, Nagoya, dan Osaka, turun 5% dibandingkan tahun lalu. Indikator fundamental real estate Jepang juga menunjukkan penurunan yang drastis dalam beberapa tahun belakangan ini. Nilai investasi tanah dari perusahaan-perusahaan di Jepang telah turun sebesar 56% sejak tahun 2008. Di sisi lain, perbankan di Jepang menahan diri untuk tidak memberikan kredit karena ketidakpastian di masa depan, meski suku bunga kebijakan sudah mendekati nol persen. Masyarakat juga menahan diri untuk membeli tanah karena ekspektasi akan terus turunnya harga.

Tekanan kemudian diberikan pada Bank of Japan untuk terus menjalankan tugasnya memerangi deflasi. Namun, Gubernur Bank of Japan mengatakan bahwa upaya menekan deflasi tidak bisa ditangani hanya oleh bank sentral melalui kebijakan moneter. Saat ini suku bunga kebijakan sudah mepet di angka 0 persen dan Bank of Japan telah mengucurkan dana sebesar 20 triliun Yen ke pasar keuangan. Secara teori, mekanisme moneter melalui jalur harga asset memang dapat dilakukan oleh kebijakan moneter dengan memengaruhi perubahan harga asset dan kekayaan masyarakat, yang selanjutnya berdampak pada pola pengeluaran investasi dan konsumsi. Apabila bank sentral melakukan kebijakan moneter yang ekspansif, maka hal tersebut akan mendorong penurunan suku bunga, dan pada gilirannya menaikkan harga asset.

Namun, nampaknya kenyataan tak semudah itu. Kebijakan makroekonomi yang diyakini oleh banyak kalangan tentang kekuatan yang dimiliki bank sentral perlu direnungkan kembali. Kekuatan bank sentral memiliki batas. Bank sentral bukanlah “pesulap dengan tongkat ajaibnya” yang bisa membalikan keadaan dengan mudah lagi. Pada akhirnya, kebijakan fiskal, struktural, maupun regulasi di sistem keuangan menjadi kelindan yang sangat dibutuhkan. Amalgamisasi berbagai kebijakan itu, dan bukan saling menyalahkan, menjadi kunci keluar dari krisis. Untuk itu, dibutuhkan inovasi dan keberanian menempuh langkah yang sulit ke depan.

Turunnya harga tanah di Jepang hanyalah sebuah gejala tentang masalah besar yang masih dihadapi oleh perekonomian secara makro, baik di Jepang, maupun pengelolaan makroekonomi secara global. Sudah saatnya kita melakukan perenungan kembali akan kebijakan makroekonomi yang diyakini selama ini. Semoga kita bisa menarik pelajaran dari hal tersebut. Salam.

Yakuza dan Gangster di Ekonomi

Peranan gangster dalam perekonomian adalah rahasia yang terjaga baik (the worst-kept secret) dan sulit diungkap selama ratusan tahun. Membutuhkan keberanian dan risiko yang besar untuk membongkar kiprah mereka. Para gangster mampu mengisi celah yang selama ini tidak disentuh para pengambil kebijakan. Mereka juga mampu menyatu dan menjalin hubungan dengan masyarakat, birokrat, militer, politisi, serta memberi peran di dalamnya.

Di Jepang, istilah “four finger economy” mengacu pada peranan Yakuza dalam perekonomian Jepang. Yakuza, gangster Jepang yang bercirikan tattoo sekujur tubuh dan memiliki tangan berjari empat, telah lama hadir dalam kehidupan masyarakat Jepang. Di masa lalu, mereka adalah para ronin (samurai tak bertuan) yang menguasai dunia hitam. Peranannya di zaman modern terus berkembang, mulai dari sindikat kejahatan, pemerasan, judi, narkoba, hingga penjualan senjata. Krisis ekonomi global saat ini menjadi peluang bagi para Yakuza untuk mengembangkan usahanya di sektor finansial. Mulai dari aksi pencucian uang melalui berbagai perusahaan, hingga peranan mereka di sektor UMKM atau masyarakat kecil, sebagai “lintah darat”.

Meski secara nominal beberapa indikator ekonomi di Jepang menunjukkan kemajuan, secara riil, ekonomi Jepang masih lemah. Dilema yang dihadapi oleh ekonomi Jepang adalah deflasi yang berkepanjangan. Hal itu mengakibatkan ekonomi Jepang bagai tubuh “kurang darah”, alias tak bergairah. Akibatnya, banyak perusahaan Jepang yang merugi bahkan ditutup. Ruginya Japan Airlines, munculnya kasus Toyota dan Honda, hanya puncak dari gunung es masalah yang dihadapi ekonomi Jepang. Pengangguran masih tinggi, dan banyak perusahaan yang terpaksa harus mem-PHK karyawannya. Data terakhir dari Pemerintah Jepang menunjukkan bahwa perekonomian Jepang masih berada dalam pusaran krisis, angka pertumbuhan triwulan IV-2009 tumbuh lebih rendah dari prediksi sebelumnya.

Hal inilah yang menyebabkan perseteruan antara pemerintah dan Bank of Japan (bank sentral Jepang) saat ini. Pemerintah, melalui Menteri Keuangan, Naoto Kan, menekan Bank of Japan untuk bertindak cepat membawa Jepang keluar dari deflasi. Di sisi lain, Gubernur Bank of Japan, Shirakawa, mengatakan bahwa permasalahan deflasi bukan soal moneter, namun bagaimana pemerintah memperbaiki sektor industri dan memperbaiki struktur penyaluran kredit ke masyarakat. Kebijakan moneter telah optimal dan bukan solusi untuk keluar dari masalah saat ini.

Bank of Japan telah menurunkan suku bunga hingga mendekati nol persen. Bank of Japan juga telah menggelontorkan dana lebih dari 20 triliun Yen ke pasar agar tercipta permintaan. Namun yang terjadi, uang tersebut kembali masuk ke bank sentral. Rumah tangga tidak mau meminjam, industri tidak mau meminjam, dan bank tidak mau meminjamkan, karena keyakinan akan masa depan ekonomi yang belum membaik. Mengatasi hal ini, pemerintah Jepang terus menerus menambah utangnya untuk membiayai pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Jepang saat ini menjadi salah satu negara penghutang terbesar di dunia. Lembaga rating internasional seperti S&P bahkan mengancam untuk menurunkan rating pemerintah Jepang. Dalam kondisi seperti ini, Pemerintah memojokkan bank sentral yang kurang tanggap. Keduanya terus berseteru.

Lesunya ekonomi, dan perseteruan antara pengambil kebijakan, memberi ruang bagi Yakuza untuk bermanuver. Macetnya saluran antara perbankan dan industri serta rumah tangga, difasilitasi oleh Yakuza. Mereka masuk ke kehidupan riil masyarakat, memberi pinjaman, memberi perlindungan, dan memasok kebutuhan masyarakat, serta jaminan keamanan. Masyarakat yang membutuhkan dana karena “kepepet” juga akhirnya tenggelam ke lembah hitam, masuk dalam jeratan utang para Yakuza.

Bukan hanya di kalangan bawah, di perusahaan raksasa Jepang, peran Yakuza juga menjadi “perbincangan”. Menurut pemberitaan di harian The Japan Times, peranan Yakuza dalam perusahaan besar Jepang tak pernah terungkap dan selalu menjadi perdebatan. Proses intermediasi perbankan yang macet, penciptaan kredit yang gagal, dan birokrat saling menyalahkan, adalah rentetan yang memberi peluang bagi bisnis para Yakuza.

Bagaimana dengan di Indonesia? Seberapa jauh para gangster masuk dalam dunia finansial? Peranan gangster dalam ekonomi Indonesia juga sebuah rahasia yang tersimpan baik selama puluhan tahun. Tak pernah terungkap dan hanya menjadi pembicaraan di warung kopi.

Kala pemerintah, bank sentral, dan politisi saling menyalahkan, kala kekuatan formal tidak optimal, gangster akan selalu melihat celah untuk mengambil peranan. Saya mencoba mengutip kata Mario Puzzo, ”Behind every great fortune, there is a crime..”. Di balik kekayaan yang luar biasa, biasanya tersimpan kejahatan.

Mudah-mudahan negeri ini dihindari dari kejahatan. Ngeri ah ….. Salam.

Salary Man Menuntut Kenaikan Gaji

Demonstrasi menuntut kenaikan gaji tak hanya terjadi di negeri kita. Di negara maju seperti Jepang, tuntutan kenaikan gaji kerap terjadi. Alasannya macam-macam, tapi salah satunya tentu untuk menuntut kehidupan yang lebih baik. Beberapa waktu lalu, di daerah Ginza, saya melihat dengan serombongan kaum pekerja Jepang (biasa disebut Salary Man) yang berteriak-teriak dan menyanyikan yel-yel untuk menuntut kenaikan gaji. Para salary man itu merasakan semakin beratnya kehidupan di Jepang, secara khusus di kota besar seperti Tokyo, dewasa ini.

Kehidupan di Jepang memang semakin dirasakan sulit, apalagi sejak krisis global melanda. Perekonomian Jepang saat ini masih lesu dan geraknya didorong terutama oleh besarnya stimulus pemerintah. Pidato dari Gubernur Bank of Japan di awal tahun 2010 mengatakan bahwa ekonomi Jepang masih belum memiliki momentum yang tepat bagi pemulihan yang berkelanjutan. Hal ini berarti, dalam jangka pendek, sampai dengan semester I-2010, perekonomian Jepang masih akan lesu.

Kondisi pasar tenaga kerja di Jepang juga masih menyimpan masalah. Angka pengangguran yang meningkat mencapai lebih dari 5% pada triwulan IV-2009 telah menjadikan kehidupan di Jepang semakin sulit. Di kota Tokyo, Pemerintah menyediakan penampungan bagi lebih dari 800 orang pengangguran sampai dengan pekerjaan bisa didapatkan. Hal ini berdampak pada besarnya subsidi yang harus dikeluarkan pemerintah Jepang untuk memberikan penampungan bagi para pencari kerja.

Bagi kalangan pekerja, gaji yang rendah dan pas-pasan menjadi salah satu masalah. Kala perusahaan Jepang menghadapi persaingan ketat di pasar global, mereka mulai memangkas jumlah karyawan dan menghemat gaji. Hal ini menambah jumlah pengangguran dan mempersulit kehidupan para pekerja.

Berbagai tantangan tersebut memang menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintahan Yukio Hatoyama. Namun masalah politik juga masih menghantui kubu Hatoyama terkait dengan skandal suap di partainya DPJ. Masalah ekonomi politik ini juga telah menurunkan popularitas pemerintahan Hatoyama.

Dengan berbagai masalah tersebut, tentu tak heran bila kita melihat mulai munculnya demonstrasi di jalan-jalan. Namun bedanya, demonstrasi di Jepang dilakukan secara santun dan jauh dari sikap anarkis. Meski mereka mengkritik pemerintah dengan berbagai kebijakannya, kepentingan orang lain tetap mereka perhatikan. Salah satu contohnya adalah bagaimana mereka menjaga agar tidak menghalangi penyebrang jalan. Apabila terdapat zebra cross, para pendemo memisahkan diri untuk memberi jalan pada penyeberang.

Ungkapan rasa dan kesulitan hidup memang kadang kerap membuat kita kalang kabut. Namun bagaimana ia diungkapkan tanpa menyulitkan orang lain, apalagi hingga mengacaukan kestabilan negara, menjadi pelajaran bagi kita. Mudah-mudahan kita bisa belajar mengungkap rasa dengan cara yang makin hari makin santun.

Salam.

Repotnya Kalau Harga Turun Terus

“Apa yang bisa naik tapi tak bisa turun?”. Teka teki iseng itu sering diungkap di negeri kita. Dan Jawaban yang kita dengar adalah harga-harga. Kita seolah terbiasa dengan kenaikan harga. Ya, kenaikan harga yang terus menerus, apalagi tidak terkendali, memang menyulitkan kehidupan masyarakat. Namun, penurunan harga yang terus menerus, dan tidak terkendali, juga menyulitkan kehidupan. Berbeda dengan di negara kita yang menghadapi masalah dengan kenaikan harga (inflasi), Jepang justru menghadapi masalah dengan penurunan harga (deflasi). Jadi, teka teki di atas tentu tidak berlaku di Jepang.

Dulu ada istilah bahwa Jepang adalah negara yang terkenal mahal biaya hidupnya. Tapi deflasi yang terjadi di Jepang, telah mengubah paradigma itu. Seorang economist Jepang, Noriko Hama, dalam essaynya tentang deflasi mengatakan bahwa kompetisi dari para produsen untuk menurunkan harga (yasuuri kyoso) telah “menghancurkan masyarakat”. Kalau kita sekarang berkeliling berbagai pusat perbelanjaan di Jepang, akan terlihat dengan nyata bahwa perang pemotongan harga terjadi dengan besar-besaran.

Sebuah fenomena yang menjadi pembicaraan saat ini adalah toko retail pakaian yang bernama UNIQLO. Toko ini terkenal menjual barang dagangannya dengan harga rendah. Celana jeans di Uniqlo, rata-rata berharga 900 yen atau sekitar Rp90.000. Baju kerja, kaus, dan pakaian dalam, rata-rata dijual lebih rendah dari Rp100.000. Dengan kualitas yang cukup baik, Uniqlo menyerang pangsa pasar pakaian di Jepang yang terkenal mahal. Kompetisi harga rendah yang ekstrim (gekiyasu) bukan hanya terjadi di bisnis pakaian. Muncul juga supermarket dan toko-toko yang menamakan dirinya 100 yen Shop (Hyaku En Shop). Toko itu menawarkan semua barang dengan harga sekitar 100 yen atau Rp 10.000. Mereka memberi tagline pada dagangannya, bahwa dengan 100 yen, anda bisa hidup di Jepang.

Di bisnis makanan, restoran Yoshinoya yang terkenal dengan beef bowlnya juga ikut-ikutan memotong harga. Kalau dulu satu porsi beef bowl dihargai 580 yen atau sekitar Rp58 ribu, kini diturunkan menjadi 380 yen atau sekitar Rp38 ribu. Perang penurunan harga terjadi pada bisnis makanan cepat saji di Jepang.

Di kalangan ekonom terjadi perbedaan pendapat dan saling menyalahkan. Sebagian menyalahkan para retailer ini yang menurunkan harga terlalu ekstrim sehingga pusaran deflasi semakin parah. Tapi para retailer membela diri. Mereka menyalahkan rendahnya daya beli masyarakat sebagai faktor lesunya ekonomi. Artinya, walaupun harga sudah diturunkan, pembelian tetap tidak meningkat.

Semenjak krisis melanda, ekonomi Jepang memang dilanda kelesuan. Pasar domestik mengecil dan daya beli menurun. Deflasi bisa jadi penanda akan lesunya perekonomian. Apabila harga-harga terus turun, tentu produsen tidak memiliki insentif untuk berproduksi, pengangguran meningkat, dan ekonomi bertambah lesu. Upaya meningkatkan daya beli menjadi program dari pemerintahan Hatoyama, PM Jepang yang baru. Kebijakan memberi lebih banyak uang pada generasi muda menjadi target yang akan dicapai dalam beberapa tahun ke depan. Sayangnya, jumlah generasi muda ini terus menurun. Ujungnya, Jepang juga menggalakkan program “banyak anak, banyak rejeki”, agar generasi muda semakin banyak dan daya beli bisa meningkat.

Inflasi ataupun deflasi terbukti menyulitkan kehidupan masyarakat secara umum. Berbeda dengan Jepang, kita memiliki keunggulan di sisi daya beli. Saat krisis ekonomi melanda, ekonomi Indonesia terbukti masih bergairah dan tetap tumbuh karena daya beli masyarakat yang masih kuat. Hal ini sebenarnya yang menjadi kekuatan ekonomi Indonesia dalam menghadapi krisis global. Permasalahannya adalah bagaimana agar daya beli masyarakat tetap dapat dijaga dan inflasi dapat dikendalikan.

Langkah mengendalikan inflasi itu, diamanatkan kepada bank sentral. Di Jepang, tugas ini dipikulkan pada Bank of Japan, yang sudah memotong suku bunga hingga 0,1% untuk mendorong ekonomi, meski belum juga berhasil sepenuhnya. Di Indonesia, tugas mengendalikan inflasi dipikulkan pada Bank Indonesia yang menjaga suku bunga pada tingkatan yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi.

Inflasi atau deflasi adalah musuh yang dihadapi bersama dalam kehidupan. Banyak pihak mungkin tidak menyadari secara langsung arti inflasi atau deflasi. Namun saat gejala itu terjadi, dampaknya dirasakan pada kehidupan. Hal itulah yang saat ini dirasakan di Jepang, ataupun di Indonesia pada masa krisis moneter lalu, saat inflasi meroket drastis.

Salam.

Suster Pahlawan di Jepang

Dibandingkan dengan Filipina, kemampuan bangsa kita dalam menghargai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) masih jauh dari optimal. Padahal para TKI adalah pahlawan devisa dalam arti sebenarnya. Kalau kita melihat struktur Neraca Pembayaran Indonesia, akan terlihat bahwa penghasilan TKI adalah salah satu elemen pemasukan yang berpotensi besar mendukung ketahanan ekonomi kita. Kalau diperbandingkan, Tenaga Kerja Filipina mampu menyumbang devisa sebesar hampir 20 milyar dollar AS dalam setahun. Sementara di Indonesia, sumbangan TKI belum sampai 7 milyar dollar AS. Oleh karena itu, upaya menghargai peranan para TKI di luar negeri dan meningkatkan kompetensi mereka adalah juga prasyarat kestabilan makroekonomi Indonesia.

Di Jepang, langkah KBRI Tokyo patut dikagumi. Pekan lalu saya diajak oleh KBRI untuk mendatangi pusat pelatihan para perawat dari Indonesia yang akan dipekerjakan di seluruh Jepang. Pusat pelatihan itu terletak di kota Hakone, perfektur Kanagawa, atau sekitar 2 jam perjalanan dari kota Tokyo. Program pelatihan perawat ini adalah bagian dari kesepakatan EPA (Economic Partnership Agreements) antara pemerintah Jepang dan Indonesia. Ada sekitar 316 perawat dari seluruh Indonesia yang ikut serta dalam pelatihan. Selama 3 bulan di sana, mereka dididik bahasa Jepang, sebelum kemudian disebar untuk bekerja di berbagai Rumah Sakit di Jepang.

Menjadi perawat di luar negeri, apalagi Jepang, tidak mudah. Mereka dituntut memiliki pengalaman yang sarat, plus ketrampilan bahasa tekhnis keperawatan. Oleh karena itu, para perawat dapat dikategorikan sebagai pekerja yang berketrampilan (skilled workers). Perawat ini berbeda dengan pada umumnya TKI Indonesia yang tergolong unskilled workers dan bekerja di sektor rumah tangga. Skilled workers memiliki ketrampilan dan tentu, penghasilan yang lebih tinggi. Hal ini pada ujungnya tentu akan menyumbang devisa yang lebih besar bagi negara.

Kunjungan KBRI ke Hakone selain untuk membantu penyelesaian dokumen-dokumen, juga memberikan mereka informasi tentang perlindungan hukum dan peran KBRI sebagai pengayom para Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Sungguh mengagumkan melihat para pejabat KBRI seperti Bp Abas Ridwan, atase bidang ekonomi, dan Bp Amir Radjab, atase bidang konsuler, yang begitu akrab dengan para TKI dan sepenuh hati membantu keperluan mereka. Bahkan tanpa segan-segan, mereka turun tangan berdiskusi, langsung menulis, dan menandatangani paspor para perawat.

Upaya reaching out, keluar, dan membuka diri seperti yang dilakukan KBRI Tokyo itu tentu membawa wajah teduh bagi para perawat. Berbagai upaya ini memang telah dilakukan oleh KBRI Tokyo sejak lama. Bahwa KBRI bukan sebuah tempat angker bagi masyarakat Indonesia, namun juga rumah bersama bagi masyarakat Indonesia yang ada di sana.

Namun langkah KBRI saja tidaklah cukup. Peranan KBRI hanya sebatas dalam menjalankan fungsi diplomatiknya. Di hulu, membangun kompetensi para tenaga kerja juga harus dilakukan. Berbagai langkah, seperti menyaring tenaga kerja yang kompeten dan handal di tanah air, menciptakan tenaga terdidik, hingga masalah perlindungan hukum, membutuhkan sinergi lintas departemen dan juga elemen bangsa lainnya. Dari sisi perbankan, upaya mempermudah aliran pembayaran uang ke tanah air (remitansi) juga sangat dibutuhkan para TKI. Hal ini agar mereka tidak menjadi korban para calo ataupun kejahatan lainnya saat tiba di tanah air.

Berbagai langkah tersebut, apabila diseriusi, bisa jadi sebuah pilar kuat bagi kestabilan makroekonomi Indonesia. Hal itu telah terbukti di Filipina. Saat krisis global 2008 lalu, tingkat penilaian premi risikonya tetap rendah, sementara Indonesia dinilai rawan (angka CDS Indonesia mencapai 1000 – atau risiko tinggi bagi investasi). Para investor menilai risiko Filipina lebih rendah dari Indonesia, karena mereka memiliki keterjaminan aliran dana dari tenaga kerja sebesar 15-20 milyar dollar AS selama setahun.

Tentu, jalan masih panjang untuk membangkitkan peran para pahlawan devisa Indonesia.

Salam.

Banyak Anak Banyak Rejeki, Dorong Ekonomi

Majalah The Economist dalam laporannya tahun 2009 pernah menulis tentang Indonesia. Disebutkan di sana bahwa Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi besar dunia di masa depan. Salah satu potensi kekuatan Indonesia adalah faktor demografi. Besarnya jumlah penduduk berusia produktif yang dimiliki Indonesia merupakan kekuatan yang tak tertandingi di negara kawasan, baik oleh Cina ataupun Jepang.

Melongok ke Jepang, semakin mahalnya biaya hidup, pendidikan, dan meningkatnya angkatan kerja wanita, menjadikan tingkat kelahiran di Jepang menurun drastis. Total rasio kelahiran di Jepang terus anjlok dari 1,57 di tahun 1989 menjadi 1,37 di tahun 2008. Angka ini jauh di bawah rasio pertumbuhan penduduk yang dapat mendukung populasi yang berkesinambungan, yaitu 2,1. Sebuah lembaga riset di Jepang mengatakan bahwa populasi Jepang akan menciut sepertiga pada tahun 2050, dan pada tahun 2105 tinggal tersisa sekitar 44 juta orang Jepang di dunia. Jumlah penduduk usia produktif, antara 15-64 tahun, hanya tinggal separuh dari yang ada sekarang pada tahun 2055.

Dengan angka kelahiran yang rendah, dalam 20-30 tahun ke depan, Jepang akan kehilangan peranannya sebagai kekuatan ekonomi dunia. Jepang bahkan bisa dikategorikan sebagai decaying country, atau negara yang menuju kepunahan. Hal ini juga terjadi di Cina. Kebijakan “satu anak” yang diterapkan selama beberapa tahun ini, telah menyusutkan jumlah angkatan kerja produktif di Cina.

Secara ekonomi, jumlah penduduk yang menyusut sungguh tidak menguntungkan. Jumlah tenaga produktif dan terpelajar merupakan salah satu kekuatan ekonomi sebuah negara. Bukan hanya di Cina dan Jepang, beberapa negara Eropa (Jerman, Swedia, Perancis) juga menghadapi masalah yang serius di bidang kependudukan.

Kembali ke Jepang, sejak krisis global melanda, masalah kependudukan ini semakin membuat ekonomi Jepang terhempas dalam jurang krisis. Upaya PM Jepang yang baru, Yurio Hatoyama, untuk mengangkat ekonomi Jepang, menghadapi jalan terjal. Menurunnya jumlah penduduk berkorelasi pula pada semakin rendahnya permintaan domestik. Berbeda dengan Indonesia yang permintaan domestik menguasai 60% dari pertumbuhan ekonomi, di Jepang, permintaan domestik sangat rendah. Selain kultur orang Jepang yang gemar menabung, jumlah penduduk mudanya yang notabene konsumtif terus menurun.

Untuk itu, di awal tahun 2010, pemerintah Hatoyama mengumumkan berbagai program pemulihan ekonomi , untuk mendorong pertumbuhan hingga mencapai 2 persen pada 2020. Salah satu program pemerintah Jepang adalah mendorong terciptanya permintaan domestik. Dan strategi yang dilakukan adalah mendorong angka kelahiran. Jepang memberi subsidi besar-besaran bagi pasangan muda yang berniat memiliki anak. Pemerintah juga akan menambah tempat penitipan anak (child care center) di berbagai gedung perkantoran, agar para ibu yang bekerja tidak khawatir untuk memiliki anak. Pemerintah juga akan memberikan tunjangan sebesar 26.000 Yen (sekitar Rp2,6 juta) per anak setiap bulan. Berbagai program mendorong keluarga di Jepang agak “punya anak” terus dilakukan. Pepatah orang tua kita dulu, “Banyak Anak, Banyak Rejeki” nampaknya menjadi valid di Jepang.

Implikasi kependudukan pada ekonomi di berbagai negara maju tersebut memberi pelajaran bagi ekonomi Indonesia. Hal yang sebaliknya justru terjadi pada ekonomi kita. Jumlah penduduk kita besar, terutama mereka yang memiliki usia produktif. Tak heran, bila The Economist menyebutkan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi masa depan.

Namun, apa yang disebut majalah Economist baru sebatas potensi, belum menjadi aksi. Syarat menjadikan potensi tersebut menjadi aksi tidaklah mudah. Ketika ekonomi semakin bertumbuh dan canggih, ia membutuhkan penduduk yang memiliki skills atau ketrampilan tinggi yang semakin beragam. Dengan demikian, tuntutan untuk melakukan investasi besar-besaran di bidang pendidikan adalah sebuah keharusan. Pemerintah perlu fokus dan serius membangun masa depan bangsa melalui pendidikan.

Jumlah penduduk besar, namun tidak memiliki kultur tinggi dan pendidikan yang memadai, hanya akan menjadi beban bagi sebuah negara. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari ekonomi Jepang. Salam.

Badai Century Menghantam Ekonomi

posted on Bisnis Indonesia 26 November 2009

Berbeda dengan perekonomian di negara maju yang relatif tahan terhadap isu di luar ekonomi, perekonomian Indonesia terbukti masih rentan terhadap berbagai isu. Hal ini terbukti saat kasus Bank Century semakin bergulir bagai badai yang menghantam ekonomi kita.

Hasil audit investigatif BPK, hak angket Bank Century di DPR, yang berjalin kelindan dengan berlarut-larutnya kasus Bibit-Chandra, membawa pemulihan ekonomi Indonesia seolah-olah berhenti di tempat. Program 100 hari pemerintah seolah-olah raib ditiup angin. Acara Rembuk Nasional (National Summit) yang memuat gagasan-gagasan besar tentang ekonomi Indonesia ke depan, seolah-olah termarginalkan dari ruang-ruang diskusi publik.

Banyak pelaku ekonomi, khususnya investor asing, mulai bertanya tentang kasus hukum yang mencuat dikaitkan dengan pemulihan ekonomi. Sebenarnya apabila kita melihat berbagai indikator ekonomi makro, tak dapat dipungkiri bahwa ekonomi Indonesia memang telah menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang membaik.

Indonesia bahkan telah disandingkan dengan China dan India, sebagai flavour of the day oleh para investor asing. Kita melihat bahwa konsumen di Indonesia sudah mulai bangkit dan membeli. Hal ini tecermin dari kuatnya tingkat konsumsi kita yang tumbuh rata-rata 5% dalam beberapa tahun terakhir ini.

Kita melihat juga ekspor kita terus meningkat seiring dengan pulihnya ekonomi dunia dan membaiknya pertumbuhan ekonomi di negara mitra dagang.

Menghadapi krisis global di tahun 2008, ekonomi Indonesia terbukti mampu melaluinya dengan baik. Kebijakan makroekonomi yang berhati-hati telah menahan perlambatan lebih jauh dari perekonomian Indonesia.

Di sisi stabilitas sistem keuangan, sebenarnya penanganan kasus Bank Century di tahun 2008 yang relatif tidak menimbulkan guncangan di pasar keuangan, dapat dikatakan sebuah keberhasilan otoritas dalam meredam gejolak lebih lanjut dari dampak krisis. Sayangnya, penanganan kasus itu menyisakan persoalan hingga kini.

Persoalan mendasar

Kalau dilihat secara lebih detail, ekonomi kita memang masih menyimpan banyak pekerjaan rumah. Kita belum melihat perbaikan yang berarti di bidang investasi. Belum banyak investor yang mau memberikan komitmennya pada ekonomi Indonesia di jangka panjang.

Para investor masih menunggu (wait and see) kalau ditanya tentang investasi yang berjangka panjang. Hal itu terlihat dari jumlah investasi yang jumlahnya menurun dari 11,7% pada 2008, menjadi sekitar 3% sampai dengan triwulan III-2009.

Padahal, investasi adalah bukti nyata yang menggambarkan komitmen investor pada ekonomi Indonesia. Kita mungkin bisa menyalahkan krisis global dan lemahnya ekonomi dunia, yang menjadi penyebab turunnya jumlah investasi tersebut.

Namun, dibandingkan dengan negara kawasan yang masih bisa menarik investasi, potensi dan besarnya ekonomi Indonesia seharusnya bisa menarik investasi riil lebih banyak agar peningkatan produksi dapat berlanjut.

Tantangan ekonomi kita ke depan adalah bagaimana dapat membangun komitmen dari para investor dan pelaku pasar utama. Tanpa komitmen jangka panjang, akibatnya adalah, ekonomi kita bisa 'terlihat' bergairah, tetapi pergerakannya lebih banyak ditopang oleh para petualang kapital sesaat.

Posisi asing di SBI dan SUN yang jumlahnya mencapai hampir US$4,5 miliar menjadi indikator masuknya dana asing di pasar keuangan kita. Para pemilik modal datang ke negeri ini untuk menanam dalam penempatan portofolio jangka pendek, dan tergiur dengan keuntungan sesaat yang saat ini menjanjikan.

Namun, kalau diajak bicara tentang perspektif yang lebih jauh, dapat dilihat yield SUN jangka panjang (di atas 15 tahun) yang masih tinggi. Hal ini menunjukkan persepsi mereka tak seindah yang terlihat di jangka pendek.

Pada galibnya, aliran dana asing jangka pendek tersebut tidaklah salah sepenuhnya. Sepanjang kepercayaan bisa terus dibangun, dana itu akan tetap mengendap di pasar keuangan kita, dan syukur-syukur bisa beralih pada penempatan atau investasi jangka panjang.

Gejala adverse selection dari para investor seperti itu, saat ini masih menguntungkan bagi perekonomian kita. Kita melihat bahwa nilai tukar dan indeks saham masih stabil. Namun, kita juga perlu menyadari bahwa gejala saat ini bukanlah pilar yang kuat dalam mendukung kemajuan ekonomi kita yang berkelanjutan. Persepsi dan confidence para pemilik modal ini sangat rawan apabila terjadi gangguan, seperti permasalahan hukum maupun apabila ada policy inconsistency.

Di sisi policy inconsistency, pihak pemerintah dan Bank Indonesia berulangkali menegaskan kepada para pelaku pasar bahwa tidak akan melakukan banyak perubahan dalam pengelolaan makroekonomi yang ada saat ini.

Namun, di sisi penegakan hukum, apabila berbagai permasalahan hukum yang ada saat ini berlarut larut, dapat dipastikan para investor akan semakin menunda komitmen mereka dalam jangka panjang. Dan bukan itu saja, dana jangka pendek yang ada saat ini juga dikhawatirkan akan ikut keluar.

Kita perlu menyadari bahwa pilar ekonomi kita saat ini masih belum kuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.

Menghadapi tahun 2010 nanti, tantangan terbesar adalah memfokuskan kebijakan dan kegiatan ekonomi pada pilar yang lebih kokoh, yaitu sektor produksi. Upaya membangun kekuatan ekonomi domestik, menarik investasi riil, ikut serta dalam global chain production sebagai pemerkayaan ekspor kita, dan upaya membangun industri, adalah langkah strategis yang membutuhkan kerja sama dan kepercayaan tinggi dari para pelaku ekonomi.

Kita juga perlu terus menambah daya respons sisi suplai guna menyeimbangkan respons di sisi permintaan.

Di sisi lain, kasus Bank Century menuntut penyelesaian yang tepat dan adil. Permasalahan hukum harus diproses secara hukum, permasalahan politik juga harus diproses secara politik, sementara permasalahan teknis perbankan kiranya diselesaikan dengan mekanisme perbankan.

Jangan sampai ada campur aduk dalam penyelesaiannya, yang menjadikan masalah menjadi semakin complicated dan berlarut-larut. Secara umum tentu pengungkapan kasus Bank Century ini ditunggu oleh masyarakat agar prosesnya menjadi transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penggunaan dana sebesar Rp6,7 triliun tentu mengundang ingin tahu banyak kalangan. Namun, hal yang perlu diingat adalah bahwa penyelesaian kasus ini jangan sampai mengorbankan hal lain yang lebih penting, yaitu pembangunan ekonomi. Semakin lama dan komplikatif kasus ini bergulir, maka ongkos ekonominya akan semakin mahal dan berdampak pada turunnya kepercayaan pelaku pasar. Akibatnya, ekonomi Indonesia akan terus tertatih-tatih dan semakin terpuruk.

Oleh Junanto Herdiawan
Peneliti Ekonomi Madya Bank Indonesia

Nasib Kelam Pimpinan Bank Sentral

Tulisan ini dimuat juga di Harian Kompas, 13 Agustus 2009


Pengadilan terhadap unsur pimpinan bank sentral jarang terjadi di negeri lain. Namun, di Indonesia terjadi dari masa ke masa. Bank Indonesia tak pernah bisa dilepaskan dari lipatan kepentingan demi kepentingan, baik politik maupun ekonomi.

Kisah di balik pengadilan pimpinan Bank Indonesia (BI) yang telah dibukukan ini menarik untuk dibaca. Perubahan rezim Soekarno ke Soeharto, misalnya, membawa korban, yaitu diadilinya Jusuf Muda Dalam. Kemudian, pada perubahan dari rezim Soeharto ke zaman Reformasi terjadi penggantian mendadak terhadap Soedradjad Djiwandono. Selanjutnya, pada zaman Reformasi, korbannya adalah Syahril Sabirin atas kasus Bank Bali. Tidak cukup sampai di sini, terakhir adalah Burhanuddin Abdullah untuk kasus aliran dana BI.
Selain pemimpin nomor satu di bank sentral, hampir semua anggota Dewan Gubernur BI juga ikut diadili. Mereka adalah Aulia Pohan, Maman Soemantri, Bunbunan Hutapea, dan Aslim Tadjuddin.

Timbul pertanyaan, mengapa BI selalu berada dalam konstelasi politik dan ekonomi yang kisruh? Buku ini mencoba mencari jawabannya. Ditulis oleh mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah yang merupakan hasil perenungannya selama hampir satu setengah tahun menjalani proses hukum di balik tahanan.

Buku ini menarik karena bukan hanya bercerita mengenai kasus yang menimpa Burhanuddin. Bukan pula semata berisi pembelaan sebagaimana yang biasa ditulis banyak pejabat dari balik tahanan. Namun, buku ini justru berupaya memaknai konstelasi bank sentral di tengah kepentingan ekonomi politik.

Menghadapi badai
Dalam bukunya, Burhanuddin mengakui bahwa tak banyak orang yang paham dengan tugas dan fungsi dari bank sentral. Padahal, peran bank sentral diibaratkan seperti jantung yang memompa darah bagi tubuh manusia. Uang beredar serta jumlah dan fungsinya adalah darah yang pergerakannya diatur oleh bank sentral. Perekonomian akan berjalan secara dinamis dan bugar apabila peredaran uangnya tidak mengalami hambatan (hal 9). Tugas bank sentral dengan demikian sangat strategis dalam menjaga kestabilan perekonomian suatu negara.
Setelah menguraikan peran bank sentral dalam perekonomian pada bab 1 dan bab 2, Burhanuddin kemudian menceritakan kembali kasus aliran dana BI. Dalam menulis, ia melakukan perbandingan dengan beberapa kasus yang pernah terjadi, baik di dalam maupun luar negeri.

Saat krisis ekonomi menimpa, berbagai cara yang biasa digunakan dalam kondisi normal belum tentu dapat bekerja dengan baik. Sebagaimana Burhanuddin menulis, ”Upaya untuk keluar dari badai atau menghindari hantaman karang-karang itu bisa jadi tidak berarti sama sekali kalau orang tidak pernah mau tahu seperti apa badai yang terjadi atau bahkan tidak percaya ada badai. Cara pandang, pikiran, dan ukuran-ukuran yang dipakai untuk menilai segala upaya untuk keluar dari badai adalah untuk situasi dan kondisi yang normal. Tentu keduanya sulit bertemu” (hal 20).

Metafora ini digunakan Burhanuddin Abdullah saat menjelaskan kasus aliran dana BI, termasuk kebijakan BLBI pada masa lampau. Saat krisis tahun 1998, keadaan begitu kacau. Aturan- aturan hukum normal tidak berjalan. Saat itu perlu sebuah keberanian untuk melakukan penyelamatan terhadap ekonomi nasional. Ia menulis, ”Bantuan likuiditas adalah kebijakan yang lumrah pada masa krisis. Dan itu mampu menyelamatkan perekonomian kita untuk tidak rontok lebih jauh. Apabila dalam pelaksanaannya kemudian ada yang disalahgunakan, tentu bukan kebijakannya yang harus dipermasalahkan, tetapi penyalahgunaannya yang harus ditindak secara tegas dan pasti” (hal 21).

Terkait dengan aliran dana BI, hal serupa perlu dipertimbangkan. Saat kebijakan itu diambil pada tahun 2003, ada empat permasalahan utama yang dihadapi perekonomian Indonesia. Pertama, kredibilitas kebijakan Pemerintah dan BI yang rendah karena terlalu bergantung pada IMF. Kedua, kebijakan moneter kurang efektif dengan tingkat inflasi yang tinggi. Ketiga, kondisi perbankan yang belum solid. Dan, keempat, persoalan BLBI yang belum selesai sehingga menyebabkan kebijakan bank sentral tidak efektif.

Selain itu, Bank Indonesia sebagai bank sentral juga tidak dapat bekerja secara optimal karena amandemen Undang-Undang Bank Indonesia terkatung-katung dalam waktu yang lama. Kepentingan politik yang beraneka ragam menyebabkan proses amandemen itu berlarut-larut (hal 95).

Dalam kondisi seperti itu, Burhanuddin menyadari bahwa BI tidak akan mampu bekerja secara optimal. Apalagi untuk menghadapi kondisi ekonomi dan politik yang pada saat itu sedang sulit. Dalam pandangan Burhanuddin, Dewan Gubernur BI telah mengambil langkah strategis dengan itikad baik untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dimaksud, yaitu dengan melakukan langkah-langkah diseminasi kepada stakeholders BI.

Keputusan tersebut terbukti memberikan hasil positif berupa membaiknya kredibilitas BI yang kemudian mampu mendorong perekonomian ke arah yang lebih baik. Ironisnya, kebijakan itu jugalah yang pada kemudian hari dipermasalahkan sebagai pelanggaran hukum.

Pelajaran berharga
Pada bagian penutup, Burhanuddin mencatat pelajaran yang dapat dipetik dari konstelasi bank sentral dalam kehidupan politik ekonomi nasional. Salah satunya adalah perlunya mengkaji arah bentuk dan sifat hubungan antara BI dengan lembaga pemerintah dan lembaga negara lain. Terutama yang cocok dengan sejarah dan tradisi pengelolaan ekonomi kita. Selain itu, perlu dipikirkan kembali proses rekrutmen anggota Dewan Gubernur BI. Proses saat ini adalah melalui fit and proper test di DPR. Cara ini rawan dengan politik uang serta proses dukung- mendukung berdasarkan partai politik dan kepentingan. Inilah yang kemudian diduga Burhanuddin rawan untuk ”pemerasan” oleh DPR (hal 271).

Membaca buku ini sungguh mengasyikkan karena Burhanuddin menulis dengan gaya bahasa yang ringan. Kalaupun ada kekurangan dari buku ini adalah kesan yang bercampur aduk antara suasana hati, proses hukum yang formal, dan arsip pengadilan yang panjang. Namun, hal itu tidak mengurangi kenikmatan membacanya.

Kasus hukum memang bisa dipandang dari berbagai sudut. Kala benar dan salah menjadi relatif, upaya menceritakan keduanya dari berbagai sudut pandang jadi menarik. Namun, satu pelajaran dari kasus ini adalah sikap berani mengambil risiko saat terjadi krisis demi kepentingan rakyat yang lebih luas. Sebuah sikap yang tak bisa dilakukan setiap orang.
Menarik apa yang disampaikan Emha Ainun Nadjib dalam kata pengantar buku ini, ”Penjara negara tidak lagi bisa diidentikkan dengan kesalahan. Dan kebebasan tidak berarti kebenaran. Yang lebih absolut lagi, penjara negara tidak sama dengan neraka, dan surga tidak pula bisa disamakan dengan sesuatu yang ada di luar penjara”.

Junanto Herdiawan Peneliti Ekonomi; Bekerja di Bank Sentral