Presiden Indonesia pilihan tuhan

”In a democracy, the people get the government they deserve”. Dalam sebuah demokrasi, rakyat mendapatkan pemerintah (pemimpin) yang pantas bagi mereka. Begitulah observasi dari Alexis De Tocqueville (1805-1859), seorang filsuf dan sejarawan Perancis. Dengan kata lain, pemimpin adalah cerminan karakter dari mereka yang dipimpin.

Masyarakat yang matang dan intelektual, secara alamiah akan mendapatkan pemerintahan yang matang. Sementara masyarakat yang mentah, akan mendapatkan pemerintahan yang mentah. Masyarakat yang gemar dengan hal-hal yang berbau instan dan gemar dengan bungkusan citra (image), akan mendapatkan pula pemerintah yang sesuai dengan karakter mereka. “Vox Populi Vox Dei”, Suara Rakyat Suara Tuhan. Dalam demokrasi, Tuhan mengejawantah pada suara rakyat. Oleh karenanya, janganlah kita selalu menyalahkan pemerintah. Karena mereka sebenarnya hanya cerminan dari diri kita sendiri.

Kita melihat contoh di banyak negara bagaimana hubungan antara pemimpin dengan mereka yang dipimpin. Amerika yang mayoritas penduduknya matang dan berpendidikan, layak mendapatkan presiden sekaliber Obama. Perancis yang penduduknya terkenal dengan fashion dan modenya, mendapatkan ibu negara yang mantan model dan Presiden yang bergaya selebritis. Beberapa negara Afrika yang masyarakatnya kerap berperang, mendapat pemerintah yang juga gemar perang dan konflik. Itulah sebagian contoh yang berangkat dari observasi De Tocqueville.

Apakah hal itu juga berlaku di Indonesia? Jawabnya bisa diperdebatkan. Apakah Gus Dur, Megawati, dan SBY adalah pemimpin yang mencerminkan sikap dan karakteristik manusia Indonesia, tentu banyak pendapat.

Prof Boeke di masa kolonial pernah menegaskan mitos tentang masyarakat Indonesia yang malas. Menurutnya masyarakat Indonesia ini memiliki karakter “lack of deffered gratification”. Tak bisa menunda kenikmatan. Punya uang sedikit, maunya belanja. Kalau ada buku tentang cara singkat menjadi kaya, buku itu pasti laris manis. Pandangan masyarakat kita berjangka pendek dan ingin cepat sukses.

Di bidang ekonomi, karakter itu dapat dilihat dari komponen pembentuk pertumbuhan ekonomi. Kalau kita melihat secara agregat pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun ini, termasuk saat krisis melanda, kita dapat tumbuh cukup menggembirakan di sekitar 6%. Namun kalau dilihat lebih dalam, pertumbuhan itu lebih didominasi oleh sektor konsumsi. Sementara Ekspor dan Investasi masih belum optimal. Konsumsi masyarakat meningkat, konsumsi pemerintah juga meningkat. Tak ada yang salah memang dengan konsumsi. Tapi menjadikan konsumsi sebagai penggerak pertumbuhan semata tentu tidaklah bijak. Kita tahu bahwa bangsa yang konsumtif adalah bangsa yang tidak punya karakter. Hanya bangsa yang produktiflah menjadi bangsa yang berkarakter tinggi.

Kalau kita lihat dari komoditas ekspor, di tahun 1993-1998, ada 20 komoditas ekspor non migas yang tumbuh di atas 10%. Kini, komoditas yang tumbuh di atas 10% mungkin tinggal sekitar tujuh komoditas. Itupun sebagian besarnya adalah komoditas sumber daya alam. Dulu, saat harga udang galah meningkat, masyarakat beramai-ramai berbisnis udang galah. Kini, saat harga CPO meningkat, seluruh tanah diubah tanam menjadi perkebunan sawit. Gejala ini terjadi terus menerus. Saling mengekor dan ingin mencari keuntungan dengan cepat. Dan tentu, kalau ambruk, ambruklah beramai-ramai.

Di saat krisis global seperti ini, kita melihat permasalahan yang menimpa ekonomi kita semakin nyata. Banyak perusahaan yang mulai tutup, semakin sedikit pula ekspor, dan PHK meningkat. Transaksi berjalan kita di neraca pembayaran mulai "megap megap" dan menunjukkan angka defisit. Defisit transaksi berjalan adalah hal yang serius karena menyangkut persoalan struktural dan kultural dari bangsa ini.

Mungkin akan ada pendapat bahwa persoalan di bidang ekonomi ini seolah olah hanya persoalan angka, persoalan uang, ataupun persoalan manajemen. Tetapi, ada yang lebih embedded inherent di balik munculnya angka-angka tersebut. Itulah cerminan dari sikap dan karakteristik bangsa. Budaya sulit menunda kesenangan, senang mengkonsumsi, dan gemar memburu kekayaan dengan instan, dapat tercermin secara agregat di angka-angka makroekonomi. Karena itulah, usaha perbankan untuk mendorong dan menggiatkan tabungan di masyarakat menjadi penting. Karena itulah, usaha-usaha untuk melakukan jalan pintas mencapai kekayaan, harus dicegah bersama-sama. Inilah tantangan bukan hanya bagi pemerintah, tapi bagi kita semua.

Sampai di sini, pernyataan De Tocqueville menjadi penting. Karena dengan demikian kita akan mendapatkan pemimpin yang sesuai dengan karakter kita itu. Waduh, mudah-mudahan De Tocquiville salah. Mudah-mudahan dengan karakter masyarakat yang ada saat ini, kita masih bisa mendapatkan pemimpin yang memiliki karakter negarawan, yang bersedia larut memikirkan masa depan bangsa. Seorang Pemimpin yang benar-benar pilihan Tuhan. Salam.

BI Rate Sebagai Problem Filsafat

Media massa hari ini menurunkan berita beragam tentang penurunan BI Rate. Para analis pasar juga setangkup. Ada yang menyambut baik, dan ada yang seolah-olah “caught by surprise”. Kemarin, kami sempat menerima beberapa tamu investor dari Inggris. Mereka menyatakan ketertakjubannya dengan penurunan BI Rate. Sebaliknya, Bisnis Indonesia, hari ini menulis headline “Pasar Sambut Positif penurunan BI Rate”. Koran Tempo menulis berita “BI Rate turun, Rupiah Menguat”. Jauh hari sebelum RDG, Ketua Kadin dan Analis dari Indef mengatakan bahwa BI Rate seharusnya turun. Mereka berkata ”Pakai BI Rate untuk stimulus” (Kompas, 27 Nov 2008). Turunnya BI Rate, bukan hanya diharapkan (expected) oleh mereka, bahkan didoakan. Terlepas dari sambur limburnya pendapat, perhatian dunia, masyarakat, media, dan analis, kini tertuju pada sebuah makhluk abstrak bernama “BI Rate”. BI Rate telah memberi “gairah” dalam diskursus wacana di kalangan pelaku pasar.

Mengapa BI Rate menjadi begitu ”sexy”? Di satu sisi, ini adalah buah dari komunikasi Bank Indonesia yang proaktif dan terus menerus sejak tahun 2005. Hasil komunikasi itu telah mengangkat BI Rate menjadi wacana publik. Namun permasalahan muncul, ketika beberapa pihak mulai menggeser pemahaman dan filosofis BI Rate dari khittahnya semula. Hal ini bukan hanya menyesatkan, namun sangat berbahaya bagi kemaslahatan masyarakat Indonesia.

Ferdinand de Saussure (1929), seorang filsuf penganut aliran strukturalisme, kira-kira akan menggolongkan BI Rate sebagai sebuah “penanda” atau “signifier” atas sesuatu yang ”ditandakan” atau ”signified”. ”Bahasa adalah perkara bentuk dan bukan substansi”, demikian ungkapan terkenal dari Saussure. BI Rate menjadi sebuah bentuk yang merupakan identitas dari satu metode, atau cara, untuk mencapai sebuah tujuan. Sebenarnya ada kode tersembunyi (hidden code) dan hakikat asali yang ingin dicapai oleh BI Rate. Bila kita membedah lagi BI Rate ke dalam hakikat asalinya, kita seharusnya sampai pada sebuah alasan kenapa BI Rate ada. Hal ini bisa menjadi sebuah kajian ontologis yang lebih mendalam tentang kehidupan publik dan kesejahteraannya. Claude Levi Strauss (1931) kemudian menulis mengenai kajian mitos. Dalam kajian itu, BI Rate bisa dikategorikan ke dalam mitos (myth), sama seperti Freud terpesona pada mimpi (dream). Topologi mitos adalah ia bisa bekerja di ranah irrasionalitas.

Permasalah muncul ketika ”penanda” yang semula adalah sebuah tekhnik dan cara untuk mencapai tujuan, telah bergeser menjadi tujuan itu sendiri. BI Rate adalah sebuah instrumen yang digunakan untuk mencapai satu tujuan. Bagaimana cara bekerja instrumen itu tetap suatu misteri. Ilmu ekonomi mencoba menjelaskannya dengan berbagai analisis baik kualitatif maupun kuantitatif. Namun bagaimana sebenarnya yang terjadi, tak ada yang tahu. Yang kita bisa lakukan adalah mencoba memahami mekanisme gejala yang ada. Tekanan inflasi, pertumbuhan ekonomi, neraca pembayaran, pasar uang, dan berbagai gejala yang ada. Kita mengandaikan sesuatu sebagai ”ada” padahal itu adalah pengetahuan kita mengenai ”ada”. Inilah yang kadang yang menjadi awal dari sebuah ”keterpelesetan” berpikir.

Beberapa pihak dalam pekan-pekan terakhir ini mencoba menggiring pendapat publik akan pentingnya BI Rate diturunkan. Berbagai diskusi dan wacana dilempar dan menempatkan BI Rate sebagai sebuah ”panacea”. Apabila masalah ekonomi sudah mentok, maka jawaban yang ditunggu adalah BI Rate. Kalau suku bunga di negara lain turun, kenapa di BI gak turun? Jadi, BI Rate harus turun, karena semua turun. Diskusi semakin meluas dan memanas. BI Rate, yang semula adalah cara mencapai tujuan, telah bergeser menjadi tujuan itu sendiri.

Mudah-mudahan Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia tidak terjebak ke dalam penyesatan berpikir yang dilakukan beberapa pihak tersebut. Harapan kita adalah munculnya sebuah penjelasan yang semakin ”mendekati” kebenaran akan alasan penurunan tersebut. Pada ujungnya, BI Rate bekerja pula dalam tataran wacana, psikologi, di samping masalah mekanistis. Upaya membangun kesadaran, komunikasi yang jelas dan terus menerus, menjadi lebih penting untuk menghindarkan publik dari keterkejutan dan kebingungan.

BI Rate sebagai problem filsafat mengingatkan kita bahwa mungkin inilah salah satu contoh kesekian tentang implikasi dari sebuah syarat metodologis yang kemudian dianggap sebagai realitas ontologis. Atau, implikasi dari proyek cara memikirkan sesuatu yang terpeleset dan dianggap sebagai ”sesuatu” itu sendiri.