Turunnya Bunga di Mendung Pagi

Posted on Kompasiana


Mendung menggantung dan hujan yang mengguyur Jakarta beberapa hari ini tidak membuat bunga berkembang. Yang terjadi justru bunga dipangkas. Tentu yang dimaksud adalah bunga kebijakan moneter. Rapat Dewan Gubernur (RDG) pagi ini (4 Feb 09) berjalan tidak seperti biasanya. Apabila keputusan BI Rate biasa diumumkan setelah pukul 13.00, hari ini keputusan keluar sebelum pukul 10.00 pagi. Di bawah udara mendung, rapat berlangsung cepat. Mungkin pagi itu, seluruh anggota Dewan Gubernur akan menghadiri acara pembukaan Festival Ekonomi Syariah yang akan dibuka oleh Presiden RI. Tapi mungkin juga karena pembahasan rapat ini di hari-hari sebelumnya sudah cukup alot dan mendalam, bahkan selesai sampai larut malam. Intinya, keputusan ini tak mengurangi kualitas assesmen perekonomian Bank Indonesia.

Dan yang jelas, BI Rate pagi ini turun lagi 50 bps (0,5%), atau turun dari 8,75% menjadi 8,25%. Penurunan ini sudah diperkirakan berbagai kalangan. Gambaran ekonomi dunia yang begitu suram di awal tahun ini, bahkan lebih suram dari yang diperkirakan beberapa bulan lalu, telah membuat otoritas di berbagai negara untuk waspada. Dampak pelemahan ekonomi itu makin terasa di dalam negeri, terutama sektor-sektor yang terkait dengan perdagangan luar negeri (sektor tradables). Banyak industri mulai gulung tikar, dan tingkat PHK meningkat. Sementara di sektor non-tradables, perkembangannya relatif stabil.

Kelesuan ekonomi dalam negeri juga terlihat dari mulai melambatnya pertumbuhan kredit perbankan dan uang beredar, yang tercermin dari melambatnya M1 dan M2. Tekanan inflasi terlihat mulai menurun seiring dengan melambatnya ekonomi dan menurunnya daya beli. Dalam dua bulan berturut-turut kita mengalami deflasi (Desember dan Januari). Deflasi di bulan Januari juga bukan deflasi yang biasa terjadi. Ada istilah ”Januari Effect” yang berarti bahwa inflasi selalu berada di atas 1,0% setiap bulan Januari. Tapi di bulan Januari 2009 ini, kita justru deflasi.

Di sisi lain, tekanan pada ekonomi juga berdampak pada tekanan di nilai tukar. Hal ini membuat kita harus mewaspadai tingkat cadangan devisa yang kita miliki. Pak Boed dalam Rapat Kerja dengan DPR RI beberapa hari lalu mengatakan bahwa cadangan devisa kita masih aman, meski pas-pasan. Cadangan devisa Indonesia pada akhir Januari 2009 tercatat sebesar USD 50,9 milyar atau setara dengan 5,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah.

Keputusan penurunan BI Rate pada pagi ini sejalan dengan semangat relaksasi yang dilakukan di sektor perbankan. Kita melihat kondisi perbankan nasional sampai saat ini masih mantap, seperti tercermin dari perkembangan CAR dan NPL perbankan yang tetap pada batas-batas yang aman. Sementara itu, permasalahan likuiditas perbankan, termasuk aliran likuiditas dalam pasar uang antar bank, yang sempat menjadi isu hangat beberapa bulan lalu, kini mulai mengalami perbaikan.

Berbagai kebijakan yang dikeluarkan menunjukkan langkah optimal dari otoritas moneter dalam menyikapi krisis global. Langkah selanjutnya dari Pemerintah tentu sangat diharapkan. Stimulus fiskal sebagai obat jangka pendek dalam mengatasi pelesuan ekonomi adalah kebijakan yang perlu didukung. Namun dalam jangka panjang, kita tetap memerlukan strategi pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan tahan krisis.

Semoga mendungnya pagi ini, dan hujan rintik yang terus mengguyur Jakarta, bukan penanda semakin mendungnya ekonomi negeri. Mari kita tetap optimis.

Sekaleng Coca Cola seharga 15 Milyar

Ini sungguh terjadi. Harga sekaleng Cola mencapai 15 miliar. Harga dua kilo gula pasir mencapai 20 miliar. Kertas tissue, toilet paper, sabun, dan sikat gigi, harganya miliaran. Dan harga tersebut dalam satu hari bisa meningkat dua kali lipat. Mungkin bulan depan, sekaleng Cola bisa berharga satu triliun. Kenapa jadi mahal begitu? Karena hampir seluruh warga Zimbabwe kini menjadi miliarder. Bukan hanya miliarder, bahkan triliuner. Tanggal 17 Januari 2009 lalu, Bank Sentral Zimbabwe menerbitkan lagi uang kertas senilai 10 triliun dollar Zimbabwe dan rencananya akan segera menerbitkan 20, 50, dan 100 triliun dollar Zimbabwe. Anda ingin jadi miliarder, pergilah ke Zimbabwe.

Namun uang triliunan dollar di Zimbabwe nyaris tiada arti saat dibawa ke pasar. Uang 20 miliar dollar Zimbabwe nilainya sama dengan 6000 rupiah. Uang 10 triliun kira-kira sama dengan 300 ribu rupiah. Itulah kondisi perekonomian di Zimbabwe yang dilanda hiperinflasi. Barang-barang menjadi langka, perekonomian mengalami depresi, dan inflasi mencapai jutaan persen. Rakyat hidup dalam kesulitan. Dalam ilmu ekonomi, hiperinflasi adalah sebuah kondisi saat inflasi melejit tinggi tak terkontrol.

Hiperinflasi di Zimbabwe adalah salah satu kondisi terburuk sepanjang sejarah. Yang terparah di Hungaria pasca perang dunia ke II. Saat itu, inflasi mencapai 12,950,000,000,000,000 (12 quadrillion) persen, dengan harga melonjak dua kali lipat setiap 15 jam. Hiperinflasi lain pernah terjadi di Jerman pada tahun 1923. Di Jerman, inflasi meroket 30% per bulan dengan harga meningkat dua kali lipat setiap 3 hari. Di Zimbabwe, inflasi naik lebih dari 100% per bulan dengan harga meningkat dua kali lipat setiap 1,3 hari. Saat menerima uang, warga Zimbabwe harus segera membelanjakannya. Kalau lewat sehari saja, nilainya tergerus setengahnya.

Penyebab hal ini adalah pengelolaan ekonomi yang buruk oleh Presiden Mugabe. Gejolak politik dan sosial telah mengacaukan Zimbabwe. Hal yang dilakukan oleh pemerintahan Mugabe untuk mempertahankan kekuasaannya adalah mencetak uang secara besar-besaran. Uang dipakai untuk membayar gaji pegawai, tentara, dan belanja pemerintah. Uang beredarpun tumbuh tak terkendali menjadi akar dari hiperinflasi. Menghadapi masalah yang timbul, Mugabe justru memerintahkan bank sentral Zimbabwe untuk terus mencetak uang. Bank Sentral Zimbabwe adalah kementrian yang berada di bawah kekuasaannya. Gubernur Bank Sentral Zimbabwe, Dr Gideon Gono, dengan sendirinya patuh pada perintah Mugabe. Dengan uang beredar yang meningkat berkali lipat, inflasi terus menanjak.

Indonesia pernah mengalami hiperinflasi pada tahun 1965. Saat itu inflasi di Indonesia mencapai lebih dari 600%. Sumber permasalahannya sama, terlalu banyak uang dicetak untuk membiayai revolusi dan berbagai pengeluaran lainnya. Setelah kejadian itu, hiperinflasi tidak pernah terjadi lagi di negeri ini. Mudah-mudahan ke depan juga begitu. Inflasi pernah melejit tinggi mencapai 72% saat krisis ekonomi tahun 1997/98 dan mencapai 17% saat kenaikan harga minyak di tahun 2005. Tahun 2008 lalu, saat krisis global melanda, harga minyak dunia meningkat dan mendorong kenaikan BBM serta harga-harga dalam negeri. Namun inflasi untuk tahun 2008 masih dapat dikendalikan pada tingkat 11,06%.

Tingginya inflasi merepotkan kehidupan rakyat. Harga-harga melonjak tinggi dan masyarakat kehilangan daya beli, khususnya mereka yang berpenghasilan tetap. Benar apa yang dikatakan Ernest Hemingway, bahwa inflasi lebih berbahaya dari perang. Inflasi adalah perampok diam-diam yang menggerus uang dari kantong setiap warga masyarakat. Perlahan tapi pasti, masyarakat bertambah miskin karena inflasi.

Oleh karenanya, upaya mengendalikan inflasi menjadi kepedulian setiap negara. Kita tidak ingin inflasi membuat rakyat bertambah miskin. Guna menjaga dan mengendalikan inflasi, peranan bank sentral sangat strategis dalam perekonomian. Bank sentral yang tidak independen, seperti yang terjadi di Zimbabwe, kerap menjadi alat politisi dalam menjalankan kebijakan politiknya, misalnya mencetak uang secara terus menerus. Indonesia sejak tahun 1999 telah memiliki undang-undang yang mengatur independensi bank sentral. Upaya ini bertujuan untuk mensterilkan peranan bank sentral dalam pengendalian inflasi.

Sejak beberapa dekade terakhir ini, bank sentral di seluruh dunia sangat ketat mengontrol inflasi, melalui sebuah kerangka kerja yang dinamakan Inflation Targeting Framework (ITF). Maksudnya adalah, bank sentral mengelola tingkat inflasi pada level tertentu dan menjaganya agar tidak melonjak dari kisaran yang sudah ditentukan. Apabila inflasi diperkirakan melampaui target, Bank sentral harus siap meredam inflasi. Sumber inflasi bisa bermacam-macam, mulai dari kenaikan harga barang yang dikendalikan pemerintah, kelangkaan makanan, pelemahan nilai tukar, ataupun meningkatnya permintaan yang tidak diimbangi oleh penawaran. Bank Sentral perlu memahami sumber inflasi sebelum melakukan respon dalam kebijakan moneternya.

Apakah dengan ITF kemudian bank sentral melupakan pentingnya pertumbuhan ekonomi? Krisis global saat ini menunjukkan bahwa kebijakan ITF bersifat fleksibel. Dalam jumpa pers awal tahun, Gubernur Bank Indonesia, Dr Boediono, mengatakan bahwa inflasi tetap menjadi perhatian Bank Indonesia. Namun dengan semakin turunnya tekanan inflasi akibat melemahnya perekonomian global, perhatian kiranya dapat diberikan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Daya beli masyarakat perlu dijaga agar tidak semakin melemahkan perekonomian. Oleh karenanya, rangsangan yang diberikan oleh kebijakan moneter adalah penurunan suku bunga yang akan terus dilakukan sepanjang tidak mengganggu stabilitas. Jadi di sini terlihat bahwa ITF bukanlah sebuah mekanisme yang kaku. Ia juga fleksibel dalam pengelolaan ekonomi negeri.

Mudah-mudahan apa yang terjadi di Zimbabwe tak akan pernah terjadi di negeri ini. Untuk itu, pengendalian inflasi secara konsisten memang sebaiknya diserahkan pada bank sentral yang independen.

BI Rate 8,75%, Antara Gairah dan Rangsangan

Posted on Kompasiana

PAK Boed hari (7/1/09) ini memutuskan BI Rate turun sebesar 50 basis points (bps) atau 0,5% dari 9,25% menjadi 8,75%. Pasar keuangan, media massa, investor, pengusaha, serta masyarakat umum, hari ini menanti keputusan itu. Wartawan telah memenuhi gedung BI sejak pagi. Penurunan BI Rate itu disambut baik berbagai kalangan dan diharapkan dapat memberi stimulus serta menambah gairah perekonomian nasional yang mulai melesu akibat krisis global.

Tampil lengkap bersama jajaran anggota Dewan Gubernur lainnya, Pak Boed mengatakan bahwa berbagai perkembangan dalam perekonomian di 2009 menghendaki arah kebijakan moneter agar lebih memberikan perhatian pada upaya mendukung pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengingat dampak dari krisis global saat ini diperkirakan akan memperlambat ekonomi Indonesia. Tentu saja penurunan BI Rate itu harus tetap memerhatikan laju inflasi dan kestabilan sektor keuangan dalam jangka menengah.

BI Rate adalah instrumen yang digunakan Bank Indonesia sebagai sinyal ke pasar keuangan mengenai kondisi ekonomi, khususnya arah pencapaian inflasi ke depan. Sebagai sinyal, pergerakan BI Rate diharapkan dapat diikuti oleh pergerakan suku bunga di pasar keuangan, dan perbankan khususnya suku bunga kredit. Dengan demikian, dunia usaha akan memiliki ruang gerak dalam mengembangkan usahanya.

Alasan lain diturunkannya BI Rate adalah karena krisis global telah menyebabkan tekanan inflasi di dalam negeri terus menurun. Penurunan inflasi itu muncul sebagai akibat dari berbagai hal antara lain penurunan harga komoditi, pangan dan energi dunia, produksi pangan di dalam negeri yang sangat baik pada 2008, serta perlambatan permintaan agregat. Menurunnya harga-harga tersebut telah ikut menurunkan laju inflasi. Pada bulan Desember 2008 saja kita mencatat deflasi sebesar 0,04%. Secara keseluruhan laju inflasi tahun 2008 tercatat sebesar 11,06%. Dalam tahun 2009 ini, Pak Boed mengatakan bahwa laju inflasi diprakirakan terus menurun menuju kisaran 5%-7%, yang ditunjang oleh berlanjutnya kondisi faktor-faktor pendukung tersebut diatas.

Ketika ditanya tentang prospek ekonomi ke depan, Pak Boed menjelaskan bahwa pada 2009, indikator-indikator awal perekonomian Indonesia menunjukkan perlambatan pertumbuhan. Hal ini terlihat pada beberapa komponen permintaan agregat, khususnya ekspor dan investasi.

Di sisi perbankan, kredit perbankan juga mulai menunjukkan perlambatan dari laju pertumbuhan 37,1% (yoy) pada Oktober 2008, menjadi 30,2% (yoy) berdasarkan data terakhir sementara bulan Desember 2008. Perlambatan kredit perbankan diprakirakan akan berlanjut dalam tahun 2009, dengan laju pertumbuhan kredit diprakirakan berada pada kisaran 18% - 20%. Sementara itu, laju pertumbuhan ekonomi pada 2009 diprakirakan berada pada kisaran 4% - 5%.

Di 2009, industri perbankan dalam negeri diperkirakan akan mengalami dampak dari krisis keuangan global dan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Namun secara umum, perbankan nasional masih tetap memiliki daya tahan yang cukup baik. Hal itu tercermin dari indikator utama perbankan CAR dan NPL. Rasio kecukupan modal (CAR) masih tetap tinggi meskipun sedikit menurun menjadi 14,3%. Sedangkan Non Performing Loan (NPL), yang merupakan indikasi dari pinjaman yang tidak lancar, berada di sekitar 5%.

Junanto Herdiawan, blogger melaporkan dari konferensi pers BI Rate

BI Rate Sebagai Problem Filsafat

Media massa hari ini menurunkan berita beragam tentang penurunan BI Rate. Para analis pasar juga setangkup. Ada yang menyambut baik, dan ada yang seolah-olah “caught by surprise”. Kemarin, kami sempat menerima beberapa tamu investor dari Inggris. Mereka menyatakan ketertakjubannya dengan penurunan BI Rate. Sebaliknya, Bisnis Indonesia, hari ini menulis headline “Pasar Sambut Positif penurunan BI Rate”. Koran Tempo menulis berita “BI Rate turun, Rupiah Menguat”. Jauh hari sebelum RDG, Ketua Kadin dan Analis dari Indef mengatakan bahwa BI Rate seharusnya turun. Mereka berkata ”Pakai BI Rate untuk stimulus” (Kompas, 27 Nov 2008). Turunnya BI Rate, bukan hanya diharapkan (expected) oleh mereka, bahkan didoakan. Terlepas dari sambur limburnya pendapat, perhatian dunia, masyarakat, media, dan analis, kini tertuju pada sebuah makhluk abstrak bernama “BI Rate”. BI Rate telah memberi “gairah” dalam diskursus wacana di kalangan pelaku pasar.

Mengapa BI Rate menjadi begitu ”sexy”? Di satu sisi, ini adalah buah dari komunikasi Bank Indonesia yang proaktif dan terus menerus sejak tahun 2005. Hasil komunikasi itu telah mengangkat BI Rate menjadi wacana publik. Namun permasalahan muncul, ketika beberapa pihak mulai menggeser pemahaman dan filosofis BI Rate dari khittahnya semula. Hal ini bukan hanya menyesatkan, namun sangat berbahaya bagi kemaslahatan masyarakat Indonesia.

Ferdinand de Saussure (1929), seorang filsuf penganut aliran strukturalisme, kira-kira akan menggolongkan BI Rate sebagai sebuah “penanda” atau “signifier” atas sesuatu yang ”ditandakan” atau ”signified”. ”Bahasa adalah perkara bentuk dan bukan substansi”, demikian ungkapan terkenal dari Saussure. BI Rate menjadi sebuah bentuk yang merupakan identitas dari satu metode, atau cara, untuk mencapai sebuah tujuan. Sebenarnya ada kode tersembunyi (hidden code) dan hakikat asali yang ingin dicapai oleh BI Rate. Bila kita membedah lagi BI Rate ke dalam hakikat asalinya, kita seharusnya sampai pada sebuah alasan kenapa BI Rate ada. Hal ini bisa menjadi sebuah kajian ontologis yang lebih mendalam tentang kehidupan publik dan kesejahteraannya. Claude Levi Strauss (1931) kemudian menulis mengenai kajian mitos. Dalam kajian itu, BI Rate bisa dikategorikan ke dalam mitos (myth), sama seperti Freud terpesona pada mimpi (dream). Topologi mitos adalah ia bisa bekerja di ranah irrasionalitas.

Permasalah muncul ketika ”penanda” yang semula adalah sebuah tekhnik dan cara untuk mencapai tujuan, telah bergeser menjadi tujuan itu sendiri. BI Rate adalah sebuah instrumen yang digunakan untuk mencapai satu tujuan. Bagaimana cara bekerja instrumen itu tetap suatu misteri. Ilmu ekonomi mencoba menjelaskannya dengan berbagai analisis baik kualitatif maupun kuantitatif. Namun bagaimana sebenarnya yang terjadi, tak ada yang tahu. Yang kita bisa lakukan adalah mencoba memahami mekanisme gejala yang ada. Tekanan inflasi, pertumbuhan ekonomi, neraca pembayaran, pasar uang, dan berbagai gejala yang ada. Kita mengandaikan sesuatu sebagai ”ada” padahal itu adalah pengetahuan kita mengenai ”ada”. Inilah yang kadang yang menjadi awal dari sebuah ”keterpelesetan” berpikir.

Beberapa pihak dalam pekan-pekan terakhir ini mencoba menggiring pendapat publik akan pentingnya BI Rate diturunkan. Berbagai diskusi dan wacana dilempar dan menempatkan BI Rate sebagai sebuah ”panacea”. Apabila masalah ekonomi sudah mentok, maka jawaban yang ditunggu adalah BI Rate. Kalau suku bunga di negara lain turun, kenapa di BI gak turun? Jadi, BI Rate harus turun, karena semua turun. Diskusi semakin meluas dan memanas. BI Rate, yang semula adalah cara mencapai tujuan, telah bergeser menjadi tujuan itu sendiri.

Mudah-mudahan Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia tidak terjebak ke dalam penyesatan berpikir yang dilakukan beberapa pihak tersebut. Harapan kita adalah munculnya sebuah penjelasan yang semakin ”mendekati” kebenaran akan alasan penurunan tersebut. Pada ujungnya, BI Rate bekerja pula dalam tataran wacana, psikologi, di samping masalah mekanistis. Upaya membangun kesadaran, komunikasi yang jelas dan terus menerus, menjadi lebih penting untuk menghindarkan publik dari keterkejutan dan kebingungan.

BI Rate sebagai problem filsafat mengingatkan kita bahwa mungkin inilah salah satu contoh kesekian tentang implikasi dari sebuah syarat metodologis yang kemudian dianggap sebagai realitas ontologis. Atau, implikasi dari proyek cara memikirkan sesuatu yang terpeleset dan dianggap sebagai ”sesuatu” itu sendiri.

Blunder [kah] Bank Indonesia?

“The Job of a central bank is to worry...”, demikian adagium yang sering diucapkan tentang tugas bank sentral. Menghadapi krisis keuangan yang terjadi di AS akhir-akhir ini, bank sentral kembali berada dalam sorotan. Tak terkecuali di Indonesia. Kebijakan Bank Indonesia (BI) kembali menaikkan BI Rate menjadi 9,5% bulan Oktober 2008, menuai kritik dan kecaman. Di tengah penurunan suku bunga yang dilakukan di negara-negara lain, di tengah ancaman resesi dunia dan perlambatan ekonomi, mengapa BI justru menaikkan BI Rate? Langkah ini dianggap sebagai langkah yang egois, blunder, dan tidak memikirkan kehidupan masyarakat kebanyakan. Bank Indonesia dihadapkan pada sebuah risiko kredibilitas.

BI Rate yang blunder?
Henry Paulson, menteri keuangan AS, saat mengumumkan paket bail out sebesar 700 miliar dollar AS, kira-kira mengatakan bahwa setiap negara memiliki karakteristiknya sendiri. Inti dari pernyataan Menkeu AS tersebut, bijaklah dalam mengadopsi kebijakan. Krisis yang mengimbas dan menyebar dirasakan berbeda oleh masing-masing negara. Ketahanan, kondisi, dan kekuatan masing-masing akan sangat menentukan sampai seberapa ia bertahan. Indonesia adalah sebuah keunikan tersendiri. Saat ekonomi dunia melesu sejak pertengahan 2007 lalu, perekonomian domestik justru melaju kencang. Ancaman resesi yang dirasakan oleh negara lain, tidak serta merta dirasakan di Indonesia. Hal ini diindikasikan oleh pesatnya pertumbuhan ekonomi dalam tujuh triwulan terakhir. Dalam kurun itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia justru melejit pada kisaran di atas 6%. Padahal saat itu, banyak negara mengoreksi pertumbuhannya.

Faktor utama tingginya pertumbuhan adalah konsumsi masyarakat dan ekspor yang tinggi seiring dengan tingginya harga komoditas internasional. Selain itu, dukungan dari kredit perbankan yang tumbuh lebih dari 32% pertahun menjadi pendorong meningkatnya permintaan. Konsumsi masyarakat menjadi sumber utama pemicu kuatnya pertumbuhan ekonomi. Dengan jumlah rakyat lebih dari 200 juta, konsumsi memang motor pertumbuhan kita. Apabila kita melihat secara sektoral, laju sektor properti tumbuh pesat mencapai 8% setahun. Pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor, juga terus meningkat di seluruh Indonesia. Tidak ada yang salah memang dengan pertumbuhan dari sisi permintaan ini. Namun permintaan yang melaju eksesif akan sangat membahayakan perekonomian apabila tidak diimbangi oleh pasokan memadai dari sisi penawaran. Hal itu akan membawa ekonomi pada sebuah guyah ketidakstabilan.

Saat ini, harga komoditas dunia mulai menurun. Imbasnya adalah ekspor kita yang juga menurun yang akan berdampak pada prospek pertumbuhan ke depan. Namun, permintaan domestik masih tinggi. Hal ini pada gilirannya juga meningkatkan impor, baik untuk bahan baku dan modal, maupun barang konsumsi. Akibatnya, terjadi tekanan di Neraca Pembayaran Indonesia. Defisit transaksi berjalan mulai terjadi pada triwulan II-2008. Seiring dengan itu, nilai tukar mulai melemah. Ekspektasi inflasi juga meningkat. Hal ini menjadi sebuah penanda akan perlunya kita mencermati ketahanan perekonomian.

Untuk itu, kebijakan menaikkan BI Rate nampaknya dilandasi oleh sebuah raison d’etre yang jelas, dan bukan saran dari IMF seperti yang dituding beberapa pihak. Tingginya permintaan, masih tingginya ekspektasi inflasi, dan dampak dari kenaikan harga barang impor seiring dengan melemahnya rupiah, menjadi hal yang perlu diwaspadai. Reaktif? BI melakukan kenaikan BI Rate sejak bulan Mei 2008, di saat negara lain masih mencermati perkembangan global. Langkah ini dinilai kalangan investor sebagai langkah proaktif. Credo-nya jelas, permintaan yang terlalu tinggi, terutama dari kalangan menengah ke atas, perlu dikendalikan guna menjaga kestabilan bagi kepentingan masyarakat secara luas.

BI Rate ke depan
Menghadapi dampak dari krisis keuangan AS ke depan, tentu fokus utama yang perlu dipikirkan adalah menjaga stabilitas perekonomian. Kestabilan ini menjadi penting karena ia adalah sebuah element of continuity yang perlu kita jaga bersama. Pengalaman krisis 1997-8 perlu menjadi pelajaran bagi kita untuk tidak “blunder” dalam mengambil kebijakan. Sumber-sumber masalah, utamanya sumber ketidakstabilan ekonomi dan inflasi, perlu ditelisik dengan baik.

Paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah berupaya menyelesaikan berbagai masalah mendesak akibat dampak krisis AS. BI Rate adalah sebuah instrumen kebijakan moneter yang merupakan respon dari state of the economy dan signal bagi pencapaian inflasi ke depan. Berbagai tekanan pada kestabilan dan prospek inflasi tercermin pada keputusan BI Rate. Namun, BI Rate tak dapat berdiri sendiri. Ia harus didukung oleh instrumen moneter lain yang dimiliki oleh bank sentral, seperti intervensi valas, moral suasion, manajemen likuiditas, dan GWM. Oleh karenanya, upaya untuk melihat dampak kebijakan dalam spektrum menengah panjang menjadi penting. Tentu, orkestrasi kebijakan BI yang selaras diharapkan tidak memberi sinyal yang membingungkan dan berdampak negatif bagi masyarakat.

BI Rate di tengah Prahara Inflasi

Tulisan ini dimuat di Harian Investor, 22 Juli 2008
Sungguh menarik mencermati keputusan Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia Juli 2008 yang kembali menaikkan BI rate sebesar 25 bps. Kenaikan tersebut dilatarbelakangi oleh masih tingginya risiko perekonomian global dan tekanan inflasi ke depan. Hal ini masuk akal, mengingat inflasi sampai bulan Juni 2008 tercatat sudah mencapai 11,03% (yoy). Bank Indonesia bahkan memerkirakan inflasi di tahun 2008 akan mencapai 11,5-12,5% atau jauh melampaui targetnya yang sebesar 5+1%.

Di satu sisi, kebijakan tersebut dapat dilihat sebagai sebuah kebijakan yang terukur dan berhati-hati. BI Rate tidak dinaikkan secara agresif mengikuti credo atau cardinal rule dari mekanisme Inflation Targeting Framework (ITF). Dalam ITF, apabila tekanan inflasi meningkat, obat mujarabnya adalah menaikkan suku bunga. Nampaknya aturan tersebut tidak diikuti secara membabi buta oleh Bank Indonesia. BI Rate tetap naik, namun kenaikannya perlahan dalam magnitude 25 bps selama tiga bulan terakhir ini. Di sisi lain, akibatnya adalah, kebijakan menaikkan BI Rate tersebut dinilai oleh beberapa pelaku pasar sebagai sebuah kebijakan yang terlambat dan terlalu sedikit (too little, too late). Bahkan ada yang mengatakan bahwa BI sudah behind the curve dalam menyikapi inflasi kali ini.

BI Rate, too little too late
Pandangan yang mengatakan bahwa kebijakan BI sudah behind the curve tersebut didasari oleh pemikiran tentang mulai meningkatnya ekspektasi inflasi masyarakat serta tekanan sisi permintaan dalam perekonomian (aggregate demand). Apabila kenaikan permintaan tersebut tidak diimbangi secara setangkup oleh sisi penawaran, secara alamiah yang terjadi adalah kenaikan harga-harga atau inflasi. Peranan sisi permintaan memang diprakirakan masih akan kuat di tahun 2008. Survei penjualan eceran pada triwulan II-2008 mengindikasikan bahwa penjualan riil masih meningkat 4,8% (yoy). Penjualan barang elektronik dan kendaraan bermotor juga masih menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan. Apabila dilihat secara sektoral, pertumbuhan yang cukup tinggi berasal dari sektor properti yang tercermin dari peningkatan kredit properti yang pesat.

Meningkatnya tekanan sisi permintaan itu juga dipicu oleh tingginya angka pertumbuhan kredit perbankan yang mencapai 31,4% (yoy). Tingginya pertumbuhan kredit perbankan tersebut masih didominasi oleh kredit konsumsi, bukan kredit modal kerja dan kredit investasi. Pertumbuhan kredit konsumsi inilah yang perlu diwaspadai mengingat sifatnya yang begitu sensitif pada pembentukan inflasi.

Berbagai hal di atas tentu menimbulkan kekhawatiran akan memanasnya ekonomi apabila tidak diikuti oleh respon yang tepat dari kebijakan moneter. Namun sejauh mana tekanan ini perlu direspon, dan bagaimana menyeimbangkan respon kebijakan moneter antara pengendalian inflasi dan kinerja ekonomi, tentu menjadi hal yang harus dipikirkan di negeri ini. Oleh karenanya, upaya membedah secara tepat sumber-sumber tekanan inflasi menjadi penting untuk menghindari assesment yang kurang tepat dalam menyikapi tingginya tekanan inflasi.


Sumber tekanan inflasi di Indonesia
Di Indonesia, laju inflasi dipengaruhi oleh tiga faktor utama. Pertama, inflasi dipengaruhi oleh harga komoditas makanan yang bergejolak (volatile food). Apabila terjadi kenaikan harga komoditas makanan tertentu, seperti minyak goreng, kedelai, terigu dll, inflasi akan melonjak. Kedua, inflasi dipengaruhi oleh harga kelompok komoditas yang diatur oleh Pemerintah (administered prices), seperti harga BBM dan listrik. Kenaikan harga BBM sebesar 28,7% lalu misalnya, secara langsung maupun tidak langsung memberikan dampak terhadap inflasi IHK sekitar 2,86% untuk first round dan second round effect. Ketiga, inflasi dipengaruhi oleh faktor inflasi inti (core inflation). Inflasi inti ini terdiri dari keseimbangan permintaan dan penawaran (output gap), inflasi yang disebabkan oleh faktor eksternal (imported inflation), seperti dampak kenaikan harga komoditas internasional, melemahnya nilai tukar rupiah, serta berasal dari ekspektasi inflasi masyarakat.

Dari berbagai sumber tekanan inflasi tersebut, inflasi di Indonesia saat ini terutama didorong oleh dampak dari kenaikan BBM, volatile food, dan masih tingginya imported inflation. Hal ini menunjukkan bahwa komponen terbesar dari penyebab inflasi di Indonesia berasal dari sisi nonfundamental.

Perlunya Perkakas Baru
Menyikapi sumber tekanan inflasi tersebut, kebijakan moneter dihadapkan pada sebuah pilihan kebijakan. Dalam mekanisme ITF, respon yang paling tepat dari kenaikan inflasi adalah menaikkan suku bunga. Namun diskresi terletak pada berapa besar magnitude kenaikan suku bunga tersebut. Hal inilah yang perlu menjadi pertimbangan dari kebijakan moneter di Indonesia. Tingkat inflasi yang berlebihan akan semakin memperlambat gerak perekonomian negeri. Namun di sisi lain, respon kebijakan moneter yang berlebihan (overkill) juga akan mengganggu pergerakan ekonomi tersebut. Dalam aras eksistensi paling dasar, menurunnya daya beli masyarakat dan melambatnya perekonomian akan menambah berat beban kehidupan yang harus dipikul masyarakat.

Oleh karenanya, upaya mengendalikan inflasi perlu dilakukan secara berhati-hati. Kebijakan moneter perlu mendeteksi secara jelas sumber-sumber tekanan inflasi sebelum memberikan responnya. Seberapa jauh peningkatan aggregate demand (sisi permintaan) memiliki dampak pada inflasi dan akibatnya pula pada pertumbuhan ekonomi. Kenaikan BI Rate sebesar 25 bps bulan ini sebenarnya telah memberikan sinyal kehati-hatian tersebut. Kenaikan BI Rate tidak dilakukan oleh Bank Indonesia secara membabi buta (excessive and aggresive) dan mekanistis dalam menyikapi tingginya inflasi. BI Rate juga tidak menjadi satu-satunya perkakas yang bekerja sendiri. Ia juga diimbangi oleh perkakas moneter lainnya seperti penyerapan ekses likuiditas, sterilisasi valas, dan mengoptimalkan OPT.

Adanya keterkaitan inflasi dengan produktifitas dan efisiensi perekonomian menunjukkan bahwa langkah menurunkan inflasi harus senantiasa dilakukan secara berimbang. Sementara itu, adanya keterkaitan antara inflasi dengan aspek-aspek struktural memberi implikasi bahwa pengendaliannya membutuhkan koordinasi yang terpadu antara seluruh elemen bangsa.