BI Rate Sebagai Problem Filsafat

Media massa hari ini menurunkan berita beragam tentang penurunan BI Rate. Para analis pasar juga setangkup. Ada yang menyambut baik, dan ada yang seolah-olah “caught by surprise”. Kemarin, kami sempat menerima beberapa tamu investor dari Inggris. Mereka menyatakan ketertakjubannya dengan penurunan BI Rate. Sebaliknya, Bisnis Indonesia, hari ini menulis headline “Pasar Sambut Positif penurunan BI Rate”. Koran Tempo menulis berita “BI Rate turun, Rupiah Menguat”. Jauh hari sebelum RDG, Ketua Kadin dan Analis dari Indef mengatakan bahwa BI Rate seharusnya turun. Mereka berkata ”Pakai BI Rate untuk stimulus” (Kompas, 27 Nov 2008). Turunnya BI Rate, bukan hanya diharapkan (expected) oleh mereka, bahkan didoakan. Terlepas dari sambur limburnya pendapat, perhatian dunia, masyarakat, media, dan analis, kini tertuju pada sebuah makhluk abstrak bernama “BI Rate”. BI Rate telah memberi “gairah” dalam diskursus wacana di kalangan pelaku pasar.

Mengapa BI Rate menjadi begitu ”sexy”? Di satu sisi, ini adalah buah dari komunikasi Bank Indonesia yang proaktif dan terus menerus sejak tahun 2005. Hasil komunikasi itu telah mengangkat BI Rate menjadi wacana publik. Namun permasalahan muncul, ketika beberapa pihak mulai menggeser pemahaman dan filosofis BI Rate dari khittahnya semula. Hal ini bukan hanya menyesatkan, namun sangat berbahaya bagi kemaslahatan masyarakat Indonesia.

Ferdinand de Saussure (1929), seorang filsuf penganut aliran strukturalisme, kira-kira akan menggolongkan BI Rate sebagai sebuah “penanda” atau “signifier” atas sesuatu yang ”ditandakan” atau ”signified”. ”Bahasa adalah perkara bentuk dan bukan substansi”, demikian ungkapan terkenal dari Saussure. BI Rate menjadi sebuah bentuk yang merupakan identitas dari satu metode, atau cara, untuk mencapai sebuah tujuan. Sebenarnya ada kode tersembunyi (hidden code) dan hakikat asali yang ingin dicapai oleh BI Rate. Bila kita membedah lagi BI Rate ke dalam hakikat asalinya, kita seharusnya sampai pada sebuah alasan kenapa BI Rate ada. Hal ini bisa menjadi sebuah kajian ontologis yang lebih mendalam tentang kehidupan publik dan kesejahteraannya. Claude Levi Strauss (1931) kemudian menulis mengenai kajian mitos. Dalam kajian itu, BI Rate bisa dikategorikan ke dalam mitos (myth), sama seperti Freud terpesona pada mimpi (dream). Topologi mitos adalah ia bisa bekerja di ranah irrasionalitas.

Permasalah muncul ketika ”penanda” yang semula adalah sebuah tekhnik dan cara untuk mencapai tujuan, telah bergeser menjadi tujuan itu sendiri. BI Rate adalah sebuah instrumen yang digunakan untuk mencapai satu tujuan. Bagaimana cara bekerja instrumen itu tetap suatu misteri. Ilmu ekonomi mencoba menjelaskannya dengan berbagai analisis baik kualitatif maupun kuantitatif. Namun bagaimana sebenarnya yang terjadi, tak ada yang tahu. Yang kita bisa lakukan adalah mencoba memahami mekanisme gejala yang ada. Tekanan inflasi, pertumbuhan ekonomi, neraca pembayaran, pasar uang, dan berbagai gejala yang ada. Kita mengandaikan sesuatu sebagai ”ada” padahal itu adalah pengetahuan kita mengenai ”ada”. Inilah yang kadang yang menjadi awal dari sebuah ”keterpelesetan” berpikir.

Beberapa pihak dalam pekan-pekan terakhir ini mencoba menggiring pendapat publik akan pentingnya BI Rate diturunkan. Berbagai diskusi dan wacana dilempar dan menempatkan BI Rate sebagai sebuah ”panacea”. Apabila masalah ekonomi sudah mentok, maka jawaban yang ditunggu adalah BI Rate. Kalau suku bunga di negara lain turun, kenapa di BI gak turun? Jadi, BI Rate harus turun, karena semua turun. Diskusi semakin meluas dan memanas. BI Rate, yang semula adalah cara mencapai tujuan, telah bergeser menjadi tujuan itu sendiri.

Mudah-mudahan Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia tidak terjebak ke dalam penyesatan berpikir yang dilakukan beberapa pihak tersebut. Harapan kita adalah munculnya sebuah penjelasan yang semakin ”mendekati” kebenaran akan alasan penurunan tersebut. Pada ujungnya, BI Rate bekerja pula dalam tataran wacana, psikologi, di samping masalah mekanistis. Upaya membangun kesadaran, komunikasi yang jelas dan terus menerus, menjadi lebih penting untuk menghindarkan publik dari keterkejutan dan kebingungan.

BI Rate sebagai problem filsafat mengingatkan kita bahwa mungkin inilah salah satu contoh kesekian tentang implikasi dari sebuah syarat metodologis yang kemudian dianggap sebagai realitas ontologis. Atau, implikasi dari proyek cara memikirkan sesuatu yang terpeleset dan dianggap sebagai ”sesuatu” itu sendiri.

Setelah Bank Century, amankah bank kita?

Setelah Bank Century diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), beberapa nasabah bank kerap bertanya pada saya, apakah akan ada bank lain yang menyusul? Atau, masih amankah bank di Indonesia? Mereka khawatir dan ingin segera memindahkan dananya pada bank yang lebih aman. Kekhawatiran mereka tentu boleh boleh saja. Tapi sebenarnya ada satu hal menarik yang dapat kita lihat dari kasus Bank Century. Hal itu adalah tidak terjadinya gejolak yang berlebihan pada nasabah bank di Indonesia. Padahal, masalah bank gagal adalah sesuatu yang sangat sensitif dalam sebuah krisis.

Masih segar dalam ingatan, saat krisis perbankan terjadi di tahun 1997/98. Kekacauan merembet ke segala sendi kehidupan, berawal dari ditutupnya 16 bank umum. Nasabah beramai-ramai menyerbu dan menarik dana dari bank. Terjadilah rush. Namun kini, saat mendengar Bank Century diserahkan pada LPS, masyarakat relatif tenang dan tidak terjadi rush secara besar-besaran. Di satu sisi, hal ini melegakan karena menunjukkan betapa sigap dan antisipatifnya Pemerintah dalam menyikapi krisis yang terjadi. Meski demikian, kita merasakan bahwa kepercayaan masih belum sepenuhnya pulih. Nasabah masih ragu, bahkan ada yang diam-diam memindahkan dananya ke bank-bank yang dianggap aman atau bahkan ke luar negeri. Adanya kasus bank yang gagal, melemahnya nilai tukar, dan krisis global yang masih belum menunjukkan tanda-tanda berakhir, menjadi alasan yang kuat bagi para nasabah bank untuk menjadi ragu.

Industri perbankan Indonesia menguasai lebih 90 persen dari keseluruhan industri keuangan saat ini. Sedangkan pasar modal, asuransi, dana pensiun, dan lain-lain menempati sisanya yang amat kecil. Tak heran saat indeks saham melorot tajam, hanya para investor yang panik, sementara kehidupan masyarakat tak serta merta terganggu. Namun saat ada satu bank yang bermasalah, nasabah bank sontak resah. Masalah bank adalah masalah kita semua karena menyangkut dana kita sendiri.

Permasalahan yang menimpa bank berawal dari krisis global yang menyebabkan tekanan pada pasar uang di dalam negeri. Muncul keraguan antar pelaku pasar uang rupiah yang pada akhirnya meningkatkan sekat-sekat antar bank di Pasar Uang Antar Bank (PUAB). Transaksi antar bank tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kalau kita lihat selama September s.d November 2008, rata-rata volume transaksi PUAB rupiah per hari menurun drastis. Hal ini menyebabkan suku bunga PUAB meningkat secara cepat. Dalam kondisi demikian, bank bisa saja mengalami kesulitan dalam memperoleh dana di PUAB. Kesulitan ini akan diperparah apabila ada isu dan rumor yang berkembang di masyarakat sehingga terjadi penarikan dana.

Meski Bank Century dihadapkan pada masalah serius sehingga harus diambil alih LPS, bukan berarti bank lain juga demikian. Secara fundamental, saat ini ketahanan perbankan Indonesia tetap terjaga dan menunjukkan kinerja yang positif di tengah berbagai gejolak global. Selain itu, respon pemerintah dan Bank Indonesia guna menghindari risiko sistemik melalui Perppu JPSK, Perppu Amandemen UU BI (perluasan kolateral), dan Perppu LPS juga dinilai tepat waktu. Mekanisme permasalahan yang terjadi pada Bank Century dapat diselesaikan tanpa menimbulkan gejolak yang berlebih. Adanya penjaminan dana nasabah sampai dengan Rp2 milyar, meski banyak yang berharap untuk ditingkatkan menjadi penjaminan penuh, juga masih mampu menghindari kepanikan.

Selain karena tekanan krisis global, ada dua hal yang menjadi penyebab krisis pada perbankan kita. Pertama, krisis disebabkan oleh masalah internal bank. Misalnya, kejahatan bank dan good governance yang buruk. Kedua, krisis perbankan disebabkan oleh kepanikan para nasabah dan pemilik modal. Perilaku mania dan panik akan memperparah krisis. Perbankan di satu sisi dapat menjadi sumber krisis, seperti yang terjadi pada tahun 1997/98. Namun perbankan, di sisi lain, dapat juga menjadi obat penyembuh krisis. Bila bank sehat, solid, dan dipercaya masyarakat, peranannya dalam membawa kita keluar dari krisis sangat besar. Untuk itu, kepada perbankanlah tertumpu harapan bangsa ini untuk menjadi pendorong kegiatan ekonomi.

Masih amankah bank kita? Secara fundamental dapat dijawab masih. Namun jawaban sebenarnya terletak pada kepercayaan kita sendiri pada perbankan. Adagium lama mengatakan bahwa Bank adalah bisnis kepercayaan. Tanpa kepercayaan, tidak ada bank. Salam.

Aji Belut Putih dan Proyeksi Ekonomi 2009

Memasuki tahun 2009 biasanya media massa akan diramaikan oleh ramalan-ramalan tentang perekonomian. Para ekonom, lembaga riset, pemerintah dan bank sentral, akan membuat berbagai ramalan dan prediksi tentang perekonomian Indonesia. Mengapa kita membuat ramalan ekonomi? Dan bagaimana proyeksi ekonomi Indonesia untuk tahun 2009?

Sebelum sampai ke sana, saya teringat cerita guru saya tentang “Aji Belut Putih”. Dalam kisah pewayangan, ada tokoh yang mempunyai ilmu ”aji belut putih”. Namanya Dursasana. Dia satu-satunya tokoh setingkat menteri di Kerajaan Astina yang menguasai ajian itu. Namanya juga aji belut, kemampuannyapun selicin belut. Dengan kemampuannya itulah Dursasana bermulut besar kemana-mana. Saat perang, ia selalu bisa berkelit dan menghindar. Begitu licinnya, ia selalu lolos dari sergapan lawan-lawannya. Di era masa kini, aji belut putih dikuasai oleh banyak orang. Dalam ekonomi, pemiliknya di berbagai kalangan, bahkan di level menteri, seperti Dursasana. Di level tekhnis, merekalah para ekonom dan economic forecaster (peramal proyeksi ekonomi). Secara rutin mereka mampu membuat berbagai kebijakan dan proyeksi ekonomi. Kebijakan mereka selicin belut. Mereka mampu membuat proyeksi dan mampu menjelaskan kenapa proyeksinya meleset. Meski kerap meleset, belum pernah ada forecaster atau peramal ekonomi yang ditangkap karena kesalahannya itu. Bayangkan kalau itu terjadi pada profesi dokter yang meleset dalam mendiagnosis pasiennya. Pasti dituduh malpraktik.

Seperti layaknya astrolog yang gemar meramal masa depan dengan rasi bintang, ataupun astronom yang mampu melakukan ramalan cuaca, demikian pula para ekonom. Kalau kita serahkan peran itu kepada mereka secara bergantian, ekonom menjadi astronom dan sebaliknya, mungkin hidup kita tak akan lebih jelek. Mereka sama-sama bisa membuat ramalan, namun pada ujungnya, sama-sama tak bisa dipegang. Dan tentu, mereka tak bisa dimintai pertanggungjawaban. Hal ini karena ramalan yang dibuat para astronom didasari oleh sekumpulan sensasi, dan ramalan ekonom didasari oleh serangkaian asumsi. Akibatnya menjadi sangat mekanistis dan fragil. Begitu asumsi berubah, demikian pula angka ramalan. Kita melihat beberapa kali angka ramalan tentang ekonomi diganti dan diperbarui. Gejolak krisis keuangan yang terjadi, harga minyak dan komoditi, serta volume perdagangan dunia yang bergejolak, menjadikan ramalan ekonomi berubah setiap saat.

Lantas mengapa kita masih membutuhkan ramalan? Ramalan dibutuhkan untuk ketenangan. Secara naluriah, manusia memiliki semacam perasaan cemas akan masa depan. Apakah hari esok masih ada, kita tak pernah tahu. Ramalan membuat tenang diri kita dari berbagai kecemasan itu. Dengan adanya ramalan ekonomi, kita bisa membuat perencanaan. Dunia usaha bisa membuat proyeksi usaha, perbankan bisa membuat business plan, dan rumah tangga bisa mengatur ekonominya. Ramalan menjadi penting.

Bagaimana ramalan ekonomi untuk tahun 2009? Mari kita tunggu hasil proyeksi dari para ekonom. Secara umum, saya melihat akan ada sebuah benang merah yang hampir sama. Hal ini karena para forecaster itu pada prinsipnya memiliki etos “saling intip”. Mereka akan saling telpon dan diskusi sehingga ramalannya akan tak jauh beda. Kebanyakan akan mengatakan bahwa proyeksi perekonomian Indonesia akan sangat dipengaruhi oleh dinamika perekonomian global. Pertumbuhan ekonomi Indonesia akan menurun. Perbedaan mungkin akan muncul pada angka atau penurunannya. Termasuk pada komponen atau faktor permintaan dan penawaran dari pertumbuhan ekonomi kita. Namun semangatnya sama. Ada pelesuan. Kalangan yang optimis, akan melihat kekuatan ekonomi dalam negeri sebagai nilai positif. Adanya pemilu akan meningkatkan gairah ekonomi rakyat. Selain itu, negara mitra dagang tak semuanya amblas. Mereka akan memandang bahwa ekspor masih tetap tumbuh dan menopang ekonomi. Namun kalangan yang pesimis, akan melihat melemahnya ekonomi dunia sebagai pemicu semakin lemahnya ekonomi Indonesia. Negara mitra dagang di seluruh dunia mengalami resesi. Akibatnya jelas, ekonomi kita akan turut melemah dan tak bergairah.

Akan ada banyak pandangan, akan ada banyak asumsi, dan akan ada banyak argumen, tentang proyeksi ekonomi 2009. Namun itulah ramalan ekonomi. Dengan ramalan itu, kebijakan akan disusun oleh para ekonom. Tentu kita berharap bahwa kebijakan ekonomi itu dapat mengatasi dua titik hitam besar dalam proses pembangunan ekonomi kita, yaitu pengangguran dan kemiskinan. Mungkinkah? Selamat menanti hasil ramalan para ekonom.

Prabowonomics dan Salam dari Petani Indonesia

Inilah ide besar program ekonomi yang saya pandang menarik untuk dicermati. Meski masih abstrak, ide Prabowo Subianto cukup cerdas, “Saya menyampaikan salam dari petani Indonesia!!”. Terkesan metaforis dan normatif? Tidak juga. Justru pesan dari iklan itu sangat dalam. Di tengah krisis keuangan global yang merambat ke berbagai sisi kehidupan, isu kerakyatan seolah semakin mendapat tempat. Ide-ide untuk membangun strategi ekonomi mandiri, menanamkan kembali kapital pada tanah dan tenaga kerja, dan menolak neoliberalisme, seperti oase bagi ratusan juta masyarakat Indonesia. Dalam bahasa yang berbeda, tema ini sebenarnya juga menjadi pilihan program ekonomi partai-partai politik untuk mendulang suara pada pemilu 2009. Namun upaya untuk fokus membangun kekuatan di kalangan petani, umkm, nelayan, dan pedagang eceran, adalah sebuah pilihan yang “sexy” di tengah gejolak pasar keuangan saat ini. Jumlah sektoralnya yang besar, penyerapan tenaga kerja yang luas, sumbangannya pada PDB, telah menjadikan sektor pertanian sebagai buffer atau penopang kehidupan rakyat bawah.

Kalau kita ingat kisah perdebatan tentang sistem ekonomi Indonesia, salah satu kubunya dulu dimotori oleh Prof. Emil Salim, Prof. Mubyarto, dan Begawan ekonomi Soemitro Djojohadikusumo. Pemikiran mereka adalah sebuah sistem ekonomi kerakyatan yang menganut azas-azas pertautan sila Pancasila. Namun memang kata-kata “Pancasila” kerap memiliki makna yang berbeda dalam penangkapan masyarakat. Sistem itupun akhirnya masih berada pada taraf “normatif” hingga saat ini dan belum mampu menjawab dinamika riil ekonomi Indonesia.

Apakah Prabowo akan membumikan impian sang ayah tentang sistem ekonomi Indonesia? Kita tak tahu. Deklarasi Gerindra hanya mengungkapkan pentingnya ekonomi kerakyatan dan kecaman bahwa ekonomi pasar telah memporakporandakan perekonomian bangsa (Deklarasi Gerindra, Februari 2008). Prabowo mengajak bangsa ini untuk meninjau ulang Sistem Ekonomi Indonesia. Namun seperti apakah sebenarnya Sistem Ekonomi Indonesia itu? Kita menyadari bahwa dalam perjalanan waktu, Sistem Ekonomi Indonesia senantiasa berada dalam kegamangan.

Frans Seda misalnya, mengatakan bahwa Sistem Ekonomi Indonesia adalah “bukanisme”, bukan ini dan bukan itu, yaitu paham serba bukan. Bukan kapitalisme, bukan liberalisme, bukan sosialisme, tidak ada monopoli, tidak ada oligopoli, tidak ada machiavelli, dan tidak lainnya. Kwik Kian Gie mengatakan bahwa sistem ekonomi seperti itu adalah sebuah utopia yang dihuni hanya oleh para malaikat. Meski demikian, banyak pihak yang melihat bahwa dinamika perekonomian Indonesia saat ini telah semakin terbuka dan condong “ke kanan”. Krisis keuangan yang terjadi di pasar uang saat ini misalnya, menunjukkan bahwa keterbukaan itu memiliki dampak serius. Memang masih bisa diperdebatkan, namun dengan dianutnya pasar bebas, upaya privatisasi, dan pasar keuangan yang semakin terbuka, kecondongan “ke kanan” tersebut semakin dirasakan.

Alm. Prof. Mubyarto menyimpulkan bahwa sistem ekonomi yang diterapkan selama 32 tahun Orde Baru memang tidak berpihak pada kepentingan rakyat banyak dan mengabaikan nilai-nilai keadilan. Tapi benarkah bila kita menerapkan ekonomi kerakyatan secara konsisten maka krisis ekonomi dengan sendirinya akan berakhir? Jawabnya tak mudah. Namun, pilihan untuk membawa bangsa ini berdiri tegak secara ekonomi menuntut banyak hal. Berbagai hal harus dipilih, seperti struktur pengambilan keputusan, mekanisme pasar ataukah perencanaan, bagaimana pengaturan hak-hak milik, dan sistem insentif. Tidak mudah. Oleh karenanya, sekiranya Prabowo Subianto dapat menjabarkan ide besar Prabowonomics itu dalam sebuah langkah konkrit yang detil dan jelas,tentu akan sangat menarik. Cetak biru ekonomi kerakyatan dari Gerindra masih perlu kita tunggu. Bila tidak, pada ujungnya tak jauh beda dengan yang kebanyakan. Berhenti di tataran normatif dan metaforis. Dan bila itu yang terjadi, salam dari petani tinggal salam belaka. Salam yang mengambang selama puluhan tahun tak berbalas. Mudah-mudahan para pemimpin bangsa bisa bersama membawa kita keluar dari krisis ekonomi yang membelit ini.

Serigala Spekulan Valas

“Manusia adalah serigala bagi sesamanya” (Thomas Hobbes, Leviathan : 1651)

Pasar valas adalah ruang bebas bagi para spekulan valas. Keuntungan yang berlipat dalam waktu singkat telah menggiurkan liur para serigala untuk beramai-ramai berspekulasi di pasar valas. Mereka bermain dengan memanfaatkan momentum krisis global. Hal yang menarik, perilaku itu tak melanggar Undang-undang. Hanya hukum moral yang kerap dipertanyakan, selebihnya adalah konsekuensi dari pasar bebas. Kebebasan itu, menurut Hobbes, membawa naluri manusia sebagai serigala bagi sesamanya (homo homini lupus)dapat tumbuh dan melahirkan perang semua melawan semua.

Kekhawatiran yang diposting dalam diskusi di blog Kompasiana beberapa waktu lalu, terbukti sudah (lihat : Andai Rupiah menembus Rp10.000/USD). Rupiah akhirnya menembus Rp 10.000 perdollar AS, bahkan pekan lalu sempat diperdagangkan pada level Rp 12.000 per dollar AS. Volume perdagangan di pasar valas kita yang tipis memang menjadikan Rupiah rentan. Krisis global telah mendorong para investor global untuk memindahkan portfolio mereka dari Indonesia (flight to quality). Hal ini memicu capital outflow yang tak terbendung, terutama di SBI dan SUN. Rupiah melemah lebih dari 15% dalam satu bulan terakhir. Faktor fundamental perekonomian Indonesia yang relatif kuat, imbal hasil rupiah yang masih tinggi, seolah tak mampu menahan aliran modal keluar. Di tengah tekanan yang dahsyat seperti itu, indikasi terakhir menunjukkan bahwa beberapa pihak mencoba untuk mengeruk keuntungan. Mereka memborong valas tanpa alasan dalam jumlah besar yang pada gilirannya memberi tekanan berlebihan pada rupiah. Rupiah yang terpuruk makin terpuruk.

Melihat kondisi yang terjadi belakangan ini, rasanya sulit mengharapkan Rupiah kembali ke level Rp 9500 per dollar AS. Kita seolah menyaksikan teatrikal geliat rupiah yang fluktuatif dan mencoba menemukan keseimbangan barunya. Pelemahan rupiah ini sungguh mencemaskan. Melemahnya rupiah akan berdampak pada kenaikan harga-harga (harga barang impor menjadi mahal). Dunia usaha yang tergantung pada bahan baku impor, akan mengalami kesulitan. Dan sebaran efeknya tentu akan mempersulit kehidupan perekonomian negeri. Hal ini pernah kita alami pada tahun 1998 dan 2005, saat rupiah juga menembus Rp10.000 per dollar AS. Meski di satu sisi pelemahan rupiah menguntungkan eksportir, melemahnya ekonomi dunia saat ini menyebabkan ekspor juga akan melambat. Akibatnya, pelemahan rupiah yang fluktuatif lebih banyak menimbulkan kesulitan bagi perbankan dan perekonomian secara keseluruhan.

Sistem devisa bebas yang dianut oleh Indonesia memang membebaskan setiap penduduk dalam memiliki dan menggunakan devisa. Kebebasan ini tentu menyimpan risiko. Apabila andaian antropologis terhadap manusia adalah seperti yang diungkapkan oleh Hobbes, bahwa manusia adalah serigala bagi sesamanya, maka kebebasan mengandung risiko. Rupiah yang bergejolak dan melemah secara inheren akan didomplengi oleh perilaku para spekulan yang mengeruk keuntungan. Tak ada aturan untuk mencegah aksi mereka. Di Malaysia dan Thailand kebijakan kontrol devisa atau kontrol kapital (capital control) diterapkan untuk membungkam para spekulan.

Indonesia tentu berbeda. Undang-undang kita masih memberikan kebebasan setiap individu atau badan usaha untuk memperoleh dan menggunakan valas. Saat ini sistem itu dirasakan masih cocok oleh Indonesia. Namun, kebebasan tetap harus diberi rambu. Bebas bukan berarti bebas tanpa batas semau-maunya. Inilah esensi kebebasan yang paling hakiki. Tata cara pemilikan valas perlu diatur. Kebijakan untuk mengatur pembelian valas (bukan melarang) lebih dari USD100.000 per bulan bagi nasabah individu atau badan usaha, adalah sebuah langkah yang berani di tengah suasana seperti ini. Bagaimana efektivitasnya? Tentu masih harus kita lihat di waktu waktu ke depan. Namun kita memiliki harap, jangan sampai pelemahan rupiah yang disebabkan oleh faktor global juga dimanfaatkan oleh segelintir serigala yang mencari keuntungan.

Quantum of Solace dan Ekonomi "Kegenitan"

Sudah nonton film terbaru James Bond, Quantum of Solace? Bagi penggemar film Bond klasik, film ini akan mengecewakan. Tak ada lagi gadget canggih. Tak ada lagi keglamouran. Dan yang terpenting, tak ada lagi kegenitan. Yang muncul adalah sisi manusiawi dari James Bond. Ia tampil sebagai sosok jiwa yang terkoyak, terluka, cinta, dendam, dikhianati, bahkan dipecat dari pekerjaannya. Meski demikian, film ini mengusung sebuah tema yang menarik dan patut kita renungkan bersama. Salah satu yang membuat film ini menarik adalah karena Bond mengajak kita pada sebuah pertanyaan filosofis tentang bahaya korporatokrasi. Hal ini menjadi semakin relevan dengan kondisi perekonomian dunia yang sedang dilanda krisis saat ini. Korporatokrasi adalah sebuah istilah baru dimana pemerintah suatu negara dalam menjalankan kebijakannya didominasi oleh pengaruh korporasi dan kalangan pemodal. Kepentingan mereka selalu didahulukan di atas kepentingan rakyat.

Kegenitan James Bond mungkin berkurang, namun kegenitan baru muncul. Itulah kegenitan korporasi raksasa bernama Greene Planet Corporation. Adalah Dominic Greene, pemilik Greene Planet Corporation, yang berpidato kesana kemari mendukung penghijauan bumi. Namun di sisi lain ia juga mendukung aksi kudeta di Bolivia, demi mendapatkan kuasa atas pengelolaan air di negeri tersebut. CIA, MI-6, Pemerintah Amerika, dan Pemerintah Inggris, semuanya memiliki kepentingan yang sama. Greene yang jahat, menjadi tidak jahat, selama kepentingannya sama. Dalam film itu, Pemerintah Inggrispun mengatakan kepada M, ”Benar salah bukan suatu ukuran, kita bertindak atas dasar kebutuhan”. Selama kudeta di Bolivia menguntungkan kepentingan mereka, aksi korporasi ini perlu didukung.

Hal ini mengingatkan kita pada aksi para Economic Hit Man yang bukunya ditulis oleh John Perkins. Di buku itu, John Perkins mengangkat masalah korporasi yang menguasai negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, demi kepentingan negara maju. Saat Korporatokrasi menguasai rezim pemerintahan suatu negara, kedaulatan pemerintah akan berkurang. Ekonomi kemudian akan diisi oleh ”kegenitan-kegenitan” baru. Berbagai jargon yang mengatasnamakan rakyat akan dikeluarkan namun pada intinya mereka mendahulukan kepentingan korporasi.

Dalam film, Jendral Medrano adalah orang yang didukung oleh Greene untuk melakukan kudeta di Bolivia. Tak setuju, Bondpun akhirnya harus dipecat karena tidak mengikuti perintah atasan. Film ini memang mencuatkan idealisme Bond. Meski dibayangi oleh dendam atas kematian kekasihnya, Bond akhirnya menghabisi Greene bersama dengan semangat korporatokrasi. Bahaya korporatokrasi itu pernah terlihat di negara-negara Amerika Latin. Itulah alasan bangkitnya gerakan neososialisme. Evo Morales menjadi Presiden dengan semangat sosialisme. Fernando Lugo muncul di Paraguay juga mengusung semangat ini. Di Venezuela, kita melihat sosok Hugo Sanchez. Bagaimana di Indonesia? Pertanyaannya harus kita kembalikan, apakah korporatokrasi ada di negeri ini? Adakah kekuatan kapital, pemilik modal, menguasai jalannya pemerintahan? Kita tak pernah tahu. Pak Prayitno Ramelan, blogger yang juga pengamat piawai di bidang intelijen, mungkin lebih memahami permasalahan ini. Karena ini memang urusan intelijen. Namun dari sisi ekonomi, korporatokrasi perlu kita waspadai. Hal ini bisa merugikan kehidupan rakyat secara keseluruhan dan tentunya bertentangan dengan semangat para pendiri bangsa. Cita-cita mereka yang mendambakan terwujudnya masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Selamat menonton Quantum of Solace....

Dari Lehman Brothers ke Bakrie Brothers

Membandingkan Lehman Brothers dan Bakrie Brothers tentu bukan sebuah perbandingan “apple to apple”. Namun keduanya memiliki kesamaan, usaha mereka besar dan ekspansif, memiliki usia dan pengalaman yang panjang, dan sama-sama menjadi korban terjangan krisis finansial global.

Tahun 1845, Henry dan Mayer Lehman mendirikan Lehman Brothers. Bisnis awalnya adalah perdagangan kapas. Usaha Lehman kemudian berkembang pesat menjauhi bisnis kapas. Dan tahun 2008, Lehman Brothers terhempas. Tahun 1942, Achmad Bakrie mendirikan Bakrie Brothers. Bisnis awalnya adalah perdagangan kopi. Usahanya berkembang pesat merambah semua sektor. Dan tahun 2008, krisis kembali menghempas. Saham Bakrie Brothers amblas. Lehman Brothers dililit utang sampai 613 miliar dollar AS. Sahamnya amblas dari 94 dolar AS/ler lembar menjadi hanya 29 sen/lembar. Sementara Bakrie Brothers dililit utang 1,2 miliar dollar AS. Harga saham yang dimiliki Bakrie pun ikut amblas. Saham Bumi meluncur bebas dari Rp 8550/ lembar, menjadi hanya sekitar Rp 2000/lembar.

Ilmu ekonomi yang berkembang pesat sering memperumit persoalan sehingga kita kerap kehilangan kejernihan dalam melihat pokok permasalahannya. Dalam ilmu ekonomi dasar, ada satu paradigma klasik yang dipertahankan berabad-abad. Itulah kaitan intrinsik antara 3 faktor dalam proses produksi. Bila kita ingin menghasilkan produk dari kapas atau kopi, kita membutuhkan relasi antara 3 hal: modal finansial (money/capital), tenaga kerja (labor), dan tanah (land) sebagai sebuah situs untuk berproduksi. Munculnya teknologi adalah ekstensi dari ketiga hal tersebut.

Kaitan ketiganya bersifat intrinsik, dalam arti proses produksi dapat terjadi dan memberi kesejahteraan apabila ketiganya bertaut. Ditemukannya uang dan inovasi finansial telah mengubah segalanya. Berkembangnya pasar finansial telah membawa modal finansial pergi jauh meninggalkan tenaga kerja dan tanah. Globalisasi telah memperumit persoalan. Agenda kapitalisme dan neoliberalisme semakin melepas kinerja modal/uang dari kaitan intrinsiknya dengan tanah dan tenaga kerja. Kalangan bisnis dan pemilik modal semakin memperbesar kekuatan modalnya di pasar-pasar keuangan dan bursa komoditas, baik melalui utang maupun permainan harga.

Pasar saham yang tujuan awalnya adalah tempat investasi telah berubah menjadi ajang judi (J.M.Keynes, 1934). Bisnis, menurut Georg Simmel dalam bukunya The Philosophy of Money, pada awalnya bukan semata mencari keuntungan. Bisnis memiliki fungsi sosial. Ia menganjurkan agar modal finansial juga didukung oleh ketertanaman nilai pada masyarakat. Uang lahir dari semangat solidaritas sosial. Untuk menjaga keseimbangan, diciptakan badan publik. Keberadaan badan publik (pemerintah ataupun otoritas) adalah untuk menyeimbangkan kepentingan masyarakat dan pebisnis. Setiap masyarakat modern dibangun di atas perimbangan antara masyarakat, pasar, dan badan publik.

Hal ini menjadi sulit apabila kepentingan bisnis dan politik menjadi satu. Masyarakat akan ditinggalkan di sisi lain dari variabel ekonomi. Majalah The Economist pernah menulis bagaimana bahayanya poros kekuatan yang hanya bertumpu pada kekuatan politik dan bisnis hingga meninggalkan masyarakat. “The main dangers to the success of capitalism are the very people who would consider themselves its most ardent advocates: the bosses of the companies, the owners of companies, and politicians who tirelessly insist that they are pro business” (The Economist, 28/6/2003). Perimbangan kekuatan antara politik, bisnis, dan komunitas masyarakat adalah sebuah jalan penentu sehat tidaknya sebuah perekonomian. Runtuhnya Lehman Brothers dan prahara yang menimpa Bakrie Brothers menjadi semacam penanda betapa rumitnya hubungan antar poros dalam sistem perekonomian kita.

Akankah Indonesia Kembali ke Pelukan IMF?

IMF menjadi semacam mantra di krisis global yang penuh turbulensi saat ini. Perlahan tapi pasti, beberapa negara mulai masuk dalam program bantuan IMF. Eslandia, Ukrania, Hongaria telah menyerah pada krisis dan masuk menjadi pasien IMF. Eslandia menerima 2,1 miliar dollar AS, Ukraina menerima 16,5 miliar dollar AS, dan Hungaria menerima 25 miliar dollar AS dalam bentuk paket penyelamatan keuangan di bawah bendera Stand By Arrangement. Belarusia dan Pakistan adalah pasien selanjutnya. Mereka sudah angkat tangan melawan krisis. IMF memang menyediakan dana yang jumlahnya mencapai 200 miliar dollar AS untuk membantu negara anggotanya yang mengalami masalah likuiditas karena krisis global. Namun sebagai dokter, IMF tentu memberlakukan syarat-syarat ketat bagi pasien yang menerima pinjaman tersebut.

Meminta bantuan IMF juga pernah dilakukan Indonesia saat krisis tahun 1997-8 lalu. Meski kita telah berhasil keluar dari program IMF pada tahun 2004, pengalaman pahit berada dalam program itu masih membekas dalam ingatan. Di bawah program IMF, keleluasaan kita dalam mengelola ekonomi sangat terbatas karena segala sesuatu harus dilakukan dengan persetujuan IMF terlebih dulu. Siapa pula tak ingat patahan peristiwa yang menyakitkan hati bangsa, saat Presiden RI menandatangani letter of Intent (LoI), sementara di sebelahnya Managing Director IMF berdiri angkuh sambil melipat tangan. Menyikapi krisis keuangan global terjadi belakangan ini, tentu wajar bila muncul kekhawatiran dan pertanyaan, akankah kita kembali pada pelukan IMF?

Rute menuju IMF
Secara umum, sebuah negara meminta bantuan IMF apabila negara tersebut secara berturut turut atau bersamaan mengalami overheating ekonomi (biasanya ditandai dengan inflasi yang tinggi), defisit pada neraca transaksi berjalan (bahkan beberapa negara mengalami twin deficit yang cukup besar), serta kesulitan memenuhi kewajiban utang luar negeri, termasuk utang luar negeri perbankan. Dengan kondisi fundamental ekonomi yang rapuh, gejolak ekonomi akan memberikan sentimen negatif pada negara tersebut. Hal itu kemudian mendorong terjadinya aliran keluar modal asing yang berakibat pada anjloknya harga saham, melemahnya nilai tukar, dan pada gilirannya meningkatkan credit default swap (ini adalah sebuah indikator premi risiko pada suatu negara). Menghadapi melemahnya nilai tukar, biasanya bank sentral akan melakukan intervensi guna menjaga kestabilan nilai tukar. Apabila terus menerus dilakukan, hal ini menyebabkan tergerusnya cadangan devisa. Akibatnya, rating negara tersebut akan menurun, upaya pembiayaan dan kepercayaan dari luar negeri semakin tertutup, dan ujungnya, bendera putihpun dikibarkan. Negara memanggil sang dokter IMF guna perawatan.Rute permasalahan seperti itulah yang dialami oleh kelima negara yang meminta bantuan IMF. Khusus untuk Pakistan, berbagai masalah itu ditambah lagi dengan munculnya instabilitas politik di negaranya.

Bagaimana dengan Indonesia?
Ibarat penyakit, demam mulai dirasakan oleh ekonomi Indonesia. Rambatan krisis dari AS mengalir melalui sektor keuangan dan perlahan menyebar ke sektor lainnya. Perekonomian negeri mulai meriang. Kondisi pasar keuangan domestik mengalami tekanan tajam sehingga nilai tukar rupiah terdepresiasi, indeks harga saham turun, dan credit default swap meningkat. Indikator lainnya hampir serupa dengan yang dialami kelima negara di atas, pertumbuhan kredit melaju tinggi, cadangan devisa menurun, inflasi meningkat, dan terjadi defisit pada neraca transaksi berjalan setelah 10 tahun selalu mencatat surplus. Apabila diruntut, kondisi itu bagai rangkaian kereta yang menjalani rute menuju jurang. Akankah kita selamat? Atau apakah di ujung jalan nanti kita akan bertemu dengan sang dokter IMF? Jawabnya tak pasti.

Meski secara umum hampir sama dengan apa yang dialami oleh kelima negara tadi, kondisi fundamental Indonesia masih sedikit lebih baik. Kondisi perbankan jauh lebih baik dibanding pada saat krisis. Berbagai indikator ketahanan menunjukkan bahwa industri perbankan kita saat ini lebih resilien. Eksposur pada utang luar negeri juga tidak separah pada saat 1998. Di sisi pertumbuhan ekonomi, kita masih melihat sebuah kegairahan dengan akan dilaksanakannya pemilu tahun depan. Hal ini diharapkan akan mendukung kuatnya konsumsi dan maraknya investasi domestik. Tekanan inflasi, yang menjadi akar dari permasalahan, juga diperkirakan menurun di tahun depan.

Namun jalan ke depan pasti tak mudah. Kita masih berada pada tahap awal krisis keuangan. Rambatannya masih bisa kemana-mana. Ujungnya kita belum tahu hendak kemana? Kita semua tentu tak ingin ini semua berujung pada sebuah mala.Kita tak ingin ada petaka lagi yang mengoyak dan mengguyah kehidupan rakyat. Berbagai langkah pemerintah untuk menanggapi gejala awal krisis tentu perlu kita beri apresiasi. Namun itu saja belum cukup. Langkah jangka panjang diperlukan. Selain itu, peranan elemen masyarakat juga penting. Saat ini, kita masih memiliki modal penting, yaitu kestabilan politik dan sosial. Tugas kita semua menjaga ketenangan ini terutama dalam menghadapi pemilu tahun depan. Apabila berbagai hal baik ini tak mampu kita jaga bersama, bukan tak mungkin kita akan mengatakan, “Welcome back Mister IMF...”

Mistik Bank Sentral

Bank Sentral adalah sebuah mistik. Oleh sebagian masyarakat bahkan menjadi sebuah mitos. Sulit memang menjelaskan pada masyarakat modern yang rasional saat ini. Di tengah masyarakat yang segala sesuatunya dapat dijelaskan dengan ilmu pengetahuan rasional, mistik seolah kehilangan tempat. Namun di masyarakat arkhais (primitif-tradisional), mistik menjadi bagian dalam kehidupan. Segala fenomena yang tak bisa dijelaskan oleh akal sehat, langsung dikategorikan dalam tataran mistik. Mistik tak bisa dipandang lebih rendah dari rasio. Mistik adalah justru sebuah kerendahhatian dan kesadaran manusia bahwa ia tak mampu memahami semua persoalan di dunia ini. Dunia terlalu rumit untuk dijelaskan melulu melalui rasio. Keterbatasan rasio dalam memahami komplikasi dunia inilah yang membuat mistik tetap hidup hingga sekarang.

Di pasar keuangan, mistik juga ada. Mistik itu adalah bank sentral. Montagu Norman, Gubernur Bank of England di tahun 1921-1944 mengatakan,”Never explain, never excuse”. Bank sentral dikondisikan sebagai sebuah kekuatan supranatural yang bekerja di balik tembok dan mampu memengaruhi pasar keuangan. Bob Woodward (1978) dalam bukunya “The Secret of the Temple”, menulis tentang bagaimana mitos dibangun di Federal Reserve (Bank Sentral AS) yang diibaratkan sebagai Kuil Suci. Keyakinan yang dibangun adalah bahwa bank sentral akan beroperasi optimal apabila dianggap oleh pasar sebagai sebuah mitos yang memiliki kekuatan tak terlihat.

Alan Greenspan, mantan Gubernur Bank Sentral AS, juga meyakini kemistikan bank sentral tersebut. Ucapannya yang terkenal adalah “Since I’ve become a central banker, I’ve learned to mumble with great coherence. If I seem unduly clear to you, you must have misunderstood what i said”. Intinya, Greenspan tak pernah sepenuhnya jelas dalam memberikan pernyataan. Sebagian pesannya dapat ditafsirkan berbeda. Meski tak dapat dipahami, selama 18 tahun masa kepemimpinannya, Greenspan memiliki nuansa profetik dalam setiap katanya. Words that move the market, kata-katanya mampu menggetarkan pasar keuangan. Ada semacam kekuatan supranatural di sana.

Adalah Ben Bernanke, Chairman The Fed yang baru, pengganti Greenspan, yang menjadi satu dari sekian orang yang tidak percaya pada mistik. Ia mencoba mendesakralisasikan mitos bank sentral. Pemikirannya yang akademis rasional mengatakan bahwa semakin transparan sebuah bank sentral, semakin efektiflah kebijakan. Menurutnya, zaman telah berubah, bank sentral tak bisa bekerja dengan tertutup lagi. Kebijakan moneter akan berjalan efektif kalau kita mampu mengkomunikasikan secara transparan arah, tujuan, alasan, rasional, dan metode pencapaian tujuan tersebut secara jelas ke masyarakat. Era transparansi dan komunikasi ini kemudian menjadi semacam keyword yang digunakan bank sentral di seluruh dunia. Pasar senang, media tenang, semua yang terjadi di bank sentral dapat serta merta dilihat dan didapat dengan mudah.

Sampai pada suatu hari, datanglah krisis keuangan global di AS. Desakralisasi bank sentral ini ternyata tak sepenuhnya menguntungkan. Di tengah kegamangan dan kepanikan pasar, yang muncul adalah irasionalitas. Irasionalitas adalah tataran mistik. Dan irasionalitas itu harus berhadapan dengan realita rasional dari bank sentral yang terbatas. Bank sentral kini sudah dipandang sebagai lembaga otoritas biasa yang tak punya kemampuan banyak. Transparansi, yang dilakukan selama ini, membawa pada sebuah kenyataan bahwa bank sentral tak dapat berbuat banyak. Minimnya instrumen moneter, dihadapkan pada semakin canggihnya instrumen keuangan, ibarat David melawan Goliath. Bank sentralpun kehilangan kredibilitas di seluruh dunia.

Di Indonesia, hal ini ada baiknya kita renungkan bersama. Masyarakat kita masih butuh mistik. Sepanjang sejarah nusantara, mistik mewarnai kehidupan kita. Kisah-kisah satrio piningit, kesaktian ngarso dalem, wali nangroe, ratu adil, dll, lekat dalam realita masyarakat. Dalam kondisi tersebut, desakralisasi bank sentral tak sepenuhnya menguntungkan. Kemampuannya dalam mengendalikan pasar akan guyah. Kita masih butuh sebuah bank sentral yang memiliki kekuatan supranatural.. Transparansi di satu sisi, Mistik di sisi lain. Menyeimbangkan antara rasional dan mistik adalah sebuah pilihan, utamanya di Indonesia. Mungkin, hanya mungkin.....

Kegilaan di Pasar Keuangan

“Madness is rare in individuals, but in groups, parties, nations, and ages, it is the rule.” - Friedrich Nietzsche

Pernahkah kita berkendara menerobos lampu merah? Namun kita melakukannya bukan karena situasi jalan yang sepi. Kita lakukan itu semata karena kita melihat ada kendaraan lain yang menerobos, kemudian diikuti oleh kendaraan-kendaraan lainnya. Di pasar keuangan, perilaku seperti itu dinamakan perilaku naluri kerumunan hewan (herd instinct). Perilaku itulah yang menyebabkan pasar keuangan mengalami panik dan membuat pasar modal runtuh (crash) ataupun nilai tukar amblas. Naluri kerumunan hewan yang biasa terjadi di pasar modal ataupun pasar uang sering membuat orang mencoba untuk ikut-ikutan. Mereka masuk ke pasar modal secara irasional dan membeli saham apa pun yang ada dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan besar. Ketika kemudian hasilnya tidak seperti yang diharapkan, mereka segera melepas kembali untuk mengurangi kerugian.

Pengalaman kita di tahun 1998 menunjukkan bahwa herd instinct menjadi awal dari krisis ekonomi. Perilaku tersebut kembali terulang pada Oktober 2005 saat harga minyak dunia melonjak, dan Agustus 2007 saat krisis kredit hipotek perumahan AS (subprime mortgage) terjadi. Tahun 2008 ini, hal itu terjadi lagi saat Bursa Efek Indonesia sempat dihentikan perdagangannya. Harga saham anjlok, semua orang secara panik melakukan aksi jual tanpa berpikir lagi. Terakhir, pekan lalu, saat nilai tukar rupiah menembus angka Rp10.000 per dollar AS. Semua orang, para profesional pasar keuangan, bahkan ibu rumah tangga, beramai-ramai menukar tabungannya ke dollar. Rupiah yang tertekan, makin tertekan. Mengapa para profesional pasar keuangan, bisa berperilaku seperti kawanan hewan yang ditandai oleh kegilaan dan kepanikan (manias and panics)? Adakah cara mengatasi perilaku tersebut?

Profesional yang Rasional
Friederich Hegel, seorang filsuf, mengatakan bahwa manusia adalah makhluk rasional dan memiliki kesadaran diri (a rational and self conscious create). Sementara itu, Jack Bogle (1951), ekonom dari Princeton, mengatakan bahwa munculnya para profesional yang mengelola dana masyarakat di pasar keuangan (fund manager) akan melahirkan sebuah sebuah pasar yang tenang dan rasional. Dalam pandangan Bogle, profesional tersebut, memiliki kemampuan rasio dan pendidikan yang dapat mencegah pasar dari kegilaan dan kepanikan. Dan di tahun 1960, para akademisi di bidang keuangan meyakini bahwa para profesional akan menjaga harga saham sejalan dengan nilai bukunya. Hal ini bertentangan dengan pendapat John Maynard Keynes (1941) yang mengatakan bahwa pasar keuangan adalah sebuah kasino, kolam tempat spekulasi (a 'casino,' a 'whirlpool of speculation).

Seiring dengan berjalannya waktu, ramalan Keynes terbukti lebih akurat. Krisis demi krisis terjadi disebabkan oleh perilaku tidak rasional dari para profesional. Prof. Sarlito Wirawan Sarwono mengatakan bahwa akal sehat bergantung pada situasi, namun rasio tidak bergantung pada situasi. Para profesional keuangan adalah juga manusia yang menjadi bagian dari pengambilan keputusan yang sama dengan investor-investor amatir. Apalagi mereka mengelola dana masyarakat. Jika mereka menentang pasar, risikonya adalah ditinggalkan pasar.

Membangun Kepercayaan di antara Kerumunan Hewan
Krisis mengajarkan pada kita bahwa perilaku irasional justru memperparah krisis. Ketika irasionalitas itu mulai merambah pada aksi penarikan dana besar-besaran di bank (rush), memburu dan menumpuk kebutuhan pokok, serta memborong barang tanpa berpikir, perekonomian dipastikan akan semakin sulit. Kita menyadari bahwa irasionalitas ini adalah sifat yang manusiawi. Ditambah lagi, kita hidup dalam dunia digital dan tekhnologi informasi yang semakin mengglobal. Ruang dan waktu terasa semakin sempit. Informasi, isu, gosip, begitu cepat bertebaran.

Menghadapi krisis keuangan saat ini, hal terpenting adalah membangun kredibilitas dan kepercayaan. Fukuyama mengatakan bahwa “Trust is a Social Capital”, Kepercayaan adalah sebuah modal sosial. Bagaimana pemerintah dan otoritas mampu membangun kepercayaan adalah kunci utama kita dalam mengarungi krisis. Pemerintah diharapkan tidak menelurkan kebijakan yang panik dan blunder sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat. Hal ini menjadi penting mengingat kita juga akan menghadapi pesta demokrasi, dimana suasana dapat menghangat dan berbalik setiap saat.

Tanpa adanya kepercayaan, yang terjadi adalah kekacauan. Hal ini juga dikatakan oleh salah seorang pejabat IMF, bahwa yang terjadi kini adalah “loss of confidence, regardless the fundamental”, hilangnya kepercayaan tanpa memikirkan masalah fundamental sebenarnya. Statement itu benar adanya. Kalau melihat kondisi fundamental, saat ini perekonomian Indonesia sudah jauh lebih baik dibanding saat krisis 1997-8. Pemerintah juga lebih tanggap dalam menghadapi krisis. Upaya menjaga terus kepercayaan ini menjadi penting. Globalisasi memang penuh ambivalensi. Menghadapinya, kita harus rela menerima kenyataan bahwa kegilaan dan perilaku kerumunan hewan di pasar keuangan, ada dan tak terelakkan.

Indonesia Dalam Bayang Neoliberal

Apakah ada alternatif lain yang lebih baik dari neolib? Sejak Margaret Thatcher mengatakan T.I.N.A (There Is No Alternatives), neoliberal seolah menjadi pilihan niscaya bagi kemakmuran dunia. Neolib meyakinkan kita bahwa pilihan kebijakan untuk mengatasi kemiskinan di muka dunia adalah melalui perdagangan bebas (free trade) dan pasar bebas (free market). Segala upaya untuk menegakkan paham ini disebarkan ke seluruh penjuru dunia melalui berbagai institusi internasional maupun pelajaran ekonomi di berbagai universitas. Arus modal yang bergerak bebas antar daerah dan negara, dipandang sebagai hal strategis yang harus dilakukan setiap negara. Berbagai rintangan yang menghambat gerak modal tersebut (seperti tariff, tax, dan kontrol lainnya) harus dihilangkan (David Harvey, 2005). Kedaulatan negara atas komoditas dan arus modal seolah menyerah pada kekuatan pasar global.

Hal nyata yang terjadi kemudian adalah sebuah akumulasi modal yang luar biasa besarnya di pasar-pasar keuangan dunia. Akumulasi ini membalon sedemikian besar hingga pada akhirnya pecah saat krisis subprime mortgage menyeruak. Bangkrutnya Lehman Brothers pada akhir September 2008, melengkapi rentetan rontoknya lembaga-lembaga keuangan besar di dunia. Setelah Bear and Sterns, Fannie Mae, Fredie Mac, Indy Mac, Northern Rock, Merrill Lynch, hingga AIG, institusi keuangan global yang semula tampil bagai pilar yang kokoh, ternyata tak lebih dari sekedar buih yang rapuh. Wall Street yang selama ini diagung-agungkan sebagai fondasi hegemoni kapitalisme AS, kini justru menjadi episentrum dari runtuhnya pasar keuangan global. Perkembangan yang begitu cepat dengan efek ramifikasi yang luas ke seluruh penjuru dunia membuat tak ada seorangpun yang berani meramalkan apa yang akan terjadi ke depan. Kita melihat krisis mengimbas ke pasar saham yang jatuh secara signifikan, diikuti oleh indeks-indeks di bursa-bursa saham seluruh dunia. Krisis tersebut memasuki periode yang makin berbahaya dengan nyaris lumpuhnya pasar surat utang karena investor di berbagai penjuru dunia yang panik.

Menyikapi hal ini, apakah neolib menyerah? Menarik untuk membaca hasil pertemuan Presiden Bush dengan negara-negara G-20 di Washington DC tanggal 15 November lalu. Press Release yang dikeluarkan oleh Press Secretary, Dana Perino, menulis "The summit will also provide an important opportunity for leaders to strengthen the underpinnings of capitalism by discussing how they can enhance their commitment to open, competitive economies, as well as trade and investment liberalization..." Intinya, neolib belum menyerah. Siaran pers itu mengingatkan bahwa jangan sampai krisis keuangan ini menodai semangat kapitalisme dan komitmen negara-negara pada sebuah ekonomi yang terbuka dan kompetitif.

Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia memang diombang ambing dalam ayunan globalisasi saat ini. Krisis keuangan yang terjadi di AS saat ini, serta merta memberi tekanan pada pasar keuangan RI. Jalur finansial dan jalur perdagangan internasional adalah jalan efek itu menyebar pada ekonomi kita. Globalisasi tak dapat kita hindari. Semangat neolib juga tak dapat begitu saja kita nafikkan. Hanya saja, kita punya pilihan. Bangsa Indonesia adalah bangsa berdaulat yang harus memilih jalannya sendiri dalam menyejahterakan rakyatnya. Krisis ini jangan dilihat sebagai bencana, namun sebuah peluang.

Kita patut memberi apresiasi atas langkah yang tanggap dan cepat dari pemerintah bersama dengan Bank Indonesia dalam menyikapi dampak jangka pendek krisis keuangan ini. Langkah tersebut dilakukan secara tepat guna mengurangi kepanikan pasar. Oleh karenanya, setelah berhasil dengan baik menelurkan kebijakan saat "dihantam badai", kebijakan "pasca badai" perlu segera dirumuskan. Apa itu kebijakan "pasca badai"? itulah sebuah kebijakan yang menanamkan kembali sektor keuangan pada rahimnya sendiri, yaitu sektor riil. Ancaman dan bahaya neolib akan bisa dikurangi apabila kita melakukan kompromi dengan pasar. Krisis ini memberi pelajaran yang sangat berarti bagi kita bahwa sektor keuangan tak bisa melaju sendiri tanpa terkait pada sektor riil. Apabila kebijakan "pasca badai" dapat dirumuskan dan diaplikasikan dengan baik, kita berharap ekonomi Indonesia akan lebih berkesinambungan dan memberi kesejahteraan. Itulah peluang dari krisis keuangan AS saat ini. Tetap waspada pada paham neolib agar tidak mengguyah kedaulatan NKRI. Salam.

Empat Stadium Krisis Moneter

Salah satu dosen mata kuliah ekonomi saya, sembari santai bercerita bahwa krisis ekonomi itu mirip seperti kanker. Ada empat stadium yang berbeda-beda. Pengobatannyapun tergantung pada stadiumnya masing-masing. Yang paling parah bila krisis mencapai tahap kanker Stadium keempat. Ini disebut dengan Depresi. Depresi ditandai oleh amblasnya bursa saham, pasar keuangan, turunnya pertumbuhan, dan meluasnya pengangguran serta kemiskinan. Berbagai masalah sosialpun muncul. Hal ini pernah terjadi saat The Great Depresion tahun 1929-30 di AS. Ekonomi AS saat itu runtuh. Stadium ketiga, adalah Resesi. Kondisi ini ditandai oleh turunnya pertumbuhan ekonomi selama tiga triwulan berturut-turut. Dampaknya adalah pengangguran yang meningkat, kemiskinan yang meluas, dan kehidupan yang bertambah sulit. Apabila tidak ditangani dengan baik, resesi akan berakhir depresi.

Stadium kedua, adalah Stagflasi. Periode ini terjadi ketika inflasi dan stagnasi (yaitu, menurunnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya pengangguran) terjadi secara bersamaan. Istilah stagflasi pertama kali disebutkan oleh United Kingdom Chancellor of the Exchequer Iain MacLeod dalam pidatonya di hadapan parlemen pada tahun 1965. "Stag" berasal dari suku kata pertama "Stagnasi", yang merujuk pada menurunnya kondisi ekonomi, sementara "flasi" berasal dari suku kata kedua dan ketiga "inflasi", yang merujuk pada naiknya harga barang-barang secara umum dan terjadi secara terus menerus.

Stadium pertama, ini yang paling penting kita cermati, adalah Emosi. Nah, stadium inilah yang saat ini menimpa ekonomi Indonesia. Saat ini muncul kekhawatiran dan kepanikan dari pelaku pasar akan dampak krisis AS terhadap perekonomian domestik. Terjadilah luapan emosi atau irasionalitas dari pasar. Ditutupnya Bursa Efek Indonesia, melemahnya nilai tukar, adalah cerminan kepanikan dari pelaku pasar. Inilah emosi. Menghadapi emosi, kepala dingin sangat diperlukan. Kita patut memberi apresiasi pada otoritas pemerintah maupun moneter yang tidak terbawa emosi. Di saat krisis merebak, berbagai persoalan jangka pendek segera ditangani dengan tanggap. Upaya penyediaan Perpu Jaring Pengaman Sektor Keuangan dinilai sebagai kebijakan yang tanggap cepat. Yang menarik juga adalah upaya BI dalam menenangkan pasar dengan mengeluarkan beberapa paket kebijakan pelonggaran likuiditas untuk menyelesaikan masalah keketatan likuiditas di perbankan dalam jangka pendek. Selain itu, upaya meningkatkan batas maksimum penjaminan dana nasabah di bank, dari Rp100 juta ke Rp 2 milyar dianggap mampu menenangkan pasar. Bayangkan bila kebijakan ini baru diambil saat terjadi bank rush seperti tahun 1998. Tentu tak akan kredibel. Inilah langkah yang pre-emptive. Dilakukan sebelum emosi meledak. Mudah-mudahan krisis dapat kita lewati dengan baik dan tidak berkembang biak bagai kanker hingga stadium empat. Naudzubillahi min dzalik.

Blunder [kah] Bank Indonesia?

“The Job of a central bank is to worry...”, demikian adagium yang sering diucapkan tentang tugas bank sentral. Menghadapi krisis keuangan yang terjadi di AS akhir-akhir ini, bank sentral kembali berada dalam sorotan. Tak terkecuali di Indonesia. Kebijakan Bank Indonesia (BI) kembali menaikkan BI Rate menjadi 9,5% bulan Oktober 2008, menuai kritik dan kecaman. Di tengah penurunan suku bunga yang dilakukan di negara-negara lain, di tengah ancaman resesi dunia dan perlambatan ekonomi, mengapa BI justru menaikkan BI Rate? Langkah ini dianggap sebagai langkah yang egois, blunder, dan tidak memikirkan kehidupan masyarakat kebanyakan. Bank Indonesia dihadapkan pada sebuah risiko kredibilitas.

BI Rate yang blunder?
Henry Paulson, menteri keuangan AS, saat mengumumkan paket bail out sebesar 700 miliar dollar AS, kira-kira mengatakan bahwa setiap negara memiliki karakteristiknya sendiri. Inti dari pernyataan Menkeu AS tersebut, bijaklah dalam mengadopsi kebijakan. Krisis yang mengimbas dan menyebar dirasakan berbeda oleh masing-masing negara. Ketahanan, kondisi, dan kekuatan masing-masing akan sangat menentukan sampai seberapa ia bertahan. Indonesia adalah sebuah keunikan tersendiri. Saat ekonomi dunia melesu sejak pertengahan 2007 lalu, perekonomian domestik justru melaju kencang. Ancaman resesi yang dirasakan oleh negara lain, tidak serta merta dirasakan di Indonesia. Hal ini diindikasikan oleh pesatnya pertumbuhan ekonomi dalam tujuh triwulan terakhir. Dalam kurun itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia justru melejit pada kisaran di atas 6%. Padahal saat itu, banyak negara mengoreksi pertumbuhannya.

Faktor utama tingginya pertumbuhan adalah konsumsi masyarakat dan ekspor yang tinggi seiring dengan tingginya harga komoditas internasional. Selain itu, dukungan dari kredit perbankan yang tumbuh lebih dari 32% pertahun menjadi pendorong meningkatnya permintaan. Konsumsi masyarakat menjadi sumber utama pemicu kuatnya pertumbuhan ekonomi. Dengan jumlah rakyat lebih dari 200 juta, konsumsi memang motor pertumbuhan kita. Apabila kita melihat secara sektoral, laju sektor properti tumbuh pesat mencapai 8% setahun. Pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor, juga terus meningkat di seluruh Indonesia. Tidak ada yang salah memang dengan pertumbuhan dari sisi permintaan ini. Namun permintaan yang melaju eksesif akan sangat membahayakan perekonomian apabila tidak diimbangi oleh pasokan memadai dari sisi penawaran. Hal itu akan membawa ekonomi pada sebuah guyah ketidakstabilan.

Saat ini, harga komoditas dunia mulai menurun. Imbasnya adalah ekspor kita yang juga menurun yang akan berdampak pada prospek pertumbuhan ke depan. Namun, permintaan domestik masih tinggi. Hal ini pada gilirannya juga meningkatkan impor, baik untuk bahan baku dan modal, maupun barang konsumsi. Akibatnya, terjadi tekanan di Neraca Pembayaran Indonesia. Defisit transaksi berjalan mulai terjadi pada triwulan II-2008. Seiring dengan itu, nilai tukar mulai melemah. Ekspektasi inflasi juga meningkat. Hal ini menjadi sebuah penanda akan perlunya kita mencermati ketahanan perekonomian.

Untuk itu, kebijakan menaikkan BI Rate nampaknya dilandasi oleh sebuah raison d’etre yang jelas, dan bukan saran dari IMF seperti yang dituding beberapa pihak. Tingginya permintaan, masih tingginya ekspektasi inflasi, dan dampak dari kenaikan harga barang impor seiring dengan melemahnya rupiah, menjadi hal yang perlu diwaspadai. Reaktif? BI melakukan kenaikan BI Rate sejak bulan Mei 2008, di saat negara lain masih mencermati perkembangan global. Langkah ini dinilai kalangan investor sebagai langkah proaktif. Credo-nya jelas, permintaan yang terlalu tinggi, terutama dari kalangan menengah ke atas, perlu dikendalikan guna menjaga kestabilan bagi kepentingan masyarakat secara luas.

BI Rate ke depan
Menghadapi dampak dari krisis keuangan AS ke depan, tentu fokus utama yang perlu dipikirkan adalah menjaga stabilitas perekonomian. Kestabilan ini menjadi penting karena ia adalah sebuah element of continuity yang perlu kita jaga bersama. Pengalaman krisis 1997-8 perlu menjadi pelajaran bagi kita untuk tidak “blunder” dalam mengambil kebijakan. Sumber-sumber masalah, utamanya sumber ketidakstabilan ekonomi dan inflasi, perlu ditelisik dengan baik.

Paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah berupaya menyelesaikan berbagai masalah mendesak akibat dampak krisis AS. BI Rate adalah sebuah instrumen kebijakan moneter yang merupakan respon dari state of the economy dan signal bagi pencapaian inflasi ke depan. Berbagai tekanan pada kestabilan dan prospek inflasi tercermin pada keputusan BI Rate. Namun, BI Rate tak dapat berdiri sendiri. Ia harus didukung oleh instrumen moneter lain yang dimiliki oleh bank sentral, seperti intervensi valas, moral suasion, manajemen likuiditas, dan GWM. Oleh karenanya, upaya untuk melihat dampak kebijakan dalam spektrum menengah panjang menjadi penting. Tentu, orkestrasi kebijakan BI yang selaras diharapkan tidak memberi sinyal yang membingungkan dan berdampak negatif bagi masyarakat.

"Tanggap ing Sasmita" Krisis Keuangan AS

Rabu sore, 17 September 2008, artis jelita Christy Carlson Romano direncanakan hadir untuk membunyikan bel penutupan di lantai perdagangan New York Stock Exchange (NYSE). Kehadiran Christy sekaligus menandai debutnya di pertunjukan musikal Broadway “Avenue Q”. Dalam pertunjukan itu, ia memainkan dua peran, seorang guru taman kanak-kanak yang romantis dan penyanyi klub malam yang menggoda. Namun realita tak demikian, sore itu bukan Christy Carlson Romano, melainkan seorang petugas NYSE yang muncul sebentar untuk membunyikan bel penutupan perdagangan. Bel berbunyi dan dia menghilang. Lantai saham senyap, hening, tak ada lambaian, tak ada tepukan, hanya ada keterdiaman. Sore itu, bukan hanya di Amerika Serikat, namun di pasar keuangan seluruh dunia, gairah untuk tertawa seolah raib bersama ambruknya Lehman Brothers. Keruntuhan Lehman Brothers tersebut menyusul rentetan ambruknya lembaga-lembaga keuangan global lainnya.

Hari-hari selanjutnya seluruh mata dunia menatap perkembangan yang terjadi di AS dari detik ke detik. Pengambilan keputusan untuk memberikan dana talangan (bail out) sebesar USD 700 miliar oleh DPR AS menjadi momen yang paling dinantikan oleh dunia. Saat RUU paket dana talangan itu disetujui, terselip sedikit nafas lega akan sebuah harapan, meski itu masih jauh dari penyelesaian krisis. Rambatan krisis tersebut terus dirasakan di Eropa, Asia, dan pada ujungnya membuat “meriang” perekonomian Indonesia.

Dampak krisis global ke Indonesia
Indonesia sebagai negara ekonomi terbuka tak dapat dipungkiri berada dalam ayunan globalisasi. Kemana ayunan itu mengarah, kesana kita dibawa. Dampak langsungnya adalah penyesuaian portfolio para investor asing di pasar keuangan. Akibatnya kita saksikan sendiri bagaimana IHSG tertekan, yield SUN jangka pendek meningkat, dan pada gilirannya terjadi tekanan di pasar reksadana. Paniknya pasar menyebabkan Bursa Efek Indonesia harus "tutup" perdagangan. Rupiahpun melemah tak terkontrol mengikuti ayunan pelemahan global. Wajar ini terjadi, karena besarnya kepemilikan saham asing di bursa efek Indonesia, yang saat ini berjumlah 64% dari total kepemilikan. Selain itu, dana asing di pasar SUN dan SBI yang saat ini berjumlah sekitar 14 miliar dollar AS juga sungguh mengkhawatirkan. Komposisi portfolio ini di satu sisi membawa dampak positif karena membawa likuiditas berupa aliran modal masuk. Namun dana ini juga sewaktu-waktu dapat berbalik arah (capital outflow) dan merugikan perekonomian negeri sebagaimana yang terjadi.

Di sisi lain , krisis keuangan di AS tersebut juga berdampak pada kinerja perekonomian Indonesia, khususnya yang tercermin di sisi Neraca Pembayaran Indonesia (NPI). Apabila krisis keuangan global ini berlanjut, ekspor Indonesia akan tertekan dan memengaruhi kinerja NPI. Ekspor kita saat ini masih mengandalkan pada sektor yang berbasis sumber daya alam dan peningkatan harga komoditas internasional. Melemahnya ekonomi global dan turunnya harga komoditas pada gilirannya tentu akan menurunkan ekspor. Alhasil, peranan ekspor yang selama ini menjadi cushion bagi perekonomian nasional akan berkurang. Sementara itu, masih tingginya permintaan di dalam negeri mendorong meningkatnya impor barang-barang dari luar negeri yang kemudian akan menekan posisi transaksi berjalan dalam jangka pendek.

Hikmah dari krisis keuangan AS
Pertanyaannya adalah bagaimana kita menyikapi perkembangan yang terjadi tersebut? Tentu kita harus bersikap reflektif dan terbuka. Dalam jangka pendek , apa yang terjadi di AS memang memberi tekanan pada ekonomi domestik. Namun sebenarnya, krisis tersebut dapat menjadi sebuah momentum yang tepat bagi kita untuk memantapkan langkah dalam membangun ekonomi negeri. Kita seolah diingatkan bahwa upaya membesarkan sektor keuangan harus seiring dengan upaya membangun ekonomi di sektor riil.

Saat ini kita memiliki fondasi kestabilan makroekonomi yang jauh lebih baik dibanding setelah krisis. Bahkan di tengah tekanan krisis global seperti ini, ekonomi kita masih dapat tumbuh pada kisaran 6 persen. Pertumbuhan ini harus dapat terus memberi manfaat khususnya pada kehidupan rakyat berupa penurunan kemiskinan dan pengangguran. Tidak ada jalan lain selain memperbaiki kinerja ekonomi kita. Pertama, upaya meningkatkan kinerja sektor riil, membangun daya saing dan diversifikasi ekspor, memperkuat basis UMKM khususnya pertanian dan kelautan dalam menyerap tenaga kerja, serta memicu investasi adalah langkah yang tak dapat ditawar lagi. Harus diakui bahwa peningkatan kinerja ekonomi kita saat ini bukan ditunjang sepenuhnya oleh peningkatan sektor riil, tetapi oleh peningkatan harga komoditas dan kinerja sektor keuangan. Memang terkesan klasik dan membosankan, namun hal ini harus terus dikumandangkan. Upaya melakukan penanaman kembali (re-embeddedness) sektor keuangan pada sektor riil adalah hakikat asali dari sebuah pembangunan ekonomi. Kedua, meneruskan kebijakan moneter dan fiskal yang konsisten dan berhati-hati dan berpihak pada rakyat. Kebijakan yang ditempuh oleh otoritas saat ini dinilai sudah mampu memberikan ketenangan pada pasar karena sifatnya yang konsisten, berhati-hati, dan market friendly. Hal ini merupakan modal kepercayaan para investor terhadap pengelolaan ekonomi makro.

Akhirnya, kita perlu tanggap ing sasmita atau mampu menangkap tanda-tanda yang diberikan alam. Krisis AS adalah sebuah penanda bagi kita semua dalam melakukan refleksi akan pengelolaan ekonomi negeri . Kita pernah diberikan penanda melalui krisis tahun 1997/98, kita diingatkan kembali dengan krisis keuangan di AS tahun 2007/08. Jangan sampai ada peringatan ketiga. Karena saat itu datang, bisa jadi kita sudah terlambat dalam membenahi ekonomi negeri.

BI Rate di tengah Prahara Inflasi

Tulisan ini dimuat di Harian Investor, 22 Juli 2008
Sungguh menarik mencermati keputusan Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia Juli 2008 yang kembali menaikkan BI rate sebesar 25 bps. Kenaikan tersebut dilatarbelakangi oleh masih tingginya risiko perekonomian global dan tekanan inflasi ke depan. Hal ini masuk akal, mengingat inflasi sampai bulan Juni 2008 tercatat sudah mencapai 11,03% (yoy). Bank Indonesia bahkan memerkirakan inflasi di tahun 2008 akan mencapai 11,5-12,5% atau jauh melampaui targetnya yang sebesar 5+1%.

Di satu sisi, kebijakan tersebut dapat dilihat sebagai sebuah kebijakan yang terukur dan berhati-hati. BI Rate tidak dinaikkan secara agresif mengikuti credo atau cardinal rule dari mekanisme Inflation Targeting Framework (ITF). Dalam ITF, apabila tekanan inflasi meningkat, obat mujarabnya adalah menaikkan suku bunga. Nampaknya aturan tersebut tidak diikuti secara membabi buta oleh Bank Indonesia. BI Rate tetap naik, namun kenaikannya perlahan dalam magnitude 25 bps selama tiga bulan terakhir ini. Di sisi lain, akibatnya adalah, kebijakan menaikkan BI Rate tersebut dinilai oleh beberapa pelaku pasar sebagai sebuah kebijakan yang terlambat dan terlalu sedikit (too little, too late). Bahkan ada yang mengatakan bahwa BI sudah behind the curve dalam menyikapi inflasi kali ini.

BI Rate, too little too late
Pandangan yang mengatakan bahwa kebijakan BI sudah behind the curve tersebut didasari oleh pemikiran tentang mulai meningkatnya ekspektasi inflasi masyarakat serta tekanan sisi permintaan dalam perekonomian (aggregate demand). Apabila kenaikan permintaan tersebut tidak diimbangi secara setangkup oleh sisi penawaran, secara alamiah yang terjadi adalah kenaikan harga-harga atau inflasi. Peranan sisi permintaan memang diprakirakan masih akan kuat di tahun 2008. Survei penjualan eceran pada triwulan II-2008 mengindikasikan bahwa penjualan riil masih meningkat 4,8% (yoy). Penjualan barang elektronik dan kendaraan bermotor juga masih menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan. Apabila dilihat secara sektoral, pertumbuhan yang cukup tinggi berasal dari sektor properti yang tercermin dari peningkatan kredit properti yang pesat.

Meningkatnya tekanan sisi permintaan itu juga dipicu oleh tingginya angka pertumbuhan kredit perbankan yang mencapai 31,4% (yoy). Tingginya pertumbuhan kredit perbankan tersebut masih didominasi oleh kredit konsumsi, bukan kredit modal kerja dan kredit investasi. Pertumbuhan kredit konsumsi inilah yang perlu diwaspadai mengingat sifatnya yang begitu sensitif pada pembentukan inflasi.

Berbagai hal di atas tentu menimbulkan kekhawatiran akan memanasnya ekonomi apabila tidak diikuti oleh respon yang tepat dari kebijakan moneter. Namun sejauh mana tekanan ini perlu direspon, dan bagaimana menyeimbangkan respon kebijakan moneter antara pengendalian inflasi dan kinerja ekonomi, tentu menjadi hal yang harus dipikirkan di negeri ini. Oleh karenanya, upaya membedah secara tepat sumber-sumber tekanan inflasi menjadi penting untuk menghindari assesment yang kurang tepat dalam menyikapi tingginya tekanan inflasi.


Sumber tekanan inflasi di Indonesia
Di Indonesia, laju inflasi dipengaruhi oleh tiga faktor utama. Pertama, inflasi dipengaruhi oleh harga komoditas makanan yang bergejolak (volatile food). Apabila terjadi kenaikan harga komoditas makanan tertentu, seperti minyak goreng, kedelai, terigu dll, inflasi akan melonjak. Kedua, inflasi dipengaruhi oleh harga kelompok komoditas yang diatur oleh Pemerintah (administered prices), seperti harga BBM dan listrik. Kenaikan harga BBM sebesar 28,7% lalu misalnya, secara langsung maupun tidak langsung memberikan dampak terhadap inflasi IHK sekitar 2,86% untuk first round dan second round effect. Ketiga, inflasi dipengaruhi oleh faktor inflasi inti (core inflation). Inflasi inti ini terdiri dari keseimbangan permintaan dan penawaran (output gap), inflasi yang disebabkan oleh faktor eksternal (imported inflation), seperti dampak kenaikan harga komoditas internasional, melemahnya nilai tukar rupiah, serta berasal dari ekspektasi inflasi masyarakat.

Dari berbagai sumber tekanan inflasi tersebut, inflasi di Indonesia saat ini terutama didorong oleh dampak dari kenaikan BBM, volatile food, dan masih tingginya imported inflation. Hal ini menunjukkan bahwa komponen terbesar dari penyebab inflasi di Indonesia berasal dari sisi nonfundamental.

Perlunya Perkakas Baru
Menyikapi sumber tekanan inflasi tersebut, kebijakan moneter dihadapkan pada sebuah pilihan kebijakan. Dalam mekanisme ITF, respon yang paling tepat dari kenaikan inflasi adalah menaikkan suku bunga. Namun diskresi terletak pada berapa besar magnitude kenaikan suku bunga tersebut. Hal inilah yang perlu menjadi pertimbangan dari kebijakan moneter di Indonesia. Tingkat inflasi yang berlebihan akan semakin memperlambat gerak perekonomian negeri. Namun di sisi lain, respon kebijakan moneter yang berlebihan (overkill) juga akan mengganggu pergerakan ekonomi tersebut. Dalam aras eksistensi paling dasar, menurunnya daya beli masyarakat dan melambatnya perekonomian akan menambah berat beban kehidupan yang harus dipikul masyarakat.

Oleh karenanya, upaya mengendalikan inflasi perlu dilakukan secara berhati-hati. Kebijakan moneter perlu mendeteksi secara jelas sumber-sumber tekanan inflasi sebelum memberikan responnya. Seberapa jauh peningkatan aggregate demand (sisi permintaan) memiliki dampak pada inflasi dan akibatnya pula pada pertumbuhan ekonomi. Kenaikan BI Rate sebesar 25 bps bulan ini sebenarnya telah memberikan sinyal kehati-hatian tersebut. Kenaikan BI Rate tidak dilakukan oleh Bank Indonesia secara membabi buta (excessive and aggresive) dan mekanistis dalam menyikapi tingginya inflasi. BI Rate juga tidak menjadi satu-satunya perkakas yang bekerja sendiri. Ia juga diimbangi oleh perkakas moneter lainnya seperti penyerapan ekses likuiditas, sterilisasi valas, dan mengoptimalkan OPT.

Adanya keterkaitan inflasi dengan produktifitas dan efisiensi perekonomian menunjukkan bahwa langkah menurunkan inflasi harus senantiasa dilakukan secara berimbang. Sementara itu, adanya keterkaitan antara inflasi dengan aspek-aspek struktural memberi implikasi bahwa pengendaliannya membutuhkan koordinasi yang terpadu antara seluruh elemen bangsa.

Indonesia dalam Sistem Finansial Global

dimuat di harian Investor, 12 Mei 2008
Kekuatan sistem keuangan global yang selama diagungkan, ternyata tak lebih dari sekadar buih (bubble) yang rapuh. Bagai racun yang bekerja cepat, gejala ini menebarkan kekhawatiran ke berbagai negara, tak terkecuali Indonesia.

Satu hal yang perlu kita sadari dalam menyikapi dampak rambatan dari krisis global saat ini adalah sebuah kenyataan bahwa sektor finansial telah mendominasi sektor perekonomian lainnya. Hal inilah yang mengakibatkan rentannya sistem keuangan Amerika Serikat saat menghadapi gejolak yang bersumber dari subprime mortgage.

Saat buih itu pecah, perekonomian AS terseret ke dalam arus ancaman resesi. Bisnis buih di pasar keuangan bagaikan bom waktu yang potensinya sangat besar dalam melelehkan seluruh sistem keuangan global.

Hasil penelitian Gerard Dumenil dan Dominique Lévy (2001), dua ekonom dari Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, menunjukkan bahwa globalisasi sistem keuangan dunia bercirikan pada sebuah dominasi kekuasaan finansial atas sektor ekonomi lain. Dominasi sektor keuangan ini menggelembungkan transaksi finansial, sehingga menjadi buih besar yang rapuh.

B Herry Priyono mengistilahkan ‘sektor finansial’ (finance) sebagai praktik manajemen mutakhir atas kinerja reksa dana, dana pensiun, asuransi, commercial dan investment banking, sekuritas, dan sebagainya. Sektor inilah yang membentuk modal serta melakukan permainan atas sektor barang dan riil.

Pasar modal yang cita-cita luhurnya dimaksudkan sebagai strategi pembentukan modal bagi investasi, dalam globalisasi dewasa ini justru tumbuh menjadi pasar judi. Hal ini menjadikan sektor itu dapat menggembung menjadi buih dalam pusaran spekulasi. Buih dapat diciptakan dalam pasar keuangan demi keuntungan para pemilik kapital. Pada tataran ini, perekonomian Indonesia tak terhindarkan dari pusarannya.

Aliran Dana Asing
Dalam Buku Laporan Perekonomian Indonesia 2007 yang diluncurkan belum lama ini, Bank Indonesia menyebutkan bahwa tantangan bagi perekonomian ke depan tidaklah ringan. Secara implisit terlihat bahwa dominasi sektor keuangan atas sektor riil juga terjadi di Indonesia. Kekhawatiran akan terjadinya pelarian dana asing dari Indonesia mengemuka dalam beberapa pemikiran.

Dana asing berjangka pendek pada perekonomian Indonesia jumlahnya memang cukup besar, sekitar US$ 15 miliar. Total volume transaksi valas di pasar spot sepanjang tahun 2007 mencapai US$ 561 miliar, atau meningkat hampir 50% dibanding tahun sebelumnya. Perkembangan ini sebagian besar didorong oleh masuknya aliran dana asing ke pasar keuangan Indonesia.

Oleh karena itu, arus keluar yang terjadi pada pertengahan tahun 2007 tentu berdampak pada perekonomian Indonesia secara keseluruhan, terutama memberi tekanan pada nilai tukar rupiah. Dampak lanjutan pelemahan nilai tukar ini merambat ke berbagai sektor kehidupan, mulai dari meningkatnya harga-harga hingga pada keresahan pada lapis masyarakat yang paling bawah.

Pada periode terjadinya krisis subprime mortgage, selera risiko dari para investor global terhadap aset di negara seperti Indonesia menurun drastis. Hal itu berkolerasi erat dengan perkembangan nilai tukar rupiah. Menyikapi fenomena yang terjadi, kita perlu mewaspadai dan mencermati dampak kuasa finansial tersebut pada perekonomian Indonesia.

Para pemilik modal asing lebih menempatkan perspektifnya pada keuntungan yang mereka dapat dari penanaman modal mereka. Tapi begitu prospek ekonomi atau pengelolaan ekonomi suatu negara memburuk, tanpa ayal, mereka akan keluar setiap saat. Kita patut bersyukur bahwa meski pasar keuangan Indonesia turut terkena imbas krisis di AS, sampai saat ini dampak yang ditimbulkannya masih dapat diminimalkan.

Para pemodal asing masih bertahan dalam menanamkan dananya di negeri ini. Kondisi fundamental ekonomi yang didukung pengelolaan kebijakan makroekonomi yang semakin membaik menjadikan perekonomian Indonesia memiliki daya tahan yang lebih baik terhadap kejutan eksternal. Kondisi tersebut berbeda dengan beberapa tahun sebelumnya di mana kejutan eksternal langsung menimbulkan gejolak berkepanjangan.

Namun, kita tetap perlu mewaspadai dampak krisis global yang ternyata lebih dalam dan luas dari perkiraan. Hal serius yang nyata di hadapan kita adalah betapa sektor finansial dapat menciptakan buih yang bisa meletus setiap saat. Oleh karenanya, upaya kita menyeimbangkan pergerakan di pasar finansial dengan kerja nyata di sektor riil menjadi sebuah hal yang tak dapat ditunda lagi

Dekonstruksi dan rekonstruksi kebijakan publik Kita menyadari bahwa tidak ada satu negara pun di dunia ini yang dapat menahan dan menutup diri dari perkembangan global. Di satu sisi perkembangan global memberi manfaat bagi negeri, tapi di sisi lain ia bisa jadi sebuah petaka. Pusaran resesi global yang berdampak luas pada banyak negara, termasuk Indonesia, menjadi contoh petaka yang dapat dibawa oleh perekonomian global.

Untuk itu, para pemangku kebijakan dituntut lebih berani melakukan terobosan. Kebijakan makroekonomi perlu diambil dengan lebih arif dan keberanian mengambil risiko perlu dilakukan jika memang itu demi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Akhirnya perlu bergerak keluar dari cateris paribus yang diyakininya selama ini, khususnya menyikapi kekuasaan modal, dominasi sektor finansial, dan globalisasi.

Sepuluh tahun setelah krisis adalah saat yang tepat bagi kita untuk mengisi dekade-dekade ke depan dengan kerja keras dan kerja kolektif serta sikap saling mendukung guna mencapai suatu kehidupan yang lebih baik.

Mampukah Meretas Jalan Sendiri?

Kerap dikatakan bahwa untuk keluar dari keterperangkapan kita pada globalisasi, kapitalisme, dan neoliberalisme, kita perlu meretas jalan alternatif. Jalan, yang bukan sekedar meniru resep atau mengadopsi kebijakan negara lain. Namun, adakah sebenarnya jalan sendiri itu? Atau memang benar apa yang diistilahkan Francis Fukuyama, End of History, kapitalisme adalah ideologi terakhir bagi manusia. Sebagaimana juga yang dikatakan Margaret Thatcher tentang neoliberalisme, bahwa T.I.N.A (There Is No Alternatives). Kita menghadapi jalan buntu.

Kekuatan pasar memang seolah tidak mengijinkan jalan keluar. Theodor Adorno dan Max Horkheimer, tokoh sentral The Frankfurt School, dalam bukunya Dialectic of The Enlightment berupaya mengkritik keras kapitalisme yang dikatakan predatoris dan banyak memakan korban. Mereka, yang juga dikenal sebagai kaum Kiri Baru (New Left) mencoba mencari jalan alternatif dari kekuatan tersebut. Tapi, mereka seolah mengalami jalan buntu (aphoria). Kenyataannya adalah bahwa kapitalisme telah melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan zaman, sehingga menjadi sistem yang paling masuk akal saat ini. Kekuatan arus bawah (unterbau) yang dulu dikumandangkan Karl Marx sebagai penyeimbang kekuatan suprastruktur (uberbau), telah menyesuaikan diri dalam arus kapitalisme. Fenomena inilah yang membuat Adorno dan Horkheimer putus asa dan pesimis. Kebanyakan masyarakatpun mulai mengamini pemikiran bahwa ideologi lain sudah tak perlu diperjuangkan lagi. Kapitalisme telah membuktikan keberhasilan dan terbukti membawa kemakmuran bagi umat manusia. Bahwasanya terjadi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, bukan kegagalan kapitalisme, namun lebih kepada disfungsional dari sistem.

Kebijakan Menendang Tangga
Bagi kita yang mempelajari ekonomi dan sejarah tentu ingat dengan Alexander Hamilton, Menteri Keuangan pertama Amerika Serikat, yang mencetuskan ide awal “industri proteksi”. Ia menolak petuah Adam Smith tentang perdagangan bebas. Menurut Hamilton, perdagangan bebas tidak akan membawa kebaikan bagi negara berkembang seperti Amerika Serikat pada masa itu. Friedrich List, di tahun 1841, kemudian menuangkan diagnosis masyhur tentang strategi “menendang tangga” (kicking away the ladder) yang dilakukan Amerika Serikat dan Inggris. Ia menulis, “adalah siasat yang sangat umum dipakai, ketika seseorang telah mencapai puncak kejayaan, ia tendang tangga yang ia pakai untuk memanjat. Ia lenyapkan tangga itu agar pihak lain tidak bisa mengejarnya. Lalu ia berkhotbah kepada bangsa-bangsa lain tentang keuntungan perdagangan bebas, sambil berpura-pura menyesal bahwa selama ini telah menempuh jalan yang salah”. Tampak jelas di sini, doktrin perdagangan bebas, yang dianggap berstatus ilmiah sebagai dalil sejarah, bukannya tidak melibatkan strategi Negara-negara adidaya yang “menendang tangga”.

Doktin itulah yang ditanamkan oleh negara maju ke negara berkembang. Kita dihadapkan pada sebuah realita bahwa kekuatan pasar jangan dilawan. Dalam rangka menanggulangi krisis ekonomi yang dialami oleh beberapa negara kita mengenal paket kebijakan Konsensus Washington. Agenda pokok paket kebijakan Konsensus Washington yang menjadi menu dasar program penyesuaian struktural di negara yang terkena krisis meliputi : (1) pelaksanaan kebijakan anggaran ketat, termasuk penghapusan subsidi negara dalam berbagai bentuknya, (2) pelaksanaan liberalisasi sektor keuangan, (3) pelaksanaan liberalisasi sektor perdagangan, dan (4) pelaksanaan privatisasi BUMN. Langkah itu ditempuh dan terbukti secara perlahan membawa beberapa negara keluar dari krisis.

Kekuatan Pasar atas ekonomi
Bukti lain kuatnya kapitalisme dan neoliberalisme terlihat dari kekuatan sektor finansial atas sektor lainnya. Krisis subprime mortgage dan meningkatnya harga komoditas telah mengguncang pasar keuangan di berbagai negara. Bagi negara emerging market, dampaknya beragam. Namun upaya untuk tetap menjaga kredibilitas dan kepercayaan pasar adalah kredo yang dipegang oleh para pengambil kebijakan. Kebijakan yang kurang tepat, seketika akan dihukum oleh pasar. Akhirnya, langkah yang bersahabat dengan pasar akan menjadi pilihan bagi para pengambil kebijakan. Ada tiga hal yang menunjukkan kuatnya tekanan pasar atas ekonomi negara berkembang. Pertama, saat krisis melanda

Menerobos Jalan Buntu?
Dengan kungkungan dan kekuatan dari Globalisasi dan paham neoliberalisme tersebut, sulit rasanya menemukan jalan alternatif. Kita telah digiring ke dalam paradigma dan keyakinan bahwa inilah jalan terbaik yang ada saat ini. Rute dan pilihan kebijakan yang ditempuh otoritas sekalipun, tak terlepas dari jalur mainstream. Semenjak krisis, kita semakin melihat betapa institusi publik menerapkan resep dan jalan sebagaimana yang diresepkan oleh negara-negara adidaya. Upaya menjaga kepentingan pasar menjadi syarat dalam kebijakan apapun yang diambil. Di sini, kita tidak melihat adanya jalan alternatif? Kita, seperti Adorno dan Horkheimer, menghadapi jalan buntu.

Lantas, haruskah kita berhenti? Tentu langkah kompromi perlu ditempuh. Semangat yang digaungkan Habermas melalu dikursi dan komunikasi. Ujungnya, tak semata pemerintah dan otoritas yang memiliki. Keberanian dari masyarkaat akar rumput untuk mencari jalan alternative ini menjadi penting. Kekuatan masyarkaat amadani, kekuatan UMKM, kepedulian masyarkata, kaum ibu, professional kantoran, mereka adalah sebuah kekuatan besar untuk mengatasi jeratan neoliberalisma. Dengan dan atau tanpa restu pemerintah, mereka adalah jalan alternatif. Sebagaimana seorang pengembara dalam sebuah sajakn Robert Frost, The Road Not Taken, tiba di ujung jalan yang kebetulan bercabang dua.Dia memilih satu jalan dengan pertimbangan bahwa dengan berjalan hidupnya akan lebih bermakna daripada kalau dia diam.

Bahasa dan Makna

Whereof one cannot speak, thereof one must be silent, itu adalah ungkapan terkenal dari Ludwig Wittgenstein (1889-1951) dalam bukunya Tractatus Logico Philosophicus. Melalui dua bukunya, Tractatus Logico-Philosophicus (1921) dan Philosophical Investigation (1953), Wittgenstein telah memengaruhi perkembangan filsafat di kemudian hari, khususnya tradisi analitik. Dalam buku I (teori gambar), yang merupakan tahap awal pemikirannya, Ia memengaruhi para filsuf neopositivisme. Sedangkan tahap pemikiran berikutnya, buku II (teori permainan bahasa), menjadi titik pangkal tradisi analitik bahasa.

Inti karya Wittgenstein dalam Tractatus Logico-Philosophicus ialah bahwa apa yang dapat dikatakan bisa dikatakan dengan jelas, dan tentang apa yang tidak dapat dikatakan kita harus berdiam diri. Bagi Wittgenstein batas tersebut hanya dapat ditarik dalam bahasa. Ide sentral karya Wittgenstein di sini adalah teori gambar (picture theory), yaitu bahwa proposisi adalah gambar dari realitas. Suatu gambar dapat menampilkan apa yang digambarkan jika ada kesamaan struktur antara keduanya. Struktur yang dimaksud adalah susunan atau kaitan logis tertentu antara elemen-elemen yang membentuk sesuatu. Wittgenstein menyebut struktur logis ini sebagai bentuk logis (logical form). Hubungan antara gambar (bahasa) dan yang digambarkannya (obyek, realitas) adalah kesamaan bentuk logis. Dengan demikian, Wittgenstein pun menganggap bahwa proposisi etika dan metafisika tidaklah mungkin. Wittgenstein memang tidak menyangkal akan adanya hal-hal “abstrak”, misalnya konsep kematian atau Tuhan, tetapi menurutnya hal-hal seperti kematian dan Tuhan tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata dan karenanya kita harus berdiam diri. Baginya hanya ada satu bahasa yang memiliki makna, yaitu bahasa deskriptif, bahasa yang berbicara tentang realitas empiris. Tetapi segera ia menuai kritik bahwa gagasannya itu rapuh. Hal inilah yang menjadi dasar membuat ia bergeser ke teori kedua, teori permainan bahasa.

Dalam teori keduanya, Wittgenstein menyangkalnya dengan mengajukan konsep "language game" (aturan atau tata bahasa). Bahasa deskriptif menurutnya hanyalah salah satu bentuk saja dalam keseluruhan penggunaan bahasa. Arti kata-kata hanya dapat dipahami dalam kerangka acuan aturan bahasa yang digunakan. Satu kata yang sama bila digunakan dalam tata bahasa dengan aturan pakai yang berbeda, akan mendapat arti yang berbeda pula. Arti suatu kata terus-menerus selalu dapat berubah, tergantung penggunaannya.

Pada tahap ini Wittgenstein sadar bahwa suatu kata tidak harus menunjuk pada suatu obyek dan makna kata tergantung dalam penggunaannya. Suatu kata tetap memiliki arti walaupun tidak ada obyek yang ditunjuknya. Arti suatu kata tergantung penggunaannya dalam bahasa, karena ia tak dapat dilepaskan dari tata aturan bahasa yang digunakan. Wittgenstein menyadari akan makna bahasa yang terlalu sempit jika hanya untuk menggambarkan fakta-faktanya saja.

Jalan Buntu Program Pencerahan

Adakah jalan keluar dari perangkap kapitalisme saat ini? Theodor Adorno dan Max Horkheimer merupakan tokoh yang sangat sentral dalam The Frankfurt School. Mereka juga dikenal sebagai pencetus aliran Kiri Baru (New Left). Aliran ini mencoba mengkritik kapitalisme namun berada pada tataran yang tidak seradikal Karl Marx. Proyek pencerahan berusaha mencerahkan manusia dengan mengajaknya berpikir rasional. Melalui proyek pencerahan manusia diajak untuk mendidik diri meninggalkan mitos dan menggunakan nalar. Di satu sisi, proyek pencerahan ini berupaya melepaskan mitos dan agama, namun di sisi lain ia juga melahirkan mitos atau agama baru. Di bidang ekonomi misalnya, efisiensi dan hukum pasar menjadi konsekuensi dari Proyek Pencerahan. Lahirlah irasionalitas baru yaitu segala hal menjadi komoditi, artinya ia kehilangan nilai sebenarnya. Produksi dibuat bukan untuk memenuhi kebutuhan, melainkan kebutuhan baru terus menerus diciptakan demi pertumbuhan produksi. Kalaupun ada demonstrasi dari kalangan kiri, maka atribut demo akan disediakan oleh produksi baru.

Semua hal menjadi komoditas (Lukacs: reifikasi). Konsumsi menjadi yang paling utama. Apa yang dikhawatirkan Marx tidak terjadi, tegangan antara unterbau dan uberbau tidak terjadi. Kapitalisme terbukti bisa mengakomodir semua orang. Di negara kapitalis, para petani dan buruh kini sudah bisa hidup dengan kebebasannya sendiri. Mereka membeli komoditi dan produk-produk kapitalis. Semua unsur kritis terus dibuat komoditi oleh ekonomi pasar. Herbert Marcuse menyebut ini dalam manusia satu dimensi, one dimensional man, yaitu manusia yang sudah terintegrasi penuh dalam rasionalitas. Kalaupun diadakan revolusi, hasilnya akan sama. Di sini, Adorno dan Horkheimer putus asa dan pesimis. Kapitalisme seolah tidak menyediakan jalan keluar. Semua hal mampu diakomodasi dalam kapitalisme. Merekapun akhirnya menghadapi jalan buntu (aphoria).

Renungan Adorno dan Horkheimer ini mencerminkan keterbatasan generasi pertama dari Kaum Kiri Baru. Renungan-renungan kritis mereka akhirnya tidak dapat menembus kenyataan bahwa fenomena kapitalisme telah menyerang balik Proyek Pencerahan yang sejak awal telah disuarakan oleh Marx dan darinya hendak diperjuangkan melalui kebebasan. Gerakan pencerahan akhirnya menjadi sekedar gerakan budaya. Namun gerakan mereka tidak sia-sia karena membuka jalan bagi pemikir pemikir selanjutnya.

Antara Benci dan Rindu

Maraknya modal asing masuk ke Indonesia seakan membangkitkan sense deja vu dalam diri kita. Tepat 10 tahun sejak krisis berlalu dengan simptom yang sama, modal asing. Modal asing yang kita elu-elukan, tapi juga kita benci bila ia pergi. Antara benci dan rindu.....Akankah krisis terjadi lagi.

Sepatah pemikiran saya di Harian Republika, 11 Juni 2007. Arus Modal Asing: Antara Benci dan Rindu