Saya adalah pecinta teater dan drama. Di Gelora Bung Karno semalam, sebuah drama kembali terjadi. Tim nasional Indonesia melaju ke Final piala AFF. Gegap gempita penontonpun meledak riuh. Lewat internet, saya melihat bahwa sepak bola adalah sebuah teater yang mampu menerabas batas.
Sepak bola memang lebih dari sekedar olah raga. Bukan hanya para pecinta bola, namun banyak pula mereka yang tak paham sepak bola, malam itu ikut bersorak riang menyaksikan tim nasional Indonesia. Mulai dari semangat nasionalisme, lambang garuda di dada, merah putih di lapangan, teknik permainan, hingga sekedar menyaksikan wajah tampan para pemain muda. Banyak alasan. Tapi itu semua adalah penanda bahwa nasionalisme dan kebangsaan masih nyata di sepakbola.
Di balik segala tekhnik permainan, hingga wajah tampan pemain, pertandingan sepak bola selalu memberi kita banyak makna. Sebelum menonton sepak bola tadi malam, saya terlibat diskusi dengan seorang kawan tentang krisis ekonomi di Eropa. Kami berbicara mengenai krisis ekonomi global yang telah tiga tahun berjalan. Tak banyak kita memperoleh jawab. Tapi siapa sangka bahwa pemandangan di Gelora Bung Karno semalam bisa menjelaskan krisis global.
Riuh rendah penonton di lapangan menunjukkan bahwa sepak bola adalah jawaban mengapa globalisasi gagal. Sepak bola adalah jawaban mengapa krisis bisa terjadi. Sepak bola mengatakan bahwa globalisasi menyimpan kelemahan.
Jauh hari sebelum krisis terjadi, Franklin Foer pernah menulis sebuah buku berjudul “How Soccer Explains The World”. Menurutnya, sepak bola bisa menjelaskan dunia, baik dari sisi politik, budaya, sosial, dan ekonomi, di era globalisasi ini.
Teori globalisasi mengatakan bahwa dunia semakin datar. Batas negara bisa diterabas dengan menyatunya ekonomi dunia. Muncullah ide penyatuan mata uang, perjanjian dagang, hingga berbagai kerjasama multilateral dan bilateral. Kemudian lahirlah Uni Eropa, WTO, AFTA, APEC, G20, dan kerjasama lain yang mensamarkan batas-batas negara. Uni Eropa bahkan telah menyatukan mata uangnya menjadi Euro. Di ASEAN sendiri, muncul diskusi untuk membuat mata uang bersama ASEAN.
Batas negara diterabas karena kekuatan modal tak mengenal nasionalisme. Bagi modal, tujuan utamanya adalah keuntungan. Modal kemudian merasuk ke dalam pikiran para pengambil keputusan, oligarki perusahaan, dan para kapitalis, untuk dapat menyediakan ruang lebih luas bagi berkembang biaknya modal. Globalisasi adalah jawaban dari ambisi modal tersebut.
Tapi, pada ujungnya manusia tetap tak bisa diperbudak oleh modal. Seberapapun derasnya arus globalisasi, semangat tribalisme kesukuan tetap ada. Hal inilah yang menjadi hambatan bergulirnya globalisasi. Dan di sepak bola, kita melihat jawaban akan fenomena itu.
Inggris misalnya, kalau bicara negara, mereka memakai bendera Union Jack, atau menyebut diri dengan United Kingdom. Tapi saat tiba di sepak bola, mereka punya empat bendera, Scotland, England (St. George’s Cross), Wales, dan (Northern) Ireland. Semangat kesukuan, tribalisme, dan nasionalisme masing-masing wilayah, tetap tak bisa dipersatukan oleh kekuatan apapun, termasuk kapital.
Saat kita melihat sepak bola Indonesia, yang saat ini muncul adalah nasionalisme. Pemandangan di GBK semalam menunjukkan bahwa nasionalisme masih hidup. Berhadapan dengan Filipina, Malaysia, Vietnam, emosi kebangsaan muncul lebih tinggi dari emosi regionalisme. Menghadapi Malaysia di final nanti, banyak yang bukan lagi sekedar melihat sebagai sepak bola. Emosi dan sentimen bangsa ikut mewarnai pertandingan itu.
Franklin Foer menyebut hal ini dengan semangat tribalisme yang masih hidup. Setiap negara masih memiliki nilai-nilai itu. Menurutnya, sepak bola muncul "to defend the virtues of old-fashioned nationalism", sebagai cara "a way to blunt the return of tribalism".
Semangat inilah yang selalu menjadi ganjalan dari harapan penyatuan modal yang didengung-dengungkan oleh para birokrat, kapitalis, dan oligarki perusahaan. Di satu sisi, kapitalisme bicara soal penyatuan modal dan bergesernya batas negara. Tapi di sisi lain, sepakbola justru membangkitkan nasionalisme, etnisitas, dan batas negara, yang justru diperangi oleh globalisasi.
Tak dapat dipungkiri bahwa sepakbola juga besar karena globalisasi. Sepak bola adalah juga industri. Para pemain tampan di bintang iklan, kaos adidas, nike, dan merek-merek global, mewarnai sepak bola. Korporasi global juga membesarkan sepak bola melalui beragam promosi. Bursa transfer pemain antar benua terus terjadi, seolah menjadi penanda bahwa sepak bola adalah bisnis global. Tapi di keping mata uang yang sama, sepak bola adalah juga soal nasionalisme, keyakinan, bahkan agama, bagi sebagian orang. Ada hal-hal yang tak terbeli oleh modal global.
Merujuk pada krisis ekonomi di Eropa, saat ini mulai muncul kembali semangat tribalisme atau nasionalisme masing-masing negara Eropa. Mereka menuntut pembubaran mata uang Euro, dan kembali pada mata uang masing-masing. Mata uang adalah kebanggaan nasional mereka. Menurut mereka, Euro dianggap menjadi salah satu penyebab krisis. Kembali pada kebanggaan nasional, seperti kembali pada identitas tim nasional, adalah jawaban keluar dari krisis.
Krisis global juga menunjukkan bahwa masing-masing negara saat ini sibuk mempertahankan dirinya sendiri. Mereka tidak peduli lagi soal penyatuan negara, kerjasama perdagangan, ataupun globalisasi. Hal terpenting saat ini adalah menyelamatkan ekonomi masing-masing. Cina menuduh Amerika, demikian pula sebaliknya. Negara berkembang menuduh negara maju, demikian pula sebaliknya. Muncullah apa yang dinamakan “currency war” atau “perang mata uang”. Forum seperti APEC dan G-20 tak mampu sepenuhnya mengatasi semangat nasionalisme masing-masing negara anggotanya.
Thomas Friedman pernah mengatakan bahwa “The World is Flat”. Tapi krisis global telah membalik itu semua. Kini, dunia tak lagi datar, “The World is Round Again”. Dunia terpilah-pilah dalam batas-batas dan nasionalisme masing-masing negara.
Sepak bola menunjukkan bahwa semangat nasionalisme senantiasa bergelora di diri para pendukung tim. Globalisasi tak mampu merenggut semangat itu. Dan di situlah, globalisasi menemukan kelemahan. Kini, dunia menjadi tidak rata lagi.
Salam sepakbola.
Monday, December 20, 2010
Sunday, April 18, 2010
Yamazaki, sang Astronot Mama
Beberapa hari ini, media massa di Jepang memuat berita tentang Naoko Yamazaki. Ia adalah astronot perempuan Jepang yang mampu membetot perhatian publik. Kesuksesannya adalah sebuah fenomena, karena Yamazaki adalah juga seorang ibu rumah tangga. Dalam kultur masyarakat Jepang, tak banyak ibu rumah tangga yang bisa meraih sukses seperti dirinya. Meski Jepang adalah negara modern, pandangan terhadap kaum perempuan masih tradisional. Nilai yang masih dipegang adalah bahwa kaum perempuan itu “konco wingking”(teman di belakang) yang tugas utamanya mengurus rumah dan anak. Oleh karena itu, fokus pemberitaan tentang Yamazaki bukan tentang perannya di ruang angkasa, namun lebih pada perannya dalam kehidupan keluarga.Yamazaki, wanita berusia 39 tahun, yang kini bertugas sebagai insinyur stasiun ruang angkasa, harus meninggalkan putrinya yang baru berusia 7 tahun, bernama Yuki, dan suaminya, Taichi, yang secara sukarela meninggalkan pekerjaannya untuk mengurus anak dan rumah. Taichi meninggalkan pekerjaannya sebagai insinyur perancang software untuk secara “full time” mengurus rumah dan mendukung karir istrinya. Keduanya telah menikah selama 11 tahun, tepat sesaat setelah Yamazaki terpilih dalam program astronot Jepang.
Televisi di Jepang berulangkali menayangkan Taichi, sang suami, sedang mencuci beras untuk makan malam dan mencuci pakaian, sebuah tugas yang sangat aneh untuk pria di Jepang. Media massa kemudian menjuluki Yamazaki sebagai “Mom Astronaut”, julukan yang tidak membuatnya senang, karena kurangnya apresiasi media pada sang suami. Dalam sebuah wawancara, Yamazaki mengatakan bahwa selama 11 tahun ini, ia tak mungkin mencapai karir yang sukses tanpa dukungan suami. Ia menempatkan suaminya tetap sebagai kepala keluarga yang sangat ia hormati. Meski dalam praktiknya, ia mengakui tak mudah.
Kisah Yamazaki ini membangkitkan kesadaran tentang semakin meningkatnya peranan perempuan dalam kehidupan masyarakat. Kaum perempuan, pada ujungnya, memiliki kesetaraan derajat dengan kaum pria. Kalau melihat pada kehidupan ekonomi, kaum perempuan di Jepang memang bukan kaum yang terpinggirkan. Hak sosial, politik, maupun kesehatan (biasanya dilihat dari angka kematian ibu yang melahirkan), semuanya sama, bahkan lebih baik dari kaum pria. Namun dalam peranan mereka di pekerjaan dan perusahaan, nilai-nilai tradisional kerap masih dipegang oleh banyak keluarga.Berbeda dengan di Indonesia yang memiliki Kementerian Pemberdayaan Perempuan, maka peranan perempuan di Indonesia bisa dikatakan jauh lebih baik. Banyak sudah perempuan Indonesia yang sukses dan memiliki peranan sama dengan kaum pria. Bukan hanya astronot perempuan yang dulu pernah kita miliki, namun kita juga memiliki Presiden dari kaum perempuan. Di bidang ekonomi, kita melihat Menteri Keuangan yang perempuan terbukti tangguh dan disiplin dalam melakukan pembenahan di jajarannya, termasuk menjaga ketahanan fiskal negeri ini.
Namun, dilihat dari kehidupan sosial secara umum, memang kaum perempuan Indonesia masih terpinggirkan. Dari jumlah penduduk miskin absolut di Indonesia, apabila dibedakan menurut jenis kelaminnya, maka penduduk perempuan miskin (16,72%) lebih banyak jumlahnya dibanding laki-laki (16,61%). Kalau kita merinci menurut rumah tangga, maka rumah tangga miskin yang dikepalai perempuan, jumlahnya makin bertambah dari tahun ke tahun. Kemiskinan di Indonesia sangat lekat dan dekat dengan perempuan. Di sisi lain, dana BLT yang diterima dari Pemerintah sebagian besar diterima oleh laki laki, karena definisi kepala keluarga di Indonesia masih menempatkan laki-laki sebagai subjeknya. Tidak mengherankan jika perempuan di Indonesia identik dengan kemiskinan.
Mendefinisikan kaum perempuan memang sebuah hal yang sulit dan senantiasa menjadi perdebatan filsafat sepanjang zaman, mulai dari pemikir perempuan seperti Simone de Beauvoir, Kristeva & Irigaray, hingga Julia Kristeva, situasi kaum Perempuan kerap menjadi situasi problematik dan bukan afirmatif.
Namun satu hal yang jelas adalah bahwa bangsa ini tentu tak bisa berjalan tanpa perempuan. Dalam penentuan kebijakan makroekonomi, kaum ibu memiliki peran yang lebih besar dari kaum bapak. Andai para ibu rumah tangga mogok saja dalam sehari, atau berhenti membeli satu jenis barang secara serempak (yang sering terjadi), maka bermasalahlah perekonomian Indonesia.
Semoga semakin banyak perempuan Indonesia yang maju dan menjadi “Yamazaki-Yamazaki” di ruang angkasa, maupun di panggung lainnya.
Selamat berakhir pekan. Salam.
Jangan Beli Tanah, Harganya Turun Looh ...
Orang tua kita dulu sering berkata, kalau punya rejeki, belilah tanah. Tanah adalah investasi jangka panjang yang menguntungkan, karena harganya akan terus naik. Uang hasil jual tanah bisa buat biaya kuliah anak-anak di masa depan. Tapi itu kisah di Indonesia. Di Jepang, pesan itu tidak sepenuhnya benar. Harga tanah di Jepang justru terus turun seiring dengan pusaran deflasi yang berkepanjangan. Membeli tanah di saat-saat sekarang ini bisa berarti rugi.Meledaknya bubble harga asset di tahun 90-an masih meninggalkan luka yang dalam pada ekonomi Jepang. Lingkaran setan turunnya harga barang dan jasa mengakibatkan harga tanah di Jepang terus turun. Sebaliknya, harga tanah yang terus turun mengakibatkan harga barang dan jasa turun. Begitu terus berputar-putar.
Daerah Ginza di Tokyo, dahulu terkenal sebagai daerah termahal sedunia. Harga tanah dan permintaannya tinggi. Tapi kini, harga tanah di Ginza turun sekitar 25% hingga 26% secara rata-rata tahunan (y-o-y). Data dari Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transport, dan Turisme Jepang menyebutkan bahwa tekanan deflasi telah menyeret harga properti semakin ke bawah. Nilai properti di Jepang secara umum turun 4,6% (y-o-y) pada Januari 2010.
Secara umum, harga tanah di Tokyo, Nagoya, dan Osaka, turun 5% dibandingkan tahun lalu. Indikator fundamental real estate Jepang juga menunjukkan penurunan yang drastis dalam beberapa tahun belakangan ini. Nilai investasi tanah dari perusahaan-perusahaan di Jepang telah turun sebesar 56% sejak tahun 2008. Di sisi lain, perbankan di Jepang menahan diri untuk tidak memberikan kredit karena ketidakpastian di masa depan, meski suku bunga kebijakan sudah mendekati nol persen. Masyarakat juga menahan diri untuk membeli tanah karena ekspektasi akan terus turunnya harga.Tekanan kemudian diberikan pada Bank of Japan untuk terus menjalankan tugasnya memerangi deflasi. Namun, Gubernur Bank of Japan mengatakan bahwa upaya menekan deflasi tidak bisa ditangani hanya oleh bank sentral melalui kebijakan moneter. Saat ini suku bunga kebijakan sudah mepet di angka 0 persen dan Bank of Japan telah mengucurkan dana sebesar 20 triliun Yen ke pasar keuangan. Secara teori, mekanisme moneter melalui jalur harga asset memang dapat dilakukan oleh kebijakan moneter dengan memengaruhi perubahan harga asset dan kekayaan masyarakat, yang selanjutnya berdampak pada pola pengeluaran investasi dan konsumsi. Apabila bank sentral melakukan kebijakan moneter yang ekspansif, maka hal tersebut akan mendorong penurunan suku bunga, dan pada gilirannya menaikkan harga asset.
Namun, nampaknya kenyataan tak semudah itu. Kebijakan makroekonomi yang diyakini oleh banyak kalangan tentang kekuatan yang dimiliki bank sentral perlu direnungkan kembali. Kekuatan bank sentral memiliki batas. Bank sentral bukanlah “pesulap dengan tongkat ajaibnya” yang bisa membalikan keadaan dengan mudah lagi. Pada akhirnya, kebijakan fiskal, struktural, maupun regulasi di sistem keuangan menjadi kelindan yang sangat dibutuhkan. Amalgamisasi berbagai kebijakan itu, dan bukan saling menyalahkan, menjadi kunci keluar dari krisis. Untuk itu, dibutuhkan inovasi dan keberanian menempuh langkah yang sulit ke depan.
Turunnya harga tanah di Jepang hanyalah sebuah gejala tentang masalah besar yang masih dihadapi oleh perekonomian secara makro, baik di Jepang, maupun pengelolaan makroekonomi secara global. Sudah saatnya kita melakukan perenungan kembali akan kebijakan makroekonomi yang diyakini selama ini. Semoga kita bisa menarik pelajaran dari hal tersebut. Salam.
Yakuza dan Gangster di Ekonomi
Peranan gangster dalam perekonomian adalah rahasia yang terjaga baik (the worst-kept secret) dan sulit diungkap selama ratusan tahun. Membutuhkan keberanian dan risiko yang besar untuk membongkar kiprah mereka. Para gangster mampu mengisi celah yang selama ini tidak disentuh para pengambil kebijakan. Mereka juga mampu menyatu dan menjalin hubungan dengan masyarakat, birokrat, militer, politisi, serta memberi peran di dalamnya.Di Jepang, istilah “four finger economy” mengacu pada peranan Yakuza dalam perekonomian Jepang. Yakuza, gangster Jepang yang bercirikan tattoo sekujur tubuh dan memiliki tangan berjari empat, telah lama hadir dalam kehidupan masyarakat Jepang. Di masa lalu, mereka adalah para ronin (samurai tak bertuan) yang menguasai dunia hitam. Peranannya di zaman modern terus berkembang, mulai dari sindikat kejahatan, pemerasan, judi, narkoba, hingga penjualan senjata. Krisis ekonomi global saat ini menjadi peluang bagi para Yakuza untuk mengembangkan usahanya di sektor finansial. Mulai dari aksi pencucian uang melalui berbagai perusahaan, hingga peranan mereka di sektor UMKM atau masyarakat kecil, sebagai “lintah darat”.
Meski secara nominal beberapa indikator ekonomi di Jepang menunjukkan kemajuan, secara riil, ekonomi Jepang masih lemah. Dilema yang dihadapi oleh ekonomi Jepang adalah deflasi yang berkepanjangan. Hal itu mengakibatkan ekonomi Jepang bagai tubuh “kurang darah”, alias tak bergairah. Akibatnya, banyak perusahaan Jepang yang merugi bahkan ditutup. Ruginya Japan Airlines, munculnya kasus Toyota dan Honda, hanya puncak dari gunung es masalah yang dihadapi ekonomi Jepang. Pengangguran masih tinggi, dan banyak perusahaan yang terpaksa harus mem-PHK karyawannya. Data terakhir dari Pemerintah Jepang menunjukkan bahwa perekonomian Jepang masih berada dalam pusaran krisis, angka pertumbuhan triwulan IV-2009 tumbuh lebih rendah dari prediksi sebelumnya.
Hal inilah yang menyebabkan perseteruan antara pemerintah dan Bank of Japan (bank sentral Jepang) saat ini. Pemerintah, melalui Menteri Keuangan, Naoto Kan, menekan Bank of Japan untuk bertindak cepat membawa Jepang keluar dari deflasi. Di sisi lain, Gubernur Bank of Japan, Shirakawa, mengatakan bahwa permasalahan deflasi bukan soal moneter, namun bagaimana pemerintah memperbaiki sektor industri dan memperbaiki struktur penyaluran kredit ke masyarakat. Kebijakan moneter telah optimal dan bukan solusi untuk keluar dari masalah saat ini.
Bank of Japan telah menurunkan suku bunga hingga mendekati nol persen. Bank of Japan juga telah menggelontorkan dana lebih dari 20 triliun Yen ke pasar agar tercipta permintaan. Namun yang terjadi, uang tersebut kembali masuk ke bank sentral. Rumah tangga tidak mau meminjam, industri tidak mau meminjam, dan bank tidak mau meminjamkan, karena keyakinan akan masa depan ekonomi yang belum membaik. Mengatasi hal ini, pemerintah Jepang terus menerus menambah utangnya untuk membiayai pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Jepang saat ini menjadi salah satu negara penghutang terbesar di dunia. Lembaga rating internasional seperti S&P bahkan mengancam untuk menurunkan rating pemerintah Jepang. Dalam kondisi seperti ini, Pemerintah memojokkan bank sentral yang kurang tanggap. Keduanya terus berseteru.
Lesunya ekonomi, dan perseteruan antara pengambil kebijakan, memberi ruang bagi Yakuza untuk bermanuver. Macetnya saluran antara perbankan dan industri serta rumah tangga, difasilitasi oleh Yakuza. Mereka masuk ke kehidupan riil masyarakat, memberi pinjaman, memberi perlindungan, dan memasok kebutuhan masyarakat, serta jaminan keamanan. Masyarakat yang membutuhkan dana karena “kepepet” juga akhirnya tenggelam ke lembah hitam, masuk dalam jeratan utang para Yakuza.
Bukan hanya di kalangan bawah, di perusahaan raksasa Jepang, peran Yakuza juga menjadi “perbincangan”. Menurut pemberitaan di harian The Japan Times, peranan Yakuza dalam perusahaan besar Jepang tak pernah terungkap dan selalu menjadi perdebatan. Proses intermediasi perbankan yang macet, penciptaan kredit yang gagal, dan birokrat saling menyalahkan, adalah rentetan yang memberi peluang bagi bisnis para Yakuza.
Bagaimana dengan di Indonesia? Seberapa jauh para gangster masuk dalam dunia finansial? Peranan gangster dalam ekonomi Indonesia juga sebuah rahasia yang tersimpan baik selama puluhan tahun. Tak pernah terungkap dan hanya menjadi pembicaraan di warung kopi.
Kala pemerintah, bank sentral, dan politisi saling menyalahkan, kala kekuatan formal tidak optimal, gangster akan selalu melihat celah untuk mengambil peranan. Saya mencoba mengutip kata Mario Puzzo, ”Behind every great fortune, there is a crime..”. Di balik kekayaan yang luar biasa, biasanya tersimpan kejahatan.
Mudah-mudahan negeri ini dihindari dari kejahatan. Ngeri ah ….. Salam.
Salary Man Menuntut Kenaikan Gaji
Demonstrasi menuntut kenaikan gaji tak hanya terjadi di negeri kita. Di negara maju seperti Jepang, tuntutan kenaikan gaji kerap terjadi. Alasannya macam-macam, tapi salah satunya tentu untuk menuntut kehidupan yang lebih baik. Beberapa waktu lalu, di daerah Ginza, saya melihat dengan serombongan kaum pekerja Jepang (biasa disebut Salary Man) yang berteriak-teriak dan menyanyikan yel-yel untuk menuntut kenaikan gaji. Para salary man itu merasakan semakin beratnya kehidupan di Jepang, secara khusus di kota besar seperti Tokyo, dewasa ini.Kehidupan di Jepang memang semakin dirasakan sulit, apalagi sejak krisis global melanda. Perekonomian Jepang saat ini masih lesu dan geraknya didorong terutama oleh besarnya stimulus pemerintah. Pidato dari Gubernur Bank of Japan di awal tahun 2010 mengatakan bahwa ekonomi Jepang masih belum memiliki momentum yang tepat bagi pemulihan yang berkelanjutan. Hal ini berarti, dalam jangka pendek, sampai dengan semester I-2010, perekonomian Jepang masih akan lesu.
Kondisi pasar tenaga kerja di Jepang juga masih menyimpan masalah. Angka pengangguran yang meningkat mencapai lebih dari 5% pada triwulan IV-2009 telah menjadikan kehidupan di Jepang semakin sulit. Di kota Tokyo, Pemerintah menyediakan penampungan bagi lebih dari 800 orang pengangguran sampai dengan pekerjaan bisa didapatkan. Hal ini berdampak pada besarnya subsidi yang harus dikeluarkan pemerintah Jepang untuk memberikan penampungan bagi para pencari kerja.Bagi kalangan pekerja, gaji yang rendah dan pas-pasan menjadi salah satu masalah. Kala perusahaan Jepang menghadapi persaingan ketat di pasar global, mereka mulai memangkas jumlah karyawan dan menghemat gaji. Hal ini menambah jumlah pengangguran dan mempersulit kehidupan para pekerja.
Berbagai tantangan tersebut memang menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintahan Yukio Hatoyama. Namun masalah politik juga masih menghantui kubu Hatoyama terkait dengan skandal suap di partainya DPJ. Masalah ekonomi politik ini juga telah menurunkan popularitas pemerintahan Hatoyama.
Dengan berbagai masalah tersebut, tentu tak heran bila kita melihat mulai munculnya demonstrasi di jalan-jalan. Namun bedanya, demonstrasi di Jepang dilakukan secara santun dan jauh dari sikap anarkis. Meski mereka mengkritik pemerintah dengan berbagai kebijakannya, kepentingan orang lain tetap mereka perhatikan. Salah satu contohnya adalah bagaimana mereka menjaga agar tidak menghalangi penyebrang jalan. Apabila terdapat zebra cross, para pendemo memisahkan diri untuk memberi jalan pada penyeberang.Ungkapan rasa dan kesulitan hidup memang kadang kerap membuat kita kalang kabut. Namun bagaimana ia diungkapkan tanpa menyulitkan orang lain, apalagi hingga mengacaukan kestabilan negara, menjadi pelajaran bagi kita. Mudah-mudahan kita bisa belajar mengungkap rasa dengan cara yang makin hari makin santun.
Salam.
Repotnya Kalau Harga Turun Terus
“Apa yang bisa naik tapi tak bisa turun?”. Teka teki iseng itu sering diungkap di negeri kita. Dan Jawaban yang kita dengar adalah harga-harga. Kita seolah terbiasa dengan kenaikan harga. Ya, kenaikan harga yang terus menerus, apalagi tidak terkendali, memang menyulitkan kehidupan masyarakat. Namun, penurunan harga yang terus menerus, dan tidak terkendali, juga menyulitkan kehidupan. Berbeda dengan di negara kita yang menghadapi masalah dengan kenaikan harga (inflasi), Jepang justru menghadapi masalah dengan penurunan harga (deflasi). Jadi, teka teki di atas tentu tidak berlaku di Jepang.Dulu ada istilah bahwa Jepang adalah negara yang terkenal mahal biaya hidupnya. Tapi deflasi yang terjadi di Jepang, telah mengubah paradigma itu. Seorang economist Jepang, Noriko Hama, dalam essaynya tentang deflasi mengatakan bahwa kompetisi dari para produsen untuk menurunkan harga (yasuuri kyoso) telah “menghancurkan masyarakat”. Kalau kita sekarang berkeliling berbagai pusat perbelanjaan di Jepang, akan terlihat dengan nyata bahwa perang pemotongan harga terjadi dengan besar-besaran.
Sebuah fenomena yang menjadi pembicaraan saat ini adalah toko retail pakaian yang bernama UNIQLO. Toko ini terkenal menjual barang dagangannya dengan harga rendah. Celana jeans di Uniqlo, rata-rata berharga 900 yen atau sekitar Rp90.000. Baju kerja, kaus, dan pakaian dalam, rata-rata dijual lebih rendah dari Rp100.000. Dengan kualitas yang cukup baik, Uniqlo menyerang pangsa pasar pakaian di Jepang yang terkenal mahal. Kompetisi harga rendah yang ekstrim (gekiyasu) bukan hanya terjadi di bisnis pakaian. Muncul juga supermarket dan toko-toko yang menamakan dirinya 100 yen Shop (Hyaku En Shop). Toko itu menawarkan semua barang dengan harga sekitar 100 yen atau Rp 10.000. Mereka memberi tagline pada dagangannya, bahwa dengan 100 yen, anda bisa hidup di Jepang.
Di bisnis makanan, restoran Yoshinoya yang terkenal dengan beef bowlnya juga ikut-ikutan memotong harga. Kalau dulu satu porsi beef bowl dihargai 580 yen atau sekitar Rp58 ribu, kini diturunkan menjadi 380 yen atau sekitar Rp38 ribu. Perang penurunan harga terjadi pada bisnis makanan cepat saji di Jepang.Di kalangan ekonom terjadi perbedaan pendapat dan saling menyalahkan. Sebagian menyalahkan para retailer ini yang menurunkan harga terlalu ekstrim sehingga pusaran deflasi semakin parah. Tapi para retailer membela diri. Mereka menyalahkan rendahnya daya beli masyarakat sebagai faktor lesunya ekonomi. Artinya, walaupun harga sudah diturunkan, pembelian tetap tidak meningkat.
Semenjak krisis melanda, ekonomi Jepang memang dilanda kelesuan. Pasar domestik mengecil dan daya beli menurun. Deflasi bisa jadi penanda akan lesunya perekonomian. Apabila harga-harga terus turun, tentu produsen tidak memiliki insentif untuk berproduksi, pengangguran meningkat, dan ekonomi bertambah lesu. Upaya meningkatkan daya beli menjadi program dari pemerintahan Hatoyama, PM Jepang yang baru. Kebijakan memberi lebih banyak uang pada generasi muda menjadi target yang akan dicapai dalam beberapa tahun ke depan. Sayangnya, jumlah generasi muda ini terus menurun. Ujungnya, Jepang juga menggalakkan program “banyak anak, banyak rejeki”, agar generasi muda semakin banyak dan daya beli bisa meningkat.
Inflasi ataupun deflasi terbukti menyulitkan kehidupan masyarakat secara umum. Berbeda dengan Jepang, kita memiliki keunggulan di sisi daya beli. Saat krisis ekonomi melanda, ekonomi Indonesia terbukti masih bergairah dan tetap tumbuh karena daya beli masyarakat yang masih kuat. Hal ini sebenarnya yang menjadi kekuatan ekonomi Indonesia dalam menghadapi krisis global. Permasalahannya adalah bagaimana agar daya beli masyarakat tetap dapat dijaga dan inflasi dapat dikendalikan.
Langkah mengendalikan inflasi itu, diamanatkan kepada bank sentral. Di Jepang, tugas ini dipikulkan pada Bank of Japan, yang sudah memotong suku bunga hingga 0,1% untuk mendorong ekonomi, meski belum juga berhasil sepenuhnya. Di Indonesia, tugas mengendalikan inflasi dipikulkan pada Bank Indonesia yang menjaga suku bunga pada tingkatan yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi.
Inflasi atau deflasi adalah musuh yang dihadapi bersama dalam kehidupan. Banyak pihak mungkin tidak menyadari secara langsung arti inflasi atau deflasi. Namun saat gejala itu terjadi, dampaknya dirasakan pada kehidupan. Hal itulah yang saat ini dirasakan di Jepang, ataupun di Indonesia pada masa krisis moneter lalu, saat inflasi meroket drastis.
Salam.
Suster Pahlawan di Jepang
Dibandingkan dengan Filipina, kemampuan bangsa kita dalam menghargai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) masih jauh dari optimal. Padahal para TKI adalah pahlawan devisa dalam arti sebenarnya. Kalau kita melihat struktur Neraca Pembayaran Indonesia, akan terlihat bahwa penghasilan TKI adalah salah satu elemen pemasukan yang berpotensi besar mendukung ketahanan ekonomi kita. Kalau diperbandingkan, Tenaga Kerja Filipina mampu menyumbang devisa sebesar hampir 20 milyar dollar AS dalam setahun. Sementara di Indonesia, sumbangan TKI belum sampai 7 milyar dollar AS. Oleh karena itu, upaya menghargai peranan para TKI di luar negeri dan meningkatkan kompetensi mereka adalah juga prasyarat kestabilan makroekonomi Indonesia.Di Jepang, langkah KBRI Tokyo patut dikagumi. Pekan lalu saya diajak oleh KBRI untuk mendatangi pusat pelatihan para perawat dari Indonesia yang akan dipekerjakan di seluruh Jepang. Pusat pelatihan itu terletak di kota Hakone, perfektur Kanagawa, atau sekitar 2 jam perjalanan dari kota Tokyo. Program pelatihan perawat ini adalah bagian dari kesepakatan EPA (Economic Partnership Agreements) antara pemerintah Jepang dan Indonesia. Ada sekitar 316 perawat dari seluruh Indonesia yang ikut serta dalam pelatihan. Selama 3 bulan di sana, mereka dididik bahasa Jepang, sebelum kemudian disebar untuk bekerja di berbagai Rumah Sakit di Jepang.
Menjadi perawat di luar negeri, apalagi Jepang, tidak mudah. Mereka dituntut memiliki pengalaman yang sarat, plus ketrampilan bahasa tekhnis keperawatan. Oleh karena itu, para perawat dapat dikategorikan sebagai pekerja yang berketrampilan (skilled workers). Perawat ini berbeda dengan pada umumnya TKI Indonesia yang tergolong unskilled workers dan bekerja di sektor rumah tangga. Skilled workers memiliki ketrampilan dan tentu, penghasilan yang lebih tinggi. Hal ini pada ujungnya tentu akan menyumbang devisa yang lebih besar bagi negara.
Kunjungan KBRI ke Hakone selain untuk membantu penyelesaian dokumen-dokumen, juga memberikan mereka informasi tentang perlindungan hukum dan peran KBRI sebagai pengayom para Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Sungguh mengagumkan melihat para pejabat KBRI seperti Bp Abas Ridwan, atase bidang ekonomi, dan Bp Amir Radjab, atase bidang konsuler, yang begitu akrab dengan para TKI dan sepenuh hati membantu keperluan mereka. Bahkan tanpa segan-segan, mereka turun tangan berdiskusi, langsung menulis, dan menandatangani paspor para perawat.Upaya reaching out, keluar, dan membuka diri seperti yang dilakukan KBRI Tokyo itu tentu membawa wajah teduh bagi para perawat. Berbagai upaya ini memang telah dilakukan oleh KBRI Tokyo sejak lama. Bahwa KBRI bukan sebuah tempat angker bagi masyarakat Indonesia, namun juga rumah bersama bagi masyarakat Indonesia yang ada di sana.
Namun langkah KBRI saja tidaklah cukup. Peranan KBRI hanya sebatas dalam menjalankan fungsi diplomatiknya. Di hulu, membangun kompetensi para tenaga kerja juga harus dilakukan. Berbagai langkah, seperti menyaring tenaga kerja yang kompeten dan handal di tanah air, menciptakan tenaga terdidik, hingga masalah perlindungan hukum, membutuhkan sinergi lintas departemen dan juga elemen bangsa lainnya. Dari sisi perbankan, upaya mempermudah aliran pembayaran uang ke tanah air (remitansi) juga sangat dibutuhkan para TKI. Hal ini agar mereka tidak menjadi korban para calo ataupun kejahatan lainnya saat tiba di tanah air.
Berbagai langkah tersebut, apabila diseriusi, bisa jadi sebuah pilar kuat bagi kestabilan makroekonomi Indonesia. Hal itu telah terbukti di Filipina. Saat krisis global 2008 lalu, tingkat penilaian premi risikonya tetap rendah, sementara Indonesia dinilai rawan (angka CDS Indonesia mencapai 1000 – atau risiko tinggi bagi investasi). Para investor menilai risiko Filipina lebih rendah dari Indonesia, karena mereka memiliki keterjaminan aliran dana dari tenaga kerja sebesar 15-20 milyar dollar AS selama setahun.
Tentu, jalan masih panjang untuk membangkitkan peran para pahlawan devisa Indonesia.
Salam.
Banyak Anak Banyak Rejeki, Dorong Ekonomi
Majalah The Economist dalam laporannya tahun 2009 pernah menulis tentang Indonesia. Disebutkan di sana bahwa Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi besar dunia di masa depan. Salah satu potensi kekuatan Indonesia adalah faktor demografi. Besarnya jumlah penduduk berusia produktif yang dimiliki Indonesia merupakan kekuatan yang tak tertandingi di negara kawasan, baik oleh Cina ataupun Jepang.
Melongok ke Jepang, semakin mahalnya biaya hidup, pendidikan, dan meningkatnya angkatan kerja wanita, menjadikan tingkat kelahiran di Jepang menurun drastis. Total rasio kelahiran di Jepang terus anjlok dari 1,57 di tahun 1989 menjadi 1,37 di tahun 2008. Angka ini jauh di bawah rasio pertumbuhan penduduk yang dapat mendukung populasi yang berkesinambungan, yaitu 2,1. Sebuah lembaga riset di Jepang mengatakan bahwa populasi Jepang akan menciut sepertiga pada tahun 2050, dan pada tahun 2105 tinggal tersisa sekitar 44 juta orang Jepang di dunia. Jumlah penduduk usia produktif, antara 15-64 tahun, hanya tinggal separuh dari yang ada sekarang pada tahun 2055.
Dengan angka kelahiran yang rendah, dalam 20-30 tahun ke depan, Jepang akan kehilangan peranannya sebagai kekuatan ekonomi dunia. Jepang bahkan bisa dikategorikan sebagai decaying country, atau negara yang menuju kepunahan. Hal ini juga terjadi di Cina. Kebijakan “satu anak” yang diterapkan selama beberapa tahun ini, telah menyusutkan jumlah angkatan kerja produktif di Cina.
Secara ekonomi, jumlah penduduk yang menyusut sungguh tidak menguntungkan. Jumlah tenaga produktif dan terpelajar merupakan salah satu kekuatan ekonomi sebuah negara. Bukan hanya di Cina dan Jepang, beberapa negara Eropa (Jerman, Swedia, Perancis) juga menghadapi masalah yang serius di bidang kependudukan.Kembali ke Jepang, sejak krisis global melanda, masalah kependudukan ini semakin membuat ekonomi Jepang terhempas dalam jurang krisis. Upaya PM Jepang yang baru, Yurio Hatoyama, untuk mengangkat ekonomi Jepang, menghadapi jalan terjal. Menurunnya jumlah penduduk berkorelasi pula pada semakin rendahnya permintaan domestik. Berbeda dengan Indonesia yang permintaan domestik menguasai 60% dari pertumbuhan ekonomi, di Jepang, permintaan domestik sangat rendah. Selain kultur orang Jepang yang gemar menabung, jumlah penduduk mudanya yang notabene konsumtif terus menurun.
Untuk itu, di awal tahun 2010, pemerintah Hatoyama mengumumkan berbagai program pemulihan ekonomi , untuk mendorong pertumbuhan hingga mencapai 2 persen pada 2020. Salah satu program pemerintah Jepang adalah mendorong terciptanya permintaan domestik. Dan strategi yang dilakukan adalah mendorong angka kelahiran. Jepang memberi subsidi besar-besaran bagi pasangan muda yang berniat memiliki anak. Pemerintah juga akan menambah tempat penitipan anak (child care center) di berbagai gedung perkantoran, agar para ibu yang bekerja tidak khawatir untuk memiliki anak. Pemerintah juga akan memberikan tunjangan sebesar 26.000 Yen (sekitar Rp2,6 juta) per anak setiap bulan. Berbagai program mendorong keluarga di Jepang agak “punya anak” terus dilakukan. Pepatah orang tua kita dulu, “Banyak Anak, Banyak Rejeki” nampaknya menjadi valid di Jepang.
Implikasi kependudukan pada ekonomi di berbagai negara maju tersebut memberi pelajaran bagi ekonomi Indonesia. Hal yang sebaliknya justru terjadi pada ekonomi kita. Jumlah penduduk kita besar, terutama mereka yang memiliki usia produktif. Tak heran, bila The Economist menyebutkan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi masa depan.
Namun, apa yang disebut majalah Economist baru sebatas potensi, belum menjadi aksi. Syarat menjadikan potensi tersebut menjadi aksi tidaklah mudah. Ketika ekonomi semakin bertumbuh dan canggih, ia membutuhkan penduduk yang memiliki skills atau ketrampilan tinggi yang semakin beragam. Dengan demikian, tuntutan untuk melakukan investasi besar-besaran di bidang pendidikan adalah sebuah keharusan. Pemerintah perlu fokus dan serius membangun masa depan bangsa melalui pendidikan.
Jumlah penduduk besar, namun tidak memiliki kultur tinggi dan pendidikan yang memadai, hanya akan menjadi beban bagi sebuah negara. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari ekonomi Jepang. Salam.
Tuesday, December 01, 2009
Badai Century Menghantam Ekonomi
posted on Bisnis Indonesia 26 November 2009
Berbeda dengan perekonomian di negara maju yang relatif tahan terhadap isu di luar ekonomi, perekonomian Indonesia terbukti masih rentan terhadap berbagai isu. Hal ini terbukti saat kasus Bank Century semakin bergulir bagai badai yang menghantam ekonomi kita.
Hasil audit investigatif BPK, hak angket Bank Century di DPR, yang berjalin kelindan dengan berlarut-larutnya kasus Bibit-Chandra, membawa pemulihan ekonomi Indonesia seolah-olah berhenti di tempat. Program 100 hari pemerintah seolah-olah raib ditiup angin. Acara Rembuk Nasional (National Summit) yang memuat gagasan-gagasan besar tentang ekonomi Indonesia ke depan, seolah-olah termarginalkan dari ruang-ruang diskusi publik.
Banyak pelaku ekonomi, khususnya investor asing, mulai bertanya tentang kasus hukum yang mencuat dikaitkan dengan pemulihan ekonomi. Sebenarnya apabila kita melihat berbagai indikator ekonomi makro, tak dapat dipungkiri bahwa ekonomi Indonesia memang telah menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang membaik.
Indonesia bahkan telah disandingkan dengan China dan India, sebagai flavour of the day oleh para investor asing. Kita melihat bahwa konsumen di Indonesia sudah mulai bangkit dan membeli. Hal ini tecermin dari kuatnya tingkat konsumsi kita yang tumbuh rata-rata 5% dalam beberapa tahun terakhir ini.
Kita melihat juga ekspor kita terus meningkat seiring dengan pulihnya ekonomi dunia dan membaiknya pertumbuhan ekonomi di negara mitra dagang.
Menghadapi krisis global di tahun 2008, ekonomi Indonesia terbukti mampu melaluinya dengan baik. Kebijakan makroekonomi yang berhati-hati telah menahan perlambatan lebih jauh dari perekonomian Indonesia.
Di sisi stabilitas sistem keuangan, sebenarnya penanganan kasus Bank Century di tahun 2008 yang relatif tidak menimbulkan guncangan di pasar keuangan, dapat dikatakan sebuah keberhasilan otoritas dalam meredam gejolak lebih lanjut dari dampak krisis. Sayangnya, penanganan kasus itu menyisakan persoalan hingga kini.
Persoalan mendasar
Kalau dilihat secara lebih detail, ekonomi kita memang masih menyimpan banyak pekerjaan rumah. Kita belum melihat perbaikan yang berarti di bidang investasi. Belum banyak investor yang mau memberikan komitmennya pada ekonomi Indonesia di jangka panjang.
Para investor masih menunggu (wait and see) kalau ditanya tentang investasi yang berjangka panjang. Hal itu terlihat dari jumlah investasi yang jumlahnya menurun dari 11,7% pada 2008, menjadi sekitar 3% sampai dengan triwulan III-2009.
Padahal, investasi adalah bukti nyata yang menggambarkan komitmen investor pada ekonomi Indonesia. Kita mungkin bisa menyalahkan krisis global dan lemahnya ekonomi dunia, yang menjadi penyebab turunnya jumlah investasi tersebut.
Namun, dibandingkan dengan negara kawasan yang masih bisa menarik investasi, potensi dan besarnya ekonomi Indonesia seharusnya bisa menarik investasi riil lebih banyak agar peningkatan produksi dapat berlanjut.
Tantangan ekonomi kita ke depan adalah bagaimana dapat membangun komitmen dari para investor dan pelaku pasar utama. Tanpa komitmen jangka panjang, akibatnya adalah, ekonomi kita bisa 'terlihat' bergairah, tetapi pergerakannya lebih banyak ditopang oleh para petualang kapital sesaat.
Posisi asing di SBI dan SUN yang jumlahnya mencapai hampir US$4,5 miliar menjadi indikator masuknya dana asing di pasar keuangan kita. Para pemilik modal datang ke negeri ini untuk menanam dalam penempatan portofolio jangka pendek, dan tergiur dengan keuntungan sesaat yang saat ini menjanjikan.
Namun, kalau diajak bicara tentang perspektif yang lebih jauh, dapat dilihat yield SUN jangka panjang (di atas 15 tahun) yang masih tinggi. Hal ini menunjukkan persepsi mereka tak seindah yang terlihat di jangka pendek.
Pada galibnya, aliran dana asing jangka pendek tersebut tidaklah salah sepenuhnya. Sepanjang kepercayaan bisa terus dibangun, dana itu akan tetap mengendap di pasar keuangan kita, dan syukur-syukur bisa beralih pada penempatan atau investasi jangka panjang.
Gejala adverse selection dari para investor seperti itu, saat ini masih menguntungkan bagi perekonomian kita. Kita melihat bahwa nilai tukar dan indeks saham masih stabil. Namun, kita juga perlu menyadari bahwa gejala saat ini bukanlah pilar yang kuat dalam mendukung kemajuan ekonomi kita yang berkelanjutan. Persepsi dan confidence para pemilik modal ini sangat rawan apabila terjadi gangguan, seperti permasalahan hukum maupun apabila ada policy inconsistency.
Di sisi policy inconsistency, pihak pemerintah dan Bank Indonesia berulangkali menegaskan kepada para pelaku pasar bahwa tidak akan melakukan banyak perubahan dalam pengelolaan makroekonomi yang ada saat ini.
Namun, di sisi penegakan hukum, apabila berbagai permasalahan hukum yang ada saat ini berlarut larut, dapat dipastikan para investor akan semakin menunda komitmen mereka dalam jangka panjang. Dan bukan itu saja, dana jangka pendek yang ada saat ini juga dikhawatirkan akan ikut keluar.
Kita perlu menyadari bahwa pilar ekonomi kita saat ini masih belum kuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.
Menghadapi tahun 2010 nanti, tantangan terbesar adalah memfokuskan kebijakan dan kegiatan ekonomi pada pilar yang lebih kokoh, yaitu sektor produksi. Upaya membangun kekuatan ekonomi domestik, menarik investasi riil, ikut serta dalam global chain production sebagai pemerkayaan ekspor kita, dan upaya membangun industri, adalah langkah strategis yang membutuhkan kerja sama dan kepercayaan tinggi dari para pelaku ekonomi.
Kita juga perlu terus menambah daya respons sisi suplai guna menyeimbangkan respons di sisi permintaan.
Di sisi lain, kasus Bank Century menuntut penyelesaian yang tepat dan adil. Permasalahan hukum harus diproses secara hukum, permasalahan politik juga harus diproses secara politik, sementara permasalahan teknis perbankan kiranya diselesaikan dengan mekanisme perbankan.
Jangan sampai ada campur aduk dalam penyelesaiannya, yang menjadikan masalah menjadi semakin complicated dan berlarut-larut. Secara umum tentu pengungkapan kasus Bank Century ini ditunggu oleh masyarakat agar prosesnya menjadi transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penggunaan dana sebesar Rp6,7 triliun tentu mengundang ingin tahu banyak kalangan. Namun, hal yang perlu diingat adalah bahwa penyelesaian kasus ini jangan sampai mengorbankan hal lain yang lebih penting, yaitu pembangunan ekonomi. Semakin lama dan komplikatif kasus ini bergulir, maka ongkos ekonominya akan semakin mahal dan berdampak pada turunnya kepercayaan pelaku pasar. Akibatnya, ekonomi Indonesia akan terus tertatih-tatih dan semakin terpuruk.
Oleh Junanto Herdiawan
Peneliti Ekonomi Madya Bank Indonesia
Berbeda dengan perekonomian di negara maju yang relatif tahan terhadap isu di luar ekonomi, perekonomian Indonesia terbukti masih rentan terhadap berbagai isu. Hal ini terbukti saat kasus Bank Century semakin bergulir bagai badai yang menghantam ekonomi kita.
Hasil audit investigatif BPK, hak angket Bank Century di DPR, yang berjalin kelindan dengan berlarut-larutnya kasus Bibit-Chandra, membawa pemulihan ekonomi Indonesia seolah-olah berhenti di tempat. Program 100 hari pemerintah seolah-olah raib ditiup angin. Acara Rembuk Nasional (National Summit) yang memuat gagasan-gagasan besar tentang ekonomi Indonesia ke depan, seolah-olah termarginalkan dari ruang-ruang diskusi publik.
Banyak pelaku ekonomi, khususnya investor asing, mulai bertanya tentang kasus hukum yang mencuat dikaitkan dengan pemulihan ekonomi. Sebenarnya apabila kita melihat berbagai indikator ekonomi makro, tak dapat dipungkiri bahwa ekonomi Indonesia memang telah menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang membaik.
Indonesia bahkan telah disandingkan dengan China dan India, sebagai flavour of the day oleh para investor asing. Kita melihat bahwa konsumen di Indonesia sudah mulai bangkit dan membeli. Hal ini tecermin dari kuatnya tingkat konsumsi kita yang tumbuh rata-rata 5% dalam beberapa tahun terakhir ini.
Kita melihat juga ekspor kita terus meningkat seiring dengan pulihnya ekonomi dunia dan membaiknya pertumbuhan ekonomi di negara mitra dagang.
Menghadapi krisis global di tahun 2008, ekonomi Indonesia terbukti mampu melaluinya dengan baik. Kebijakan makroekonomi yang berhati-hati telah menahan perlambatan lebih jauh dari perekonomian Indonesia.
Di sisi stabilitas sistem keuangan, sebenarnya penanganan kasus Bank Century di tahun 2008 yang relatif tidak menimbulkan guncangan di pasar keuangan, dapat dikatakan sebuah keberhasilan otoritas dalam meredam gejolak lebih lanjut dari dampak krisis. Sayangnya, penanganan kasus itu menyisakan persoalan hingga kini.
Persoalan mendasar
Kalau dilihat secara lebih detail, ekonomi kita memang masih menyimpan banyak pekerjaan rumah. Kita belum melihat perbaikan yang berarti di bidang investasi. Belum banyak investor yang mau memberikan komitmennya pada ekonomi Indonesia di jangka panjang.
Para investor masih menunggu (wait and see) kalau ditanya tentang investasi yang berjangka panjang. Hal itu terlihat dari jumlah investasi yang jumlahnya menurun dari 11,7% pada 2008, menjadi sekitar 3% sampai dengan triwulan III-2009.
Padahal, investasi adalah bukti nyata yang menggambarkan komitmen investor pada ekonomi Indonesia. Kita mungkin bisa menyalahkan krisis global dan lemahnya ekonomi dunia, yang menjadi penyebab turunnya jumlah investasi tersebut.
Namun, dibandingkan dengan negara kawasan yang masih bisa menarik investasi, potensi dan besarnya ekonomi Indonesia seharusnya bisa menarik investasi riil lebih banyak agar peningkatan produksi dapat berlanjut.
Tantangan ekonomi kita ke depan adalah bagaimana dapat membangun komitmen dari para investor dan pelaku pasar utama. Tanpa komitmen jangka panjang, akibatnya adalah, ekonomi kita bisa 'terlihat' bergairah, tetapi pergerakannya lebih banyak ditopang oleh para petualang kapital sesaat.
Posisi asing di SBI dan SUN yang jumlahnya mencapai hampir US$4,5 miliar menjadi indikator masuknya dana asing di pasar keuangan kita. Para pemilik modal datang ke negeri ini untuk menanam dalam penempatan portofolio jangka pendek, dan tergiur dengan keuntungan sesaat yang saat ini menjanjikan.
Namun, kalau diajak bicara tentang perspektif yang lebih jauh, dapat dilihat yield SUN jangka panjang (di atas 15 tahun) yang masih tinggi. Hal ini menunjukkan persepsi mereka tak seindah yang terlihat di jangka pendek.
Pada galibnya, aliran dana asing jangka pendek tersebut tidaklah salah sepenuhnya. Sepanjang kepercayaan bisa terus dibangun, dana itu akan tetap mengendap di pasar keuangan kita, dan syukur-syukur bisa beralih pada penempatan atau investasi jangka panjang.
Gejala adverse selection dari para investor seperti itu, saat ini masih menguntungkan bagi perekonomian kita. Kita melihat bahwa nilai tukar dan indeks saham masih stabil. Namun, kita juga perlu menyadari bahwa gejala saat ini bukanlah pilar yang kuat dalam mendukung kemajuan ekonomi kita yang berkelanjutan. Persepsi dan confidence para pemilik modal ini sangat rawan apabila terjadi gangguan, seperti permasalahan hukum maupun apabila ada policy inconsistency.
Di sisi policy inconsistency, pihak pemerintah dan Bank Indonesia berulangkali menegaskan kepada para pelaku pasar bahwa tidak akan melakukan banyak perubahan dalam pengelolaan makroekonomi yang ada saat ini.
Namun, di sisi penegakan hukum, apabila berbagai permasalahan hukum yang ada saat ini berlarut larut, dapat dipastikan para investor akan semakin menunda komitmen mereka dalam jangka panjang. Dan bukan itu saja, dana jangka pendek yang ada saat ini juga dikhawatirkan akan ikut keluar.
Kita perlu menyadari bahwa pilar ekonomi kita saat ini masih belum kuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.
Menghadapi tahun 2010 nanti, tantangan terbesar adalah memfokuskan kebijakan dan kegiatan ekonomi pada pilar yang lebih kokoh, yaitu sektor produksi. Upaya membangun kekuatan ekonomi domestik, menarik investasi riil, ikut serta dalam global chain production sebagai pemerkayaan ekspor kita, dan upaya membangun industri, adalah langkah strategis yang membutuhkan kerja sama dan kepercayaan tinggi dari para pelaku ekonomi.
Kita juga perlu terus menambah daya respons sisi suplai guna menyeimbangkan respons di sisi permintaan.
Di sisi lain, kasus Bank Century menuntut penyelesaian yang tepat dan adil. Permasalahan hukum harus diproses secara hukum, permasalahan politik juga harus diproses secara politik, sementara permasalahan teknis perbankan kiranya diselesaikan dengan mekanisme perbankan.
Jangan sampai ada campur aduk dalam penyelesaiannya, yang menjadikan masalah menjadi semakin complicated dan berlarut-larut. Secara umum tentu pengungkapan kasus Bank Century ini ditunggu oleh masyarakat agar prosesnya menjadi transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penggunaan dana sebesar Rp6,7 triliun tentu mengundang ingin tahu banyak kalangan. Namun, hal yang perlu diingat adalah bahwa penyelesaian kasus ini jangan sampai mengorbankan hal lain yang lebih penting, yaitu pembangunan ekonomi. Semakin lama dan komplikatif kasus ini bergulir, maka ongkos ekonominya akan semakin mahal dan berdampak pada turunnya kepercayaan pelaku pasar. Akibatnya, ekonomi Indonesia akan terus tertatih-tatih dan semakin terpuruk.
Oleh Junanto Herdiawan
Peneliti Ekonomi Madya Bank Indonesia
Monday, October 05, 2009
Nasib Kelam Pimpinan Bank Sentral
Tulisan ini dimuat juga di Harian Kompas, 13 Agustus 2009
Pengadilan terhadap unsur pimpinan bank sentral jarang terjadi di negeri lain. Namun, di Indonesia terjadi dari masa ke masa. Bank Indonesia tak pernah bisa dilepaskan dari lipatan kepentingan demi kepentingan, baik politik maupun ekonomi.
Kisah di balik pengadilan pimpinan Bank Indonesia (BI) yang telah dibukukan ini menarik untuk dibaca. Perubahan rezim Soekarno ke Soeharto, misalnya, membawa korban, yaitu diadilinya Jusuf Muda Dalam. Kemudian, pada perubahan dari rezim Soeharto ke zaman Reformasi terjadi penggantian mendadak terhadap Soedradjad Djiwandono. Selanjutnya, pada zaman Reformasi, korbannya adalah Syahril Sabirin atas kasus Bank Bali. Tidak cukup sampai di sini, terakhir adalah Burhanuddin Abdullah untuk kasus aliran dana BI.
Selain pemimpin nomor satu di bank sentral, hampir semua anggota Dewan Gubernur BI juga ikut diadili. Mereka adalah Aulia Pohan, Maman Soemantri, Bunbunan Hutapea, dan Aslim Tadjuddin.
Timbul pertanyaan, mengapa BI selalu berada dalam konstelasi politik dan ekonomi yang kisruh? Buku ini mencoba mencari jawabannya. Ditulis oleh mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah yang merupakan hasil perenungannya selama hampir satu setengah tahun menjalani proses hukum di balik tahanan.
Buku ini menarik karena bukan hanya bercerita mengenai kasus yang menimpa Burhanuddin. Bukan pula semata berisi pembelaan sebagaimana yang biasa ditulis banyak pejabat dari balik tahanan. Namun, buku ini justru berupaya memaknai konstelasi bank sentral di tengah kepentingan ekonomi politik.
Menghadapi badai
Dalam bukunya, Burhanuddin mengakui bahwa tak banyak orang yang paham dengan tugas dan fungsi dari bank sentral. Padahal, peran bank sentral diibaratkan seperti jantung yang memompa darah bagi tubuh manusia. Uang beredar serta jumlah dan fungsinya adalah darah yang pergerakannya diatur oleh bank sentral. Perekonomian akan berjalan secara dinamis dan bugar apabila peredaran uangnya tidak mengalami hambatan (hal 9). Tugas bank sentral dengan demikian sangat strategis dalam menjaga kestabilan perekonomian suatu negara.
Setelah menguraikan peran bank sentral dalam perekonomian pada bab 1 dan bab 2, Burhanuddin kemudian menceritakan kembali kasus aliran dana BI. Dalam menulis, ia melakukan perbandingan dengan beberapa kasus yang pernah terjadi, baik di dalam maupun luar negeri.
Saat krisis ekonomi menimpa, berbagai cara yang biasa digunakan dalam kondisi normal belum tentu dapat bekerja dengan baik. Sebagaimana Burhanuddin menulis, ”Upaya untuk keluar dari badai atau menghindari hantaman karang-karang itu bisa jadi tidak berarti sama sekali kalau orang tidak pernah mau tahu seperti apa badai yang terjadi atau bahkan tidak percaya ada badai. Cara pandang, pikiran, dan ukuran-ukuran yang dipakai untuk menilai segala upaya untuk keluar dari badai adalah untuk situasi dan kondisi yang normal. Tentu keduanya sulit bertemu” (hal 20).
Metafora ini digunakan Burhanuddin Abdullah saat menjelaskan kasus aliran dana BI, termasuk kebijakan BLBI pada masa lampau. Saat krisis tahun 1998, keadaan begitu kacau. Aturan- aturan hukum normal tidak berjalan. Saat itu perlu sebuah keberanian untuk melakukan penyelamatan terhadap ekonomi nasional. Ia menulis, ”Bantuan likuiditas adalah kebijakan yang lumrah pada masa krisis. Dan itu mampu menyelamatkan perekonomian kita untuk tidak rontok lebih jauh. Apabila dalam pelaksanaannya kemudian ada yang disalahgunakan, tentu bukan kebijakannya yang harus dipermasalahkan, tetapi penyalahgunaannya yang harus ditindak secara tegas dan pasti” (hal 21).
Terkait dengan aliran dana BI, hal serupa perlu dipertimbangkan. Saat kebijakan itu diambil pada tahun 2003, ada empat permasalahan utama yang dihadapi perekonomian Indonesia. Pertama, kredibilitas kebijakan Pemerintah dan BI yang rendah karena terlalu bergantung pada IMF. Kedua, kebijakan moneter kurang efektif dengan tingkat inflasi yang tinggi. Ketiga, kondisi perbankan yang belum solid. Dan, keempat, persoalan BLBI yang belum selesai sehingga menyebabkan kebijakan bank sentral tidak efektif.
Selain itu, Bank Indonesia sebagai bank sentral juga tidak dapat bekerja secara optimal karena amandemen Undang-Undang Bank Indonesia terkatung-katung dalam waktu yang lama. Kepentingan politik yang beraneka ragam menyebabkan proses amandemen itu berlarut-larut (hal 95).
Dalam kondisi seperti itu, Burhanuddin menyadari bahwa BI tidak akan mampu bekerja secara optimal. Apalagi untuk menghadapi kondisi ekonomi dan politik yang pada saat itu sedang sulit. Dalam pandangan Burhanuddin, Dewan Gubernur BI telah mengambil langkah strategis dengan itikad baik untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dimaksud, yaitu dengan melakukan langkah-langkah diseminasi kepada stakeholders BI.
Keputusan tersebut terbukti memberikan hasil positif berupa membaiknya kredibilitas BI yang kemudian mampu mendorong perekonomian ke arah yang lebih baik. Ironisnya, kebijakan itu jugalah yang pada kemudian hari dipermasalahkan sebagai pelanggaran hukum.
Pelajaran berharga
Pada bagian penutup, Burhanuddin mencatat pelajaran yang dapat dipetik dari konstelasi bank sentral dalam kehidupan politik ekonomi nasional. Salah satunya adalah perlunya mengkaji arah bentuk dan sifat hubungan antara BI dengan lembaga pemerintah dan lembaga negara lain. Terutama yang cocok dengan sejarah dan tradisi pengelolaan ekonomi kita. Selain itu, perlu dipikirkan kembali proses rekrutmen anggota Dewan Gubernur BI. Proses saat ini adalah melalui fit and proper test di DPR. Cara ini rawan dengan politik uang serta proses dukung- mendukung berdasarkan partai politik dan kepentingan. Inilah yang kemudian diduga Burhanuddin rawan untuk ”pemerasan” oleh DPR (hal 271).
Membaca buku ini sungguh mengasyikkan karena Burhanuddin menulis dengan gaya bahasa yang ringan. Kalaupun ada kekurangan dari buku ini adalah kesan yang bercampur aduk antara suasana hati, proses hukum yang formal, dan arsip pengadilan yang panjang. Namun, hal itu tidak mengurangi kenikmatan membacanya.
Kasus hukum memang bisa dipandang dari berbagai sudut. Kala benar dan salah menjadi relatif, upaya menceritakan keduanya dari berbagai sudut pandang jadi menarik. Namun, satu pelajaran dari kasus ini adalah sikap berani mengambil risiko saat terjadi krisis demi kepentingan rakyat yang lebih luas. Sebuah sikap yang tak bisa dilakukan setiap orang.
Menarik apa yang disampaikan Emha Ainun Nadjib dalam kata pengantar buku ini, ”Penjara negara tidak lagi bisa diidentikkan dengan kesalahan. Dan kebebasan tidak berarti kebenaran. Yang lebih absolut lagi, penjara negara tidak sama dengan neraka, dan surga tidak pula bisa disamakan dengan sesuatu yang ada di luar penjara”.
Junanto Herdiawan Peneliti Ekonomi; Bekerja di Bank Sentral
Pengadilan terhadap unsur pimpinan bank sentral jarang terjadi di negeri lain. Namun, di Indonesia terjadi dari masa ke masa. Bank Indonesia tak pernah bisa dilepaskan dari lipatan kepentingan demi kepentingan, baik politik maupun ekonomi.
Kisah di balik pengadilan pimpinan Bank Indonesia (BI) yang telah dibukukan ini menarik untuk dibaca. Perubahan rezim Soekarno ke Soeharto, misalnya, membawa korban, yaitu diadilinya Jusuf Muda Dalam. Kemudian, pada perubahan dari rezim Soeharto ke zaman Reformasi terjadi penggantian mendadak terhadap Soedradjad Djiwandono. Selanjutnya, pada zaman Reformasi, korbannya adalah Syahril Sabirin atas kasus Bank Bali. Tidak cukup sampai di sini, terakhir adalah Burhanuddin Abdullah untuk kasus aliran dana BI.
Selain pemimpin nomor satu di bank sentral, hampir semua anggota Dewan Gubernur BI juga ikut diadili. Mereka adalah Aulia Pohan, Maman Soemantri, Bunbunan Hutapea, dan Aslim Tadjuddin.
Timbul pertanyaan, mengapa BI selalu berada dalam konstelasi politik dan ekonomi yang kisruh? Buku ini mencoba mencari jawabannya. Ditulis oleh mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah yang merupakan hasil perenungannya selama hampir satu setengah tahun menjalani proses hukum di balik tahanan.
Buku ini menarik karena bukan hanya bercerita mengenai kasus yang menimpa Burhanuddin. Bukan pula semata berisi pembelaan sebagaimana yang biasa ditulis banyak pejabat dari balik tahanan. Namun, buku ini justru berupaya memaknai konstelasi bank sentral di tengah kepentingan ekonomi politik.
Menghadapi badai
Dalam bukunya, Burhanuddin mengakui bahwa tak banyak orang yang paham dengan tugas dan fungsi dari bank sentral. Padahal, peran bank sentral diibaratkan seperti jantung yang memompa darah bagi tubuh manusia. Uang beredar serta jumlah dan fungsinya adalah darah yang pergerakannya diatur oleh bank sentral. Perekonomian akan berjalan secara dinamis dan bugar apabila peredaran uangnya tidak mengalami hambatan (hal 9). Tugas bank sentral dengan demikian sangat strategis dalam menjaga kestabilan perekonomian suatu negara.
Setelah menguraikan peran bank sentral dalam perekonomian pada bab 1 dan bab 2, Burhanuddin kemudian menceritakan kembali kasus aliran dana BI. Dalam menulis, ia melakukan perbandingan dengan beberapa kasus yang pernah terjadi, baik di dalam maupun luar negeri.
Saat krisis ekonomi menimpa, berbagai cara yang biasa digunakan dalam kondisi normal belum tentu dapat bekerja dengan baik. Sebagaimana Burhanuddin menulis, ”Upaya untuk keluar dari badai atau menghindari hantaman karang-karang itu bisa jadi tidak berarti sama sekali kalau orang tidak pernah mau tahu seperti apa badai yang terjadi atau bahkan tidak percaya ada badai. Cara pandang, pikiran, dan ukuran-ukuran yang dipakai untuk menilai segala upaya untuk keluar dari badai adalah untuk situasi dan kondisi yang normal. Tentu keduanya sulit bertemu” (hal 20).
Metafora ini digunakan Burhanuddin Abdullah saat menjelaskan kasus aliran dana BI, termasuk kebijakan BLBI pada masa lampau. Saat krisis tahun 1998, keadaan begitu kacau. Aturan- aturan hukum normal tidak berjalan. Saat itu perlu sebuah keberanian untuk melakukan penyelamatan terhadap ekonomi nasional. Ia menulis, ”Bantuan likuiditas adalah kebijakan yang lumrah pada masa krisis. Dan itu mampu menyelamatkan perekonomian kita untuk tidak rontok lebih jauh. Apabila dalam pelaksanaannya kemudian ada yang disalahgunakan, tentu bukan kebijakannya yang harus dipermasalahkan, tetapi penyalahgunaannya yang harus ditindak secara tegas dan pasti” (hal 21).
Terkait dengan aliran dana BI, hal serupa perlu dipertimbangkan. Saat kebijakan itu diambil pada tahun 2003, ada empat permasalahan utama yang dihadapi perekonomian Indonesia. Pertama, kredibilitas kebijakan Pemerintah dan BI yang rendah karena terlalu bergantung pada IMF. Kedua, kebijakan moneter kurang efektif dengan tingkat inflasi yang tinggi. Ketiga, kondisi perbankan yang belum solid. Dan, keempat, persoalan BLBI yang belum selesai sehingga menyebabkan kebijakan bank sentral tidak efektif.
Selain itu, Bank Indonesia sebagai bank sentral juga tidak dapat bekerja secara optimal karena amandemen Undang-Undang Bank Indonesia terkatung-katung dalam waktu yang lama. Kepentingan politik yang beraneka ragam menyebabkan proses amandemen itu berlarut-larut (hal 95).
Dalam kondisi seperti itu, Burhanuddin menyadari bahwa BI tidak akan mampu bekerja secara optimal. Apalagi untuk menghadapi kondisi ekonomi dan politik yang pada saat itu sedang sulit. Dalam pandangan Burhanuddin, Dewan Gubernur BI telah mengambil langkah strategis dengan itikad baik untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dimaksud, yaitu dengan melakukan langkah-langkah diseminasi kepada stakeholders BI.
Keputusan tersebut terbukti memberikan hasil positif berupa membaiknya kredibilitas BI yang kemudian mampu mendorong perekonomian ke arah yang lebih baik. Ironisnya, kebijakan itu jugalah yang pada kemudian hari dipermasalahkan sebagai pelanggaran hukum.
Pelajaran berharga
Pada bagian penutup, Burhanuddin mencatat pelajaran yang dapat dipetik dari konstelasi bank sentral dalam kehidupan politik ekonomi nasional. Salah satunya adalah perlunya mengkaji arah bentuk dan sifat hubungan antara BI dengan lembaga pemerintah dan lembaga negara lain. Terutama yang cocok dengan sejarah dan tradisi pengelolaan ekonomi kita. Selain itu, perlu dipikirkan kembali proses rekrutmen anggota Dewan Gubernur BI. Proses saat ini adalah melalui fit and proper test di DPR. Cara ini rawan dengan politik uang serta proses dukung- mendukung berdasarkan partai politik dan kepentingan. Inilah yang kemudian diduga Burhanuddin rawan untuk ”pemerasan” oleh DPR (hal 271).
Membaca buku ini sungguh mengasyikkan karena Burhanuddin menulis dengan gaya bahasa yang ringan. Kalaupun ada kekurangan dari buku ini adalah kesan yang bercampur aduk antara suasana hati, proses hukum yang formal, dan arsip pengadilan yang panjang. Namun, hal itu tidak mengurangi kenikmatan membacanya.
Kasus hukum memang bisa dipandang dari berbagai sudut. Kala benar dan salah menjadi relatif, upaya menceritakan keduanya dari berbagai sudut pandang jadi menarik. Namun, satu pelajaran dari kasus ini adalah sikap berani mengambil risiko saat terjadi krisis demi kepentingan rakyat yang lebih luas. Sebuah sikap yang tak bisa dilakukan setiap orang.
Menarik apa yang disampaikan Emha Ainun Nadjib dalam kata pengantar buku ini, ”Penjara negara tidak lagi bisa diidentikkan dengan kesalahan. Dan kebebasan tidak berarti kebenaran. Yang lebih absolut lagi, penjara negara tidak sama dengan neraka, dan surga tidak pula bisa disamakan dengan sesuatu yang ada di luar penjara”.
Junanto Herdiawan Peneliti Ekonomi; Bekerja di Bank Sentral
Wednesday, September 30, 2009
Arus Modal Asing : Antara Benci dan Rindu
sebuah tulisan lama di Harian Republika
Senin, 11 Juni 2007
Arus Modal Asing: Antara Benci dan Rindu
Oleh : Junanto Herdiawan, Peneliti Ekonomi Bank Indonesia (BI)
Masuknya modal asing ke Tanah Air dalam beberapa pekan ini seolah membangkitkan sense deja ju dalam diri kita masing-masing. Apalagi, tahun ini bertepatan dengan 10 tahun krisis ekonomi yang menimpa negeri. Masih segar dalam ingatan kita bahwa salah satu pemicu krisis saat itu adalah terjadinya penarikan dana besar-besaran (sudden capital reversal), dari dana masuk secara besar-besaran menjadi dana keluar secara besar-besaran. Kini, kita dihadapkan kembali pada derasnya aliran modalasing ke Indonesia.
Sampai bulan Mei 2007, aliran modal asing yang masuk tersebut terus meningkat jumlahnya hingga mencapai sekitar 17 miliar dolar AS. Dana tersebut ditempatkan ke berbagai outlet rupiah seperti SBI, SUN, dan pasar saham. Derasnya aliran dana itu seolah menggedor kesadaran kita pada pengalaman saat krisis lalu. Penarikan dana besar-besaran saat itu kemudian menimbulkan gejolak dengan dampak penularan yang sangat menekan pasar uang dan ekonomi nasional. Kalau ada perilaku "membebek" saat aliran dana tersebut masuk maka perilaku serupa juga akan terjadi saat dana itu keluar.
World Bank dalam laporannya, ''Addressing the Social Impact of the Crisis in Indonesia 1998'', menulis bahwa perubahan aliran dana luar negeri swasta di Indonesia berjumlah sekitar 22 miliar dolar AS selama setahun, dari aliran masuk 12 miliar dolar AS pada 1997 menjadi aliran keluar 10 miliar dolar AS pada 1998. Leo Gough dalam bukunya Asia Meltdown mengatakan bahwa Asia, yang semula diharapkan menjadi miracle, dalam waktu singkat berubah menjadi chaos, krisis, atau meltdown.
Modal asing yang saat itu dielu-elukan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, dalam sekejap berubah menjadi sumber krisis multidimensi. Kitapun teringat lirik lagu "Benci Tapi Rindu" yang didendangkan Diana Nasution. Kau datang dan pergi/Sesuka hatimu /Oh... kejamnya dikau/ Teganya dikau padaku."
Akankah berulang?
Masuknya aliran modal ke kawasan regional saat ini dipengaruhi oleh masih berlangsungnya kelebihan likuiditas global dan menariknya imbal hasil investasi di kawasan regional. Sementara di sisi domestik, kita melihat bahwa berlanjutnya perbaikan fundamental perekonomian menjadi faktor penting dalam menarik masuknya modal asing tersebut yang pada gilirannya mendukung penguatan nilai tukar rupiah.
Belajar dari pengalaman krisis, derasnya arus modal asing tersebut perlu kita cermati secara seksama. Hal ini agar kita dapat mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan guna mencegah terulangnya krisis serupa. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengingat kembali, mengapa pada tahun 1997 lalu terjadi pembalikan modal secara tiba-tiba. Untuk itu, marilah kita membandingkan berbagai indikator ekonomi utama saat ini dengan saat tahun 1997 lalu.
Berbagai indikator menunjukkan bahwa kondisi saat ini jauh berbeda dengan kondisi tahun 1997. Dari aspek politik, saat ini kita tidak melihat terdapat gejolak yang signifikan seperti yang terjadi di tahun 1997. Sementara dari aspek ekonomi, kondisi fundamental makroekonomi dewasa ini juga jauh lebih baik.
Hal tersebut tercermin dari beberapa indikator ekonomi seperti stabilitas makroekonomi yang terjaga, kondisi transaksi berjalan yang surplus, cadangan devisa yang tinggi, sistem nilai tukar mengambang, kondisi fiskal yang sehat, dan kondisi perbankan yang relatif lebih baik. Stabilitas makroekonomi Indonesia saat ini terjaga dengan baik.
Pertumbuhan ekonomi terus berlangsung, laju inflasi semakin rendah, dan kondisi fiskal sehat. Sementara itu, transaksi berjalan mencapai surplus dalam beberapa tahun terakhir sehingga mencapai 9,6 miliar dolar AS pada akhir tahun 2006 dibanding defisit 5,2 miliar dolar AS pada akhir tahun 1997.
Cadangan devisa kita juga terus bertambah secara signifikan dan pada akhir April 2007 mencapai 49,3 miliar dolar AS serta terus meningkat menjadi 50,3 miliar dolar AS pada awal Mei, dibanding sekitar 20 miliar dolar AS pada tahun 1997. Dari sisi kebijakan nilai tukar, dianutnya sistem nilai tukar mengambang saat ini juga memberikan keuntungan berupa rendahnya tekanan langsung pada cadangan devisa.
Di sisi institusi, kondisi perusahaan khususnya institusi keuangan nasional juga lebih baik dibanding dengan kondisi pada tahun 1997. Kita melihat berbagai upaya penguatan sendi-sendi kelembagaan, finansial, dan operasional telah dilakukan. Perbaikan kondisi permodalan, penerapan risk management, dan konsistensi penerapan prinsip kehati-hatian bank, telah menjadi fokus perhatian dalam proses penguatan industri perbankan.
Membangun garis-garis pertahanan
Kita menyadari bahwa kondisi yang baik saat ini saja tak cukup untuk membuat modal asing itu betah berlama-lama di negeri kita. Kita memerlukan langkah lanjutan agar dana tersebut dapat bertahan dan mengalir ke sektor riil yang lebih berjangka panjang. Untuk itu, manajemen pengelolaan perekonomian nasional yang berhati-hati perlu terus dilakukan.
Kehati-hatian dalam mengelola anggaran pemerintah dan neraca pembayaran Indonesia juga menjadi hal yang penting. Selain itu, upaya memperbaiki iklim investasi juga perlu terus dilakukan. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia perlu terus memfasilitasi kegiatan perekonomian nasional dengan melakukan review aturan-aturan yang terkait dengan industri perbankan guna mendorong penyaluran kredit.
Sementara itu, second line of defence yang perlu dipertajam guna mengantisipasi apabila terjadi pembalikan modal secara mendadak adalah mempererat kerja sama regional dengan negara-negara lain di kawasan. Secara regional, kita telah memiliki perjanjian Bilateral Swap Arrangement (BSA) dengan beberapa negara (Cina, Jepang, dan Korea) yang jumlahnya mencapai 12 miliar dollar AS.
Sejarah, kata Nietzche, adalah sebuah ingatan yang disimpan dalam kesadaran kolektif dan mengendap dalam kenangan. Belajar dari pengalaman sejarah itu, kita berharap dengan upaya antisipasi yang kita dilakukan, krisis tahun 1997 tidak akan terulang lagi di negeri ini. Selain itu kita juga berharap agar para pelaku pasar, investor asing, dan pemilik dana, lebih meyakini kondisi fundamental perekonomian Indonesia saat ini yang lebih baik dibandingkan dengan keadaan pada tahun 1997. Bila aliran modal asing tadi dapat bersifat produktif dan terus berlama-lama di Tanah Air maka kita yakin perekonomian Indonesia dapat tumbuh secara berkualitas dan berkesinambungan. ( )
Senin, 11 Juni 2007
Arus Modal Asing: Antara Benci dan Rindu
Oleh : Junanto Herdiawan, Peneliti Ekonomi Bank Indonesia (BI)
Masuknya modal asing ke Tanah Air dalam beberapa pekan ini seolah membangkitkan sense deja ju dalam diri kita masing-masing. Apalagi, tahun ini bertepatan dengan 10 tahun krisis ekonomi yang menimpa negeri. Masih segar dalam ingatan kita bahwa salah satu pemicu krisis saat itu adalah terjadinya penarikan dana besar-besaran (sudden capital reversal), dari dana masuk secara besar-besaran menjadi dana keluar secara besar-besaran. Kini, kita dihadapkan kembali pada derasnya aliran modalasing ke Indonesia.
Sampai bulan Mei 2007, aliran modal asing yang masuk tersebut terus meningkat jumlahnya hingga mencapai sekitar 17 miliar dolar AS. Dana tersebut ditempatkan ke berbagai outlet rupiah seperti SBI, SUN, dan pasar saham. Derasnya aliran dana itu seolah menggedor kesadaran kita pada pengalaman saat krisis lalu. Penarikan dana besar-besaran saat itu kemudian menimbulkan gejolak dengan dampak penularan yang sangat menekan pasar uang dan ekonomi nasional. Kalau ada perilaku "membebek" saat aliran dana tersebut masuk maka perilaku serupa juga akan terjadi saat dana itu keluar.
World Bank dalam laporannya, ''Addressing the Social Impact of the Crisis in Indonesia 1998'', menulis bahwa perubahan aliran dana luar negeri swasta di Indonesia berjumlah sekitar 22 miliar dolar AS selama setahun, dari aliran masuk 12 miliar dolar AS pada 1997 menjadi aliran keluar 10 miliar dolar AS pada 1998. Leo Gough dalam bukunya Asia Meltdown mengatakan bahwa Asia, yang semula diharapkan menjadi miracle, dalam waktu singkat berubah menjadi chaos, krisis, atau meltdown.
Modal asing yang saat itu dielu-elukan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, dalam sekejap berubah menjadi sumber krisis multidimensi. Kitapun teringat lirik lagu "Benci Tapi Rindu" yang didendangkan Diana Nasution. Kau datang dan pergi/Sesuka hatimu /Oh... kejamnya dikau/ Teganya dikau padaku."
Akankah berulang?
Masuknya aliran modal ke kawasan regional saat ini dipengaruhi oleh masih berlangsungnya kelebihan likuiditas global dan menariknya imbal hasil investasi di kawasan regional. Sementara di sisi domestik, kita melihat bahwa berlanjutnya perbaikan fundamental perekonomian menjadi faktor penting dalam menarik masuknya modal asing tersebut yang pada gilirannya mendukung penguatan nilai tukar rupiah.
Belajar dari pengalaman krisis, derasnya arus modal asing tersebut perlu kita cermati secara seksama. Hal ini agar kita dapat mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan guna mencegah terulangnya krisis serupa. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengingat kembali, mengapa pada tahun 1997 lalu terjadi pembalikan modal secara tiba-tiba. Untuk itu, marilah kita membandingkan berbagai indikator ekonomi utama saat ini dengan saat tahun 1997 lalu.
Berbagai indikator menunjukkan bahwa kondisi saat ini jauh berbeda dengan kondisi tahun 1997. Dari aspek politik, saat ini kita tidak melihat terdapat gejolak yang signifikan seperti yang terjadi di tahun 1997. Sementara dari aspek ekonomi, kondisi fundamental makroekonomi dewasa ini juga jauh lebih baik.
Hal tersebut tercermin dari beberapa indikator ekonomi seperti stabilitas makroekonomi yang terjaga, kondisi transaksi berjalan yang surplus, cadangan devisa yang tinggi, sistem nilai tukar mengambang, kondisi fiskal yang sehat, dan kondisi perbankan yang relatif lebih baik. Stabilitas makroekonomi Indonesia saat ini terjaga dengan baik.
Pertumbuhan ekonomi terus berlangsung, laju inflasi semakin rendah, dan kondisi fiskal sehat. Sementara itu, transaksi berjalan mencapai surplus dalam beberapa tahun terakhir sehingga mencapai 9,6 miliar dolar AS pada akhir tahun 2006 dibanding defisit 5,2 miliar dolar AS pada akhir tahun 1997.
Cadangan devisa kita juga terus bertambah secara signifikan dan pada akhir April 2007 mencapai 49,3 miliar dolar AS serta terus meningkat menjadi 50,3 miliar dolar AS pada awal Mei, dibanding sekitar 20 miliar dolar AS pada tahun 1997. Dari sisi kebijakan nilai tukar, dianutnya sistem nilai tukar mengambang saat ini juga memberikan keuntungan berupa rendahnya tekanan langsung pada cadangan devisa.
Di sisi institusi, kondisi perusahaan khususnya institusi keuangan nasional juga lebih baik dibanding dengan kondisi pada tahun 1997. Kita melihat berbagai upaya penguatan sendi-sendi kelembagaan, finansial, dan operasional telah dilakukan. Perbaikan kondisi permodalan, penerapan risk management, dan konsistensi penerapan prinsip kehati-hatian bank, telah menjadi fokus perhatian dalam proses penguatan industri perbankan.
Membangun garis-garis pertahanan
Kita menyadari bahwa kondisi yang baik saat ini saja tak cukup untuk membuat modal asing itu betah berlama-lama di negeri kita. Kita memerlukan langkah lanjutan agar dana tersebut dapat bertahan dan mengalir ke sektor riil yang lebih berjangka panjang. Untuk itu, manajemen pengelolaan perekonomian nasional yang berhati-hati perlu terus dilakukan.
Kehati-hatian dalam mengelola anggaran pemerintah dan neraca pembayaran Indonesia juga menjadi hal yang penting. Selain itu, upaya memperbaiki iklim investasi juga perlu terus dilakukan. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia perlu terus memfasilitasi kegiatan perekonomian nasional dengan melakukan review aturan-aturan yang terkait dengan industri perbankan guna mendorong penyaluran kredit.
Sementara itu, second line of defence yang perlu dipertajam guna mengantisipasi apabila terjadi pembalikan modal secara mendadak adalah mempererat kerja sama regional dengan negara-negara lain di kawasan. Secara regional, kita telah memiliki perjanjian Bilateral Swap Arrangement (BSA) dengan beberapa negara (Cina, Jepang, dan Korea) yang jumlahnya mencapai 12 miliar dollar AS.
Sejarah, kata Nietzche, adalah sebuah ingatan yang disimpan dalam kesadaran kolektif dan mengendap dalam kenangan. Belajar dari pengalaman sejarah itu, kita berharap dengan upaya antisipasi yang kita dilakukan, krisis tahun 1997 tidak akan terulang lagi di negeri ini. Selain itu kita juga berharap agar para pelaku pasar, investor asing, dan pemilik dana, lebih meyakini kondisi fundamental perekonomian Indonesia saat ini yang lebih baik dibandingkan dengan keadaan pada tahun 1997. Bila aliran modal asing tadi dapat bersifat produktif dan terus berlama-lama di Tanah Air maka kita yakin perekonomian Indonesia dapat tumbuh secara berkualitas dan berkesinambungan. ( )
Friday, September 04, 2009
Celana Dalam dan Kesehatan Ekonomi
Seberapa sering anda membeli Celana Dalam? Meski buat beberapa orang, Celana Dalam itu sifatnya personal, dalam ekonomi tak ada yang personal. Secara agregat, Celana Dalam bisa jadi indikator akan kondisi perekonomian suatu negara. Berita di Washington Post beberapa hari lalu menulis mengenai Celana Dalam dan Resesi Ekonomi di AS. Hasil survey menunjukkan bahwa kaum pria membeli 3 hingga 4 celana dalam selama satu tahun. Saat krisis ekonomi melanda, pembelian Celana Dalam Pria merosot drastis. Rupanya, membeli Celana Dalam secara rutin bukan hanya baik bagi kesehatan diri, tapi juga baik bagi kesehatan ekonomi suatu negara.Teorinya seperti ini : dalam keadaan krisis, pada umumnya orang akan memotong pengeluarannya. Mereka hanya akan mempertahankan konsumsi kebutuhan pokok, dan mengurangi biaya-biaya lainnya, seperti biaya hiburan, berlibur, belanja dll. Celana Dalam termasuk ke dalam kebutuhan dasar manusia yang ikut dipotong. Dalam kondisi krisis, lebih baik tidak beli celana dalam daripada tidak membeli makanan. Akhirnya penjualan Celana Dalam pun mulai merosot. Ini menjadi indikasi bahwa ekonomi berada dalam tekanan serius.
Di Amerika, ada sebuah Indeks yang dinamakan Indeks Celana Dalam Pria atau Men’s Underwear Index yang pada tahun 2008 lalu mencatat penurunan drastis setelah sebelumnya selalu mencatat pertumbuhan positif sejak tahun 2003. Namun memasuki pertengahan 2009, indeks Celana Dalam pria di Amerika Serikat menunjukkan perlambatan penurunan. Bahkan pada tahun 2010 diprediksi akan mulai menunjukkan tanda pembalikan ke atas. Masyarakat mulai kembali membeli Celana Dalam. Hal ini sungguh melegakan dan menjadi secercah cahaya akan berakhirnya resesi di Amerika.
Bagaimana di Indonesia? Apakah Celana Dalam bisa menjadi patokan berakhirnya krisis? Pembalikan ekonomi di AS tentu akan membawa dampak pada perbaikan ekonomi di dalam negeri. Namun sejak kasus “Kolor Ijo” di Bekasi beberapa waktu lalu, kisah tentang Celana Dalam di negeri ini masih berputar hanya di sekitar urusan perut. Meski demikian, kalau melihat pada indikator-indikator konvensional, krisis ekonomi nampaknya hampir berlalu. Pertumbuhan ekonomi pada Triwulan II-2009 tercatat masih tumbuh positif di angka 4% dan diprediksi selama 2009 akan berada pada tingkat sekitar 4%. Di tahun 2010, pertumbuhan ekonomi akan mulai pulih dan diperkirakan dapat mencapai 5%.
Terkait dengan Celana Dalam, sebagai proxy dapat dilihat perbaikan pada penjualan ritel selama triwulan II-2009. Sektor perdagangan, yang menjadi salah satu sektor terbesar penyumbang pertumbuhan pada ekonomi Indonesia, juga tumbuh membaik. Keyakinan konsumen, dan keyakinan dunia usaha akan ekonomi Indonesia ke depan, semakin menunjukkan perbaikan. Hal itu tercermin dari membaiknya hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU). Perbaikan keyakinan tersebut pada gilirannya mendorong geliat aktivitas sektor-sektor ekonomi. Di triwulan III-2009 ini, perbaikan ekonomi akan menyebabkan angka pertumbuhan pada triwulan III mampu melebihi prediksi semula sebesar 3,9%.
Apakah perbaikan ini akan terus berlangsung? Kemampuan kita menggunakan momentum menjadi hal yang teramat penting dalam situasi pembalikan ekonomi yang sedang terjadi saat ini.
Sementara itu, cobalah cek lemari pakaian anda. Kapan terakhir kali anda membeli Celana Dalam?
Selamat berakhir pekan. Salam.
Ada Duri di Balik Century
If you borrow 100 dollar, you are at the mercy of the bank
Metafor di atas menunjukkan bahwa perbankan adalah bisnis yang penuh komplikasi. Masalah yang dihadapi bukan melulu soal tekhnis keuangan, tapi juga soal kepercayaan dan psikologi publik. Istilah “risiko sistemik” pada perbankan misalnya, kerap terjalin kusut dengan salah kaprah. Adakah sebenarnya risiko sistemik itu? Atau itu hanya istilah semantik yang digunakan politisi dalam menutupi kepentingannya?
Kasus bailout lembaga keuangan di Amerika Serikat dan Eropa, atau sejarah krisis sepanjang zaman, menunjukkan bahwa “risiko sistemik” adalah hal yang inheren dalam dunia keuangan. Itu adalah sebuah risiko akan terjadinya instabilitas di pasar keuangan yang dapat merambat ke sektor riil. Saat krisis terjadi, kepercayaan masyarakat runtuh. Saat itu, umumnya Pemerintah turun tangan mem-bail out sistem keuangan, meski misalnya, kesalahan seperti penerbitan subprime mortgage, dilakukan oleh para pemilik bank.
Kegalauan itu pula yang mengemuka dalam kasus penyelamatan Bank Century. Kita perlu membedakan antara penyelamatan Century karena risiko sistemik dengan kejahatan perbankan yang dilakukan pemilik bank. Sayangnya, isu politis telah bercampur baur dengan isu tekhnis.
Sebelum menjawab hal itu, ada baiknya kita melihat pada kontekstualisasi saat peristiwa itu terjadi. Terlepas dari permasalahan yang terjadi di Bank Century, pada akhir 2008, Indonesia sedang terkena imbas krisis global yang luar biasa dahsyatnya. Saat itu, Bank Century menghadapi “sakratul maut”. Pilihannya adalah menutup bank itu atau menyelamatkannya.
Namun hal itu hanyalah satu parameter dalam mempertimbangkan penutupan suatu bank. Beberapa parameter lain perlu menjadi pertimbangan, khususnya apabila melihat apakah penutupan bank itu membawa “risiko sistemik”.
Parameter pertama adalah melihat bagaimana dampak penutupan Bank Century pada bank lain. Dilihat dari parameter itu, Bank Indonesia memandang imbasnya sangat besar. Data pada waktu itu menunjukkan bahwa ada beberapa bank yang memiliki eksposur besar di Bank Century. Artinya, dana bank-bank tersebut akan “nyangkut” di Bank Century melalui fasilitas Pasar Uang Antar Bank (PUAB). Beberapa bank akan mengalami masalah likuiditas. Akibatnya, rasio kecukupan modalnya (CAR) akan anjlok. Kalau CAR suatu bank anjlok, bank tersebut langsung masuk ICU, atau pengawasan khusus BI. Masalah tidak berhenti di situ, karena efeknya akan berantai ke bank-bank lainnya.
Parameter lain yang menjadikan Bank Century sistemik pada waktu itu, adalah imbasnya ke pasar modal, baik pada saham maupun obligasi. Belum lagi menghitung imbasnya pada sistem pembayaran antar bank, dan ditambah “trauma” masyarakat apabila mendengar sebuah bank “ditutup”.
Kejahatan perbankan seperti itu harus ditindak secara tegas. Oleh karena itu, langkah BPK untuk menuntaskan audit investigatif terhadap dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh Bank Century, ataupun permasalahan dalam penyimpangan pengucuran dana, perlu dilakukan secara serius.Di sini kita perlu melihat secara proporsional antara penyelamatan, pengawasan, dan kejahatan. Kebijakan penyelamatan, adalah sebuah langkah yang berani dan dinilai tepat untuk menghindari kegagalan lebih besar pada sistem keuangan Indonesia. Namun, apabila dalam pelaksanaan penyelamatan itu terdapat penyimpangan, ataupun kejahatan pada perbankan, maka yang perlu diusut tuntas adalah kejahatannya, dan bukan pada kebijakan penyelamatannya.
But if you borrow 1 million dollar, the bank is at your mercy ….
Metafor di atas menunjukkan bahwa perbankan adalah bisnis yang penuh komplikasi. Masalah yang dihadapi bukan melulu soal tekhnis keuangan, tapi juga soal kepercayaan dan psikologi publik. Istilah “risiko sistemik” pada perbankan misalnya, kerap terjalin kusut dengan salah kaprah. Adakah sebenarnya risiko sistemik itu? Atau itu hanya istilah semantik yang digunakan politisi dalam menutupi kepentingannya? Kasus bailout lembaga keuangan di Amerika Serikat dan Eropa, atau sejarah krisis sepanjang zaman, menunjukkan bahwa “risiko sistemik” adalah hal yang inheren dalam dunia keuangan. Itu adalah sebuah risiko akan terjadinya instabilitas di pasar keuangan yang dapat merambat ke sektor riil. Saat krisis terjadi, kepercayaan masyarakat runtuh. Saat itu, umumnya Pemerintah turun tangan mem-bail out sistem keuangan, meski misalnya, kesalahan seperti penerbitan subprime mortgage, dilakukan oleh para pemilik bank.
Kegalauan itu pula yang mengemuka dalam kasus penyelamatan Bank Century. Kita perlu membedakan antara penyelamatan Century karena risiko sistemik dengan kejahatan perbankan yang dilakukan pemilik bank. Sayangnya, isu politis telah bercampur baur dengan isu tekhnis.
Permasalahan penyelamatan bank, kejahatan perbankan, kebijakan pengawasan, hingga langkah penyelesaian, simpang siur dalam wacana publik.
Mengapa Bank Century Diselamatkan?
Banyak pendapat mengatakan bahwa Bank Century adalah bank kecil. Penutupannya dinilai lebih baik daripada penyelamatannya. Lantas, mengapa pada saat itu (akhir 2008) Bank Century tidak ditutup saja?
Sebelum menjawab hal itu, ada baiknya kita melihat pada kontekstualisasi saat peristiwa itu terjadi. Terlepas dari permasalahan yang terjadi di Bank Century, pada akhir 2008, Indonesia sedang terkena imbas krisis global yang luar biasa dahsyatnya. Saat itu, Bank Century menghadapi “sakratul maut”. Pilihannya adalah menutup bank itu atau menyelamatkannya.
Apabila melihat pada dampaknya di sektor riil dan jumlah nasabahnya, Bank Century sebenarnya termasuk ke dalam low impact bank. Jumlah nasabahnya pun hanya 65.000 orang. Artinya, apabila ada permasalahan, menutup bank ini memiliki dampak kecil ke sektor riil dan nasabah.
Namun hal itu hanyalah satu parameter dalam mempertimbangkan penutupan suatu bank. Beberapa parameter lain perlu menjadi pertimbangan, khususnya apabila melihat apakah penutupan bank itu membawa “risiko sistemik”.
Parameter pertama adalah melihat bagaimana dampak penutupan Bank Century pada bank lain. Dilihat dari parameter itu, Bank Indonesia memandang imbasnya sangat besar. Data pada waktu itu menunjukkan bahwa ada beberapa bank yang memiliki eksposur besar di Bank Century. Artinya, dana bank-bank tersebut akan “nyangkut” di Bank Century melalui fasilitas Pasar Uang Antar Bank (PUAB). Beberapa bank akan mengalami masalah likuiditas. Akibatnya, rasio kecukupan modalnya (CAR) akan anjlok. Kalau CAR suatu bank anjlok, bank tersebut langsung masuk ICU, atau pengawasan khusus BI. Masalah tidak berhenti di situ, karena efeknya akan berantai ke bank-bank lainnya.
Parameter lain yang menjadikan Bank Century sistemik pada waktu itu, adalah imbasnya ke pasar modal, baik pada saham maupun obligasi. Belum lagi menghitung imbasnya pada sistem pembayaran antar bank, dan ditambah “trauma” masyarakat apabila mendengar sebuah bank “ditutup”.
Kondisi ekonomi saat itu sungguh berada dalam posisi clear and present danger. Bangkrutnya Lehman Brothers dan ditutupnya lebih dari 50 bank di Amerika, belum termasuk di Eropa, telah menimbulkan “kengerian” yang luar biasa di berbagai negara, termasuk Indonesia. Sistem keuangan Indonesia saat itu mengalami tekanan hebat. Kepercayaan publik terhadap perbankan merosot drastis. Hal itu dapat dilihat pada dana perbankan di Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang biasanya mencapai Rp 200 triliun, tiba-tiba menyusut hingga “hanya” Rp 89 triliun. Itu artinya, masyarakat beramai-ramai menarik dananya dari perbankan dalam jumlah besar. Untuk menutupi kebutuhan itu, perbankan mencairkan dana mereka di SBI.
Indikator kepanikan masyarakat juga dilihat dari anjloknya dana deposito masyarakat di bank. Menyikapi penarikan ini, bank melakukan perang suku bunga, guna menghindari penarikan lebih lanjut. Di Pasar Uang Antar Bank (PUAB), bank-bank besar mulai menahan dana dan enggan saling meminjamkan pada bank yang membutuhkan. Akibatnya, bank kecil dan menengah mengalami kesulitan likuiditas.
Kondisi pasar uang saat itu, sungguh amat tegang.
Di sisi lain, ada indikator risiko gagal kredit yang dinamakan CDS (Credit Default Swap). Ini adalah indikator yang berlaku internasional untuk melihat risiko kegagalan suatu negara dalam membayar kewajibannya. Makin tinggi indeksnya, makin tinggi risikonya. Saat itu, CDS Indonesia melonjak dari angka 200 basis point (bps) menjadi 1400 bps. Risiko gagal Indonesia saat itu sungguh tinggi. Hal ini kemudian diikuti oleh penarikan dana asing yang mencapai sekitar 6 miliar dollar AS. Nilai tukar rupiah pun ikut tertekan. Masyarakat makin resah dan panik. Sebagian menarik simpanannya dan menukar ke dollar.
Di sisi lain, ada indikator risiko gagal kredit yang dinamakan CDS (Credit Default Swap). Ini adalah indikator yang berlaku internasional untuk melihat risiko kegagalan suatu negara dalam membayar kewajibannya. Makin tinggi indeksnya, makin tinggi risikonya. Saat itu, CDS Indonesia melonjak dari angka 200 basis point (bps) menjadi 1400 bps. Risiko gagal Indonesia saat itu sungguh tinggi. Hal ini kemudian diikuti oleh penarikan dana asing yang mencapai sekitar 6 miliar dollar AS. Nilai tukar rupiah pun ikut tertekan. Masyarakat makin resah dan panik. Sebagian menarik simpanannya dan menukar ke dollar.Penutupan bank, dalam kontekstualisasi keadaan seperti di atas, akan menyebabkan kondisi semakin tidak terkendali. Masyarakat merosot kepercayaannya pada bank. Trauma penutupan 16 bank di tahun 1998 masih jelas membayang dan menjadikan mereka gelisah.
Dari sisi ini, diperlukan sebuah professional judgement, atau executive decision yang berani. Tentu dengan segala risikonya. Bank Century pun diselamatkan.
Duri di balik penyelamatan
Namun di balik aksi penyelamatan itu, ada duri yang harus dipisahkan. Itulah kejahatan perbankan yang dilakukan oleh manajemen Bank Century. Secara diam-diam, manajemen Bank Century melakukan praktik-praktik kejahatan yang amat busuk. Beberapa praktik yang dilakukan antara lain adalah surat berharga senilai 11 juta dollar AS yang tak bisa dicairkan, letter of credit (L/C) fiktif senilai 100 juta dollar AS, pemalsuan bank note senilai 18 juta dollar AS, serta beberapa kredit fiktif lainnya bernilai jutaan dollar AS.
Kejahatan perbankan seperti itu harus ditindak secara tegas. Oleh karena itu, langkah BPK untuk menuntaskan audit investigatif terhadap dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh Bank Century, ataupun permasalahan dalam penyimpangan pengucuran dana, perlu dilakukan secara serius.Di sini kita perlu melihat secara proporsional antara penyelamatan, pengawasan, dan kejahatan. Kebijakan penyelamatan, adalah sebuah langkah yang berani dan dinilai tepat untuk menghindari kegagalan lebih besar pada sistem keuangan Indonesia. Namun, apabila dalam pelaksanaan penyelamatan itu terdapat penyimpangan, ataupun kejahatan pada perbankan, maka yang perlu diusut tuntas adalah kejahatannya, dan bukan pada kebijakan penyelamatannya.
Saat puluhan bank ditutup di Amerika Serikat dan Eropa, perbankan di Indonesia justru solid di tengah guncangan krisis. Lebih dari 130 bank di Indonesia kondisinya sehat dan stabil dengan tingkat kesehatan yang baik. Bahwasanya dalam kondisi itu, ada satu atau dua bank yang sakit karena berbagai sebab, tentu memprihatinkan kita. Namun kiranya pandangan proporsional perlu diberikan pula pada berhasilnya pengawasan di 130 bank yang sehat.
Mudah-mudahan kita bisa berpikir jernih dalam melihat kasus Bank Century. Mudah-mudahan kita tidak terseret pada diskusi semantik tentang risiko sistemik, apalagi isu-isu politis yang membelokkan isu sebenarnya.
Salam.
Wednesday, September 02, 2009
Malaysia Tetap Negara Favorit Kita
Nasionalisme kadang hadir dalam wajah ganda. Pemahamannya pun berupa makna. Di satu sisi, kita bisa saja berkata cinta produk dalam negeri. Namun di sisi lain, kita sekaligus pecinta produk luar negeri. Di satu sisi, kita mengecam penjiplakan budaya kita. Tapi di sisi lain, kita dengan mudahnya menjiplak budaya asing. Pun demikian halnya dalam menyikapi kasus klaim Malaysia atas budaya kita. Meski banyak yang menghujat dan mengecam Malaysia, terkait dengan iklan pariwisatanya, bangsa kita tetap menjadikan Malaysia tujuan pelancongan. Iklan pariwisata Malaysia yang ditayangkan, sanggup membetot hati para pelancong negeri ini untuk selalu berkunjung ke Malaysia.
Dari data Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) Triwulan II-2009 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, jumlah WNI yang bepergian ke luar negeri meningkat 13%, menjadi 1,3 juta orang. Ke mana mereka pergi? Daerah favorit turis Indonesia adalah Singapura (44%) dan Malaysia (25%), kemudian diikuti oleh Australia (6%), Thailand (4%), dan Amerika Serikat (4%). Dana yang dikeluarkan oleh para turis itu, atau dana yang keluar dari Indonesia untuk perjalanan itu adalah sebesar 1,2 miliar dollar AS. Itu artinya, selama triwulan II-2009, ada dana sebesar 1,2 miliar dollar AS yang dibelanjakan penduduk Indonesia di luar negeri.
Setelah Singapura, Malaysia adalah negara favorit tujuan wisata pelancong WNI. Jumlah wisatawanpun meningkat setiap waktu. Iklan turisme, penerbangan murah, menjadi perangsang turis Indonesia untuk melancong ke Malaysia. Tamasya ke Malaysia juga sangat mudah dan mengasyikkan. Infrastruktur, akomodasi, transportasi, hingga kemudahan papan penunjuk jalan menjadikan wisata ke Malaysia sangat menyenangkan. Kesiapan infrastruktur transportasi memungkinkan pengunjung memiliki banyak pilihan untuk melakukan mobilitas, mulai dari kereta komuter, monorail, ERL, taksi, bus, hingga sepeda motor. Meski tak banyak dibanding negeri kita, Malaysia memberikan pula pilihan wisata. Mulai dari mandi matahari di pantai Pulau Redang, bersnorkeling dalam kejernihan air Pulau Langkawi, merasakan manisnya strawberry di Dataran Tinggi Cameron, hingga menguji adrenalin di Genting Highlands.
Upaya meningkatkan pariwisata sebagai tulang punggung pendapatan, dilakukan dengan sangat serius oleh Pemerintah Malaysia. Dari sebelumnya, menempati posisi ke-16 penghasil devisa, kini pariwisata Malaysia adalah 5 besar penyumbang devisa negeri itu. Dalam setahun, penghasilan Malaysia dari sektor pariwisata mencapai 14 miliar dollar AS, atau dua kali lipat Indonesia, yang “hanya” 7 miliar dollar AS. Pilihan tempat wisata, keanekaragaman hayati, alam, dan keindahan budaya, yang dimiliki Indonesia, ternyata tidak otomatis mampu mendatangkan turis. Bahkan turis Indonesiapun masih memilih untuk berlibur ke Malaysia.
Dari data Neraca Pembayaran, Malaysia …. memang truly Asia. Salam.
Dari data Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) Triwulan II-2009 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, jumlah WNI yang bepergian ke luar negeri meningkat 13%, menjadi 1,3 juta orang. Ke mana mereka pergi? Daerah favorit turis Indonesia adalah Singapura (44%) dan Malaysia (25%), kemudian diikuti oleh Australia (6%), Thailand (4%), dan Amerika Serikat (4%). Dana yang dikeluarkan oleh para turis itu, atau dana yang keluar dari Indonesia untuk perjalanan itu adalah sebesar 1,2 miliar dollar AS. Itu artinya, selama triwulan II-2009, ada dana sebesar 1,2 miliar dollar AS yang dibelanjakan penduduk Indonesia di luar negeri.
Setelah Singapura, Malaysia adalah negara favorit tujuan wisata pelancong WNI. Jumlah wisatawanpun meningkat setiap waktu. Iklan turisme, penerbangan murah, menjadi perangsang turis Indonesia untuk melancong ke Malaysia. Tamasya ke Malaysia juga sangat mudah dan mengasyikkan. Infrastruktur, akomodasi, transportasi, hingga kemudahan papan penunjuk jalan menjadikan wisata ke Malaysia sangat menyenangkan. Kesiapan infrastruktur transportasi memungkinkan pengunjung memiliki banyak pilihan untuk melakukan mobilitas, mulai dari kereta komuter, monorail, ERL, taksi, bus, hingga sepeda motor. Meski tak banyak dibanding negeri kita, Malaysia memberikan pula pilihan wisata. Mulai dari mandi matahari di pantai Pulau Redang, bersnorkeling dalam kejernihan air Pulau Langkawi, merasakan manisnya strawberry di Dataran Tinggi Cameron, hingga menguji adrenalin di Genting Highlands.
Upaya meningkatkan pariwisata sebagai tulang punggung pendapatan, dilakukan dengan sangat serius oleh Pemerintah Malaysia. Dari sebelumnya, menempati posisi ke-16 penghasil devisa, kini pariwisata Malaysia adalah 5 besar penyumbang devisa negeri itu. Dalam setahun, penghasilan Malaysia dari sektor pariwisata mencapai 14 miliar dollar AS, atau dua kali lipat Indonesia, yang “hanya” 7 miliar dollar AS. Pilihan tempat wisata, keanekaragaman hayati, alam, dan keindahan budaya, yang dimiliki Indonesia, ternyata tidak otomatis mampu mendatangkan turis. Bahkan turis Indonesiapun masih memilih untuk berlibur ke Malaysia.
Dari data Neraca Pembayaran, Malaysia …. memang truly Asia. Salam.
Thursday, August 13, 2009
Rahasia Kebugaran Mbak Ani
(Diposting pula di Kompasiana)
Bagi mereka yang pernah mengikuti proses penyusunan APBN di DPR tentu akan merasakan betapa panjang dan melelahkannya proses itu. APBN harus dibahas terlebih dahulu dengan Komisi XI DPR RI. Setelah itu dibawa ke Panitia Anggaran. Dari situ, dibahas dalam Panitia Kerja, sebelum akhirnya dibawa kembali ke Rapat Paripurna Panitia Anggaran. Prosesnya bisa memakan waktu lebih dari satu bulan dengan rapat marathon hingga dini hari. Perdebatan dan perbedaan kepentingan sangat mewarnai proses pembagian anggaran. Apalagi kalau sudah sampai pada pembagian anggaran ke dalam kantong Departemen atau sektor tertentu, prosesnya sangat alot dan melelahkan.
Tak sedikit rekan-rekan dari Pemerintahan yang jatuh sakit dalam proses panjang itu. Mulai dari flu hingga badan meriang. Namun, bagi Mbak Ani, atau Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI, proses itu dijalaninya dengan selalu riang dan bugar. Berbagai pertanyaan yang tajam, kritis, dan kadang ngeyel tetap dilayaninya dengan senyum. Hingga akhir pembahasan, Mbak Ani tetap tampil ceria. Padahal pekerjaannya bukan hanya rapat di DPR, melainkan juga setumpuk pekerjaan di Pemerintahan. Apa rahasianya?
Apa isi kedua termos itu? Termos pertama berisi “Sari Jeruk Segar Dingin”. Sementara termos kedua berisi “Kopi”. Kata ajudan, mbak Ani sendiri yang memeras jeruk dan membuat kopi itu setiap pagi. Jeruk segar dingin memang penuh kelezatan dan mengandung vitamin C yang baik untuk tubuh. Sari jeruk dingin ini diperas khusus, dan bukan diambil dari sirup. Mbak Ani bisa membedakan mana sirup dan mana jeruk asli. Seperti Miss Universe yang selalu tampil segar dalam iklan vitamin C, maka mbak Ani juga tampil segar dengan Sari Jeruk Dinginnya.
Lantas, kenapa kopi? Karena kopi mengandung zat kafein yang mampu membuat kita tahan kerja lebih lama. Menurut penelitian, efek positif dari kafein antara lain: menambah kecepatan berpikir dan inspirasi, menyembuhkan rasa ngantuk dan kelelahan, peningkatan sensor stimuli dan reaksi motorik. Kopi juga bermanfaat bagi kecantikan karena mampu mengangkat sel kulit mati dan menggantikannya dengan yang baru. Bahkan kini juga mulai dikenal luluran kopi di berbagai salon kecantikan.
Bagi mereka yang pernah mengikuti proses penyusunan APBN di DPR tentu akan merasakan betapa panjang dan melelahkannya proses itu. APBN harus dibahas terlebih dahulu dengan Komisi XI DPR RI. Setelah itu dibawa ke Panitia Anggaran. Dari situ, dibahas dalam Panitia Kerja, sebelum akhirnya dibawa kembali ke Rapat Paripurna Panitia Anggaran. Prosesnya bisa memakan waktu lebih dari satu bulan dengan rapat marathon hingga dini hari. Perdebatan dan perbedaan kepentingan sangat mewarnai proses pembagian anggaran. Apalagi kalau sudah sampai pada pembagian anggaran ke dalam kantong Departemen atau sektor tertentu, prosesnya sangat alot dan melelahkan. Tak sedikit rekan-rekan dari Pemerintahan yang jatuh sakit dalam proses panjang itu. Mulai dari flu hingga badan meriang. Namun, bagi Mbak Ani, atau Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI, proses itu dijalaninya dengan selalu riang dan bugar. Berbagai pertanyaan yang tajam, kritis, dan kadang ngeyel tetap dilayaninya dengan senyum. Hingga akhir pembahasan, Mbak Ani tetap tampil ceria. Padahal pekerjaannya bukan hanya rapat di DPR, melainkan juga setumpuk pekerjaan di Pemerintahan. Apa rahasianya?
Dari hasil pengamatan dan bincang-bincang dengan para ajudan, memang mbak Ani selalu menjaga kebugarannya. Selain itu, ada satu hal yang selalu dibawa ajudan setiap mbak Ani ikut sidang di DPR, dan itu adalah dua botol termos. Sebelum mbak Ani datang, termos sudah meluncur lebih dahulu dibawa ajudan. Termos mencari posisi di depan meja Mbak Ani. Kalau bahan Rapat boleh saja ketinggalan, karena staf mbak Ani pasti membawakan. Tapi termos ini jangan sampai ketinggalan, demikian menurut Ajudan. Meski di ruang rapat disediakan minuman atau makanan, termos favorit mbak Ani tetap hadir mendampingi. Ajudan biasanya meletakkan dengan hati-hati, memutar tutupnya untuk mengecek kesegaran isinya, dan mempersiapkan gelas di samping termos tersebut.
Apa isi kedua termos itu? Termos pertama berisi “Sari Jeruk Segar Dingin”. Sementara termos kedua berisi “Kopi”. Kata ajudan, mbak Ani sendiri yang memeras jeruk dan membuat kopi itu setiap pagi. Jeruk segar dingin memang penuh kelezatan dan mengandung vitamin C yang baik untuk tubuh. Sari jeruk dingin ini diperas khusus, dan bukan diambil dari sirup. Mbak Ani bisa membedakan mana sirup dan mana jeruk asli. Seperti Miss Universe yang selalu tampil segar dalam iklan vitamin C, maka mbak Ani juga tampil segar dengan Sari Jeruk Dinginnya.
Lantas, kenapa kopi? Karena kopi mengandung zat kafein yang mampu membuat kita tahan kerja lebih lama. Menurut penelitian, efek positif dari kafein antara lain: menambah kecepatan berpikir dan inspirasi, menyembuhkan rasa ngantuk dan kelelahan, peningkatan sensor stimuli dan reaksi motorik. Kopi juga bermanfaat bagi kecantikan karena mampu mengangkat sel kulit mati dan menggantikannya dengan yang baru. Bahkan kini juga mulai dikenal luluran kopi di berbagai salon kecantikan.Di atas kedua termos tersebut ditempeli label, supaya mbak Ani tidak tertukar kalau mau minum. Sebab, mbak Ani tidak minum keduanya secara random. Kalau dicermati, bila keputusan rapat menyenangkan hati dan sesuai dengan perkiraan, biasanya mbak Ani mengambil sari Jeruk. Tapi bila rapat kelihatan bakal deadlock dan panjang, ia membuka termos kopi. Dengan kebugaran seperti itu, nampaknya mbak Ani masih akan tetap bugar lima tahun ke depan.
Selamat mencoba jeruk dan kopi. Salam.
Sandal Jepit dan Ekonomi Indonesia
(Diposting juga di Kompasiana)
Gedung pencakar langit di ibukota tak selalu berarti kementerengan. Di balik ruangan dingin ber-AC, wallpaper nan indah, sampai penampilan para pekerja yang mentereng, selalu ada hakikat asali dari diri kita. Setidaknya itulah yang terjadi di kantor saya. Saat hari beranjak siang di kantor, pemandangan para pekerja yang tampil mentereng, perlahan mulai berubah.
Sebut saja namanya Dewi. Ia rekan kerja saya yang cantik dan manis. Penampilannya tipe wanita karir. Baju bermerek, busana stylish, parfum semerbak, dan sepatu berhak tinggi mengkilat. Ia lulusan S-2 dari universitas ranking teratas di Amerika. Pengetahuannya jangan diragukan. Pengalaman dan pergaulannya luas.
Tapi, saat bekerja di kantor, Dewi selalu menggunakan sandal jepit. Sambil bersandal jepit, Dewi bekerja, menerima telpon, dan melakukan analisis pasar dengan tajam. Di sekitar Dewi, banyak para pekerja kantor yang secara diam-diam atau terang-terangan, juga memakai sandal jepit. Sepatu berhak tinggi dan mengkilat diparkir di bawah meja. Saya sendiri selalu menggunakan sandal jepit. Baik untuk sholat ataupun untuk bekerja, sandal jepit memang nyaman. Kalau mau jujur, lihatlah di kolong-kolong meja para eksekutif di kantor mewah. Hampir dipastikan kita menemukan sandal jepit.
Sandal jepit, selain memberi kenyamanan adalah juga sebuah kejujuran. Sandal jepit adalah sebuah nilai tradisional yang dimiliki bangsa kita untuk berontak terhadap hegemoni sepatu. Sandal jepit merupakan makna “Ada” bagi kita. Eksistensi kita tercermin dari kenyamanan kita dengan sandal jepit. Memakai sandal jepit, berarti juga mengakui hakikat bangsa ini yang sejak dulu dikenal sebagai bangsa agraris dan maritim.
Sejak dahulu, nenek moyang kita tidak pernah memakai sepatu. Mereka ke sawah ataupun melaut, tanpa beralas kaki (nyeker). Sepatu masuk ke negeri ini dibawa oleh para penjajah Belanda. Sepatu modern baru ditemukan di wilayah Eropa pada tahun 1800-an. Sejak saat itu, para petinggi pribumi mulai mengenal sepatu. Tapi rakyat kebanyakan, masih nyeker.
Sebagai penganut chaos theory, ataupun web of life dari Fritjof Chapra, saya kerap mengaitkan berbagai fenomena menarik pada kondisi ekonomi bangsa. Dari sandal jepit saya berpikir, di balik kemajuan dan kemewahan mall-mall, di balik kata pembangunan gedung mewah dan teknologi, sesungguhnya kita ini bangsa yang rindu pada kekuatan asali bangsa, yaitu bangsa agraris dan maritim.
Kalau kita lihat kekuatan ekspor bangsa Indonesia, hampir didominasi oleh ekspor komoditas alam dan hasil bumi. Dalam beberapa triwulan ini, ekspor CPO dan batubara tumbuh meningkat seiring dengan membaiknya permintaan internasional (Grafik). Dulu, ekspor beras, karet, dan minyak bumi, menjadi kekuatan bangsa ini. Berbeda dengan Korea Selatan atau Jepang, yang kekuatan ekspor negaranya terletak pada industri semikonduktor, otomotif, dan produk komunikasi, bangsa kita masih tradisional dan “hanya” mengekspor hasil bumi. Meski kelihatan tradisional, tapi itulah hakikat dan jati diri bangsa ini. Upaya mengingkarinya sama dengan memakai sepatu mengkilat dan berhak tinggi. Hanya terlihat mentereng, tapi hati kecil berontak dan mencari kembali sandal jepit.
Oleh karenanya, upaya penguatan industri, jatah anggaran pemulihan ekonomi, kiranya perlu fokus pada industri yang menjadi kekuatan bangsa ini, seperti pertanian, pertambangan, dan maritim. Sektor kelautan adalah sektor yang kerap terpinggirkan, meski bangsa Indonesia adalah bangsa maritim dengan mottonya yang terkenal dulu “Di Laut Kita Jaya”. Namun kini, sektor itu belum jadi “jagoan”. Coba tengok keberpihakan pemerintah pada pengembangan sektor kelautan yang masih minim. Fokus industri maritim masih belum optimal. Selain itu, rencana anggaran Departemen Kelautan dan Perikanan 2010 juga turun menjadi Rp 3,1 triliun, dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 3,4 triliun.
Seperti sandal jepit, mungkin kini saatnya kita jujur pada diri kita. Bahwa kita ini pada hakikatnya adalah bangsa petani dan nelayan. Basis industri kita adalah usaha kerakyatan atau usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Kita bukan bangsa yang sophisticated dengan hiruk pikuk pasar keuangan dan tekhnologi, semikonduktor, otomotif, dan perangkat komunikasi. Kita adalah bangsa petani dan nelayan. Upaya mensofistikasi industri dan tekhnologi, ada baiknya diarahkan pada industri pertanian, pertambangan, dan kelautan. Thailand tidak malu dengan hakikat diri tersebut, dan telah membuktikan bahwa bangsa petani dan umkm juga bisa berkiprah di dunia internasional.
Dari sandal jepit di kantor, kita memahami arti “Ada”. Dengan demikian, kita tak perlu lagi bingung untuk memulai dari mana membangun basis kekuatan ekonomi kita. Salam.
Gedung pencakar langit di ibukota tak selalu berarti kementerengan. Di balik ruangan dingin ber-AC, wallpaper nan indah, sampai penampilan para pekerja yang mentereng, selalu ada hakikat asali dari diri kita. Setidaknya itulah yang terjadi di kantor saya. Saat hari beranjak siang di kantor, pemandangan para pekerja yang tampil mentereng, perlahan mulai berubah.Sebut saja namanya Dewi. Ia rekan kerja saya yang cantik dan manis. Penampilannya tipe wanita karir. Baju bermerek, busana stylish, parfum semerbak, dan sepatu berhak tinggi mengkilat. Ia lulusan S-2 dari universitas ranking teratas di Amerika. Pengetahuannya jangan diragukan. Pengalaman dan pergaulannya luas.
Tapi, saat bekerja di kantor, Dewi selalu menggunakan sandal jepit. Sambil bersandal jepit, Dewi bekerja, menerima telpon, dan melakukan analisis pasar dengan tajam. Di sekitar Dewi, banyak para pekerja kantor yang secara diam-diam atau terang-terangan, juga memakai sandal jepit. Sepatu berhak tinggi dan mengkilat diparkir di bawah meja. Saya sendiri selalu menggunakan sandal jepit. Baik untuk sholat ataupun untuk bekerja, sandal jepit memang nyaman. Kalau mau jujur, lihatlah di kolong-kolong meja para eksekutif di kantor mewah. Hampir dipastikan kita menemukan sandal jepit.
Sandal jepit, selain memberi kenyamanan adalah juga sebuah kejujuran. Sandal jepit adalah sebuah nilai tradisional yang dimiliki bangsa kita untuk berontak terhadap hegemoni sepatu. Sandal jepit merupakan makna “Ada” bagi kita. Eksistensi kita tercermin dari kenyamanan kita dengan sandal jepit. Memakai sandal jepit, berarti juga mengakui hakikat bangsa ini yang sejak dulu dikenal sebagai bangsa agraris dan maritim.
Sejak dahulu, nenek moyang kita tidak pernah memakai sepatu. Mereka ke sawah ataupun melaut, tanpa beralas kaki (nyeker). Sepatu masuk ke negeri ini dibawa oleh para penjajah Belanda. Sepatu modern baru ditemukan di wilayah Eropa pada tahun 1800-an. Sejak saat itu, para petinggi pribumi mulai mengenal sepatu. Tapi rakyat kebanyakan, masih nyeker.
Sebagai penganut chaos theory, ataupun web of life dari Fritjof Chapra, saya kerap mengaitkan berbagai fenomena menarik pada kondisi ekonomi bangsa. Dari sandal jepit saya berpikir, di balik kemajuan dan kemewahan mall-mall, di balik kata pembangunan gedung mewah dan teknologi, sesungguhnya kita ini bangsa yang rindu pada kekuatan asali bangsa, yaitu bangsa agraris dan maritim.
Kalau kita lihat kekuatan ekspor bangsa Indonesia, hampir didominasi oleh ekspor komoditas alam dan hasil bumi. Dalam beberapa triwulan ini, ekspor CPO dan batubara tumbuh meningkat seiring dengan membaiknya permintaan internasional (Grafik). Dulu, ekspor beras, karet, dan minyak bumi, menjadi kekuatan bangsa ini. Berbeda dengan Korea Selatan atau Jepang, yang kekuatan ekspor negaranya terletak pada industri semikonduktor, otomotif, dan produk komunikasi, bangsa kita masih tradisional dan “hanya” mengekspor hasil bumi. Meski kelihatan tradisional, tapi itulah hakikat dan jati diri bangsa ini. Upaya mengingkarinya sama dengan memakai sepatu mengkilat dan berhak tinggi. Hanya terlihat mentereng, tapi hati kecil berontak dan mencari kembali sandal jepit.
Oleh karenanya, upaya penguatan industri, jatah anggaran pemulihan ekonomi, kiranya perlu fokus pada industri yang menjadi kekuatan bangsa ini, seperti pertanian, pertambangan, dan maritim. Sektor kelautan adalah sektor yang kerap terpinggirkan, meski bangsa Indonesia adalah bangsa maritim dengan mottonya yang terkenal dulu “Di Laut Kita Jaya”. Namun kini, sektor itu belum jadi “jagoan”. Coba tengok keberpihakan pemerintah pada pengembangan sektor kelautan yang masih minim. Fokus industri maritim masih belum optimal. Selain itu, rencana anggaran Departemen Kelautan dan Perikanan 2010 juga turun menjadi Rp 3,1 triliun, dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 3,4 triliun.
Seperti sandal jepit, mungkin kini saatnya kita jujur pada diri kita. Bahwa kita ini pada hakikatnya adalah bangsa petani dan nelayan. Basis industri kita adalah usaha kerakyatan atau usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Kita bukan bangsa yang sophisticated dengan hiruk pikuk pasar keuangan dan tekhnologi, semikonduktor, otomotif, dan perangkat komunikasi. Kita adalah bangsa petani dan nelayan. Upaya mensofistikasi industri dan tekhnologi, ada baiknya diarahkan pada industri pertanian, pertambangan, dan kelautan. Thailand tidak malu dengan hakikat diri tersebut, dan telah membuktikan bahwa bangsa petani dan umkm juga bisa berkiprah di dunia internasional.
Dari sandal jepit di kantor, kita memahami arti “Ada”. Dengan demikian, kita tak perlu lagi bingung untuk memulai dari mana membangun basis kekuatan ekonomi kita. Salam.
Ekonomi Indonesia Pasca Teror Bom
Diposting pula di Kompasiana
Tak dapat dipungkiri, teror bom Ritz Carlton dan JW Marriot tanggal 17 Juli 2009 lalu akan membawa persepsi negatif bagi pemulihan ekonomi Indonesia. Baru saja, beberapa pekan lalu, IMF mengeluarkan outlook yang positif tentang Indonesia. Dan baru saja, ekonomi Indonesia dipuji dalam berbagai fora internasional. Namun, semua itu seolah sirna dengan terjadinya bom. Kejadian itu dikhawatirkan dapat menghapus prestasi di bidang ekonomi yang telah diraih secara susah payah selama 4 tahun terakhir ini.
Apakah ekonomi Indonesia akan terpengaruh oleh ledakan bom tersebut? Dalam jangka pendek mungkin akan ada dampaknya. Dampak bom terhadap ekonomi kemungkinan akan dirasakan dalam 2-3 bulan mendatang. Apabila kita melihat pada data perkembangan kejadian terorisme di Indonesia, dampak langsungnya adalah pada penurunan PDB, secara khusus pada subsektor pariwisata yang ditunjukkan oleh menurunnya jumlah wisatawan manca negara.
Dari grafik terlihat, setiap terjadi bom, jumlah wisatawan manca negara yang datang ke Indonesia langsung menurun. Meski dampak kasus Bom Bali dan Jakarta tidak sama, karena Bali adalah daerah wisata, keduanya kita perbandingkan dalam satu grafik untuk mempermudah. Usai Bom Bali 2002, Bom Marriot 2004, Bom Kedubes Australia 2004, dan Bom Bali jilid II 2005 (tanda panah), pertumbuhan di sektor pariwisata Indonesia turun drastis. Tahun 2005 misalnya, terjadi penurunan pada subsektor perhotelan dan pariwisata dari sekitar 8% menjadi 6%.
Namun apabila dilihat secara keseluruhan tahun, pertumbuhan ekonomi Indonesia justru terlihat mampu bertahan dari dampak ledakan bom. Setelah ledakan Bom Bali Oktober 2002 misalnya, PDB triwulan IV-2002 memang turun drastis menjadi 2,61% dibanding triwulan sebelumnya. Sektor pariwisata turun 0,9%. Namun di awal 2003, PDB sudah dapat tumbuh kembali 2,04%, termasuk sektor pariwisata tumbuh 0,47%.
Setelah ledakan bom Marriot Agustus 2003 dan ledakan bom di kedutaan Australia September 2004, terjadi hal serupa. PDB turun pada triwulan III-2003 dan Triwulan III-2004 turun menjadi 3,97% dan 5,10%. Namun PDB kembali tumbuh pada triwulan IV-2003 dan Triwulan IV-2004 menjadi 4,95% dan 6,65%. Secara umum, bahkan pertumbuhan ekonomi kita berangsur membaik dari tahun 2003 hingga 2005, dari 4,9%. 5,1%, dan 5,6%.
Di pasar uang, ketahanan ekonomi relatif lebih baik. Nilai tukar rupiah pada umumnya akan berfluktuasi usai serangan bom. Namun relatif kembali stabil dalam waktu cepat. Hal sama terjadi pada IHSG. Di sisi moneter, kemampuan Bank Indonesia meredam dampak moneter dari kejadian bom juga cukup baik. Perkembangan uang beredar dapat dikendalikan stabil, dan inflasi juga terkendali sebesar 5,06% dan 6,4% pada tahun 2003 dan 2004.
Dari data di atas, ekonomi Indonesia terbukti relatif tahan terhadap guncangan bom. Meski sempat mengalami gangguan dalam jangka pendek, penyesuaian berlangsung cukup cepat. Pesimisme biasanya muncul dari kalangan pengusaha dan investor asing. Namun melihat sampai saat ini pertumbuhan investasi belum terlalu optimal di negeri ini, mudah-mudahan dampak ke depan tidak terlalu parah. Pengalaman di atas memberi kita sedikit optimisme dalam melihat kinerja ekonomi Indonesia ke depan.
Perkembangan ekonomi secara umum memang bukan ditentukan oleh faktor sentimen semata, namun juga oleh faktor fundamental. Keduanya harus saling mengisi. Kemampuan kita menyeimbangkan antara faktor fundamental dan sentimen sungguh penting untuk menjaga keberlangsungan ekonomi kita ke depan. Mudah-mudahan, kabinet yang tinggal beberapa bulan ini masih dapat bekerja secara optimal dalam menyikapi guncangan. Salam.
Tak dapat dipungkiri, teror bom Ritz Carlton dan JW Marriot tanggal 17 Juli 2009 lalu akan membawa persepsi negatif bagi pemulihan ekonomi Indonesia. Baru saja, beberapa pekan lalu, IMF mengeluarkan outlook yang positif tentang Indonesia. Dan baru saja, ekonomi Indonesia dipuji dalam berbagai fora internasional. Namun, semua itu seolah sirna dengan terjadinya bom. Kejadian itu dikhawatirkan dapat menghapus prestasi di bidang ekonomi yang telah diraih secara susah payah selama 4 tahun terakhir ini.
Apakah ekonomi Indonesia akan terpengaruh oleh ledakan bom tersebut? Dalam jangka pendek mungkin akan ada dampaknya. Dampak bom terhadap ekonomi kemungkinan akan dirasakan dalam 2-3 bulan mendatang. Apabila kita melihat pada data perkembangan kejadian terorisme di Indonesia, dampak langsungnya adalah pada penurunan PDB, secara khusus pada subsektor pariwisata yang ditunjukkan oleh menurunnya jumlah wisatawan manca negara.
Dari grafik terlihat, setiap terjadi bom, jumlah wisatawan manca negara yang datang ke Indonesia langsung menurun. Meski dampak kasus Bom Bali dan Jakarta tidak sama, karena Bali adalah daerah wisata, keduanya kita perbandingkan dalam satu grafik untuk mempermudah. Usai Bom Bali 2002, Bom Marriot 2004, Bom Kedubes Australia 2004, dan Bom Bali jilid II 2005 (tanda panah), pertumbuhan di sektor pariwisata Indonesia turun drastis. Tahun 2005 misalnya, terjadi penurunan pada subsektor perhotelan dan pariwisata dari sekitar 8% menjadi 6%.
Namun apabila dilihat secara keseluruhan tahun, pertumbuhan ekonomi Indonesia justru terlihat mampu bertahan dari dampak ledakan bom. Setelah ledakan Bom Bali Oktober 2002 misalnya, PDB triwulan IV-2002 memang turun drastis menjadi 2,61% dibanding triwulan sebelumnya. Sektor pariwisata turun 0,9%. Namun di awal 2003, PDB sudah dapat tumbuh kembali 2,04%, termasuk sektor pariwisata tumbuh 0,47%.Setelah ledakan bom Marriot Agustus 2003 dan ledakan bom di kedutaan Australia September 2004, terjadi hal serupa. PDB turun pada triwulan III-2003 dan Triwulan III-2004 turun menjadi 3,97% dan 5,10%. Namun PDB kembali tumbuh pada triwulan IV-2003 dan Triwulan IV-2004 menjadi 4,95% dan 6,65%. Secara umum, bahkan pertumbuhan ekonomi kita berangsur membaik dari tahun 2003 hingga 2005, dari 4,9%. 5,1%, dan 5,6%.
Di pasar uang, ketahanan ekonomi relatif lebih baik. Nilai tukar rupiah pada umumnya akan berfluktuasi usai serangan bom. Namun relatif kembali stabil dalam waktu cepat. Hal sama terjadi pada IHSG. Di sisi moneter, kemampuan Bank Indonesia meredam dampak moneter dari kejadian bom juga cukup baik. Perkembangan uang beredar dapat dikendalikan stabil, dan inflasi juga terkendali sebesar 5,06% dan 6,4% pada tahun 2003 dan 2004.
Dari data di atas, ekonomi Indonesia terbukti relatif tahan terhadap guncangan bom. Meski sempat mengalami gangguan dalam jangka pendek, penyesuaian berlangsung cukup cepat. Pesimisme biasanya muncul dari kalangan pengusaha dan investor asing. Namun melihat sampai saat ini pertumbuhan investasi belum terlalu optimal di negeri ini, mudah-mudahan dampak ke depan tidak terlalu parah. Pengalaman di atas memberi kita sedikit optimisme dalam melihat kinerja ekonomi Indonesia ke depan.
Perkembangan ekonomi secara umum memang bukan ditentukan oleh faktor sentimen semata, namun juga oleh faktor fundamental. Keduanya harus saling mengisi. Kemampuan kita menyeimbangkan antara faktor fundamental dan sentimen sungguh penting untuk menjaga keberlangsungan ekonomi kita ke depan. Mudah-mudahan, kabinet yang tinggal beberapa bulan ini masih dapat bekerja secara optimal dalam menyikapi guncangan. Salam.
Pahlawan yang Takut Pulang ke Negerinya Sendiri
(Diposting juga di Kompasiana)
Dalam perjalanan pulang dari Korea Selatan beberapa waktu lalu, saya duduk bersebelahan dengan seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bernama Herry. Ia telah bekerja di Korea Selatan lebih dari tiga tahun, tepatnya di wilayah Chungduk, pada sebuah pabrik bahan kimia. Di pabrik itu, bekerja lebih dari 100 orang Indonesia. Selama bekerja, mereka diperlakukan secara baik, hidup terjamin, dan penghasilannya bisa dikirimkan secara rutin ke kampung halamannya.
Setelah bekerja 3 tahun, Herry ingin pulang ke kampungnya di Cimahi untuk mengurus beberapa dokumen. Sepanjang jalan, ia minta bantuan saya agar bisa turun bersama di terminal penumpang biasa. Ia minta saya untuk mengajaknya sebagai kawan dalam rombongan. Ketika saya tanyakan kenapa, ia hanya berkata takut untuk turun di Terminal khusus TKI. Ia khawatir mendapat perlakuan seperti teman-temannya, yang sampai harus keluar uang banyak sebelum sampai ke kampungnya. Birokrasi dan transportasi di luar bandar membuatnya takut. Entah benar atau tidak, tapi saya menangkap ketakutan di wajahnya. Padahal dalam pikiran saya, terminal khusus TKI seharusnya mempermudah para TKI ini. Saya mencoba meyakinkannya, tapi ia tak yakin juga. Mungkin karena saya sendiri juga tidak yakin.
Turun dari pesawat, saya melihat spanduk besar bertuliskan “Selamat Datang Pahlawan Devisa”. Sebuah slogan yang sangat menyejukkan hati. Tentu saja hati saya, bukan hati mas Herry. Baginya, slogan tak ada arti tanpa aksi. Karena ia tetap ketakutan.
Mudah-mudahan apa yang ditakutkan Herry hanya sebuah ketakutan belaka. Sebab nasib seperti Herry ini sungguh memiriskan. Mereka yang bekerja dan menopang kekuatan ekonomi negeri ini, harus mengalami nasib yang tidak menguntungkan. Belum lagi nasib TKI kita di negeri lain yang harus mengalami siksaan dan cobaan hidup. Kebanggaan dan harga diri mereka sebagai TKI kurang dihargai.
Seminggu sebelumnya, saya terlibat diskusi hangat bersama rekan dari Bangko Sentral Ng Pilipinas (Bank Sentral Filipina). Kami bertukar cerita mengenai kondisi ekonomi, secara khusus tentang ketahanan eksternal perekonomian. Di Filipina, pendapatan dari tenaga kerja yang bekerja di luar negeri (TKI) menjadi salah satu pilar terbesar yang menopang kekuatan ekonomi. Dalam setahun, pendapatan remitansi mereka mencapai hampir 17 miliar dollar AS. Mereka juga dengan bangga menyebutkan negara mereka berbasis pada “Overseas Workers Remittances”. Kalau melihat website Bank sentralnya, data Remitansi menjadi bagian dari pilar Neraca Pembayarannya. Di sisi lain, Tenaga Kerja mereka juga memiliki kebanggaan dan dihargai di negerinya sendiri.
Saat krisis melanda tahun 2008 lalu, hal yang paling menggalaukan kita adalah meningkatnya risiko Indonesia. Salah satu indikator yang digunakan adalah Currency Default Swap (CDS). Ini adalah peringkat risiko yang menunjukkan kerentanan suatu negara dalam memenuhi kewajibannya, khususnya kewajiban Luar Negeri. Hal yang memprihatinkan adalah, Filipina dianggap lebih baik dari Indonesia. Mereka memiliki level CDS yang lebih rendah. Bila CDS Indonesia saat krisis sempat mencapai hampir 800 bps, maka Filipina hanya berada di level lebih rendah dari 350 bps. Artinya, risiko “default” negeri kita, jauh lebih besar dari Filipina.
Satu hal yang membuat Filipina lebih kokoh adalah pemasukan devisa yang pasti dari pekerja mereka di luar negeri, yaitu sebesar 17 miliar dollar AS. Pendapatan ini tidak terganggu oleh krisis karena mereka bekerja di bidang-bidang tugas yang tidak terkena dampak krisis, seperti kesehatan dll. Sebaran pekerja mereka di luar negeri pun tidak hanya terkonsentrasi di AS saja.
Sementara di Indonesia, penghasilan dari TKI yang tercatat di Neraca pembayaran kita “hanya” sekitar 6-7 milliar dollar AS. Belum banyak memang.
Tentu banyak perbedaan antara TKI Indonesia dan Filipina. Kompetensi mereka, kemampuan berbahasa dan skill, yang semuanya terkait dengan keseriusan, keteguhan Pemerintah, dan paradigma kita dalam menjadikan TKI sebagai sumber devisa. Hal ini butuh lebih dari sekedar slogan. Selain itu, harga diri dan kebanggaan mereka sebagai TKI perlu diangkat. Dan pada ujungnya, kesiapan kita untuk “legowo” dan bangga sebagai bangsa TKI perlu ada. Karena mereka memang adalah, pahlawan devisa.
Salam
Dalam perjalanan pulang dari Korea Selatan beberapa waktu lalu, saya duduk bersebelahan dengan seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bernama Herry. Ia telah bekerja di Korea Selatan lebih dari tiga tahun, tepatnya di wilayah Chungduk, pada sebuah pabrik bahan kimia. Di pabrik itu, bekerja lebih dari 100 orang Indonesia. Selama bekerja, mereka diperlakukan secara baik, hidup terjamin, dan penghasilannya bisa dikirimkan secara rutin ke kampung halamannya.
Setelah bekerja 3 tahun, Herry ingin pulang ke kampungnya di Cimahi untuk mengurus beberapa dokumen. Sepanjang jalan, ia minta bantuan saya agar bisa turun bersama di terminal penumpang biasa. Ia minta saya untuk mengajaknya sebagai kawan dalam rombongan. Ketika saya tanyakan kenapa, ia hanya berkata takut untuk turun di Terminal khusus TKI. Ia khawatir mendapat perlakuan seperti teman-temannya, yang sampai harus keluar uang banyak sebelum sampai ke kampungnya. Birokrasi dan transportasi di luar bandar membuatnya takut. Entah benar atau tidak, tapi saya menangkap ketakutan di wajahnya. Padahal dalam pikiran saya, terminal khusus TKI seharusnya mempermudah para TKI ini. Saya mencoba meyakinkannya, tapi ia tak yakin juga. Mungkin karena saya sendiri juga tidak yakin.
Turun dari pesawat, saya melihat spanduk besar bertuliskan “Selamat Datang Pahlawan Devisa”. Sebuah slogan yang sangat menyejukkan hati. Tentu saja hati saya, bukan hati mas Herry. Baginya, slogan tak ada arti tanpa aksi. Karena ia tetap ketakutan.
Mudah-mudahan apa yang ditakutkan Herry hanya sebuah ketakutan belaka. Sebab nasib seperti Herry ini sungguh memiriskan. Mereka yang bekerja dan menopang kekuatan ekonomi negeri ini, harus mengalami nasib yang tidak menguntungkan. Belum lagi nasib TKI kita di negeri lain yang harus mengalami siksaan dan cobaan hidup. Kebanggaan dan harga diri mereka sebagai TKI kurang dihargai.
Seminggu sebelumnya, saya terlibat diskusi hangat bersama rekan dari Bangko Sentral Ng Pilipinas (Bank Sentral Filipina). Kami bertukar cerita mengenai kondisi ekonomi, secara khusus tentang ketahanan eksternal perekonomian. Di Filipina, pendapatan dari tenaga kerja yang bekerja di luar negeri (TKI) menjadi salah satu pilar terbesar yang menopang kekuatan ekonomi. Dalam setahun, pendapatan remitansi mereka mencapai hampir 17 miliar dollar AS. Mereka juga dengan bangga menyebutkan negara mereka berbasis pada “Overseas Workers Remittances”. Kalau melihat website Bank sentralnya, data Remitansi menjadi bagian dari pilar Neraca Pembayarannya. Di sisi lain, Tenaga Kerja mereka juga memiliki kebanggaan dan dihargai di negerinya sendiri.Saat krisis melanda tahun 2008 lalu, hal yang paling menggalaukan kita adalah meningkatnya risiko Indonesia. Salah satu indikator yang digunakan adalah Currency Default Swap (CDS). Ini adalah peringkat risiko yang menunjukkan kerentanan suatu negara dalam memenuhi kewajibannya, khususnya kewajiban Luar Negeri. Hal yang memprihatinkan adalah, Filipina dianggap lebih baik dari Indonesia. Mereka memiliki level CDS yang lebih rendah. Bila CDS Indonesia saat krisis sempat mencapai hampir 800 bps, maka Filipina hanya berada di level lebih rendah dari 350 bps. Artinya, risiko “default” negeri kita, jauh lebih besar dari Filipina.
Satu hal yang membuat Filipina lebih kokoh adalah pemasukan devisa yang pasti dari pekerja mereka di luar negeri, yaitu sebesar 17 miliar dollar AS. Pendapatan ini tidak terganggu oleh krisis karena mereka bekerja di bidang-bidang tugas yang tidak terkena dampak krisis, seperti kesehatan dll. Sebaran pekerja mereka di luar negeri pun tidak hanya terkonsentrasi di AS saja.
Sementara di Indonesia, penghasilan dari TKI yang tercatat di Neraca pembayaran kita “hanya” sekitar 6-7 milliar dollar AS. Belum banyak memang.
Tentu banyak perbedaan antara TKI Indonesia dan Filipina. Kompetensi mereka, kemampuan berbahasa dan skill, yang semuanya terkait dengan keseriusan, keteguhan Pemerintah, dan paradigma kita dalam menjadikan TKI sebagai sumber devisa. Hal ini butuh lebih dari sekedar slogan. Selain itu, harga diri dan kebanggaan mereka sebagai TKI perlu diangkat. Dan pada ujungnya, kesiapan kita untuk “legowo” dan bangga sebagai bangsa TKI perlu ada. Karena mereka memang adalah, pahlawan devisa.Salam
Subscribe to:
Posts (Atom)
